Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM MELALUI PENDIDIKAN GUNA MEMPERCEPAT PENCAPAIAN MDG’s Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.627 KB)

The development of human capital through education is one of the requirements for the creation of poverty reduction. During the development of education in Batam has been done efforts development and relevance of education in accordance with the development goals of science and technology and the needs of the labor market, with the national education system running and also the target of international commitments in the field of education. However, education development indicators in Batam are still low.The purpose of this study is to identify poverty and how it relates to education and reduce poverty and accelerate the achievement of the MDGs. The research method used in this research uses qualitative method to explore poverty and education development in Batam. Survey documents relating to educational and psychological development in Batam became an important source of data in this study.The results of this study indicate that based on the achievement of Gross Participated on Education (APM/APK) and the average years of education in Batam have reached the target according to MDG's, but the number of illiterates in Batam is still high. Educational development brings with it the inequality of education among various community groups in Batam according to the income they earn. Keywords: development education, poverty, and hinterland Pembangunan modal manusia melalui pendidikan merupakan salah satu syarat terciptanya penurunan kemiskinan. Selama ini pembangunan bidang pendidikan di Kota Batam telah dilakukan upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tujuan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja, dengan sistem pendidikan nasional yang berjalan dan juga sasaran komitmen-komitmen internasional dibidang pendidikan. Namun, indicator pembangunan pendidikan di Kota Batam masih rendah.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kemiskinan dan bagaimana kaitannya antara pembangunan pendidikan dan upaya mengurangi kemiskinan, guna mempercepat pencapaian MDG’s. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi kemiskinan dan pembangunan pendidikan di Kota Batam. Dokumen yang terkait pengembangan pendidikan dan psikologi di Kota Batam menjadi data penting dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembangunan pendidikan yang didasarkan pada pencapaian APK/APM dan rata-rata lama tahun pendidikan di Kota Batam telah mencapai sasaran menurut MDG’s, namun jumlah buta aksara di Kota Batam masih tinggi. Pembangunan pendidikan membawa serta ketimpangan pendidikan diantara berbagai kelompok masyarakat di Kota Batam menurut pendapatan yang mereka peroleh. Kata Kunci: pembangunan pendidikan, kemiskinan, hinterland

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2017 Solihin, Muhammad; Parlindungan, Ronald
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1033.652 KB)

Abstrack The problem of transporting garbage in Batam City is the main problem of the government because of the gap in waste tonnage and the unequal transport fleet which causes unloading of waste in the TPS to cause odor and source of disease. The benefits of this research can be the government's input, especially the Environmental Service of Batam City. For the community, this study provides public knowledge about the implementation of waste transportation in Batam City.The research method uses qualitative approach with descriptive analysis. This research was conducted in May-October 2018. The research site was in the Batam City Environmental Service. Other places in the location Trash transport partners. Data sources were selected by purposive sampling technique. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results and discussion on input indicators consist of (1) Regional Regulations that become Legal guidelines, (2) Implementing Organizations consist of Batam City, District, and Partners, and (3) Resources are human resources, transport and financial fleets. Output Indicator, (1) Access, (2) Frequency (3) Coverage, (4) Bias, and (5) Service accuracy in general is well done although there are some things that need attention. Factors that influence success generally work well but there are crucial problems namely environmental conditions and resources that need to be continuously improved in accordance with tonnage conditions. Conclusion The transport of garbage in Batam City in 2017 around 82 percent of the waste has been handled properly by the Government except the District of Belakang Padang, Galang Baru and Bulang. There are several technical transport problems that must be considered such as the number and maintenance of the fleet, the number of task forces, the container bin that does not use a lid and others. Factors influencing success, public awareness needs to be increased through socialization and minimizing wild houses, resources need to be improved according to tonnage conditions. Keywords:Policy Implementation, Transport Garbage, Waste Management AbstrakPermasalahan pengangkutan sampah di Kota Batam menjadi masalah utama pemerintah karena gap tonase sampah dan armada pengangkut yang tidak berimbang sehingga menyebabkan tidak terangkutnya sampah di TPS hingga menimbulkan bau dan sumber penyakit. Manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bagi masyarakat penelitian ini memberikan pengetahuan masyarakat tentang implementasi pengangkutan sampah di Kota Batam. Metode penelitian mengunakan pedekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2018. Tempat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tempat lain di lokasi Mitra pengangkutan sampah. Sumber data dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengeumpulan data dengan mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data mengunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan pada indicator input terdiri dari (1) Peraturan Daerah yang menjadi panduan Hukum, (2) Organisasi Pelaksana terdiri dari DLH Kota Batam, Kecamatan, dan Mitra, dan (3) Sumberdaya terdapat sumberdaya manusia, armada pengangkutan dan keuangan. Indicator output, (1) Akses, (2) Frekuensi (3) Cakupan, (4) Bias, dan (5) Ketepatan layanan secara umum dilakukan dengan baik walaupun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan umumnya berjalan baik namun ada permasalahan krusial yakni kondisi lingkungan dan sumberdaya yang perlu ditingkatkan terus menerus sesuai dengan kondisi tonase.Kesimpulan pengangkutan sampah di Kota Batam pada Tahun 2017 sekitara 82 persen sampah telah ditanggulangi oleh Pemerintah dengan baikkecuali Kecamatan Belakang Padang, Galang Baru dan Bulang. Ada beberapa masalah teknis pengangkutan yang mesti diperhatikan seperti jumlah dan perawatan armada, jumlah satuan tugas, bin container yang tidak memakai tutup dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialiasi dan lebih meminimalkan rumah liar, sumberdaya perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi tonase.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengangkutan Sampah, Tata Kelola Sampah

Hukum Ekonomi Berkeadilan Substantif Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Rizhan, Afrinald
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.405 KB)

AbstrackThe state of a country's economy is strongly influenced by the laws of that country. This becomes an interrelated matter and can not be separated from each other. Given that economic growth requires a limit in the movement. In order for the economy to be equitable for the welfare of the community or the nation, it is expected that the regulations made by the Authorized Officials capable of giving birth to rules that are fair. This is where we need a science of economic law in order to realize the vision of the Indonesian nation embodied in the preamble of the 1945 Constitution, namely "Promoting Public Welfare". Its mission is the task that is carried out to create an ideal life both in the spiritual and physical sense of the material. Keywords: law, state, sustainable economy, substantive justice AbstrakKeadaan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh hukum yang ada di negara tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang saling terkait dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Mengingat pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan suatu batasan-batasan dalam pergerakkannya. Agar perekonomian itu dapat merata untuk kesejahteraan masyarakat atau bangsa, maka diharapkan peraturan-peraturan yang di buat oleh Pejabat yang berwenang mampu melahirkan peraturan-peraturan yang bersikap adil. Di sinilah kita membutuhkan suatu ilmu hukum ekonomi guna mewujudkan visi bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum”. Misinya adalah tugas yang diemban untuk menciptakan kehidupan yang ideal baik dalam arti spiritual maupun fisik materil.Kata Kunci: hukum, negara, perekonomian berkelanjutan, keadilan substantif

Studi Komparatif (Comparative Constitutional Law) Antara Negara Demokrasi dan Negara Islam di Tinjau dari Persfektif Politik dan Keadilan Rizhan, Afrinald
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.213 KB)

Abstract The law is always identified with justice, because the law must reflect justice and at the same time maintain justice. Law as a moral category is similar to justice. The word "justice" is of course also used in the legal sense, in terms of compatibility with positive law, especially in conformity with the Act. The only thing that is always demanded by the community is justice, not the law. Because justice is an irrational ideal, and justice is not the goal of knowledge, so what is learned in science is law, even though justice itself is indispensable to human will and action. Justice is something that is difficult to reach. Seeing the number of elements that affect or the parties related to justice itself. Justice that tends to be relatively large influenced by political elements. Legal politics is a legal policy or legal (policy) line of law that will be enforced either by the creation of a new law or by the replacement of the old law, in order to achieve the objectives of the State. In other words Political law is a series of concepts and principles that outline and basic plan in the implementation of a job, leadership, and how to act in the field of law. The purpose of this study is to determine the comparison between the State of Democracy and Islamic State when viewed from Politics and Justice. Type of research conducted is normative legal research, namely research conducted on legal principles and legal synchronization level. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. The result of this research is Democracy State and Islamic State both using politics. Because, in simple terms politics is a strategy, a technique of governing. Politics has also been used in Islam since the time of Prophet Muhammad SAW. He as a person who spread the religion of Islam and in the spread of religion is using the same strategy as with politics. Justice is a thing that has always been the basis of the ideals of each State, whatever form the State certainly has a vision and mission that did not escape the desire of achieving justice. So also with the State of Democracy and Islamic State. In addition to the equality of vision and mission of justice, another apparent equation concerns the thought of the political system of the relationship between the people and the rulers and the responsibilities of government. Keywords: state, politics, justice, democracy AbstrakHukum selalu diidentikkan dengan keadilan, karena hukum harus mencerminkan keadilan dan sekaligus dapat menjaga keadilan. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Kata “keadilan” tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang-Undang. Hanya saja yang selalu dituntut oleh masyarakat adalah keadilan, bukan hukum. Karena keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional, dan keadilan bukan sasaran dari pengetahuan, maka yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan adalah hukum, meskipun keadilan itu sendiri sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Keadilan adalah sesuatu hal yang sulit di gapai. Melihat banyaknya unsur-unsur yang mempengaruhi atau pihak-pihak yang terkait dengan keadilan itu sendiri. Keadilan yang cenderung bersifat relatif banyak di pengaruhi oleh unsur-unsur politik. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara Negara Demokrasi dan Negara Islam apabila di tinjau dari Politik dan Keadilan. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Negara Demokrasi maupun Negara Islam sama-sama menggunakan politik. Karena, dalam permaknaan yang sederhana politik adalah strategi, teknik mengatur. Politik juga sudah digunakan dalam islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau selaku orang yang menyebarkan agama islam dan dalam penyebaran agama tersebut menggunakan strategi yang sama halnya dengan politik. Keadilan adalah suatu hal yang selalu menjadi dasar cita-cita setiap Negara, apapun bentuk Negara tersebut tentu mempunyai visi dan misi yang tak luput dari keinginan pencapaian keadilan. Begitu juga dengan Negara Demokrasi maupun Negara Islam. Selain persamaan terhadap visi dan misi keadilan tersebut, persamaan lain yang tampak adalah menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat dan penguasa serta tanggung jawab pemerintahan. Kata Kunci: negara, politik, keadilan, demokrasi

Peran Masyarakat dalam Mencapai Pola Konsumsi Berkelanjutan Sari, Meri Enita Puspitasar
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.147 KB)

AbstractIn this study, the authors discussed in the pattern of sustainable consumption for consumer health and environmentally friendly so as to achieve human goals can survive to live on earth until his offspring through sustainable consumption patterns and sustainable living. This can be achieved through the government's way of promoting sustainable consumption patterns, through education that can increase the bargaining power of consumers, provide access to consumers on non-hazardous products, promote fair, equitable and sustainable development in economic and social development and information services and options information needs in accordance with the wishes and needs of individuals. Continuous consumption is a requirement of consumers to meet the needs that are needed and ensure the fulfillment of its needs it does not endanger the environment. This awareness emerged, when already many of consumers who enjoy education from various disciplines, awareness of the fulfillment of needs in accordance with the needs arise. Consumers also begin to feel the advantages of a result of business, because many consumers who suffered losses both in terms of health and from existing consumers imbalances of the earth over all goods used so far are not safe against the environment. Keywords: role of society, consumption sustainable, consumer AbstrakPada penelitian ini, yang penulis bahas ialah mengenai pola konsumsi yang berkelanjutan yang aman bagi kesehatan konsumen serta ramah lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan manusia dapat bertahan tinggal di bumi hingga anak cucunya melalui pola konsumsi berkelanjutan dan kehidupan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui bagaimana pemerintah dalam melakukan promosi pola konsumsi berkelanjutan, yakni melalui pendidikan yang dapat meningkatkan daya tawar konsumen, memberikan akses padakonsumen atas produk non berbahaya, melakukan promosi yang adil, merata dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dan perlindungan lingkungan dengan memberikan informasi serta kemudahan atas akses informasi yang memadai untuk memungkinkan konsumen membuat pilihan informasi sesuai dengan keinginan dankebutuhan individu. Konsumsi berkelanjutan ialah kesadaran konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan menjamin pemenuhan kebutuhannya itu tidak membahayakan lingkungan. Kesadaran ini muncul, ketika sudah mulai banyak dari konsumen yang menikmati pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, kesadaran akan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan pun muncul. Konsumen juga mulai merasakan betapa telah menjadi objek dari usaha produsen, sebab banyak konsumen yang mengalami kerugian baik dari segi kesehatan maupun dari konsumen yang sudah menyadari ketidakseimbangan bumi atas segala barang yang digunakan selama ini tidak aman terhadap lingkungan. Kata Kunci : peran masyarakat, konsumsi berkelanjutan, konumen

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO.7 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjung Pinang) Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.365 KB)

This study aimed to analyze the compatibility between the implementation of gender mainstreaming is implemented by the Regional Regulation No. 7 Year 2011. This research was conducted at the Department of Financial Management and Asset (DPKAD) city of Tanjung Pinang. This research was conducted using the case study method. The results of this study shows the implementation of gender mainstreaming in the town of Tanjung Pinang. However, the gender mainstreaming only in activities carried out and is not accompanied by a budget allocation so that gender mainstreaming, not in accordance with Regional Regulation No. 7 Year 2011 on Gender mainstreaming is endorsed by the government.Keyword: implementation regulation, PUG and PPRG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan di Departemen Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKAD) Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengarusutamaan gender di kota Tanjung Pinang. Namun, pengarusutamaan gender hanya dalam kegiatan yang dilakukan dan tidak disertai dengan alokasi anggaran sehingga pengarusutamaan gender, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender yang disahkan oleh pemerintah.Kata Kunci: peraturan pelaksanaan, PUG dan PPRG

PENGARUH KONFLIK INTERPERSONAL, BEBAN KERJA, DAN KOMUNIKASI TERHADAP STRES KERJA KARYAWAN PT. VIKING ENGINEERING BATAM Lestari, Esther Endang Dwi; Ratnasari, Sri Langgeng
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (827.358 KB)

AbstractThe purpose of this research is to find out the influence of interpersonal conflict, workload, and communication either simultaneously and partially to the employees’ job stress of PT. Viking Engineering Batam. The research sample are 57 employees’. Analysis technique in this research use validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regressions, t test, F test and R2 test. The method used is descriptive qualitative, that is measurement of objective statistic data with data processing using software SPSS 20.0. The results showed that interpersonal conflict, workload, and communication simultaneously have a significant influence to the employees’ job stress of PT. Viking Engineering Batam, it has been proven by using F-test which shows that the significant value is 0,003 lest than 0,05. The result of t test shows that interpersonal conflict and workload is partially influential but not significant, it is proved by t-test that shows result of significant value more than 0,05 which is 0,552 for the interpersonal conflict and 0,590 for the workload. But the result t test show that partially communication have significant influence to the employees’ job stress, it has been proven by using t-test which shows that the significant value less than 0,05 which is 0,002. Keywords: Interpersonal Conflict, Workload, Communication, Job Stress AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik interpersonal, beban kerja, dan komunikasi baik secara simultan maupun parsial terhadap stres kerja karyawan PT. Viking Engineering Batam. Sampel penelitian ini adalah 57 karyawan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji R2. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu pengukuran data statistik obyektif dengan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik interpersonal, beban kerja, dan komunikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap stress kerja karyawan PT. Viking Engineering Batam, hal ini dibuktikan dengan uji F yang menunjukkan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji t menunjukkan bahwa konflik interpersonal dan beban kerja secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan, hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan hasil nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,552 untuk variabel konflik interpersonal dan 0,590 untuk variabel beban kerja. Tetapi hasil uji t menunjukkan bahwa komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap stress kerja, hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Kata Kunci: Konflik Interpersonal, Beban Kerja, Komunikasi, Stress Kerja

Pengaruh Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Terhadap Perkembangan Daerah di Kota Batam Periode Tahun 2010-2014 Rahmayandi Mulda, Nur Kholidah Berlian Linayati Lestari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.697 KB)

AbstractThis study examines and answers issues concerning the influence of free trade area policy on regional development in Batam period 2010-2014 period. Objectives and benefits of research that is, to know the influence of free trade area policy on regional development in the city of Batam period 2010-2014 for the development of science on analysis analysis of the implementation of a policy. The method of this research is using mixed method to produce data that is statistic and descriptive. collecting data obtained from the observation, questionnaires, documentation and interviews and data analysis techniques used Likert-scale method. The results of this study indicate that there is influence of free trade area policy on regional development in the city of Batam period 2010-2014 which leads to better development. Keywords: influence, policy, free trade area,regional development AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014. Tujuan dan manfaat dari penelitian yaitu, mengetahui pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014 untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian analisis penerapan suatu kebijakan. Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran untuk menghasilkan data yang bersifat statistik dan deskriptif. pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, angket, dokumentasi dan wawancara serta teknik analisis data yang digunakan yaitu metode skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014 yang membawa kearah perkembangan yang lebih baik. Kata Kunci : pengaruh, kebijakan, kawasan perdagangan bebas, perkembangan daerah.

Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Resolusi Konflik Sutarto, Dendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.405 KB)

Abstract The interconnectivity paradigm, axiologically, wants to offer a new, more open, dialogue and dialogue view of the world of human beings and scientists, able to open dialogue and cooperation, be transparent, accountable to the public and forward-looking. While ontologically, the relationship between the various disciplines of science becomes more open and dialogue of scholarship derived from the texts (Hadlarah al-Nash), and the factual-historical-empirical scholarly culture, social sciences and the natural sciences (Hadlarah al-Ilm ) as well as ethical-philosophical science culture (Hadlarah al-Falsafah). This paper argues that the thought of M. Amin Abdullah contributed greatly to scholarship related to contemporary humanisties approaches, such as hermeneutics, contemporary linguistics, the natural sciences, by revealing the scientific treasures of Bayani, Burhani and Irfani in the Islamic cultural tradition. Both traditions are attempted to compare in matrices and then deliver on a choice of scientific formats that are integrative and interconnective and able to disperse the tensions of religious social conflict in multicultural societies. Keywords: M. Amin Abdullah, integrative-interconetive science, conflict resolution, epistimologi Abstrak Paradigma interkoneksitas, secara aksiologi, ingin menawarkan pandangan dunia (word view) manusia beragama dan ilmuan yang baru, yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan kerjasama, transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan berpandangan ke depan. Sedangkan secara ontologis, hubungan antara berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan mendialogkan keilmuan bersumber pada teks-teks (Hadlarah al-Nash), dan budaya keilmuan faktual-historis-empiris yakni ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman (Hadlarah al-Ilm) serta budaya keilmuan etis-fiosofis (Hadlarah al-Falsafah). Tulisan ini berpendapat bahwa pemikiran M. Amin Abdullah berkontribusi besar bagi keilmuan terkait pendekatan humanisties-kontemporer, seperti hermeneutik, linguistis kontemporer, ilmu-ilmu kealaman, dengan mengungkap kembali kekuatan khazanah keilmuan Bayani, Burhani dan Irfani dalam tradisi budaya Islam. Kedua tradisi tersebut dicoba dibandingkan dalam matrik dan kemudian mengantarkan pada suatu pilihan format keilmuan yang bersifat integratif dan interkonektif dan mampu meredahkan ketegangan konflik sosial keagamaan dalam masyarakat multikulturalisme. Keywords: M. Amin Abdullah, integratif-interkonetif keilmuan, resolusi konflik,epistimologi

PERANAN WARGA TIONGHOASEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIFDI KOTA BATAM TAHUN 1999-2009 Yanti, Fitri; Krisnawati, Nunung
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.694 KB)

The background of this thesis is an increasing number of legislators Batam from Chinese citizens, at the 1999 elections, there were two people who passed to the DPRD Kota Batam, in the elections of 2004 increased to four Chinese citizens who become legislators Batam. It is not independent of their role during the sitting in the legislature as a representative of the people. This study aims to clarify the role of Chinese citizens who sat as a legislative member in Batam 1999-2009This research is a qualitative research, the historical method with the approach of political science. Steps historical research include: first heuristic, there are two sources of data are primary data and secondary data, primary data in this study is a member of the legislative representatives of the Chinese community, Chinese people, community leaders and members of the Commission, the secondary data taken from any books , newspapers and other documents, the authors do critique source consisting of external criticism and internal criticism, the three researchers to interpret, fourth historiography.The results in this study explained that the role of the Chinese community as a member of the legislature in Batam years 1999-2009, the first legislative function is set statutorily in the form of local regulations (Perda), the second control function or supervise the activities of local government in implementing legislation has been agreed , of these control functions legislators have the right to ask questions, interpellation, questionnaires and motions, the three other functions related to the budget or APBD that has been agreed with the local governments when the plenary session. Keywords: legislative member, chinese societyLatar belakang penelitian ini adalah terjadinya peningkatan jumlah anggota DPRD Kota Batam dari warga Tionghoa, dimana pada pemilu tahun 1999 terdapat dua orang yang lolos menjadi anggota DPRD Kota Batam dan pada pemilu tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi empat orang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran mereka selama duduk di legislatif sebagai wakil rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran warga Tionghoa yang duduk menjadi anggota legislatif di Kota Batam tahun 1999-2009.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif historis dengan pendekatan ilmu politik.Adapunlangkah-langkah penelitian historis meliputi: pertama heuristik, di dalamnya terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini adalah anggota legislatif dari perwakilan masyarakat Tionghoa, masyarakat keturunan Tionghoa, tokoh masyarakat dan anggota KPU, data sekunder diambil dari buku-buku, koran dan dokumen lainnya.Kedua, kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern.Ketiga, interpretasi dan keempat, historiografi.Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa peranan warga Tionghoa sebagai anggota legislatif di Kota Batam tahun 1999-2009, pertama fungsi legislasi yaitu mengatur undang-undang dalam bentuk peraturan daerah (Perda), kedua fungsi kontrol atau mengawasi kegiatan pemerintah daerah dalam menjalankan Perda yang telah disepakati, dari fungsi kontrol ini anggota DPRD memiliki hak untuk bertanya, interpelasi, angket dan mosi, ketiga fungsi lainnya yang berkaitan dengan anggaran atau APBD yang telah disepakati bersama pemerintah daerah saat sidang paripurna. Bermainnya peran-peran tersebut dengan baik, semakin menambah nilai kepercayaan warga Tionghoa memilih dari kalangan mereka untuk pemilu selanjutnya. Kata Kunci: anggota legislatif, masyarakat tionghoa, kota batam

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dendi Sutarto

Contact Email
dendi_sutarto@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
dendi_sutarto@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dendi Sutarto

Contact Email dendi_sutarto@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official dendi_sutarto@yahoo.co.id

Editorial Address -

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dendi Sutarto

Contact Email
dendi_sutarto@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
dendi_sutarto@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA