Jurisprudentie
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 1 (2017)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH ]]>
<![CDATA[Ashabul Kahfi]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661
<![CDATA[The garbage problem is endless. The problems faced not only in Indonesia but around the world. Continuous waste production increases with population growth, changes in consumption patterns, and people's lifestyles. The identified issues include increasing the amount of waste generation, the type, and the diversity of garbage characteristics. The next problem is related to the paradigm of society to (management) waste, until the existence of rules related to waste management. In developed countries efforts have been made to resolve the issue. The birth of 3R concept adopted by Indonesia into 3M Principle.Keywords: Garbage, Garbage Problems, Waste Management Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan yang tengah dihadapi tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Permasalahan selanjutnya adalah terkait paradigma masyarakat terhadap (pengelolaan) sampah, hingga keberadaan aturan terkait pengelolaan sampah. Di Negara-negara maju telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Lahirnya konsep 3R yang diadopsi oleh Indonesia menjadi Prinsip 3M.Kata Kunci : Sampah, Permasalahan Sampah, Pengelolaan Sampah]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PELAKSANAAN EUTHANASIA DI NEGARA YANG MENGANUT SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL DAN SISTEM HUKUM ANGLO SAXON ]]>
<![CDATA[Muh. Amiruddin]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3666
<![CDATA[The country that adheres to the continental european legal system of Indonesia that regulate euthanasia is contained in the provisions of Article 344 of the Criminal Code while Netherlands The provisions are contained in the code penal section 40 and Article 293 of the Dutch Criminal. Code anglo saxon like USA hardness of euthanasia. this is based on a court decision in USA that rejects the application of euthanasia as a jurisprudence. Indonesia does not Regulate clearly about the enactment of euthanasia. Netherlands legalize Euthanasia, while State with Anglo Saxon Law system, does not legalize EuthanasiaKeywords: Euthanasia, Continental European Legal System, Anglo Saxon Legal System Negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental yaitu Indonesia yang mengatur tentang Euthanasia yaitu termuat dalam ketentuan pasal 344 KUHP sementara di Belanda ketentuan ini dimuat dalam code penal section 40 dan pasal 293 KUHP Belanda. Sistem hukum Anglo saxon seperti Amerika Serikat melarang keras adanya euthanasia. hal ini didasarkan adanya putusan pengadilan di Amerika Serikat yang menolak penerapan euthanasia sebagai sebuah yurisprudensi. Indonesia tidak Mengatur secara jelas tentang pemberlakuan euthanasia. Belanda melegalkan Euthanasia, sedangkan negara dengan sistem Hukum Anglo Saxon tidak melegalkan EuthanasiaKata Kunci: Euthanasia, Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Anglo Saxon]]>
<![CDATA[BATAS-BATAS NORMATIF PRINSIP PARTISIPASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Syafruddin Muhtamar]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3671
<![CDATA[One of the most fundamental principles of Good Governance is the principle of participation. The more substantial public participation in the decision-making process the better the government's policy products. The national development planning system regulated in the form of legislation, has incorporated the principle of participation in such instruments. However, in some respects, the legislation has not been set ideally about the normative limits on the extent to which the public participation is real can be done, so as to guarantee the quality of the resulting product policies. The lack of seriousness of government in applying the principle of participation in the system of development planning finally Positioning society in symbolic participation, not on substantial partisipation.Keyword : Good Governance, Participation, Development PlanningSalah satu prinsip Good Governance yang paling mendasar adalah prinsip partisipasi. Semakin subtansial partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maka semakin baik produk kebijakan pemerintahan tersebut. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam bentuk perundang-undangan, telah memasukkan prinsip partisipasi dalam instrumen hukum tersebut. Namun dalam tataran tertentu, perundang-undangan tersebut belum mengatur secara ideal mengenai batas-batas normatif mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat itu secara nyata dapat dilakukkan, sehingga menjadi jaminan kualitas atas produk kebijakan yang dihasilkan.Ketidakseriusan pemerintah dalam penerapan prinsip partisipasi dalam sistem perencanaan pembangunan akhirnya memposisikan masyarakat dalam partisipasi simbolik, bukan pada partrisipasi subtansial.Kata Kunci : Good Governance, Partisipasi, Perencanaan Pembangunan]]>
<![CDATA[PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[erlina erlina]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3662
<![CDATA[In the management of the company is not uncommon there are transactions that contain conflict of interest (conflict of interest) and almost can not be felt if there are parties who harmed. The principle of good corporate governance serves to control the behavior of corporate managers not to act only benefit the company but also shareholders or equate the interests of shareholders with corporate managers and provide benefits to the environment in which the company conducts business activities. Keyword: conflict of interest, good corporate governanceDalam pengelolaan perusahaan tidak jarang terdapat transaksi-transaksi yang mengandung konflik kepentingan (conflict of interest) dan nyaris tidak dapat dirasakan kalau ada pihak yang dirugikan. Prinsip good corporate governance berfungsi untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar tidak bertindak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga pemegang saham atau menyamakan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan dan memberikan manfaat terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.Kata Kunci: konflik kepentingan, good corporate governance]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR BERSIH ATAS LAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “UE TANAH” KABUPATEN TOJO UNA-UNA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Nurdiyana Tadjuddin]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3667
<![CDATA[Services provided by PDAM "LAND UE" Kabupaten Tojo Una-Una Central Sulawesi Province must provide protection for clean water consumers based on Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection (Consumer Protection Law). PDAM "LAND UE" In providing clean water services to consumers is in accordance with the Consumer Protection Act because it has been able to fulfill the consumer rights as mentioned in Article 4 of the Consumer Protection Act. However, the "LAND EU" taps can improve their performance and improve services to the public for maximum leverage and consumers as customers should be aware of their rights Keyword: Clean water service, Consumer Protection Pelayanan yang diberikan oleh PDAM “UE TANAH” Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah harus memberi perlindungan bagi konsumen air bersih berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). PDAM “UE TANAH.” Dalam memberikan pelayanan air bersih kepada konsumen sudah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen karena telah dapat memenuhi hak-hak konsumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Namun, hendaknya PDAM “UE TANAH” dapat memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal dan konsumen sebagai pelanggan seharusnya menyadari hak-haknya.Kata Kunci: Pelayanan air bersih, Perlindungan Konsumen]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No : 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks) ]]>
<![CDATA[Herman Herman]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3663
<![CDATA[The existence of a dissenting opinion in the case investigation of corruption in terms of juridical reference to the Act No. 48 year 2009 on the judicial power. Based on the philosophical the existence of a dissenting opinion in a case of corruption as an extraordinary crime does not eliminate its essence as an extra crime. Application of the dissenting judges that occur analyzed show a dissenting judge believes the defendant is not an act of corruption but the crime of forgery under article 263, paragraph 1 of the Criminal Code and not the competence of the Corruption Court, Rather Competence General Court.Keywords: Dissenting Opinion, Corruption Decision Eksistensi dissenting opinion dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dari segi yuridis mengacu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara filosofis eksistensi dissenting opinion dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak menghilangkan esensinya sebagai kejahatan extra. Penerapan dissenting opinion hakim yang terjadi dalam putusan yang dianalisis menunjukkan hakim yang dissenting opinion berpendapat perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana pemalsuan berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tipikor melainkan Kompetensi Pengadilan Umum.Kata Kunci : Dissenting Opinion, Putusan Korupsi ]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TERHADAP PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK/KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAKAN TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Sakir Sila]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3668
<![CDATA[Medical services as one of the elements of service that plays an important role in the provision of health services to patients In a professional relationship, there is an unequal or unequal position between the medical staff with the patient. Understanding of medical personnel (general practitioner and general dentist) at Dr. Hospital. Tadjuddin Chalid on informed consent still needs to be improved. Implementation of informed consent at Dr. Hospital. Tadjuddin Chalid Makassar has not been done well, this is because some medical personnel have not implemented Law no 29 of 2004 on Medical Practice. Keyword: Medical Services, Informed ConsentPelayanan medis sebagai salah satu dari unsur pelayanan yang sangat berperan penting didalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien Didalam hubungan profesional, maka terdapat suatu kedudukan yang tidak sama atau tidak seimbang antara tenaga medis dengan pihak pasien. Pemahaman tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi umum) di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid tentang informed consent masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan informed consent di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar belumlah terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena sebagian tenaga medis belum melaksanakan Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Kata Kunci: Pelayanan Medis, Informed Consent]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata) ]]>
<![CDATA[Istiqamah Istiqamah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3664
<![CDATA[According to the Law of the Republic of Indonesia no. 1 of 1974 concerning marriage under Article 2 Paragraph (1) that legal marriage is a marriage which is done according to the law of each religion and belief. Therefore, the marriage law ceded the validity of a marriage from a religious standpoint. Due to husband and wife related in inheritance that is no right of inheritance from person of different religion so that married couple of marriage of different religion can only get inheritance through will, obligation and reward. Keywords: Inheritance, Husband and Wife Different ReligionMenurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama. Akibat terhadap suami istri yang terkait dalam kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda agama sehingga pasangan suami istri dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan warisan melalui wasiat, wajibah dan hadiah.Kata Kunci : Harta Warisan, Suami-Istri Beda Agama]]>
<![CDATA[PENGUASAAN PRODUKSI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL (Ditinjau Dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) ]]>
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3669
<![CDATA[Mastery of the market can be done by mastering a number of products included in the series of production or commonly called vertical integration. Control of business vertically is done by controlling the business line from upstream to downstream with the aim of closing the opportunity of other business actors entering the business field. Such phenomena can lead to unhealthy business practices that lead to the emergence of economic distortions. Keywords: vertical integration, masteryPenguasaan pasar dapat dilakukan dengan menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau lazim disebut integrasi vertikal. Penguasaan usaha secara vertikal dilakukan dengan cara menguasai jalur usaha dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan menutup peluang pelaku usaha lain memasuki bidang usaha tersebut. Fenomena seperti itu dapat menyebabkan praktek bisnis yang tidak sehat yang mengarah pada timbulnya distorsi ekonomi.Kata Kunci: integrasi vertikal, penguasaan]]>
<![CDATA[TELAAH TERHADAP ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3660
<![CDATA[The principle of Accountability in the management of regional finance is certainly indispensable eventhough the implementation is not fully effective, because until now there are still many areasthat have not shown any openness in the management of regional finance, but with in the accountability in every local financial management automatically,the community will give confidence to every government in the region.Keywords : The Principle of Accountability, Management, Regional FinanceAsas Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan daerah tentunya sangat diperlukan, meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerahnya, tetapi dengan adanya pertanggungjawaban di setiap pengelolaan keuangan daerah secara otomatis masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah.Kata kunci : Asas Akuntabilitas, Pengelolaan, Keuangan Daerah ]]>
