cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Verdinand Robertua
Contact Email
verdinand.robertua@gmail.com
Phone
+6221-8009190
Journal Mail Official
sp@uki.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Fisipol UKI, Jl. Mayjen Sutoyo 2, Cawang, Jakarta 13630
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik
Published by Universitas Kristen Indonesia
ISSN : 14103745     EISSN : 26204975     DOI : https://doi.org/10.33541/sp.v21i3.2245
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sociae Polites has the vision to be the leading journal in the issue of Sustainable Development Goals
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember" : 6 Documents clear
DOSMETIKASI PEREMPUAN DALAM IKLAN PRODUK PERAWATAN BAYI DAN ANAK Endah Muwarni
Sociae Polites Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i23.506

Abstract

Abstrak Dikatikan dengan gender, teks-teks iklan di berbagai media umumnya semakin mempertegas bahwa perempuan barada di wilayah domestik dengan urusan-urusan tetk-bengek rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Semua penggambaran perempuan dalam praktik wacana dan praktik sosial budaya ini menunjukkan nilai-nilai yang megarahkan pada ideologi pengibuan (motherhood) yang selama ini oleh akal sehat masyarakat telah diabsolutkan kebenarannya. Tidak heran jika iklan-iklan produk bayi dan anak, misalnya, selalu menampilkan perempuan sehingga akan menggiring dan menciptakan ideologi pengibuan dan pada akhirnya akan melestarikan bias gender dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kehidupan rumah tangga.
PERAN MEDIA TELEVISI DALAM PEMBENTUKAN REALITAS SOSIAL Chontina Siahaan
Sociae Polites Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i23.508

Abstract

AbstrakEra globalisasi dengan teknologi infromasi yang berkembang kian canggih, menyebabkan dunia puns seolah makin mengecil. Dunia tak ubahnya sebuah desa global yang tidak mengenal batas-batas, sehingga informasi dapat diakses dari berbagai peolosok hanya dalam hitungan detik melalui media. Media itu sendiri adalah pesan, sehingga yang ditonjolkan bukan lagi “apa yang dikatakan media,” melainkan “bagaimana infromasi itu disampaikan” media. Media tidak lagi hanya sekedar menyampaikan informasi kepada khalayak, tetapi berusaha membentuk opini publik tentang apa yang disampaikan media. Oleh karena itu, media bebas membentuk realitas sosial dengan kontruksi yang dibuat oleh media, sehingga khalayak mempercayai apa yang disajikan oleh media sebagai suatu realitas yang sesungguhnya.
DAMPAK PENOLAKAN KONSITUSI UNI EROPA DALAM REFRENDUM DI PERANCIS Leonard F. Hutabarat
Sociae Polites Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i23.509

Abstract

Abstrak Suatu revolusi geopolitik sedang terjadi di kawasan Eropa, yaitu unifikasi Eropa. Apa yang disebut sebagai ”United States of Europe” yang baru, memiliki lebih banyak penduduk, perdagangan, kemakmuran, dan lebih banyak suara dalam organisasi internasional. Bahkan konsitusi Eropa yang baru menetapkan motto resmi UE, yaitu “Unity in Diversity” berkenan dengan penolakan publik Perancis dalam referendum mengenai “European Constitutional Treaty”, para politisi nasional dan Eropa harus terlibat dalam sautau dialog terbuka dengan rakyat Eropa untuk menjembatani proses integrasi dengan adanya suatu “sense of ownership”. Sementara itu, hasil referendum di Perancis juga telah mengirimkan simbol yang kuat bagi para pemimpin Eropa. “Brusssels” tidak lagi dapat dijadikan kambing hitam bagi kebijakan-kebijakan dalam negeri yang tidak populer. Artikel ini menjelaskan mengapa Eropa menyatakan “no” bagi konsitusi Eropa bulan Mei 2005 lalu, dimana Perancis juga merupakan salah satu negara “the Founding Fathers” dari UE. Dijelaskan juga akar dari krisis yang dialami EU dan kemungkinan-kemungkinan dari “the European Dream” pada masa mendatang. Where the European Union go from here?
Menghadapi Gelombang Tsunami Kedua: Studi kasus Rekontruksi Aceh, pasca-Helsinki George Junus Aditjondro
Sociae Polites Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i23.510

Abstract

Abstrak Tulisan ini secara khusus membahas masalah-masalah yang terkait dengan Aceh. Selain menghadapi kolonalisme Jakarta, Aceh menghadapi masalah tamabahan, karena negeri itu harus dibangun kembali setelah diluluhlantkan oleh gempa bumi dan tsunami, yang telah menelan ratusan ribu jiwa. Sementara itu, kesepakatan kemerdekaan Aceh yang lebih dikenal dengan singkatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dengan pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, Aceh dapat menjadi „Laboratorium‟ untuk meneliti apakah semangat untuk merdeka akan pudar, setelah berbagai tuntutan GAM dikabulkan oleh Jakarta. Aceh sekaligus dapat menjadi laboratorium untuk menguji apakah transformasi GAM menjadi partai lokal, yang kemungkinan besar terpilih menjadi pemerintah Aceh yang legal, akan terperangkap dalam bentuk-bentuk korupsi mirip seperti di Aceh sebelum kesepakatan Helsinki. Sebab dalam fase pasca-revolusi, banyak pemimpinn gerakan kemerdekaan berubah menjadi elit baru yang korup, seperti diamati Frantz Fanon (1971) di Afrika. Hal serupa sudah terulang di Timor Leste, pasca refrendum. Juga di Filipina Selatan, setelah Nur Misuari, mantan pemimpin Front Nasional Pembela Mindanao (MNLF, Mindanao National Liberation Front), diangkat oleh Manila menjadi Gubernur ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao).
PERJUANGAN HAK-HAK SIPIL DALAM KONTEKS POLITIK LOKAL: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Rakyat Porsea terhadap Indorayon Victor Silaen
Sociae Polites Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i23.511

Abstract

Abstrak Gerakan rakyat dalam rangka menentang kehadiran perusahaan raksasa Indorayon di Desa Sosorladang, Porsea, telah dimulai sejak lahir 1980-an. Dalam tulisan ini, kurun waktu tersebut dibagi menjadi dua babak. Pertama, ketika lingkup gerakan masih sebatas lokal. Kedua, ketika lingkup gerakan sudah meluas dan berjaring dengan kelompok-kelompok lainnya, baik secara nasional maupun lintasnegara. Tapi, hingga kini, Indorayon masih berdiri tegak. Dalam perpsektif ilmu politik, gerakan rakyat yang dikategorikan sebagai Gerakan Sosial Baru itu bukan berarti tidak efektif sama sekali. Karena, bagaimanapun, pihak Indorayon sendiri sudah mengalami beberapa “kekalahan” dalam menghadapi perlawanan rakyat. Memang, tujuan utama gerakan penyebabnya, yang utama karena Indorayon sebagai perusahaan swasta memiliki patronase politik dengan kekuatan yang sangat besar dan selalu siap membela serta mendukungnya. Patron yang dimaksud adalah negara, sementara Indorayon adalah adalah kliennya. Ada relasi erat dan kuat yang mencerminkan adanya simbiose mutualistik antara penguasa dan pengusaha dalam kasus ini.
DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK INDONESIA Adi Suryadi Culla
Sociae Polites Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/sp.v5i23.512

Abstract

Abstrak Demokratis tidaknya suatu negara dapat dilihat dari budaya politiknya. Sebab, budaya politik merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik di negara tersebut. Budaya politik itu sendiri berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang dalam masyarakat tersebut. Jika budaya politiknya mendukung berkembangnya demokrasi, atau yang disebut civic culture, maka niscayanya sistem politiknya juga demokratis. Dalam kasus Indonesia, pasca Orde Baru, perubahan politik yang terjadi cenderung lebih bersifat legalistik ketimbang substantif. Sistem politik yang berhasil dibangun baru sampai pada betntuk demokrasi semu (pseudo demokrasi); pada dasaranta tataran perbubahan isntitusional yang sudah berlangsung tersebut belum ditunjang pula oleh terjadinya perubahan pada tataran budaya politik.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2005 2005


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 1 (2024): January-June 2024 Vol. 24 No. 2 (2023): July-December 2023 Vol. 24 No. 1 (2023): January-June 2023 Vol. 23 No. 2 (2022): July-December 2022 Vol. 23 No. 1 (2022): January - June 2022 Vol. 22 No. 2 (2021): July-December 2021 Vol. 22 No. 1 (2021): Indonesia Clean Energy Conference 2021 Vol. 21 No. 2 (2020): Youth Peatland Conference 2020 Vol. 21 No. 1 (2020): January - June 2020 Vol. 20 No. 2 (2019): July - December 2019 Vol. 20 No. 1 (2019): January - June 2019 Vol. 19 No. 2 (2018): July - December 2018 Vol. 19 No. 1 (2018): January - June 2018 Vol. 18 No. 01 (2017): Januari-Juni Vol. 16 No. 1 (2015): Januari - Juni Vol. 15 No. 2 (2014): Juli - Desember Vol. 15 No. 1 (2014): Januari - Juni BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN DOSEN FISIPOL UKI : Edisi Khusus November 2011 Vol. 11 No. 31 (2010): Juli-Desember Vol. 11 No. 30 (2010): Januari-Juni Vol. 10 No. 28 (2009): Juli-Desember Vol. 5 No. 23 (2005): Juli-Desember Vol. 5 No. 19 (2003): Januari-Juni More Issue