cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 3 (2023)" : 16 Documents clear
Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Negara-Negara ASEAN Valerie Selvie Sinaga
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p13

Abstract

The strength of a well-known trademark crosses the various trademark registration classes. Thiis article is intended to discusses the legal protection of well-known trademarks in the jurisdiction of all the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member states. This research is normative juridical- research by conducting a literature study to obtain legal materials. In the first part, it will be explained the definition of a well-known trademark that has been known in the world. Next, it will be discussed the criteria for a trademark to be considered well-known internationally. The last section discussed about the legal protection of well-known trademarks at the international level and at the national level in the ASEAN member countries. There are 3 types of well-known trademarks protection found in ASEAN member countries. First, the well-known trademarks are distinguished to be registered or unregistered. Registered well-known trademarks will be protected in all classes of goods or services, while well-known trademarks that are not registered only receive protection in the same classes of goods or services like those well-known trademarks. Countries that apply this kind of protection are the Philippines, Cambodia, Malaysia, and Myanmar. Second, the protection of well-known trademark is only in the same class of goods or services, regardless of whether the trademark is registered or not in the country. This type of protection is in Indonesia. Third, protection of well-known trademarks in all classes of goods or services without distinguishing whether the well-known trademark is already registered or not in the country. This kind of protection is known in Brunei, Laos, Thailand and Vietnam. Kekuatan suatu merek terkenal melintasi berbagai kelas pendaftaran merek. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai perlindungan hukum atas merek terkenal pada yurisdiksi seluruh negara anggota the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka untuk menemukan bahan hukun. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai definisi merek terkenal yang selama ini dikenal di dunia. Selanjutnya akan dibahas mengenai kriteria keterkenalan suatu merek terkenal secara internasional. Pada bagian terakhir dibahas mengenai perlindungan merek terkenal di tingkat internasional dan pada tingkat nasional di negara anggota ASEAN. Dapat disimpulkan terdapat 3 jenis perlindungan merek terkenal yang terdapat di negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah, merek terkenal dibedakan menjadi terdaftar atau tidak terdaftar. Merek terkenal yang terdaftar akan mendapat perlindungan di semua kelas barang atau jasa, sedangkan merek terkenal yang tidak terdaftar hanya mendapat perlindungan di kelas barang atau jasa yang sejenis dengan merek terkenal tersebut. Negara yang menerapkan perlindungan semacam ini adalah Filipina, Kamboja, Malaysia dan Myanmar. Yang kedua, perlindungan atas merek terkenal hanya di kelas barang atau jasa yang sama, terlepas dari apakah merek terkenal tersebut sudah terdaftar atau tidak di negara tersebut. Perlindungan jenis ini terdapat di Indonesia. Yang ketiga, perlindungan atas merek terkenal di semua kelas barang atau jasa tanpa membedakan apakah merek terkenal tersebut sudah terdaftar atau tidak di negara tersebut. Perlindungan semacam ini dikenal di Brunei, Laos, Thailand dan Vietnam.
Good Offices Initiative of Turkey's Diplomacy Policy in The Russia-Ukraine Conflict Resolution Approach in 2022 Desak Nyoman Gita Cahyani; Bima Kumara Dwi Atmaja
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p04

Abstract

This writing aims to answer questions related to Turkey's attitude toward initiating itself in good offices effort during the Russia-Ukraine conflict that has been going on since February 2022. This is an interesting subject because Turkey dares to take an independent diplomatic policy in responding to the Russia-Ukraine conflict. This paper uses normative legal research methods and applies data collection techniques in the form of literature studies using primary and secondary legal materials, also data processing and analysis using descriptive qualitative analysis techniques. This study concludes that the basis for consideration of Turkey's foreign policy is that it is in a neutral position and offers good offices, namely based on the principles of its foreign policy, the powerlessness of the United Nations, and to protect Turkey's national interests. Then, the capability of Turkey to hold negotiations can be viewed from Turkey's neutral status. Lastly, Turkey has made significant contributions to the successful holding of mediation in Antalya and Istanbul, also an achievement of the Black Sea Grain Initiative.
Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia Piers Andreas Noak
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p09

Abstract

Legal Politic and Political Party authority in the next 2024 election constellation is a form of democraticacy phase. In this phase political party organization has to deal with various assertions bases on reformation value system. This article observes the effect of digitalization era existence of democracy towards political party as a strength actualization of politic superstructure in the some sides take elaboration of legal politic. This method applied is a normative legal research and the authority determined as a statute approach framework. The author take an explanative analysis on the various literatures. Normatively. There are a strategy transformation of campaign both of traditional and conventional towards digital technology utilization. Digital media domination is not only applied into politic contestation moment but also to be an information of ideology strengthening as well as political movement by political party. It needs to adapt to digital era especially in the moment when they have to be concentrate in contribution in order political communication become an important thing as a of implementation strengthening digital democraticacy. Politik hukum dan kekuasaan partai politik pada konstelasi pemilu tahun 2024 mendatang adalah bentuk fase demokratisasi. Pada fase ini organisasi partai politik harus menghadapi beragam tuntutan perubahan sesuai tata nilai reformasi. Artikel ini melihat dampak kehadiran era digitalisasi demokrasi terhadap partai politik sebagai aktualisasi kekuatan suprastruktur politik yang pada beberapa sisi mengelaborasi politik hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan kekuasaan dipandang dalam bingkai statute approach. Penulis melakukan analisis eksplanatif secara kualitatif terhadap beberapa literature. Secara normatif, terjadi perubahan strategi berkampanye secara tradisional konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Penguasaan media digital bukan hanya digunakan dalam momentum kontestasi politik, tetapi menjadi informasi penguatan ideologi dan gerakan politik oleh partai politik. Partai politik perlu beradaptasi di era digital terlebih saat mereka harus berkontestasi sehingga komunikasi politik menjadi penting sebagai penguatan penyelenggaraan demokratisasi digital.
Pertimbangan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Yohanes Sri Pudyatmoko; G. Aryadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p14

Abstract

This study aims to analyze ultra petita decisions in corruption cases with consideration of the community's sense of justice. The research method used in this study is a normative legal research method, using a case approach. The research was conducted by analyzing several ultra petita decisions in corruption cases. The results of the study show that in the ultra petita decisions against convicts in corruption cases, some explicitly consider the community's sense of justice. There is a problem raised in the consideration of the judge's decision between prioritizing the application of the formal definition of unlawful which uses the size of the law according to the principle of legality, or applying material teachings in accordance with the people's sense of justice even though it is not regulated in law. In dealing with corruption cases, judges refer not only to laws but also to regulations from the Supreme Court. In accordance with these guidelines, judges in making decisions use comprehensive considerations. Some considerations of community justice are not used as the basis for imposing ultra petita sanctions, but in other sanctions. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan ultra petita kasus korupsi dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan ultra petita kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ultra petita terhadap terpidana kasus korupsi sebagian mempertimbangkan secara eksplisit rasa keadilan masyarakat. Ada persoalan yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan hakim antara mengedepankan penerapan pengertian melawan hukum secara formil yang menggunakan ukuran undang-undang sesuai asas legalitas, atau menerapkan ajaran materiil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sekalipun tidak diatur dalam undang-undang. Hakim dalam menangani kasus korupsi selain mengacu undang-undang juga mengacu pada regulasi dari Mahkamah Agung. Sesuai pedoman tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yang komprehensif. Pertimbangan keadilan masyarakat ada pula yang tidak digunakan untuk menjadi dasar pengenaan sanksi ultra petita, melainkan dalam sanksi lainya.
Legal Implication of Marriage Prenuptial Agreement Padma Dewi Liman; Aulia Rifai
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p05

Abstract

The purpose of this research will be to see the effectiveness of the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 dated 27 October 2016 and whether it can solve the problem of regulating marital property in mixed marriages. Meanwhile, the specific target that is expected is whether the arrangements in this marriage agreement can really protect the interests of Indonesian citizen couples in mixed marriages. On the other hand, this study will try to examine what other agreements can be included in the marriage agreement. The type of research used is normative research which is oriented towards legal materials and documents that are relevant to this research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary sources. The research results show that A marriage contract that is retroactively valid should still provide guarantees for legal certainty, but due to differences in views and opinions of the judges handling the case, this results in a discrete decision. A marriage agreement that does not regulate marital assets can be one of the triggers for disputes between husband and wife which can be used as a reason for divorce, whereas if the contents of the marriage agreement regulate marital assets, it can be used to facilitate the distribution of marital assets in the divorce cases.
Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ayu Mirah Iswari Karna; I Ketut Rai Setiabudhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p10

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the direction of legal regulation and political protection for victims of sexual violence in Indonesia Act Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The ideas of this research are motivated by the birth of the latest legislation regarding sexual violence which is associated with the phenomenon and challenges of its enforcement. The research method used is a normative legal research method with a statue approach and analitycal and conceptual approach, and uses legal analysis techniques, namely description techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results of this study indicate that in Indonesia Act Number 12 of 2011 concerning the Crime of Sexual Violence, protection has been formally regulated for victims of sexual violence, both direct and indirect protection. It also regulates several types of criminal acts which so far have not received adequate regulation. It is hoped that in the future there will be consistency in law enforcement to ensure protection for victims of sexual violence. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis arah pengaturan dan politik hukum perlindungan korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ide dan gagasan penelitian ini dilatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan terbaru mengenai kekerasan seksual yang dikaitkan dengan fenomena dan tantangan penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konsep hukum dan menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara formal telah diatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual, baik perlindungan langsung maupun tidak langsung. Diatur pula beberapa jenis tindak pidana yang selama ini belum memperoleh pengaturan yang memadai. Diharapkan kedepan konsistensi penegakan hukum untuk menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue