Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Global Strategis Jurnal Hubungan Internasional Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity Jurnal Asia Pacific Studies Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Diplomasi Pertahanan Jurnal ComunitA Servizio Indonesian Journal of International Law Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Intermestic: Journal of International Studies Global: Jurnal Politik Internasional Prapanca : Jurnal Abdimas
Hutabarat, Leonard Felix
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia Hutabarat, Leonard F
Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.083 KB)

Abstract

Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan laur negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.
Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia Hutabarat, Leonard F
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.083 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v11i1.1441.%p

Abstract

Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan laur negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.
Eurasianisme dan Kebijakan Luar Negeri Rusia Hutabarat, Leonard F.
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.144 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v13i1.2671.17-30

Abstract

Russia’s engagement in Eurasian integration highlights the challenges that Russia faces in Asia. Russia need to re-establish political and economic influence in the region to maintain her eastward-focused integration drive, including building a southeastwards bridge to China and Asia Pacific. In this context, the cooperative nature of Russian policies is the conditio sine qua non for the establishment of the Eurasian Economic Union in 2015. This article examines Russia’s integration policy in relation to Central Asia and beyond, towards Asia as continent. Regional integration is very much a popular idea, with the potential for economic benefits and increased international influence. Significant steps have been taken towards the creation of the Eurasian Economic Union. However, to implement its regional initiatives and to become a more visible player in the regional multilateral institutions, Russia will have to overcome both the domestic and international limitations it faces. Russia’s current alienation from the West and its growing dependency on China may well finally push it into more actively finding better ways of fullfilling this mission.
Diplomasi Pertahanan Indonesia Kepada Negara Anggota Five Power Defence Arrangments (Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Inggris) Tahun 2000-2017 Hanggu, Felicia Permata; Hutabarat, Leonard; Harnowo, Setyo
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak -- Indonesia telah lama menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan kelima negara anggota FPDA (Inggris Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura), namun hubungan ini masih ditandai dengan ketidakpercayaan dengan munculnya kasus penyadapan dan ketegangan hubungan diplomatik. Kehadiran FPDA sendiri juga menjadi salah satu batu sandungan sebab landasan awal FPDA dibangun untuk “mengimbangi Indonesia” belum berubah. Hal ini menjadi ganjalan bagi kerjasama yang lebih baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana diplomasi pertahanan dan kepentingan Indonesia kepada kelima negara anggota FPDA (2000-2017) dengan menggunakan teori diplomasi, politik luar negeri, kepentingan nasional serta konsep kerjasama pertahanan dan diplomasi pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif-analitikal. Penelitian menyajikan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia telah dilakukan secara aktif pada periode 2000-2017 dengan memprioritaskan pada  pembangunan kepercayaan (CBM) dengan melaksanakan 5 bentuk diplomasi pertahanan kepada FPDA (kerjasama bilateral dan multilateral, penempatan athan, pelatihan dan pemberian keahlian, kontak dan pertukaran, penugasan personal, serta latihan militer). Namun demikian, insiden ketidakpercayaan tetap saja muncul karena kelima negara anggota FPDA memilki pandangan yang salah tentang Indonesia dimana Indonesia dipandang sebagai ancaman. Indonesia juga memiliki kepentingan kepada FPDA maupun negara anggotanya, yakni: mengubah pandangan FPDA terhadap Indonesia, membangun CBM, meningkatkan kerjasama bidang maritim, meredam isu separatisme Papua, dan menjaga sentralitas ASEAN. Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, FPDA, Kepentingan Nasional Abstract -- Indonesia has been long established her diplomatic relation and cooperation with the five member states of FPDA (UK, Australia, New Zealand, Malaysia and Singapore), but these relations are still marked by mistrust with the appearance of tapping incidents and raising tensions on diplomatic relations. The presence of FPDA itself has also become one of the stumbling blocks because the initial foundation of FPDA was built to "offset Indonesia" has not yet changed and this has become an obstacle in making better cooperation. The problem of this research is how does  Indonesian defense diplomacy and interest to the five member states of FPDA (2000-2017) by using the theories of diplomacy and foreign policy, national interest and the concepts of defense cooperation and defense diplomacy. This research uses qualitative method with descriptive-analytic method. The study shows that Indonesia's defense diplomacy has been held actively in the period 2000-2017 by prioritizing on trust building (CBM) by carrying out 5 forms of defense diplomacy to the FPDA (bilateral and multilateral cooperation, appointmen of defence attache, training and expertise, contacts and exchanges, personal assignments, and military exercises) . Nevertheless, the incidence of distrust persists because of the five FPDA member states have a false view of Indonesia where Indonesia is seen as a threat. Indonesia also has a vested interest in FPDA and its member states: changing the FPDA's view of Indonesia, building CBM, enhancing maritime cooperation, reducing the issue of Papuan separatism, and maintaining the centrality of ASEAN.Keywords: Defence Diplomacy, FPDA, National Interest
EUROPEAN UNION INTEGRATION PROCESS: A LESSON LEARNED FOR ASEAN Hutabarat, Leonard Felix
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.069 KB)

Abstract

The paper first highlights the historical background of Indonesian foreign policy, the current “downto-earth and pro-people diplomacy”, as well as Indonesian foreign policy for the period of 2015-2019. Secondly, it will briefly describe the current and future global and regional situation that could become challenges and opportunities for Indonesia ahead. Third, it will also explain the current development of the European Union relations with Indonesia and ASEAN. Finally, the paper will conclude a lesson learned from European Union integration process for ASEAN.
PENINGKATAN FEMALE PEACEKEEPERS INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB F. Hutabarat, Leonard
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.207 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v7i2.180

Abstract

Abstrak – Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian.PBB telah meminta lebih banyak penggelaran female peacekeepers guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini.Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak female peacekeepers kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak female peacekeepers yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi tersebut dipandang sebagai resolusi landmark dimana pertama kali, Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama dan pasca konflik. Sejak ditetapkannya Resolusi 1325 tersebut, perhatian terhadap perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional telah jelas ditempatkan dalam kerangka keamanan dan perdamaian yang lebih luas. Artikel ini menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel female peacekeepers Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas mengapa Indonesia perlu mendukung dan mempertimbangkan mengirimkan lebih banyak female peacekeepers dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB.Kata Kunci : Pemelihara perdamaian wanita, gender, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, IndonesiaAbstract – As peacekeeping has evolved to encompass a broader humanitarian approach, women personels have become increasingly part of the peacekeeping family.The UN has called for more deployment of female peacekeepers to enhance the overall “holistic” approach to current UN peacekeeping operations. There is clearly more work to be done to integrate more female peacekeepers into UN missions. More skilled and trained female peacekeepers can only be an asset to future peacekeeping operations.In October 2000, the UN Security Council adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security. The resolution was hailed as a landmark resolution in that for the fi¬rst time, the Security Council recognised the contribution women make during and post-conflict. Since the adoption of Resolution 1325, attention to gender perspectives within the international peace agenda has ¬firmly been placed within the broader peace and security framework. This article explains the development of Indonesian female peacekeepers contribution in the period of 2009-20016 and argues why Indonesia needs to support and to consider deploying more female peacekeepers in UN peacekeeping operations.Keywords: female peacekeepers, gender, United Nations, peacekeeping, Indonesia
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB Hutabarat, Leonard F
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.586 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v6i2.308

Abstract

Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Tulisan ini juga akan membahas tantangan dan peluang dalam memperkuat partisipasi Indonesia pada operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Pemerintah Indonesia perlu menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade-dekade berikutnya. Penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.    Kata Kunci : Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, kebijakan luar negeri
Indonesian Female Peacekeepers in The United Nations Peacekeeping Mission Hutabarat, Leonard F.
Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.972 KB) | DOI: 10.33172/jp.v3i3.214

Abstract

As peacekeeping has evolved to encompass a broader humanitarian approach, women personels have become increasingly part of the peacekeeping family. The UN has called for more deployment of female peacekeepers to enhance the overall “holistic” approach to current UN peacekeeping operations. There is clearly more work to be done to integrate more female peacekeepers into UN missions. More skilled and trained female peacekeepers can only be an asset to future peacekeeping operations. In October 2000, the UN Security Council adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security. The resolution was hailed as a landmark resolution in that for the first time, the Security Council recognised the contribution women make during and post-conflict. Since the adoption of Resolution 1325, attention to gender perspectives within the international peace agenda has ¬firmly been placed within the broader peace and security framework. This article explains the development of Indonesian female peacekeepers contribution in the period of 2009-20016 and argues why Indonesia needs to support and to consider deploying more female peacekeepers in UN peacekeeping operations.
Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia Leonard F Hutabarat
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.083 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v11i1.1441.%p

Abstract

Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan laur negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.
Eurasianisme dan Kebijakan Luar Negeri Rusia Leonard F. Hutabarat
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 13 No. 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.144 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v13i1.2671.17-30

Abstract

Russia’s engagement in Eurasian integration highlights the challenges that Russia faces in Asia. Russia need to re-establish political and economic influence in the region to maintain her eastward-focused integration drive, including building a southeastwards bridge to China and Asia Pacific. In this context, the cooperative nature of Russian policies is the conditio sine qua non for the establishment of the Eurasian Economic Union in 2015. This article examines Russia’s integration policy in relation to Central Asia and beyond, towards Asia as continent. Regional integration is very much a popular idea, with the potential for economic benefits and increased international influence. Significant steps have been taken towards the creation of the Eurasian Economic Union. However, to implement its regional initiatives and to become a more visible player in the regional multilateral institutions, Russia will have to overcome both the domestic and international limitations it faces. Russia’s current alienation from the West and its growing dependency on China may well finally push it into more actively finding better ways of fullfilling this mission.
Co-Authors Alif Oktavian Amarulla Octavian Andaru Satnyoto Andaru Satnyoto Angel Damayanti Aprina Jovanka Sirait Arthuur J. Maya Hanggu, Felicia Permata Harnowo, Setyo Hutagalung, Septian Imelda M. J. Sianipar Iyan Septiyana Marina Ika Sari Marshelia Gloria Marida Melati Mediana Tobing Narida, Marshelia Nuning Indah Pratiwi Roseven Rudiyanto Sidratahta Mukhtar