Garuda - Garba Rujukan Digital

Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia Hutabarat, Leonard F
Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.083 KB)

Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan laur negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.

Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia Hutabarat, Leonard F
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan laur negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.

Eurasianisme dan Kebijakan Luar Negeri Rusia Hutabarat, Leonard F.
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Russiaâs engagement in Eurasian integration highlights the challenges that Russia faces in Asia. Russia need to re-establish political and economic influence in the region to maintain her eastward-focused integration drive, including building a southeastwards bridge to China and Asia Pacific. In this context, the cooperative nature of Russian policies is the conditio sine qua non for the establishment of the Eurasian Economic Union in 2015. This article examines Russiaâs integration policy in relation to Central Asia and beyond, towards Asia as continent. Regional integration is very much a popular idea, with the potential for economic benefits and increased international influence. Significant steps have been taken towards the creation of the Eurasian Economic Union. However, to implement its regional initiatives and to become a more visible player in the regional multilateral institutions, Russia will have to overcome both the domestic and international limitations it faces. Russiaâs current alienation from the West and its growing dependency on China may well finally push it into more actively finding better ways of fullfilling this mission.

Diplomasi Pertahanan Indonesia Kepada Negara Anggota Five Power Defence Arrangments (Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Inggris) Tahun 2000-2017 Hanggu, Felicia Permata; Hutabarat, Leonard; Harnowo, Setyo
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak -- Indonesia telah lama menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan kelima negara anggota FPDA (Inggris Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura), namun hubungan ini masih ditandai dengan ketidakpercayaan dengan munculnya kasus penyadapan dan ketegangan hubungan diplomatik. Kehadiran FPDA sendiri juga menjadi salah satu batu sandungan sebab landasan awal FPDA dibangun untuk â€œmengimbangi Indonesiaâ€ belum berubah. Hal ini menjadi ganjalan bagi kerjasama yang lebih baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana diplomasi pertahanan dan kepentingan Indonesia kepada kelima negara anggota FPDA (2000-2017) dengan menggunakan teori diplomasi, politik luar negeri, kepentingan nasional serta konsep kerjasama pertahanan dan diplomasi pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif-analitikal. Penelitian menyajikan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia telah dilakukan secara aktif pada periode 2000-2017 dengan memprioritaskan padaÂ pembangunan kepercayaan (CBM) dengan melaksanakan 5 bentuk diplomasi pertahanan kepada FPDA (kerjasama bilateral dan multilateral, penempatan athan, pelatihan dan pemberian keahlian, kontak dan pertukaran, penugasan personal, serta latihan militer). Namun demikian, insiden ketidakpercayaan tetap saja muncul karena kelima negara anggota FPDA memilki pandangan yang salah tentang Indonesia dimana Indonesia dipandang sebagai ancaman. Indonesia juga memiliki kepentingan kepada FPDA maupun negara anggotanya, yakni: mengubah pandangan FPDA terhadap Indonesia, membangun CBM, meningkatkan kerjasama bidang maritim, meredam isu separatisme Papua, dan menjaga sentralitas ASEAN. Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, FPDA, Kepentingan NasionalÂ Abstract -- Indonesia has been long established her diplomatic relation and cooperation with the five member states of FPDA (UK, Australia, New Zealand, Malaysia and Singapore), but these relations are still marked by mistrust with the appearance of tapping incidents and raising tensions on diplomatic relations. The presence of FPDA itself has also become one of the stumbling blocks because the initial foundation of FPDA was built to "offset Indonesia" has not yet changed and this has become an obstacle in making better cooperation. The problem of this research is how doesÂ Indonesian defense diplomacy and interest to the five member states of FPDA (2000-2017) by using the theories of diplomacy and foreign policy, national interest and the concepts of defense cooperation and defense diplomacy. This research uses qualitative method with descriptive-analytic method. The study shows that Indonesia's defense diplomacy has been held actively in the period 2000-2017 by prioritizing on trust building (CBM) by carrying out 5 forms of defense diplomacy to the FPDA (bilateral and multilateral cooperation, appointmen of defence attache, training and expertise, contacts and exchanges, personal assignments, and military exercises) . Nevertheless, the incidence of distrust persists because of the five FPDA member states have a false view of Indonesia where Indonesia is seen as a threat. Indonesia also has a vested interest in FPDA and its member states: changing the FPDA's view of Indonesia, building CBM, enhancing maritime cooperation, reducing the issue of Papuan separatism, and maintaining the centrality of ASEAN.Keywords: Defence Diplomacy, FPDA, National Interest

EUROPEAN UNION INTEGRATION PROCESS: A LESSON LEARNED FOR ASEAN Hutabarat, Leonard Felix
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.069 KB)

The paper first highlights the historical background of Indonesian foreign policy, the current “downto-earth and pro-people diplomacy”, as well as Indonesian foreign policy for the period of 2015-2019. Secondly, it will briefly describe the current and future global and regional situation that could become challenges and opportunities for Indonesia ahead. Third, it will also explain the current development of the European Union relations with Indonesia and ASEAN. Finally, the paper will conclude a lesson learned from European Union integration process for ASEAN.

Indonesian Female Peacekeepers in The United Nations Peacekeeping Mission Hutabarat, Leonard F.
Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

As peacekeeping has evolved to encompass a broader humanitarian approach, women personels have become increasingly part of the peacekeeping family. The UN has called for more deployment of female peacekeepers to enhance the overall â€œholisticâ€ approach to current UN peacekeeping operations. There is clearly more work to be done to integrate more female peacekeepers into UN missions. More skilled and trained female peacekeepers can only be an asset to future peacekeeping operations. In October 2000, the UN Security Council adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security. The resolution was hailed as a landmark resolution in that for the first time, the Security Council recognised the contribution women make during and post-conflict. Since the adoption of Resolution 1325, attention to gender perspectives within the international peace agenda has Â¬firmly been placed within the broader peace and security framework. This article explains the development of Indonesian female peacekeepers contribution in the period of 2009-20016 and argues why Indonesia needs to support and to consider deploying more female peacekeepers in UN peacekeeping operations.

Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia Leonard F Hutabarat
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan laur negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.

Eurasianisme dan Kebijakan Luar Negeri Rusia Leonard F. Hutabarat
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 13 No. 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Russia’s engagement in Eurasian integration highlights the challenges that Russia faces in Asia. Russia need to re-establish political and economic influence in the region to maintain her eastward-focused integration drive, including building a southeastwards bridge to China and Asia Pacific. In this context, the cooperative nature of Russian policies is the conditio sine qua non for the establishment of the Eurasian Economic Union in 2015. This article examines Russia’s integration policy in relation to Central Asia and beyond, towards Asia as continent. Regional integration is very much a popular idea, with the potential for economic benefits and increased international influence. Significant steps have been taken towards the creation of the Eurasian Economic Union. However, to implement its regional initiatives and to become a more visible player in the regional multilateral institutions, Russia will have to overcome both the domestic and international limitations it faces. Russia’s current alienation from the West and its growing dependency on China may well finally push it into more actively finding better ways of fullfilling this mission.

MEKSIKO DAN MIKTA leonard hutabarat
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

AbstractThis article argues that MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia) are middle, regional, and constructive powers that can serve as providers of global governance in the international system. It argues that in order for MIKTA countries to serve as middle, regional, and constructive powers, they need to consolidate the support of all relevant State and non-State actors in their countries, allowing MIKTA to become a relevant mechanism to promote and generate public goods in the international system, specially global governance. Mexico is the second largest economy in Latin America. Mexico is today an actor with global responsibility and obligatory reference. A country with that weight must play in new boards and MIKTA, constituting and innovative alliance with key non-traditional partners, is a strategic space to expand the scope of Mexican foreign policy. Keywords : MIKTA, middle powers, foreign policy, Mexico

PENGEMBANGAN PARIWISATA NATUNA MENUJU UNESCO GLOBAL GEOPARK Leonard Felix Hutabarat; Nuning Indah Pratiwi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

UNESCO Global Geopark adalah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan dan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, serta dikelola untuk keperluan konservasi, pendidikan, dan pembangunan perekonomian masyarakat setempat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi. Geopark Natuna ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tanggal 30 November 2018 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia. Mengapa Geopark Natuna sangat strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu dari UNESCO Global Geopark? Bagaimana upaya yang perlu dilakukan sebagai salah satu calon untuk UNESCO Global Geopark? Artikel ini menjelaskan arah pengembangan Geopark Natuna menuju salah satu UNESCO Global Geopark di masa yang akan datang. Metode kualitatif digunakan dengan obervasi lapangan sebagai bagian dari triangulasi data, termasuk penggunaan data primer melalui wawancara dan data sekunder. Warisan geologi, keanekaragaman hayati dan warisan budaya merupakan tiga pilar utama pada konsep UNESCO Global Geopark. Geopark Nasional Natuna merupakan salah satu geopark nasional Indonesia yang diusulkan terhadap UNESCO untuk menjadi salah satu UNESCO Global Geopark pada tahun 2022. Penelitian menunjukkan Geopark Natuna sebagai salah satu dari UNESCO Global Geopark akan lebih efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian kawasan, sarana edukasi, dan pemberdayaan masyarakat setempat guna memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search