Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2018)" : 10 Documents clear

Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga Rika Putri Subekti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

The issue of domestic worker has not become governor of Indonesia policy priorities. This can be seen from the lack of a structure for the comprehensive and lack of regulations that provide solutions, as well as lack of supporting structure of the implementation. The Act of Manpower is not regulating specifically on the protection of domestic workers, especially for children. International Labor Organization Convention Number 189 concerning Decent Works for Domestic Worker, regulates the protection of domestic workers all over the world, however, Indonesia has not ratified this convention yet. This research is normative legal research that using statute and conceptual approach. Data collection techniques used in this study is literature study. The results of the study indicate that the regulation on the protection of child laborers employed as a domestic worker in Indonesia has not been regulated separately so that in the case of legal protection is not sufficient, in the case of law enforcement in case of violation of the law on the rights of the child. The urgency for the Government to immediately ratify ILO Convention No. 189 on Decent Work of Domestic Workers in order to establish a standard of employment for domestic workers as an effort to realize protection for domestic workers in general and for child domestic workers in particular. It is important for government to carry out the National Action Plan for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (RAN-WFCL) to prevent and eliminate the worst forms of child labor. Isu tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) belum menjadi suatu prioritas kebijakan pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari belum adanya suatu struktur regulasi yang komprehensif dan solutif, disertai struktur pendukung dalam tataran implementasinya. Ketentuan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap pembantu rumah tangga khususnya bagi anak-anak. Namun telah ada konvensi internasional yang mengatur secara khusus tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yaitu Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga. Konvensi ini merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga di seluruh dunia. Namun, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengaturan tentang perlindungan pekerja anak yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Indonesia belum diatur secara khusus sehingga dalam hal perlindungan hukum belum memadai. Urgensi bagi Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak PRT dalam rangka menetapkan suatu standard ketenagakerjaan bagi PRT sebagai upaya mewujudkan perlindungan bagi PRT secara umum dan bagi PRT Anak pada khususnya. Upaya Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap PRT Anak adalah dengan melakukan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (RAN-BPTA) yang bertujuan untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Implementasi Hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program Recognised Seasonal Employment Lukas Banu
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

Indonesia regulations are ensuring that work as the human right for all people and therefore the state is expected to protect it. The workers have same right and opportunity without discrimination to create the income for them and their families. One of the real action of the government in protecting the workers is making and applying the Act Number 39/2004 on Placement and Protection of Indonesian Workers. The purpose of this research is to know how Article 35 of Act Number 39/2004 would be implemented in particular for Indonesian workers who work under Recognised Seasonal Employment New Zealand scheme. The research is very important to be done to find the difference between the regulation which made by Indonesian government on a category of minimum education that determined by law for the candidate of Indonesian workers and the implementation of that regulation. The researcher is using normative legal research with statute approach and fact approach. The fact approach is adjusted with the process of recruitment, sending and placement of Indonesian workers in New Zealand. The result of research is showing that even though the Article 35 of Act Number 39/2004 requires the Junior High School as the minimum education but in reality, the Indonesian workers who work under RSE New Zealand scheme are not in accordance with it where some of them only have Elementary School background. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin bahwa bekerja merupakan hak asasi setiap manusia dan oleh karena itu maka negara diharapkan hadir untuk memastikan hak tersebut dijamin dan dilindungi. Setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi agar dapat memperoleh penghasilan yang layak yang akan digunakan untuk pekerja serta keluarganya. Bentuk nyata yang dilakukan oleh negara terhadap tenaga kerja Indonesia adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum Pasal 35 UU No.39 Tahun 2004 khususnya bagi TKI yang bekerja dibawah program Recognised Seasonal Employment New Zealand. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menemukan perbedaan antara aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang kategori pendidikan minimum yang ditentukan dalam Undang-Undang bagi calon TKI dengan penerapan di lapangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan fakta. Pendekatan fakta di lapangan disesuaikan dengan proses yang terjadi dalam perekrutan yang dilakukan serta pengiriman dan penempatan TKI itu sendiri di negara New Zealand. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mensyaratkan pendidikan menimum SMP bagi calon TKI akan tetapi kenyataannya para TKI yang terlibat dalam program RSE New Zealand tidak sesuai di mana mereka ada juga yang memiliki pendidikan Sekolah Dasar. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang tersebut terkesan membatasi namun sesungguhnya nilai yang terkandung di dalamnya justru sesuai di mana bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan di jamin penegakannya.

Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (CCTV) Dalam Proses Pembuktian di Persidangan Ida Bagus Gede Angga Juniarta
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

One part of the judicial process is verifying evidence for searching the material truth of case to assist judges in making decisions. One aid that can be used in verification the evidence during the trial is the Information Technology in the form of Circuit Closed Television (CCTV) footage because it is not regulated in the positive Law in Indonesia. Because of that, in this research are used a normative method to answer the problem with the approach of legislation and approach to the concept. The legal arrangement of CCTV footage as evidence in Act No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure Code is not exist, because the Criminal Procedure Code are setting a limited valid evidence under the Act, but for the interest of seeking the material truth, then there makes Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction which govern the other evidence in the form of Electronic Information and/or Electronic Records. The strength of evidence from CCTV footage has not been expressly provided in Act No. 11 of 2008 on ITE, so that the strength of evidence is still exempt, which means that the strength of evidence is still based on the judge’s conviction. Salah satu bagian dalam proses peradilan yakni adanya proses pembuktian guna mencari kebenaran materiil dari suatu perkara guna membantu hakim dalam mengambil keputusan. Salah satu bantuan yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan adalah teknologi informasi yang berbentuk rekaman CCTV, tetapi dalam persidangan dipertanyakan akan kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV tersebut, karena tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti ini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak ditemukan pengaturannya, karena KUHAP mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Demi kepentingan mencari kebenaran materiil maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sehingga pembuktiannya masih bersifat bebas, yang artinya kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut masih berdasarkan atas keyakinan hakim.

Hukum Investasi dalam Industrialisasi Kepariwisataan Bali Putu Tuni Cakabawa Landra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

The threat to agrarian culture values which that why becomes investment object of itself tourism, marked practice of investment of tourism denying cosmology Tri Hita Karana. In other words, implementation of the development of investment of tourism through an institution of investment law in Province of Bali looks on inconsistent applying of law which ended at becoming disappears it itself culture tourism. The investment performance of Tourism in Province of Bali spelled out members hardly phenomenal, followed by the destruction of a norm, structural and source of economics as a result of arranging value liberalistic and individualistic sticking at investment law, with ideology Tri Hita Karana placing forward togetherness principles and balance, runs with the logic is himself. Tourism in Provinsi Bali, which is a manifestation of ideology value totality Tri Hita Karana, where culture is the main specification besides geographical uniqueness and life of its the rituality. Tri Hita Karana becomes a kind of commitment of value about understanding about life, how life must be experienced, and leading base consensus coexists. The arrangement of investment law is not accommodated to this Tri Hita Karana ideology, even in By Law and also development philosophy Province of Bali is affirmed Tri Hita Karana is development manual of Bali in general, and or especially expansion philosophy of cultural tourism. As a result, where ever is happened inconsistency law applying, is beginning from regulation of investment law which just making account of vertical synchronization with higher level regulation or which below his its, and harmonization with regulation on an equal. Objek investasi pariwisata di Bali yang sesungguhnya berakar dari nilai-nilai budaya agraris semakin terancam terlihat dari praktik investasi pariwisata yang semakin inkonsisten dengan fisolofi Tri Hita Karana. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan hukum investasi dalam pembangunan investasi pariwisata di Bali dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan prinsip Tri Hita Karana. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan investasi pariwisata di Provinsi Bali inkonsisten dengan nilai filosofi Tri Hita Karana, yang ditandai kian menghilangnya pariwisata budaya itu sendiri. Capaian investasi pariwisata di Propinsi Bali yang sangat fenomenal, diikuti oleh keberantakan nilai, norma, struktur dan sumberdaya ekonomi akibat tata nilai liberalistik dan individualistik yang melekat pada hukum investasi. Filosofi Tri Hita Karana mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan keseimbangan, sudah seharusnya kepariwisataan di Bali dengan budaya sebagai kekhasan utama, keunikan geografis, dan kehidupan ritualitasnya konsisten dengan Tri Hita Karana. Tri Hita Karana menjadi semacam komitmen nilai tentang pemahaman mengenai hidup, bagaimana hidup harus dijalani, serta konsensus dasar yang menuntun hidup bersama. Pengaturan hukum investasi tidak akomodatif terhadap ideologi Tri Hita Karana., meskipun dalam Peraturan Daerah maupun falsafah pembangunan Provinsi Bali ditegaskan Tri Hita Karana merupakan penuntun pembangunan Bali. Akibatnya, terjadi inkonsistensi penerapan hukum, yang bermula dari regulasi hukum investasi yang hanya sekedar mementingkan sinkronisasi vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi atau di bawahnya, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan sederajat. Solusinya, penting adanya konstruksi hukum Peraturan Daerah semi-otonom.

Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli Ida Ayu Sukihana; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression including traditional dance are constituted as cultural heritage of the ancestor which derived from generation to generation, high value and useful, therefore very important to protect. The purpose of this paper is to elaborate the implementation of Article 38 of Law No. 28 of 2014 on Copyright (Indonesia Copyright Law) related to traditional Balinese dance. This writing uses empirical legal research method. Traditional dance art as part of the traditional cultural expression is protected under Article 38 of Indonesia Copyright Law. In its implementation in Bangli regency, this provision has not been implemented effectively. One of the factors is because the community does not have a deep understanding on the substance specifically the importance of conducting inventory and documentation in the framework of legal protection through government cooperation with the community and related parties. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional termasuk seni tari tradisional merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi. Tujuan tulisan ini untuk mengelaborasi implementasi Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) berkaitan tari tradisional Bali. Penulisan ini menggunakan metoda penelitian hukum empiris. Seni tari tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dilindungi berdasarkan Pasal 38 UUHC 2014. Dalam implementasinya di Kabupaten Bangli, ketentuan ini belum terlaksana secara efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat baru sebatas mengetahui, namun belum memahami substansinya, termasuk pemahaman tentang pentingnya melakukan inventarisasi dan dokumentasi dalam rangka perlindungan hukum melalui kerjasama pemerintah dengan masyarakat serta pihak terkait.

Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mendapat Perlakuan Diskriminatif Sang Ayu Ditapraja Adipatni
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

Tourism which is one of leading sectors in Bali island in increasing the state budget must provide an assurance of human rights protection to both domestic and foreign tourists, since in the provision of Article 5 letter b and g the Law No.10 the year 2009 regarding Tourism, stating that tourism is organized based on the principle of upholding human rights and adhere to world tourism ethical code as well as international agreement. In order to uphold justice and respect for Human Rights, it is better than in tourism, discrimination treatment must be eliminated. The problems being encountered is how about legal protection for tourists who are getting discriminative treatment and how about law enforcement toward tourists who are getting discriminative treatment. This study used normative legal research, by using statute approach and case approach. Study shows that in Tourism Law, it is not regulated regarding the sanction to discriminative treatment, so in accordance with case approach, the applicable one is general rule in Indonesian Penal Code (KUHP) that is in Article 170 paragraph (1) and (2) and it is adjusted with main duty by Police Department as law enforcer then the procedure of criminal justice is being adjusted to Indonesian Penal Code (KUHAP) which is starting from probing, investigation, prosecution, trial in the court up until legal verdict. Kegiatan pariwisata yang merupakan salah satu andalan di Pulau Bali dalam meningkatkan anggaran pendapatan negara harus memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia pada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, karena dalam ketentuan Pasal 5 huruf b dan g Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional. Demi menjunjung tinggi keadilan rasa hormat pada Hak Asasi Manusia sebaiknya dalam berwisata perlakuan diskriminasi harus dihilangkan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan yang mendapat perlakuan diskriminatif dan bagaimana penegakan hukum terhadap wisatawan yang mendapat perlakuan diskriminatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Kepariwisataan tidak mengatur mengenai sanksi perlakuan diskriminatif maka sesuai dengan pendekatan kasus yang berlaku adalah aturan umum di dalam KUHP yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP dan disesuaikan dengan tugas pokok kepolisian sebagai penegak hukum maka prosedur peradilan pidananya disesuaikan pada KUHAP yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dijatuhkan putusan.

Criminal Sanction for Users of Pornographic Content on Internet Sites: A Pornographic Law Perspecive Ferry Irawan Febriansyah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

Inside the internet, information becomes something very important and really life. Mobility is so fast and can be downloaded, produced, and then uploaded again. The internet network is one of the most popular information sources today. Many internet users access pornographic websites because these pornographic websites supported by the development of rapid internet. The purpose of this study is to review Pornographic Law related to cyberporn. This criminal act is called Cyberporn. Given the enormous impact that is caused by the act of pornography, especially on the internet site, the government legalized the bill against pornography into pornography law with clear criminal provisions. This research method using normative law research method, with a normative juridical approach related to pornography. In relation to this type of research is a normative legal research, then the source of legal material used is the legislation. In accordance with this type of research, the analysis used is a normative juridical analysis that relies on the ability of legal argumentation, legal interpretation, and legal reasoning related to criminal provisions in pornography law. From the results of research have found that criminal provisions in the law number 44 of 2008 on pornography is quite clear that everyone who access on porn sites on the internet threatened with criminal sanctions. Juridically, criminal provisions in pornography law provide legal certainty is quite clear.

Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah Irene Svinarky; Ukas Ukas; Padrisan Jamba
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

There are not easy for new companies to build a reputation or brand image. The company still needs trust first from the community that used their products. Trademark have a very important role, especially in maintaining fair business competition, because the brand can be a differentiating force for one company with another company. The purpose of this study to know the awareness of communities concerning the importance of registering the Trademark based on Law No. 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indications. This study uses the method of empirical legal research with sociological jurisprudence approach, as well as data analysis using qualitative analysis. The study shows that the lack of company awareness in understanding the importance of trademark registration, they do not understand the benefits of registering trademark. Communities who set up businesses tend do not registering their trademark, one of the reason is caused by highly cost. As a result, the implementation of the Trademark Law becomes less effective in practice. Perusahaan yang baru berkembang tidak tidak mudah membangun reputasi atau brand image. Perusahaan masih membutuhkan kepercayaan terlebih dahulu dari masyarakat pengguna mereknya. Merek memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, karena merek dapat menjadi daya pembeda bagi satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empris dengan pendekatan sociological jurisprudence, serta analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya/kesadaran masyarakat dalam memahami penting pendaftaran merek, mereka tidak memahami manfaat pendaftaran merek. Masyarakat cenderung mendirikan usaha dengan tidak mendaftarkan mereknya, salah satu faktornya adalah biaya yang sangat mahal, sehingga menyebabkan implementasi ketentuan merek menjadi kurang efektif di dalam prakteknya.

Budaya Hukum sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia Jamiat Akadol
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

The purpose of this research is to know the legal culture as the driving factor of the realization of regional bureaucracy reform in Indonesia. The method used is the method of normative juridical research with conceptual approaches, legislation, and case approach. Various cases of corruption and very bad service in investment activities have hindered and even damaged the image of the Indonesian nation even in today's highly dynamic world. The bureaucratic legal culture is considered the main factor causing such bad bureaucratic behavior. The legal culture of the royal heritage that is only devoted to highways is difficult to remove from bureaucratic behavior. Cultural heritage, was fertile in the new order era, even in the current reform era. Through the optimization of local culture combined with the autonomy and decentralization policy implemented with the principle of autonomy as widely as possible, it can be attempted to overcome the negative culture of bureaucratic culture into a bureaucracy that eventually can be realized good governance. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui budaya hukum sebagai faktor pendorong terwujudnya reformasi birokrasi daerah di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan-pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berbagai kasus korupsi dan pelayanan yang sangat buruk dalam kegiatan investasi telah menghambat dan bahkan merusak citra bangsa Indonesia bahkan di tingkat dunia yang sangat dinamis saat ini. Budaya hukum birokrasi dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan perilaku birokrasi yang buruk tersebut. Budaya hukum warisan kerajaan yang hanya mengabdi kepada raya ternyata sulit untuk dihilangkan dari perilaku birokrasi. Kultur warisan, ternyata subur di zaman orde baru, bahkan di zaman reformasi saat ini. Melalui optimalisasi kultur lokal yang dipadukan dengan kebijakan otonomi dan desentralisasi yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, kiranya dapat diupayakan dapat mengatasi budaya negatif kultur birokrasi menjadi birokrasi yang pada akhirnya dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia Adhyaksa Mahasena
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

The unlimited economic necessaries but not accompanied by adequate income, encourage people to commercialize without thinking of any consequences. One such activity is by human organs trafficking. Any negative consequences arising from such activities should be criminally justified on the basis of applicable rules. The legal issues in this writing are how criminal liability for the perpetrator of human organs trafficking in Indonesian criminal law and how criminal liability for the perpetrator of human organs trafficking in the renewal of Indonesian criminal law. The type of research is normative legal research. The conclusion of this research is according to the Indonesian criminal laws and the draft of national criminal laws, individuals and corporation can be charged with criminal responsibility if it’s proven to committing the criminal act of human organs trafficking. Kebutuhan ekonomi yang kian hari makin tidak terbatas namun tidak sejalan pula dengan finansial yang didapat, mengakibatkan adanya dorongan untuk melakukan kegiatan komersial tanpa memikirkan segala resiko yang ditimbulkan. Salah satunya adalah dengan melakukan jual beli organ tubuh manusia. Berbagai akibat negatif yang timbul dari kegiatan tersebut, seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah menurut hukum positif dan RUU-KUHP Nasional, orang perseorangan maupun korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana jika terbukti melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA