Articles
<![CDATA[Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v5i1.5651
<![CDATA[Diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahwa Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan ajaran atau nilai-nilai Hukum Islam, dimana dalam Islam setiap manusia mengemban tugas sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba Allah SWT yang berkewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam keberadaannya dibumi manusia dituntut untuk memakmurkan bumi. Hutan sebagai titipan/amanah yang sangat bernilai harganya tentu wajib untuk dijaga dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Bersyukur juga merupakan salah satu nilai ajaran Islam yang harus senantiasa dilaksanakan karena Allah SWT berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah SWT akan menambahkan nikmatnya]]>
<![CDATA[Positivisasi Syariat Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5705
<![CDATA[Perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia merupakan rangkaian sebuah proses atau jalan yang cukup panjang yang harus dilakukan oleh semua elemen atau komponen umat. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di Indonesia berupa tekanan politik dan lain-lain harus dihadapi baik melalui edukasi dan dakwah, penyebarluasan wacana dan juga perumusan lebih jauh hukum Islam dalam bentuk hukum positif haruslah terus dilaksanakan. Untuk menghadapi tantangan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia kiranya semua komponen umat harus bersinergi, baik pemerintah maupun masyarakat atau umat Islam sendiri]]>
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v6i1.9460
<![CDATA[Konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitusional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Untuk menjamin konstitusionalitas pelaksanaannya baik dalam bentuk aturan hukum maupun tindakan penyelenggara negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara suatu negara dengan negara lain tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. The Concept of the rule of law too as a constitutional state. All constitutions always make power the center of attention. Because power itself in essence really needs to regulated and limited to ensure the quality of its implementation in the form of rules and the actions of states administrators based on the provisions of the law a constitutional court was formed. The Authority of the constitutional court between a country and another country certainly has similarities and differences. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSAINGAN USAHA INDUSTRI JASA PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3618
<![CDATA[Legal Protection of the consumer has been guaranteed by the law that is law number 8 year 1999 on consumer protection. Of course , this gives enormous implication, not only for consumers but also for businesses. Competition in the aviation industry in principle a positive impact on consumers where consumers can obtain their rights. For example with the ease of access to the schedule or route flight, competitive price of aviation service providers and others. Its just that consumers still need to be wise and vigilant so that rights are not neglected or harmed by their competition flight service industry.Keywords : Consumer protection, Business competition, Flight servicePerlindungan hukum terhadap konsumen telah di jamin oleh undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentunya hal ini memberikan implikasi yang besar bukan hanya bagi konsumen tapi juga bagi pelaku usaha, termasuk dalam industri jasa penerbangan di Indonesia. Persaingan usaha dalam industri penerbangan pada prinsipnya memberikan dampak positif bagi konsumen dimana konsumen bisa memperoleh hak-haknya misalnya dengan memperoleh kemudahan akses akan jadwal atau rute penerbangan, harga tiket yang bersaing dari penyedia jasa penerbangan dll. Hanya saja konsumen tetap harus senantiasa bijak dan waspada agar hak-haknya sebagai konsumen dijamin dan tidak diabaikan atau dirugikan dengan adanya persaingan usaha dalam industri jasa penerbangan tersebut.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, Jasa Penerbangan]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.3654
<![CDATA[Indonesian as the law state to regulate many aspect in living society, for example in green area. Yuridish based on about this, mentioned in constitutional in statuted Republic of Indonesia 1945 and then to arrange again in statuted number 26, 2007 . Green Opened Area have important existence like to arrangement in statuted number 26,2007 that a green opened area have a minimum portion about 30 percent from city area. Green opened area have important function to city plan because with green opened area we can grow up about a quality environment.Keywords: Green Opened Area, ArrangementIndonesia sebagai negara hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, contohnya ruang hijau. Landasan yuridisnya terdapat dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No.26 Tahun 2007. Ruang terbuka hijau sangat pentin keberadaannya dalam UU No. 26 Tahun 2007 dimana ruang terbuka hijau memiliki porsi 30 persen dari ruang kota. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang penting untuk perencanaan kota karena dengan ruang terbuka kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan.Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pengaturan]]>
<![CDATA[TELAAH TERHADAP ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3660
<![CDATA[The principle of Accountability in the management of regional finance is certainly indispensable eventhough the implementation is not fully effective, because until now there are still many areasthat have not shown any openness in the management of regional finance, but with in the accountability in every local financial management automatically,the community will give confidence to every government in the region.Keywords : The Principle of Accountability, Management, Regional FinanceAsas Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan daerah tentunya sangat diperlukan, meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerahnya, tetapi dengan adanya pertanggungjawaban di setiap pengelolaan keuangan daerah secara otomatis masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah.Kata kunci : Asas Akuntabilitas, Pengelolaan, Keuangan Daerah ]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Rahmat Andika]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.157 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10137
<![CDATA[Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan dan melalui data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen / catatan / laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi kepegawaian cenderung menggunakan Merit System melihat hasil analisis wawancara yang dominan mengatakan bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene menggunakan pertimbangan prestasi kerja , akan tetapi belum sepenuhnya hanya berdasarkan Merit System, karena masih ditemukannya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu Spoil System karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH ]]>
<![CDATA[Muh. Irhadi Hakim]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.853 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10166
<![CDATA[Bentuk pengawasan yang dimiliki oleh menteri dalam negeri sebelum perda dibatalkan sebaiknya dalam proses pembuatan perda semestinya diuji sebaik mungkin sebelum disahkan pada tingkat provinsi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bahwa apakah ada atau tidak poin-poin dari aturan perda tersebut yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi secara hierarki peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kepentingan umum dengan kesusilaan. Pemerintah Daerah yang terkait sekiranya dapat lebih baik lagi berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam pengujian dan pembuatan perda.]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA TERHADAP REHABILITASI MANTAN PENGGUNA NARKOBA ]]>
<![CDATA[Nur Aima]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>;
<![CDATA[Abd Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.9 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11070
<![CDATA[Jumlah penyalagunaan Narkotika (NAPZA) di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 menunjukan angka jumlah yang terkait kasus narkoba sebanyak 74 kasus dengan 127 orang tersangka serta barang bukti yang berhasil diamankan jenis sabu sebanyak 72.785 gram sabu dan 2.578 butir jenis obat tramadol. Mengenai permasalahan tersebut sesuai yang telah tercantum dalam Undang-undang No 35 Bab IX Pasal 54 juga mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi, dimana para mantan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, peraturan pemerintah yang terkait tentang penyelenggaraan kesehjateraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial. Pada tingkat daerah Kabupaten khusus Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bulukummba terdapat pada Nomor 78 tahun 2016 yang membahas tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI ]]>
<![CDATA[Nur Chalil]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>;
<![CDATA[Fadli Andi Natsif]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.423 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11071
<![CDATA[kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementara (plt) Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan berbagai regulasi yang ada yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, salah satu dari batasan tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi aparatur sipil Negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat pelaksana tugas sementara terjadi suatu kebijakan mutasi yang dilakukan pelaksana tugas (plt) Walikota MakassarKata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba. ]]>
