Articles
<![CDATA[ ANALISIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PERSEROAN KOMANDITER UNTUK KEWAJIBANNYA MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[-, Serli Diovani Teza irene svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu badan usaha yang tergolong taat pajak yaitu perusahaan yang terdaftar dan membayar pajak tepat waktu. Pendaftaran badan usaha baik itu berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum wajib membayar pajak. Pajak yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu pajak perusahaan berupa Perseroan Komanditer (CV). Tujuan masalah dari tulisan ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan komanditer didaftarkan untuk kewajibannya membayar pajak perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang memfokuskan untuk menelaah penerapan-penerapan atau kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah untuk pajak Perseroan Komanditer (CV) harus terpisah dengan pajak PPh. Pembayarannya harus disesuaikan dengan aturan yang ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Dimiliki oleh Peredaran Bruto Tertentu.]]>
<![CDATA[ PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN INDOMIE (MI INSTANT) PRODUSEN INDONESIA ]]>
<![CDATA[-, Hielvita Ludya Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan konsumen menjadi hal penting bagi pengguna produk maupun jasa. Produsen sebagai penghasil produk maupun layanan jasa berkompetisi dan menghadirkan berbagai macam kebutuhan konsumen untuk memuaskan para konsumennya. Para produsen menciptakan produk untuk dapat dijual kepada masyarakat sebagai alat pemuas kebutuhan. Indomie adalah merek dagang produk Mie Instan asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., menjadi merek nomor satu sekaligus pemimpin pasar mie instan. Banyak orang mengkonsumsi mi instan dengan alasan praktis dan kecepatan pelayanan. Pemasaran Indomie tersebar keberbagai wilayah nusantara termasuk keluar negeri seperti Singapur, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Amerika. Konsumen sebagai pengguna produk sudah selayaknya membutuhkan sisi keamanan dalam mengkonsumsi produk-produk. Untuk produk-produk konsumsi misalnya dimana konsumen membutuhkan suatu bentuk perlindungan secara hukum melalui undang-undang perlindungan konsumen. Ketentuan undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya perlu diketahui oleh konsumen namun juga para produsen sebagai penghasil produk maupun jasa. Produsen dalam memasarkan setiap barang dan atau jasa perlu memperhatikan hak-hak konsumen dalam rangka untuk melakukan aktivitas bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Undang-undang perlindungan konsumen adalah bentuk peraturan pemerintah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Judul penelitian ini adalah âPerlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Indomie (mie instan) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbkâ. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). Bagaimana ketentuan pengaturan produk pangan untuk bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan dan aturan standarisasi yang diberlakukan di Indonesia (dalam hal ini kasus yang diangkat untuk Produk brand Indomie yakni mie instant oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ) dalam kaitannya memberikan perlindungan kepada konsumen ? dan (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi suatu produk konsumsi terhadap konsumen untuk bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan dan pemberlakuan aturan standarisasi di Indonesia?Penelitian ini adalah penelitian bisnis dan hukum dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis yang dihubungkan dengan sisi hukum, dan juga terkait penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dari reponden dan nara sumber. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan metode berpikir induktif untuk membangun kesimpulan dari bahan tertentu untuk memecahkan kasus umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., sebagai produsen produk makanan Indomie (mie instan) telah mengimplemetasikan bentuk tanggung jawab bisnis mereka kemasyarakat (konsumen) juga pemerintah dengan menghasilkan dan menawarkan produk mereka kepada konsumen dalam hal ini masih mengikuti dan melaksanakan peraturan pemerintah terkait masalah undang-undang perlindungan konsumen untuk produk makanan yang dihasilkannya.]]>
<![CDATA[ ANALISIS KINERJA KARYAWAN DARI DAMPAK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP KEPUASAN PERUSAHAAN DI PT OSI ELECTRONICS DI KOTA BATAM PERIODE TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[svinarky, irene]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adanya tenaga kerja di Indonesia juga merupakan salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan pembangunan Nasional. Sebuah perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari tingkat kualitas perusahaannya saja tetapi juga dilihat dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Menurut penulis masalah akan timbul apabila tenaga kerja lebih banyak dari pada lapangan kerja itu sendiri karena nantinya akan banyaknya pengangguran yang akan menimbulkan efek negatif sehingga memberatkan perekonomian Negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik menulis penelitian ini dengan judul: âAnalisis Kinerja Karyawan Dari Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Kepuasan Perusahaan di PT Osi Electronics Di Kota Batam Periode Tahun 2013. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh kinerja karyawan dari dampak perjanjian kerja waktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan PT Osi Electronics Di Kota Batam Periode tahun 2013 terhadap hasil kerja karyawan. Penulis memakai jenis penelitian verifikatif dengan menggunakan jenis data data primer dan data sekunder. Penulis juga memfokuskan objek penelitiannya di PT. Osi Electronics di Kota Batam. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang Fasilitas PMA (Penanaman Modal Asing), berkedudukan di Kepulauan Riau Batam, beralamat di Kawasan Cammo Industrial Park Blok F no 2b, Batam. Di dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh kinerja karyawan dari dampak perjanjian kerja waktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan di PT.Osi Electronics.]]>
<![CDATA[ EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP DAFTAR MEREK USAHA DAGANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH ]]>
<![CDATA[Padrisan Jamba, Ukas Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persainganusaha yang sehat. Merek sangat penting untuk membedakan suatu produkdari porduk yang sama lainnya. Agar ada kepastian hukum tentang merek,maka merek tersebut harus didaftarkan. Kota Batam sebagai pusat bisnis danindustri menghasilkan berbagai produk baik barang maupun jasa. Produkproduktersebut agar dikenal orang membutuhkan merek sebagai pembedadari produk lain yang sejenis dan agar ada kepastian hukum dan kepastianhak harus didaftarakan. Penelitian ini untuk melihat Efektifitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam pendaftaran merekproduk bagi usaha kecil dan menengah. Adapun metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatanyuridis sosiologis, yaitu memanfaatkan teori yang ada dan mengkaitkandengan hasil penelitian di lapangan. Untuk analisa datanya Tim Penelitimenggunakan analisa data kualitatif. Menurut hasil penelitian dapat diketahuibahwa, masih kurangnya/kesadaran masyarakat memahami pentingpendaftaran merek, mereka tidak memahami manfaat pendaftaran merek.Masyarakat cenderung membuat usaha dengan tidak mendaftarkan merekusahanya, dengan alasan biaya yang sangat mahal padahal penjualan tidakseberapa dan banyak lagi alasan lainnya, sehingga aturan yang adapunkurang efektif di dalam prakteknya.]]>
<![CDATA[ PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) ]]>
<![CDATA[Svinarky, Irene]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat diancam hukuman sesuai dengan pasal yang terdapat di dalam KUHP. Pengaturan pungli yang juga dapat dikenakan pasal korupsi ini barulah terlaksana dengan sehurusnya mengikuti aturan setelah dipublikasikannya masalah pungli pada tanggal 11oktober 2016 di televise, sebelumnya telah terlaksana juga tetapi kurang efektif. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar (pungli). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pembahasan bahwa tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknum yang melakukan pungutan liar sudah sangat baik, tetapi putusan terakhir dimana tergolong perbuatan apa yang oknum lakukan yang dapat menentukan perbuatan seperti kesalahan administrasi atau pungli dan bisa saja korupsi adalah putusan hakim di pengadilan]]>
<![CDATA[ ANALISIS KEABSAHAN PENDIRIAN AKTA PT (PERSEROAN TERBATAS) TERHADAP STEMPEL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM YANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG DIPRINT OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Svinarky, Irene]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendirian badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, haruslah mempunyai sk dari kementrian hukum dan ham. SK tersebut diajukan oleh notaris ke kementrian hukum dan ham melalui ahu online, dimana dulunya dikenal dengan nama sismimbakum. selama ini yang kita ketahui bahwasannya stempel yang ada di dalam SK Pengesahan pendirian pt memang langsung dari kementerian hukum dan ham, tetapi pada dasarnya stempelnya berasal dari cetakan sistem elektronik. adanya sistem elektronik yang mengesahkan sebuah stempel tersebut, membuat saya tertarik mengambil judul analisis keabsahan pendirian akta PT terhadap stempel kementrian hukum dan HAM yang melalui sistem elektronik yang diprint oleh notaris. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai referensinya.]]>
<![CDATA[ TINJAUAN YURIDIS KAVLING SIAP BANGUN DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[irene svinarky, padrisan jamba]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Batam meskipun salah satu kota yang berbeda dari kota lain tentang prosedurpermohonan administratif kepemilikan lahan, namun untuk izin pengalokasian lahan masihdipegang oleh badan pengusaha batam yang disingkat dengan BP Batam. KSB sebenarnyadiberikan kepada warga dikarenakan berbagai hal, tetapi untuk mendapatkan KSBmasyarakat juga perlu memenuhi prosedurnya terlebih dahulu. Hal inilah yang membuatpenulis tertarik mengambil judul Tinjauan Yuridis Kavling Siap Bangun di Kota Batam.Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui Kavling Siap Bangun bolehdimiliki oleh pengguna lahan sebagai (masyarakat umum) di Kota Batam. MetodePenelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Penelitian Normatif di dalamnya juga diperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmulain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengancara kerja ilmiah serta cara berfikir yuridis (yuridis danken). Data yang diambil daripenelitian ini menggunakan data sekunder, dimana teknik dokumentasi dan pencatatanmelalui sistem file yang digunakan penulis. Hasil Penelitian Kavling Siap Bangun di KotaBatam boleh dimiliki oleh orang pribadi, tetapi pemberian KSB tersebut kepadamasyarakat. Masyarakat yang mendapatkannya, masih ada juga yang belum membangunkavling padahal ketentuannya Kavling Siap Bangun tersebut harus dibangun rumah.]]>
<![CDATA[Pembinaan Social Media Marketing Untuk Pembuatan Sabun Cuci Piring Pada Masyarakat Perumahan Graha Mas Rw 13 Kelurahan Tanjung Riau Batam ]]>
<![CDATA[Silalahi, Mesri]]>;
<![CDATA[Zetli, Sri]]>;
<![CDATA[Svinarky, Irene]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdi Vol 3, No 2 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/jplp2km.v3i2.42587
<![CDATA[Kota Batam merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi serta kemampuan aktual dalam memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi Nasional maupun daerah sekitarnya. Namun beberapa tahun belakangan ini mengalami kemorosotan ekonomi cukup parah, dimana banyak industri elektronika yang mengalami penyusutan, beberapa diantaranya ada yang sudah tutup dan pindah ke negara tetangga. Sehingga mengakibatkan ribuan pekerja di-PHK. Dengan melihat kondisi perekonomian Batam saat ini, maka perlu adanya suatu upaya dalam menciptakan industri-industri rumah tangga dengan jumlah modal kecil sekaligus dengan memanfaatkan bahan alami yang ada. Sehingga masyarakat Batam dapat mencukupi berbagai kebutuhan dan bahkan nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu upaya tersebut yaitu menciptakan industri rumah tangga dalam kegaitan membuat sabun cuci piring berbahan dasar alami. Sabun cuci piring dapat dibuat sendiri, dalam pembuatannya tidak memerlukan bahan dan peralatan yang rumit. Untuk proses produksinya juga tidak serumit bila dibandingkan dengan pembuatan sabun pembersih lainnya. Sehingga jika sabun cuci piring dibuat sendiri makan akan dapat menghemat biaya pengeluaran rumah tangga, selain itu jika dikembangkan menjadi usaha rumah tangga maka akan dapat meningkatkan pendapatan. Industri rumah tangga dalam pembuatan sabun cuci piring nantinya akan dipasarkan dengan memanfaatkan social media. Sedangkan pada saat ini terkadang masyarakat kurang memahami bagaimana metode yang tepat dalam memanfaatkan social media untuk memasarkan suatu produk. Oleh karena itu maka diperlukan peran dosen sebagai civitas perguruan tinggi yang memiliki kapasitas keilmuan di bidangnya, sehingga dengan pembuatan sabun cuci piring sebagai industri rumah tangga serta pemanfaatan sosial media dengan metode yang benar untuk memasarkan produk tersebut sehingga dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu menaikkan perekonomian masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Parningotan Malau]]>;
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.417 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.547-559
<![CDATA[Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisis perspektif hokum penulisan setifikasi halal dalam upaya perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif betujuan meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum BPJPH belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan LPPOM beserta MUI. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal.]]>
<![CDATA[Upaya Perolehan Hak Atas Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Batik Dengan Corak “Batik Gonggong” Di Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Irene - Svinarky]]>;
<![CDATA[Lenny Husna]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 39 No 03 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p05
<![CDATA[Di bidang hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap hak tak berwujud (immateril) yang diperoleh dari hasil kreatifitas dan intelektualitas manusia untuk mengelola segala hal sumber daya alam yang berada di sekitarnya yang dikenal dengan perlindungan indikasi geografis. Dilakukannya pendaftaran Hak Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Masyarakat Kepulauan Riau memanfaatkan alam (laut) untuk mengembangkan kerajinan batik dengan corak motif “Batik Gonggong.” Motif cangkang siput gonggong yang merupakan hewan khas yang berasal dari Kepulauan Riau dipadukan dengan pakaian batik menjadi ciri khas yang menarik, penuh dengan makna implisit yang menunjukan kekhasan suatu wilayah. Untuk menjaga kekhasan produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang dapat untuk melindungi komoditas masyarakat pengrajin “Batik Gonggong” di Kepulauan Riau dari praktek persaingan curang dalam perda-gangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pendaftaran Hak Indikasi Geografis harus melengkapi persyaratan pendaftaran dan uraian-uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya mendefi-nisikan karakter indikasi geografis terhadap produk. Selain itu, terdapat tim kajian yang terdiri dari masyarakat pengrajin batik gonggong, pemerintah dan akademisi, mengingat pendaftaran indikasi geografis ini sifatnya komunal.]]>
