cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 609 Documents
 17   18   19   20   21 
Dilema Penerapan Emas (Dinar) sebagai Mata Uang Internasional: Study atas Politik Moneter Dunia Asyari Hasan
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2017.51.2.399-420

Abstract

Abstract: This paper examines and describes the problems and constraints of applying gold (dinar) to be part of the international monetary system. Although the support of various parties was so strong in the late 90's but until now the development was still slow. Islamic scholars agree that the international monetary system and fiat money are unfair so that a new and fair and usury-free system. Strong countries with a fiat money system, especially the holders of the world's key currencies, will suffer huge economic and political losses if the system is replaced by a new system. Economically they will lose profits from the seignoirage proccess and interest income, politically will lose domination and hegemony against other countries. Therefore they do not support the idea of applying gold. This is supported by other countries that are economically and politically dependent on developed countries. Economic politics is used as an approach in this paper to find a comprehensive formula about the problems being.Abstrak: Tulisan ini mengkaji dan mendeskripsikan masalah dan kendala penerapan emas (dinar) menjadi bagian dari sistem moneter internasional. Meskipun dukungan berbagai pihak begitu kencang akhir tahun 1990-an, sampai saat ini perkembangannya masih lamban. Para sarjana Islam sepakat bahwa sistem moneter internasional dan fiat money adalah tidak adil sehingga perlu dibangun sistem baru yang adil dan bebas riba. Negara-negara yang kokoh dengan sistem fiat money terutama pemegang mata uang kunci dunia akan rugi besar secara ekonomi dan politik jika sistem tersebut diganti dengan sistem baru. Secara ekonomi mereka akan kehilangan keuntungan dari proses seignorage dan pendapatan bunga, secara politis mereka akan kehilangan dominasi dan hegemoni terhadap negara lain. Karenanya mereka tidak mendukung gagasan penerapan emas. Hal ini didukung negara-negara lain yang memiliki ketergantungan secara ekonomi dan politik pada negara-negara maju. Politik ekonomi dijadikan sebagai pendekatan dalam tulisan ini untuk menemukan formula yang komprehenshif tentang permasalahan yang dikaji.
Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga:Kajian Sejarah Hukum Khoiruddin Nasution; Syamruddin Nasution
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2017.51.1.1-23

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tingkat ketercapaian peraturan dan program yang bertujuan membangun ketahanan keluarga Indonesia dengan kajian sejarah hukum. Adapun hasilnya dapat ditulis empat catatan sebagai kesimpulan. Pertama, peraturan dan program membangun ketahanan keluarga sejak kemerdekaan dapat dikelompokkan menjadi 4 gelombang, yakni tahun 1954 dengan lahirnya BP4, tahun 1974 dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tahun 1999 dengan lahirnya Peraturan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan tahun 2009 serta tahun 2013 dengan lahirnya Peraturan Kursus Perkawinan. Kedua, kelahiran sejumlah peraturan dan program ini dilatari oleh fakta banyak terjadi perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-mena, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, tujuan lahirnya sejumlah peraturan dan program ini adalah agar tidak terjadi lagi perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-mena, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, tingkat ketercapaian tujuan kelahiran peraturan dan program ini belum tercapai sepenuhnya, kecuali peraturan yang lahir di gelombang ke-2. Namun diyakini bahwa program BP4, Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Kursus Perkawinan, sangat besar perannya dalam membangun ketahanan keluarga, sebab program ini memberikan pengetahuan dan skill bagi calon suami dan isteri tentang kehidupan rumah tangga dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga. Sebab terjadinya perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-menam, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari rendahnya pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga dan rendahnya skill untuk menyelesaikannya. Karena itu program ini perlu mendapat perhatian serius dari para pihak yang mempunyai kewenangan, agar program ini dapat berjalan, lebih khusus program kursus perkawinan.
Pertanggungjawaban Pemilik dan Pengguna atas Kerusakan yang Diakibatkan oleh Hewan Peliharaan: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Jerman Gratianus Prikasetya Putra
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2017.51.2.497-512

Abstract

Abstract: There are 2 (two) forms of liabilities which acknowledged by Civil Law, the first one is contractual based liability and the second one is tort based liability. If there is a liabilty based on an event which fulfill the elements as known in tort theory, so the tort based liability will be used. Today, there are some variations and developments in cases that intersect with the theory and regulation regarding tort. One of which related to that theory and regulation was the tort that has been done by an animal in Germany. According to that case it can be seen the possibilitiy of tort based liability that owned by an animal. This article will explain the comparation of the theory of tort based on Indonesian Law System and German Law System which influenced by Civil Law Legal System. The juridical-normative legal research method will be used to explain the comparation theory of tort and its liability based on those two legal systems which use the secondary data such as regulations and the literatures regarding the tort theory. Abstrak: Hukum perdata mengenal adanya 2 (dua) macam pertanggungjawaban, pertama pertanggungjawaban kontraktual dan yang kedua pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH). Apabila sebuah pertanggungjawaban didasarkan atas sebuah peristiwa yang memenuhi unsur-unsur yang dikenal dalam teori PMH, maka pertanggungjawaban yang digunakan ialah pertanggungjawaban PMH. Dewasa ini terdapat perkembangan dan variasi dari kasus-kasus yang kerap bersinggungan dengan regulasi dan teori di dalam PMH. Salah satu variasi kasus yang berkaitan dengan hal tersebut ialah PMH yang dilakukan oleh seekor hewan, yang sempat terjadi di Jerman. Sehubungan dengan kasus tersebut dapat dilihat terkait kemungkinan seekor hewan dimintakan pertanggungjawaban atas PMH. Artikel ini akan menjelaskan perbandingan teori PMH berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Jerman yang sama-sama dipengaruhi oleh sistem hukum civil law. Metode penelitian hukum yuridis normatif akan digunakan guna membahas komparasi teori PMH dan pertanggungjawabannya berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia maupun di Jerman yang akan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur mengenai teori PMH.
Mitologi Arabisasi Peraturan Bupati (Perbup) Syari’ah di Tasikmalaya dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Nasional Syihabuddin Qalyubi; Nurul Hak; Khabibi Muhammad Luthfi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2017.51.2.443-471

Abstract

Abstract: The purpose of this paper is to analyze the reason, form and meaning of arabization regent regulation (perbup) in Tasikmalaya and its implications for the national legal system. This departs from the arabization of Tasikmalaya regency that tends to be unilateral and less concerned about Sundanese writing. Using the approach of political linguistics and the theory of Mythology from Roland Barthes, it shows that Perbup arabization in Tasikmalaya district was underlied by history and sociological majority of Santri with Islam ideology since 19th centuries until now. In addition, the emergence of Arabization is legally inspired by the vision and mission of Tasikmalaya Regency itself as it wants to become an Islamic religious district. The implementation of Perbup arabization uses Pegon Arabic-Sundanese with three forms called the name of the Regional Work Unit, the official manuscript and the monument. Connotatively or mythologically, the Arabization shows that the regent of Tasikmalaya seeks to spread the ideology of Islamic Nusantara or Islamic Santri to Tasikmalaya society specifically and Indonesian people in general. While the implication to the national legal system is the incoherence of the legal system components in Indonesia. Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah menganalisis alasan, bentuk dan makna dari arabisasi dalam Peraturan Bupati di kabupaten Tasikmalaya dan implikasinya dalam hukum nasional. Ini berangkat dari adanya arabisasi pada Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang cenderung sepihak dan kurang peduli tulisan Sunda. Dengan pendekatan politik linguistik dan teori mitologi Roland Barthes, ditemukan bahwa arabisasi dalam Peraturan Bupati di kabupaten Tasikmalaya dilatarbelakangi oleh sejarah dan sosiologis mayoritas kaum santri yang berideologi Islam Nusantara sejak abad ke-19 hingga sekarang. Selain itu munculnya arabisasi ini secara hukum diilhami oleh visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri yang ingin menjadi kabupaten religius islami. Adapun implementasi arabisasi Peraturan Bupati tersebut menggunakan Pegon Arab Sunda dengan tiga bentuk yaitu nama satuan kerja perangkat daerah, naskah dinas dan monumen. Secara konotatif atau mitologis arabisasi itu menunjukkan bahwa bupati Tasikmalaya berusaha menyebarkan ideologi Islam Nusantara atau Islam Santri kepada masyarakat Tasikmalaya itu sendiri secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Sementara implikasinya terhadap hukum nasional adalah adanya ketidakpaduan antara komponen sistem hukum di Indonesia.
Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Stateless Person Imigran Rohingya di Aceh Lindra Darnela; Mohammad Ady Nugroho
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2017.51.2.473-495

Abstract

Abstract: According to Universal Declaration of Human Rights 1948, each individual has the same right to obtain citizenship status. However, there are still individuals who do not have citizenship status called stateless persons. Rohingya is an ethnic who does not obtain the recognition of citizenship by Myanmar. Such circumstances caused the Rohingyas to be displaced from their homes and save themselves to share the country, including Indonesia. This study examines the Indonesian government's position in protecting Rohingnya refugees in Aceh based on the perspective of international law. In this regard, the Indonesian government has an obligation to provide protection against them under the provisions of international law, both international treaties and international customary law. In addition, it appears that the Government of Indonesia in this case has not been able to meet the standards of service and protection in facilitating Rohingya immigrants under international law.Abstrak: Menurut Universal Declaration of Human Right 1948, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Namun demikian, masih terdapat individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang disebut stateless persons. Rohingya merupakan etnis yang tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraannya oleh Myanmar, negara tempat etnis tersebut tinggal. Kondisi demikian menyebabkan etnis Rohingya terusir dari tempat tinggalnya dan menyelamatkan diri ke berbagi negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap mereka berdasarkan ketentuan hukum internasional, baik perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini mengkaji sikap pemerintah Indonesia dalam melindungi para pengungsi Rohingnya di Aceh dalam perspektif hukum internasional. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya perlindungan, tetapi dalam beberapa Pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi standar pelayanan dan perlindungan dalam memfasilitasi imigran Rohingya yang sesuai dengan hukum internasional.
Menakar Kesyari’ahan Perilaku Konsumsi Karyawan Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada Karyawan BMT As’adiyah Sengkang Syaparuddin, Syaparuddin
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/asy-syir'ah.2017.512.445-465

Abstract

Abstract: This study discusses about the consuming behavior of the employees of Islamic financial institutions, whether it is in accordance with the purpose of the Sharia or not. This problem needs to be studied because if their consumption level is in accordance with the purpose ofSharia, it will determine the balance of activity in BMT As’adiyah Sengkang, wherethe implications can improve the performance of the employees so that their productivities will be increased and they automatically increase the assets of BMT As’adiyah Sengkangas well. The results of this study indicate that the APC of the employees of BMT A’sadiyah Sengkangon physical and spritual consumption is greater thantheir MPC on those for all levels of their income, the APC and MPC of the employees of BMT A’sadiyah Sengkang on the zakat payment are the samefor all levels of their income, namely constant, and the E1 of the employees of BMT A’sadiyah Sengkangon the principal consumptions is smaller than their E2 on that for all levels of their earnings. This indicates that the employees’ behavior of BMT As’adiyah Sengkang is in accordance with the purpose of Sharia.Abstrak: Penelitian ini membahas tentang perilaku konsumsi karyawan lembaga keuangan syariah, apakah sudah sesuai dengan tujuan syariat atau belum. Masalah ini perlu dikaji karena jika tingkat konsumsi mereka sesuai dengan tujuan syariat Islam maka hal ini dapat menentukan keseimbangan aktivitas di BMT As’adiyah Sengkang, dimana implikasinya dapat meningkatkan kinerja karyawanya sehingga produktivitasnya akan meningkat pula, dan secara otomatis pula aset BMT As’adiyah Sengkang akan bertambah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat APC > MPC pada konsumsi fisik dan konsumsi ibadah lain karyawan BMT A’sadiyah Sengkang untuk semua tingkat pendapatan mereka, tingkat APC dan MPC pada pembayaran zakat karyawan BMT A’sadiyah Sengkang untuk semua tingkat pendapatan mereka adalah sama, yakni konstan, dan tingkat E1 < E2 pada konsumsi pokok karyawan BMT A’sadiyah Sengkang untuk semua tingkat pendapatan mereka. Hal ini menandakan bahwa prilaku konsumsi karyawan BMT As’adiyah Sengkang sudah sesuai dengan tujuan syariat Islam.
Politik Hukum Pengembangan Kelembagaan, Produk, dan Aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia Khotibul Umam; Allamuddin Al Faruq
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 50, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2016.50.2.449-479

Abstract

Politik Islam, Demokrasi, “Kepekaan Gender”, dan Feminisme Subaidi Qamar
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42, No 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.255

Abstract

Sanggah Banding dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Salmon, Hendrik
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 50, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/asy-syir'ah.2016.502-12

Abstract

Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie dan Kontribusinya terhadap Kajian Pembangunan di Indonesia Fathorrahman, Fathorrahman
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 50, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/asy-syir'ah.2016.502-03

Abstract

Page 19 of 61 | Total Record : 609

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 2 (2025) Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42, No 1 (2008) Vol 42 No 1 (2008) More Issue