Garuda - Garba Rujukan Digital

DAMPAK PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP GANTI RUGI PENGADAAN TANAH TOL CIPALI UNTUK KEPENTINGAN UMUM Sugianto Sugianto; Leliya Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractThe public interest included the nation and the state interest and then the common interest, rights of land can be repealed with give proper compensation which is agree with law. One of them land acquisition for public interest such as Cipali Road Project as policy instruments was decided Sales Value of Taxable Object as basic calculation compesation land acquisition. The result of research is in the construction of Cipali Tollroad (Cirebon-Palimanan) Cirebon Regency because the construction of Cipali Tollroad is the public interest as “two sides of a coin” certainly there are two problems or impact result from Cipali Tollroad that are: 1) Positive Impact: their excursions in the region of the exit of Cipali Tollroad (Cirebon, Kuningan, Majalengka) can be increase; attract investment industry sector in districts which be passed tollroad; distribution of goods is faster, so the price of goods is cheaper and inflation also is lower; the price of soil is increased significantly, can be absorb labor in the business sector;. 2) Negative Impact: makes people who sell/attempted in along the pantura stripe is suffer a financial loss and bankruptcy; the emergency of bad debts for bank customer in along the pantura stripe “in the outside of Cipali Tollroad”; society who be running a business in along the pantura stripe as is Cipali Tollroad moved into crowded place/area in the stripe of Tol Cipali (Cirebon-Palimanan). Keywords: Economic Behavior, Compensation, and Public Interest. AbstrakKepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yaitu Proyek jalan tol Cipali, sebagai instrumen kebijakan telah menetapkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sebagai dasar perhitungan kompensasi pengadaan tanah. Hasil Penelitian ini adalah dalam Pembangunan jalan Tol Cipali (Cirebon-Palimanan) Kabupaten Cirebon karena Pembangunan Jalan Tol Cipali merupakan Kepentingan Umum seperti “dua sisi mata uang “ tentunya ada dua problem atau dampak akibat tol Cipali yaitu; 1) Dampak Positif: Adanya kunjungan wisata diwilayah pintu keluar tol Cipali (Cirebon, Kuningan, Majalengka) dapat meningkat; Menarik investasi sektor industri dikabupaten - kabupaten yang terlalui jalan tol; Distribusi barang lebih lancar ,sehingga harga barang lebih murah dan inflasipun rendah; Harga tanah meningkat tajam, dapat menyerap tenaga kerja pada sektor sektor dunia usaha; 2) Dampak Negatif: Menjadikan masyarakat yang berjualan/usaha disepanjang jalan pantura rugi dan gulung tikar atau bangkrut; Munculnya kredit macet bagi nasabah Bank disepanjang jalur pantura “diluar Tol Cipali”; Masyarakat yang berusaha disepanjang jalur pantura dengan adanya Tol Cipali “Pindah ke tempat/kawasan yang ramai di jalur Tol Cipali (Cirebon-Palimanan). Kata Kunci: Perilaku Ekonomi, Ganti Rugi, dan Kepentingan Umum.

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI SANTRI DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN WIRAUSAHA LANTABUR KOTA CIREBON Ilham Bustomi; Khotibul Umam
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract More than just an interaction between Islamic religion leader and students, even boarding school also interacts with the surrounding communities. These interactions ultimately undergoes the transformation of meaning and role, direct to the changes, development and empowerment students, which is manifested in the form of a multi-faceted, including into the awareness of the issues facing particular economic problems. This is where potential boarding schools by performing its role as the Community institutions to increase the initiative and creative of the community as the main source of development and that emphasizes the material and spiritual wellbeing of the community as the goal of the development process. Of research results, empowerment programmes were successfully conducted by boarding schools Lantabur the entrepreneurial city of Cirebon, however there is still implementation in factor endowments and a barrier. Factor endowments, among others; the presence of equipment that had enough support. The presence of the tutelage of caretaker cottage, and the presence of a pretty good networking of Jama'ah Greeting Tour. The factor a barrier is still weak spirit of entrepreneurship among the public. Keywords: Interactions, Development Process, Entrepreneurship, and Boarding Schools. Abstrak Lebih dari sekedar interaksi antara kyai dan santri, bahkan pesantren juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Interaksi tersebut pada akhirnya mengalami transformasi makna dan peran, yakni mengarahkan kepada perubahan, pengembangan dan keberdayaan santri, yang diwujudkan dalam bentuk yang beraneka ragam, termasuk ke dalam kepedulian terhadap masalah yang dihadapi khususnya masalah ekonomi. Disinilah potensi pesantren dengan melakukan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan inisiatif dan kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan yang menekankan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan. Dari hasil penelitian, program-program pemberdayaan telah berhasil dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain; adanya peralatan yang sudah cukup mendukung. Adanya pengawasan dari pengurus pondok, dan adanya jaringan yang cukup bagus dari Jama’ah Salam Tour. Faktor penghambatnya adalah masih lemahnya semangat berwirausaha di kalangan masyarakat. Kata Kunci: Interaksi, Proses Pembangunan, Wira Usaha, dan Pondok Pesantren.

KEADILAN EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Wing Redy Prayuda
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Humans, as social beings, cannot stand-alone so that they need to interact with others to carry out daily economic activities. In human lifespan, a man wants justice in all things, including the economy however the soul of the human soul tends to follow the passions that allow humans to put more injustice than justice or the truth. Materialism has separated the human from economy and ethics. The capitalist system makes human beings concerned with the protection of individual rights and ignores the common interests of society, as the communist system disrupts one's rights. Meanwhile Islamic Economics puts a balance between religion and state, religion and science, the material with spiritual. In addition, the rights and duties provide the freedom that is controlled by not damaging the common interest and bound by the signs of Syariah. Islamic economics present brings the new atmospheres to the world economy. Kata Kunci: Islamic economics, Justice. Abstrak Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu interaksi dengan yang lain, demikian dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam menjalankan roda kehidupan, manusia menghendaki keadilan dalam segala hal, termasuk perekonomian, numun jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu yang memungkinkan manusia lebih mendahulukan kezaliman dari pada keadilan dan kabatilan dari pada kebenaran. Materialisme telah memisahkan manusia dari ekonomi dan etika. Sistem kapitalis menjadikan manusia mementingkan perlindungan atas hak perseorangan dan mengabaikan kepentingan bersama dari masyarakat, demikian sistem komunistis menghancurleburkan hak-hak seseorang. Sedangkan Ekonomi Islam meletakkan keseimbangan antara agama dan negara, agama dan keilmuan, materi dengan spriritual, hak dan kewajiban serta bemberikan kebebasan yang terkendali dengan tidak merusak kepentingan bersama dan terikat dengan rambu-rambu syariah. Ekonomi Islam hadir membawa warna kesejukan bagi perekonomian dunia. Keywords: Ekonomi Islam, Keadilan.

PENGARUH INFLASI, PDB, INVESTASI DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1999-2015 Eef Saefulloh; Renjana Fitriana
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Generally, the unemployment is affected by the amount of applicants or the amount of applicants are not same with the total of field-work that needs employees. Many factors affect the level of unemployment (Y), inflation (X1), GNP (X2), Investation (X3), and education (X4) which were developed by the dummy variables to SD/MI (D1), SMP/MTs (D2), SMA/MA (D3) and than PT (D4). According of the result of analyzing the data and hypothesis, the result got Fcount 17,59 > Ftabel 3.26, thus independently simultaneous free affected significantly to the level of unemployment in Indonesia. The result of T-test, the free varibales influenced in the level of unemployment in Indonesia, with each results: variables of inflation (X1) Tcount 3,317 > Ttabel 1,833, GNP (X2) Tcount -4,788 > Ttabel 1,833, investation (X3) Tcount -2,396 > Ttabel 1,833,and education with dummy variable SD/MI (D1) Tcount -4,542 > Ttabel 1,833 , SMP/MTs(D2) Tcount 9,305 >Ttabel 1,833, SMA/MA (D3) Tcount -4,373 >Ttabel1,833, and but on the dummy variables college level there is no influence on the unemployment rate where the value PT(D4) Tcount -0,183 >Ttabel1,833. Keywords: Inflation, GNP, Investation, Education and The Level of Unemployment. Abstrak Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada mampu menyerapnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran (Y), inflasi (X1), PDB (X2), Investasi (X3), dan pendidikan (X4) yang dikembangkan dengan variabel dummy terhadap SD/MI (D1), SMP/MTs (D2), SMA/MA (D3) serta PT (D4). Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh Fhitung 17,593 > Ftabel 3.26, sehingga secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Sedangkan hasil uji T secara serentak variabel bebas berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan nilai masing-masing, variabel inflasi (X1) Thitung 3,317> Ttabel 1,833, PDB (X2) Thitung -4,788 > Ttabel 1,833, Investasi (X3) Thitung -2,396 > Ttabel 1,833, dan pendidikan dengan variabel dummy SD/MI(D1) Thitung -4,542 > Ttabel 1,833 , SMP/MTs(D2) Thitung 9,305 > Ttabel 1,833, SMA/MA (D3) Thitung -4,373 > Ttabel 1,833, namun pada variabel dummy tingkat perguruan tinggi tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat pengangguran dimana nilai PT (D4) Thitung -0,183 < Ttabel 1,833. Kata Kunci: Inflasi, PDB, Investasi, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran.

MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGGUNA LAYANAN PERIZINAN USAHA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 Syaeful Bakhri
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract The importance of improving the quality of service to the community is a thing that can not be delayed, because with good service quality, it will be able to impact on increasing the amount of incoming investment. Public service is any service activities undertaken for the implementation of public services as an effort to meet the needs of the public and the implementation of the provisions of legislation. For the result of Community Satisfaction Index Survey on service quality of Integrated Licensing Service of Cirebon Regency Year 2016 which has the highest value is service ability of officer in giving service and service of suitability of service requirement with service type respectively 85,42, while having the lowest value is Fairness service cost to get service and suitability between cost incurred with cost which have been determined which each value equal to 77,75. Keywords: Satisfaction, Public Service, Quality of Human Resources, Procedures. Abstrak Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat ditunda, karena dengan kualitas pelayanan yang baik, akan berdampak pada peningkatan jumlah investasi yang masuk. Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk pelaksanaan pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Untuk hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2016 yang memiliki nilai tertinggi adalah kemampuan pelayanan petugas dalam memberikan pelayanan dan pelayanan kesesuaian kebutuhan layanan dengan jenis layanan masing-masing sebesar 85,42, sementara memiliki Nilai terendah adalah biaya layanan Fairness untuk mendapatkan pelayanan dan kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditentukan dimana masing-masing nilai sebesar 77,75. Kata Kunci: Kepuasan, Pelayanan Publik, Kualitas Sumber Daya Manusia, Prosedur.

PAJAK REKLAME DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Achmad Dasuki Aly; Ajrun G. Mamnun
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Development of an area can be seen from the large amount of revenue (PAD), which owned the area. If local revenue showed an increasing trend from year to year, then the area has a good financial system. Local revenues consist of local taxes, levies, local corporate profits and other local revenues are legitimate. Hotel tax and restaurant tax is one part of local taxes. This research was conducted in the Office of Financial and Asset regions (DPKAD) Majalengka regency aims to determine the condition of the tax in Majalengka regency, to determine the advertisement taxation system in the county Majalengka and to determine the extent of the advertisement tax contribution in increasing revenue Majalengka regency in 2015. The research results show that the advertisement taxation in Majalengka regency is good enough or effective. Let no efforts in order to provide more tax revenue billboard role in improving the original income. As well as the addition of tax officers in the field to perform direct billing. Keywords: Local Revenues, The Original Income, and Financial System Abstrak Perkembangan suatu daerah bisa dilihat dari besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah tersebut. Jika pendapatan asli daerah menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak Reklame merupakan salah satu bagian dari pajak daerah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas keuangan dan Aset daerah (DPKAD) kabupaten majalengka bertujuan untuk mengetahui kondisi pajak di kabupaten majalengka, untuk mengetahui sistem pemungutan pajak reklame dikabupaten majalengka dan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten majalengka tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pemungutan pajak reklame di kabupaten majalengka sudah cukup baik atau efektif. Hendaklah ada upaya-upaya agar penerimaan pajak reklame lebih memberikan peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Serta adanya penambahan petugas pajak dilapangan untuk melakukan penagihan secara langsung. Kata Kunci: Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, dan Sistem Keuangan.

BISNIS DAN PRAKTIK SOSIAL: AT-TAQWA BUSINESS CENTRE, PRIMKOPJAMAS DAN LAZISWA MASJID AT-TAQWACIREBON Achmad Otong Busthomi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract The results of business and social practice research conducted at-Taqwa Cirebon mosque, namely At-Taqwa Center management distinguish the financial results of business entities resulting from the use of land owned that is used for contracts or transactions that intentionally to get profit or profit, With finances generated from infaq, shadaqah and other tabarru akad, although from both financial models will be collected and reported to the main treasurer. The At-Taqwa Center social practice is activities or programs undertaken that are socially not expecting profit. Keywords: Busines, Social, Namely At-Taqwa Center. Abstrak Hasil dari penelitian praktik bisnis dan sosial yang dilakukan masjid at-Taqwa Cirebon, yaitu manajemen At-Taqwa Centre membedakan keuangan yang dihasilkan dari badan usaha yang dihasilkan dari pemanfaatan lahan yang dimiliki yang digunakan untuk akad-akad atau transaksi yang sengaja untuk mendapatkan laba atau profit, dengan keuangan yang dihasilkan dari infak, shadaqah dan akad-akad tabarru lainnya, meskipun dari kedua model keuangan ini nantinya dikumpulkan dan dilaporkan pada bendahara utama. Praktik sosial At-Taqwa Centre adalah kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan yang bersifat sosial tidak mengharapkan keuntungan. Kata Kunci: Bisnis, Sosial, Manajemen At-Taqwa Centre.

STATUS GANDA LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJALANKAN AKAD MUDHARABAH Wasman .; Asep Hilman Nuryaman
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Mudharabah is the most important contract muamalah underlying Islamic banking products. However, implementation as one of the mudharabah contract in Islamic banking products has attracted criticism. This criticism appears, because in the scheme of mudharabah run Islamic banking violate the provisions described in the economic law of sharia, one of which is their dual status of Islamic banking (bank acts as shahibul maal and mudharib) when running the scheme mudharabah in the product collection and disbursement of funds. The results showed that the misalignment between the intermediary function of the characteristics of mudharabah resulted mudharabah who do become damaged, it can be seen from their dual status and the absence of real business in Islamic banking should be in mudharabah, in addition to their dual status in banking sharia in mudharabah it self makes laws mudharabah run islamic banking needs to be questioned. Keywords: Dual Status and Islamic Banking. Abstrak Mudharabah merupakan akad muamalah paling utama yang melandasi produk perbankan syariah. Namun implementasi mudharabah sebagai salah satu akad dalam produk di perbankan syariah telah menuai kritik. Kritik ini muncul, karena dalam skema akad mudharabah yang dijalankan perbankan syariah menyalahi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam hukum ekonomi syariah, salah satunya adalah adanya status ganda perbankan syariah (bank berperan sebagai shahibul maal dan mudharib) ketika menjalankan skema akad mudharabah dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakselarasan antara fungsi intermediasi dengan karakteristik akad mudharabah mengakibatkan akad mudharabah yang dilakukan menjadi rusak, hal ini bisa dilihat dari adanya status ganda dan tidak adanya usaha riil di perbankan syariah yang seharusnya ada dalam akad mudharabah, selain itu adanya status ganda di perbankan syariah dalam akad mudharabah itu sendiri membuat hukum mudharabah yang dijalankan perbankan syariah perlu dipertanyakan. Kata Kunci: Status Ganda dan Perbankan Syariah.

RESPON KIAI BABAKAN CIWARINGIN CIREBON TERHADAP BANK SYARIAH Mohamad Ghozali
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Islamic bank is an institution established in Indonesia recently, so most people still do not know and understand the mechanism, products and principles used by the Sharia banks. So there are many segments of society that should be targeted in an optimal socialization, including merchants and assessed as a driver of economic actors in society, the market traders have an important position for the optimization and business expansion efforts for Sharia banks. The method used in this research is to use a quantitative approach that seeks to draw the factors and information from field data encountered a number to be analyzed further by linking variables then be concluded. From the data analysis it can be concluded that 95.5% of the socioeconomic status Tegalgubug clothing wholesale market traders in terms of the dimensions of education, employment, wealth, including the accessibility and position in the intermediate category and overall response Tegalgubug clothing wholesale market traders against sharia bank was very positive, which is 91% categorized as good and 9% excellent category. While the socio-economic status of the clothing wholesale market traders sharia banks there is a significant correlation. Kata Kunci: Respon, Bank Syariah. Abstrak Bank syariah merupakan lembaga yang belum lama berdiri di Indonesia, sehingga sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui dan memahami mekanisme, produk dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank syariah. Sehingga masih banyak segmen masyarakat yang harus menjadi sasaran sosialisasi secara optimal, termasuk pedagang yang dinilai sebagai penggerak dan pelaku ekonomi di masyarakat, yakni pedagang pasar mempunyai kedudukan penting bagi upaya optimalisasi dan ekspansi bisnis bagi bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berupaya menarik faktor-faktor dan informasi-informasi dari data lapangan yang ditemui secara angka untuk dianalisis lebih lanjut dengan menghubungkan variabel-variabel yang kemudian diambil kesimpulan. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa 95,5% status sosial ekonomi pedagang pasar induk sandang Tegalgubug ditinjau dari dimensi pendidikan, pekerjaan, kekayaan, aksesabilitas dan kedudukan termasuk dalam kategori menengah. dan secara keseluruhan respon pedagang pasar induk sandang Tegalgubug terhadap bank syariah adalah sangat positif, yakni 91% termasuk kategori baik dan 9% termasuk kategori sangat baik. Sedangkan antara status sosial ekonomi pedagang pasar induk sandang terhadap bank syariah terdapat korelasi yang signifikan. Keywords: Response, Bank Syariah

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE PERUMAHAN DAN DAMPAK KESEJAHTERAAN EKONOMI PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Mabruri Faozi; Nur Ihsan Syariffudin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Land conversion is a change of land use into a new land use that is different from the begining, in this context is the change of agricultural land to housing. Land nonproductive cheap and positioned to make housing in the area Sumber District Cirebon is very little compared with the productive land or to specify an agricultural land, because in the area of the District Resource own the majority of agricultural land is more dominant, not inevitable agricultural land being targeted by investors. Agricultural land they consider strategic for their housing built to turn into housing. The armers who have land must think hard how they rotate their economies after their land is sold. This is where the well-being of farmers who had direct agricultural land and agricultural land tillers who became the focal point. The method used here is qualitative by using a system of observation, interviews and documentation. Keywords: Islamic Economic, Land Conversion and The Welfare of Farmers. Abstrak Alih fungsi lahan adalah perubahan suatu penggunaan lahan menjadi penggunaan lahan baru yang berbeda dari awal, dalam konteks ini ialah perubahan lahan pertanian ke perumahan. Lahan nonproduktif yang murah dan strategis untuk dibuat perumahan di daerah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sangatlah sedikit dibanding dengan lahan yang produktif atau lebih di spesifikan lahan pertanian, karena di daerah Kecamatan Sumber sendiri mayoritas lahan pertanian lebih dominan, tidak dielakan lahan pertanian menjadi sasaran para investor. Lahan pertanian yang mereka anggap strategis untuk dibangun perumahan mereka rubah menjadi perumahan. Petani yang mempunyai lahan pun harus berfikir keras bagaimana cara mereka memutar perekonomian mereka setelah lahan mereka dijual. Disinilah kesejahteraan petani yang punya langsung lahan pertaniannya dan penggarap lahan pertanian saja yang menjadi titik fokus. Metode yang digunakan disini ialah kualitatif dengan menggunakan sistem observasi, wawancara dan dokumentasi. Kata Kunci : Ekonomi Islam, Alih Fungsi Lahan, dan Kesejahteraan Petani.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA