Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli"
:
9 Documents
clear
STRICT LIABILITY, VICARIOUS LIABILITY, DAN KEJAHATAN EKONOMI
Titik Suharti
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.212
Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pembangunan nasional terdapat tahap jangka panjang dan tahap jangka pendek. Tahap pembangunan jangka panjang adalah 25 tahun, sedangkan tahap pembangunan jangka pendek adalah 5 tahun, Setiap tahap pembangunan mempunyai prioritas yang berbcda-beda, namun pembangunan bidang ekonomi selalu menjadi prioritas utama dan bertumpu pada trilogi pcmbangunan.
AKIBAT HUKUM PRODUK YANG CACAT
Indrati Rini
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.208
Obyek transaksi antara produsen dengan konsumen, lazimnya menyangkut produk barang. Produsen sebagai pihak yang menghasilkan dan mengedarkan barang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab produknya. Konsumen harus terjamin bahwa produk yang dibeli tidak mengandung cacat. Pertanggungjawaban produsen atas produk yang cacat, yaitu produk yang tidak dapat digunakan sesuai fungsinya, dapat berdasar, baik karena perjanjian maupun perbuatan melawan hukum.Fransantion object between producen and consumers usually relates to goods product. Producen as a party/side that produces and distribute. Goods must not be separated from the produc responsibility. Consumers Must be guarranteed that the purchased-goods should not be invalided. The producers accountability on invalided products is the product that can not be used according to its function is based on both an agreement and unlawful acts.
SPESIALISASI USAHA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN KOPERASI DESA (Tinjauan atas Pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian)
Retno Hendrati Purwaningrum
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.213
Koperasi unit desa umumnya merupakan suatu koperasi serba usaha yang dalam hal ini bekerja dengan sistem multi purpose. Dengan menggunakan sistem ini koperasi unit desa akan sulit berkembang baik sebagaimana diharapkan karena terlalu banyak kegiatan manajemen yang harus dilakulan. Banyaknya kegiatan manajemen tersebut, tentu memerlukan waktu dan dana yang banyak pula, serta menuntut kemampuan pengurus koperasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu agar koperasi unit desa dapat berkembang baik sebagaimana diharapkan, maka spesialisasi usaha merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan. Keharusan bagi koperasi unit desa untuk melakukan spesialisasi usaha tersebut dapat diwujudkan dengan mengaturnya dalam undang-undang tentang perkoperasian. Mengingat bahwa hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka penulis mengusulkan pengaturannya dalam Pasal 43 ayat (49) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
MENGELEMINIR CITRA MACHTSSTAAT DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
Marcus Lukman
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.209
Alkisah, menurut penjelasan UUD 1945, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Tetapi di dalam praktiknya justru citra negara kekuasaan lebih mengedepan daripada citra negara hukum. Konsekuensinya fungsi hukum selalu dikendalikan oleh pemegang kekuasaan.
Resensi Buku: TEORI ETIKA TENTANG HUKUM ILEGAL
Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.214
Buku ini banyak diisi oleh istilah-istilah filsafat umum, tetapi penekanannya pada kajian yang mengarah pada filsafat hukum. Dalam buku tersebut berisikan retributivisme atau teori proporsionalitas dengan mengandalkan teori yang dikemukakan oleh Emanuel Kant dan Hegel. Di samping itu juga disoroti teori utilitarisme atau teori konsekuensialisme yang dibahas secara mendalam dan terstruktur oleh Jeramy Bentham.Dalam masa dan era globalisasi ini negara kita telah dilanda berbagai gejolak, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Oleh karena itu untuk membantu masyarakat dalam memecahkan sebagian dari kekecewaannya dibutuhkan rujukan-rujukan yang nantinya akan dapat diangkat sebagai pedoman jika perlu dan dapat berfaedah untuk mengatasi kebuntuan tersebut.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membaca buku ini diperlukan beberapa penafsiran dan interprestasi yang sangat mendalam, karena tanpa adanya alat-alat tcrsebut tidak akan dapat mendapatkan solusi bagi pcnggunaan hukuman yang nantinya dapat sedikit banyak meningkatkan supremasi hukum yang hingga kini kian merosot di mata masyarakat kita. Kajian etika memang tidak dapat dilepaskan dari adanya moral seseorang untuk mengikuti segala bidang. Sekarang ini hanyalah yang diperlukan adalah moral dan etika supaya kita tidak terpuruk dalam pola-pola anarkisme, sehingga sulit untuk mengadakan kontrol. Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menegakkan normalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.Sulit untuk memisahkan antara etik dan moral karena keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, berarti kedua aspek tersebut saling berketergantungan. Buku yang berjumlah halaman 110 ini mencerminkan bahwa teori-teori yang dikemukakan oleh para filsufini tidak lain adalah untuk memberikan kontribusi pada negara, khususnya dalam cara untuk penegakan hukum suatu negara. Tetapi perlu diketahui kepada para pembaca untuk berhati-hati dalam membaca dan menghayati pokok-pokok permasalahan yang dapat menyelesaikan khususnya polemik yang dihadapi oleh bangsa ini.Pada bab terakhir juga dibahas mengenai masalah penyelesaian hukuman mati yang diselenggarakan di suatu negara yang menjunjung tinggi keberadaan hak-hak asasi manusia. Pandangan Pro dan Kontra yang terdapat di dalam pelaksanaan hukuman mati. Beberapa teori yang mengupas adanya pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang dikemukakan oleh Beccaria, Jermy Bentham dan John Stuart Mill. Perlu mendapatkan pertimbangan atas dikemukakan teori tersebut untuk mendongkrak tegaknya dan kokohnya kembali supremasi hukum.
Back-Matter ()
Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.512
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS (SUBYEK HUKUM ASING) PT. PERSERO BANK BNI
Marianus Yohanes Gaharpung
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.210
Penjualan saham Bank BNI melalui bursa saham dalam negeri menimbulkan masalah yaitu munculnya subyek hukum asing dalam aspek pengaturan perusahaan. Atau dengan kata lain sejauh mana keterlibatan pemegang saham minoritas di dalam Perseroan Bank BNI. Salah satu segi yang cukup menonjol dalam UU Perseroan Terbatas No. l Tahun l995 adalah perlindungan saham minoritas.The selling shares of Bank BNI through domestic stock exchange emerger problem that is the emerging of forergin law subject in company regulation aspect. In other word, to what extent the involvement of the minority of shareholders in limited Company of Bank BNI. One of aspects which is obvious enough in law number 1 of the year 1995 on limited liability company is a protection for the minority of share holders.
KAJIAN TEORITIS JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH
Urip Santoso
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.211
Hak yang dimiliki pemilik tanah terhadap hak atas tanahnya, antara lain adalah memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain melalui jual beli. Untuk sahnya, jual beli harus memenuhi syarat materiil yaitu penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanahnya dan pembeli memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah dan syarat formal yaitu jual beli tersebut harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dilakukan pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.The right which is owned by the land owner, anmoy ther thing, is transfering is right on his land its the other perty through selling-buying. Legally, selling-buying should meet material reguirement that is the land while the buyer meets the requirement as a subject of property right on land and format requirement that is selling buying must be proven with notaried deed (PPAT) and registered on the right transfer at law office that city.