cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 4 (2022)" : 16 Documents clear
Pengaturan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 I Gusti Ngurah Adi Prabawa; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p10

Abstract

The purpose of this research is to study juridically regarding the division of joint assets both before and after the decision of the constitutional court no. 69/puu-xiii/2015. This paper uses normative legal research. The results of this study show that joint property arrangements before the Constitutional Court Decision No.69/PUU-XIII/2015 used the Marriage Law as a legal basis, where joint assets are regulated in article 35 paragraph (1) that assets acquired during marriage become joint property. Likewise with marriage agreements that must be made before the marriage takes place and or can be made in the form of an authentic deed in front of a notary, because there is no marriage agreement made before the marriage is carried out, then all the assets of the husband and wife, the mixing of this marriage agreement has been determined in the regulations laws and regulations as long as they do not violate the social order and general order prevailing in society. Implementation of the division of joint assets after the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 during the marriage period and after the divorce, where before or in progress of the marriage, may also be made after the marriage is carried out or while in a marital relationship it is permissible to make a marriage agreement. So when in the future there is a legal event in the form of divorce, there will be a separation of joint assets. Tujuan penelitian ini mengkaji pengaturan pembagian harta bersama baik itu sebelum dan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 69/puu-xiii/2015. Tulisan ini mempergunakan peneitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan harta bersama sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 menggunakan UU Perkawinan sebagai landasan hukum, dimana harta bersama diatur pada pasal 35 ayat (1) bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama. Begitu juga dengan perjanjian perkawinan yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan atau dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, oleh sebab tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan maka semua harta suami dan isteri tersebut maka terjadinya perbauran perjanjian perkawinan ini telah ditentukan dalam peraturan perundang–undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat. Pelaksanaan pembagian harta bersama pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 selama masa perkawinan dan setelah perceraian, dimana sebelum atau sedang berlangsungnya perkawinan, boleh juga dibuat pasca perkawinan dilakukan atau selama dalam hubungan perkawinan diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan. Sehinngga Ketika dikemudian hari terjadi peristiwa hukum berupa perceraian maka terjadi pemisahan harta Bersama.
Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Faisal Faisal; Anri Darmawan; Muh. Rustamaji; M. Witsa Firdaus; Rahmaddi Rahmaddi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p15

Abstract

The Dutch Colonial Criminal Code was born in the classical era. So that the concept of punishment is oriented towards acts with the argument of retaliation. So that criminal law enforcement is not in line with the development of national insight and global insight. The purpose of this research is to find out the renewal of the basic ideas of sentencing legislation policies, and the formulation of sentencing guidelines in the recently passed Criminal Code. The research method uses normative research. The results of the study show that legislation policy has a vision of building a national criminal law with the main mission of decolonization through systemic open codification. The basic idea of ??punishment reflects national goals and the value of balance. The purpose of sentencing is a rational choice that is formulated as a means of prevention, protection, protection and guidance. The Punishment Guidelines serve as a guide for judges to convict, pardon judges by not convicting, and impose sentences even though there are reasons for abolishing crimes Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kolonial Belanda lahir dalam era klasik. Sehingga konsep pemidanaan berorientasi pada perbuatan dengan dalil pembalasan. Sehingga penegakan hukum pidana tidak sejalan dengan perkembangan wawasan nasional dan wasasan global. Tujuan penelitian untuk mengetahui pembaruan ide dasar dari kebijakan legislasi pemidanaan, dan formulasi pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan legislasi memiliki visi membangun hukum pidana nasional dengan misi utama dekolonialisasi melalui kodifikasi terbuka bersifat sistemik. Ide dasar pemidanaan merefleksikan tujuan nasional dan nilai keseimbangan. Tujuan pemidanaan merupakan pilihan rasional yang diformulasikan sebagai sarana pencegahan, perlindungan, pengayoman, dan pembinaan. Pedoman Pemidanaan menjadi panduan hakim memidana, pemaafan hakim dengan tidak memidana, dan menjatuhkan pidana meskipun ada alasan penghapus pidana.
Pelaksanaan Proses Arbitrase Online di Indonesia Kt. Lanang Sukawati P. Perbawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p11

Abstract

The purpose of this paper was to analyze, identify and elaborate on the limitations and principles in determining the choice of law used in the dispute resolution process in arbitration and the online arbitration dispute resolution mechanism based on the laws and regulations in Indonesia. This research was normative research using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study indicated that the selection of the applicable law in the agreement and the choice of forum must be made by the parties in good faith by seeing the real connection between the law chosen and legal events, in accordance with public order and not only benefiting one party. The online trial procedure can be carried out in the event of a disaster emergency and special circumstances when a party will apply for arbitration, an arbitration trial will be held or is in progress in accordance with the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and the Law on Disaster Management. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa, mengidentifikasi dan mengelaborasi batasan dan prinsip dalam menentukan pilihan hukum yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa dalam arbitrase serta mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase secara online berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa pemilihan hukum yang yang berlaku dalam perjanjian dan pilihan forum harus dilakukan oleh para pihak dengan ikhtikad baik dengan melihat adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum, sesuai dengan ketertiban umum dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prosedur persidangan secara online dapat dilakukan apabila terjadi suatu keadaan darurat bencana dan keadaan khusus ketika suatu pihak akan mengajukan permohonan arbitrase, suatu persidangan arbitrase akan dilaksanakan atau sedang berlangsung sesuai dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan UU Penanggulangan Bencana.
Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Ayahnya Pada Masyarakat Patrilineal di Bali (Studi di Kota Denpasar) Ni Nyoman Sukerti; Ni Putu Purwanti; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p16

Abstract

This study aims to find and examine the rights of children outside of marriage to their father's property in the patrilineal community in Bali. Related to this, the problem is: are children outside of marriage who are cared for by their biological father entitled to their property without adoption and, what is the legal status in the patrilineal society in Bali? This research is an emipirical legal research by using field data as primary data. The research found that out-of-wedlock children who were not adopted by the father did not have a legal relationship with the father, because there was no legal action.In the absence of a legal relationship, legally the out-of-wedlock child, even though it is properly cared for economically at the father's house because there is no adoption act, does not have the status of an adopted child. As a result, the child in question is not entitled to his father's property and everything related to his father. The absence of legal action means that there is no legal consequence so that the legal status is unclear in the home and family of the father. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji hak anak luar kawin terhadap harta ayahnya pada masyarakat patrilineal di Bali. Terkait hal itu, permasalahannya: apakah anak luar kawin yang dipelihara oleh ayah biologisnya berhak atas hartanya tanpa ada pengangkatan anak dan, bagaimana status hukumnya pada masyarakat patrilineal di Bali? Ini merupakan penelitian hukum emipiris dengan menekankan pada data lapangan sebagai data primer. Penelitian menemukan bahwa anak luar kawin yang tidak diangkat anak oleh ayahnya, tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, karena tidak ada perbuatan hukum. Dengan tidak adanya hubungan hukum maka secara hukum anak luar kawin tersebut walaupun dipelihara dengan layak secara ekonomi di rumah sang ayah karena tidak ada perbuatan pengangkatan anak maka tidak berstatus sebagai anak angkat. Akibatnya, anak yang bersangkutan tidak berhak atas harta ayahnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sang ayah. Tidak adanya perbuatan hukum maka tidak ada akibat hukum sehingga status hukumnya tidak jelas di rumah dan keluarga sang ayah.
Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pemberian Perizinan terhadap Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan I Made Sudharma; I Wayan Parsa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p12

Abstract

The purpose of this study is to explain the authority of the Bali Provincial Government in granting non-metallic and rock mineral mining business permits based on the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2017 concerning Non-Metal and Rock Mineral Mining Management and the implications arising from the transfer of authority based on Law Number 3 Year 2020 concerning Mineral and Coal Mining. This paper uses normative legal research. The results of the study indicate that there are changes in the leading sector in granting mining permits from the Governor to the Central Government, including: 1) The authority to determine the Mining Business Permit Area (WIUP) and Mining Business Permit (IUP) which is carried out based on the Business Licensing. 2) Authority in fostering and supervising the implementation of mining activities. This authority is delegated to the Provincial Government based on Presidential Regulation Number 55 of 2022 concerning Delegation of Granting Business Licensing in the Mineral and Coal Mining Sector. The implications of the transfer of authority to grant mining permits include: 1) Changing the procedure for obtaining attributive authority to being a delegation in the business licensing model which can be given in the form of standard certificates and permits. 2) The still involvement of the Central Government causes the concept of delegation to reflect the paradigm of centralization in the mining sector. 3) The abolition of the authority of Regency/Municipal Governments in granting permits, supervision, guidance and resolution of community conflicts has created obstacles in mining activities. Tujuan penelitian ini menjelaskan mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta implikasi yang ditimbulkan akibat pengalihan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tulisan ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan leading sektor pemberian perizinan pertambangan dari Gubernur ke Pemerintah Pusat antara lain: 1) Kewenangan menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha. 2) Kewenangan dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Kewenangan tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Implikasi pengalihan kewenangan pemberian perizinan pertambangan tersebut antara lain: 1) Merubah tata cara memperoleh kewenangan secara atributif menjadi delegasi dalam model perizinan berusaha yang dapat diberikan dalam bentuk sertifikat standar dan izin. 2) Masih adanya keterlibatan Pemerintah Pusat menyebabkan konsep pendelegasian mencerminkan paradigma sentralisasi pada sektor pertambangan. 3) Dihapuskannya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian perizinan, pengawasan, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat menjadikan hambatan dalam aktivitas pertambangan.
Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas Ni Made Gina Anggreni; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p08

Abstract

The aims this article is to find out the norms violated against the nominee comparison in the nominee deed of the limited liability company establishment deed, to analyze the violated norms and principles related to the nominee comparison of beneficial owner shares in a limited liability company, and to analyze the legal consequences of the nominee comparison holder on the beneficial owner of the limited liability company shares. The research method used is normative legal research. The comparison of nominees in the deed of establishment of limited liability company violates several norms such as article 1320 of the Civil Code the objective requirements of a lawful cause, article 1338 of the Civil Code regarding good faith, ratification of the deed carried out by a notary in article 44 paragraph (1) of the Law on Notary Position-Changes, article 48 paragraph (1) and article 54 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law, article 33 paragraph (1) of the Investment Law, article 2 of the Banking Law , money laundering, forgery of letters. The legal consequences for nominee comparison of the beneficial owner of shares not only cause the cancellation of the nominee agreement entered into by the nominee with the beneficial owner of the shares, but also appears to be very broad, namely the votes issued at the general meeting of shareholders, money laundering crimes, know your customer principle, inheritance process, taxes, actio pauliana in bankruptcy. Tujuan penulisan artikel jurnal ini untuk mengetahui pelanggaran norma terhadap komparisi nominee dalam akta nominee pada akta pendirian perseroan terbatas, untuk menganalisa norma dan prinsip yang dilanggar terkait adanya komparisi nominee atas beneficial owner saham pada perseroan terbatas, serta untuk menganalisa akibat hukum pemegang komparisi nominee atas beneficial owner saham perseroan terbatas. Adapun metode penelitian yang dipergunakan yakni penelitian hukum normatif. Komparisi nominee dalam akta pendirian perseroan terbatas melanggar beberapa norma seperti Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tidak memenuhi persyaratan objektif kausa yang halal, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai itikad baik, pengesahan akta yang dilakukan oleh notaris pada Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris-Perubahan, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal, Pasal 2 UU Perbankan, tindakan pencucian uang, pemalsuan surat. Akibat hukum terhadap komparisi nominee atas beneficial owner saham tidak hanya menimbulkan batalnya perjanjian nominee yang diadakan oleh pihak nominee dengan beneficial owner saham, namun nampak yang ditimbulkan sangat luas yakni terkait suara yang dikeluarkan saat rapat umum pemegang saham, tindak pidana pencucian uang, know your customer principle oleh bank, proses pewarisan, pajak, actio pauliana dalam kepailitan.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue