Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 2 (2022): Muamalah"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUPAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT. TANDAN ABADI MANDIRI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI ]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.823 KB)
|
DOI: 10.19109/muamalah.v8i2.14464
<![CDATA[ABSTRAK Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para pihak yang mempekerjakan. Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala hal, salah satunya mengenai pemberian gaji/upah kepada pekerja. Seperti yang terjadi di PT. Tandan Abadi Mandiri Kabupaten Sarolangun Jambi. Dimana upah yang diberikan sesekali mengalami keterlambatan hingga sampai tidak dibayarkan. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran upah tenaga kerja di PT. Tandan Abadi Mandiri Kabupaten Sarolangun Jambi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengupahan di PT. Tandan Abadi Mandiri Kabupaten Sarolangun Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembayaran upah di PT. Tandan Abadi Mandiri Kabupaten Sarolangun Jambi, dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran upah tenaga kerja di PT. Tandan Abadi Mandiri Kabupaten Sarolangun Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang sumber datanya diambil secara langsung di lapangan dengan cara mengamati secara langsung kejadian yang terjadi di lokasi penelitian (observasi), wawancara langsung dengan responden, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Kualitatif dan disimpulkan secara dedukatif. Kesimpulan dari kajian ini adalah pembayaran upah tenaga kerja di PT. Tandan Abadi Mandiri belum sesuai dengan Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena pembayaran upahnya sering terlambat hingga sampai tidak dibayarkan, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Sedangkan menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah pembayaran upah pekerja di PT. Tandan Abadi Mandiri Kabupaten Sarolangun Jambi telah sesuai dengan hukum Islam, karena dilihat dari bentuk, objek, dan akadnya yang tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam, namun pada syarat ijarah adanya kerelaan tanpa keterpaksaan belum terpenuhi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengupahan, Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA JASA CETAK KARTU VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.594 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research yaitu penelitian yang mengambil dan menganalisis data dari sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan fokus penelitian.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum data pribadi konsumen berupa sanksi administratif bagi penyedia jasa yang melanggar ketentuan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Permenkominfo No.20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 95A UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan dalam Islam, prinsip privasi dilindungi dalam QS. An-Nur (27) yang melarang untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya dalam hal data pribadi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen, Kartu Vaksin Covid-19]]>
<![CDATA[PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR 103/PDT/2017 PT PLG DALAM KASUS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA ]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.652 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan Utama Pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak dengan diberikan suatu tanda bukti kepemilikan hukum bagi pemegang hak dengan diberikan suatu tanda bukti kepemilikan hak berupa sertifikat. Penerbitan sertifikat seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang dituju maupun pihak-pihak yang merasa kepentingan dirugikan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara sertifikat ganda dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 103/PDT/2017/PT PLG serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terbitnya sertifikat ganda oleh kantor Pertanahan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurispendensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi putusan pengadilan negeri nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Plg, Pengadilan tinggi nomor 103/PDT/2017/PT PLG. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusannya sudah sesuai dengan peraturan yaitu UUPA dan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 dan ketentuan Pasal 16 UU no 4 Tahun 2004. Hasil pemeriksaan pengadilan diketahui faktor penyebabnya terjadinya sertifikat ganda yaitu Kepada Kantor Pertanahan kota Palembang dalam menerbitkan sertifikat terbukti tidak teliti karena letak objek sama, adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Baru. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, maka pihak yang dikabulkan permohonan pembatalan atas sertifikat objek sengketa, dapat mengajukan permohonan pembatalan dikantor pertanahan kota Palembang. Kata Kunci ; Penyelesaian Sengketa, Sertifikat Ganda, Putusan Pengadilan]]>
<![CDATA[TINJAUAN MAQÂSID ASY - SYARÎ’AH TERHADAP PENCATATAN PEMBUKUAN KEUANGAN UMKM BERBASIS APLIKASI DIGITAL BUKU WARUNG ]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.689 KB)
|
DOI: 10.19109/muamalah.v8i2.14468
<![CDATA[ABSTRAK Skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqâsid Asy-Syarî‟ah terhadap Pencatatan Pembukuan Keuangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah) Berbasis Aplikasi Digital Buku Warung (Studi Kasus Di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim)†Melihat segi Maqâsid Asy-Syarî‟ah dari kesulitan masyarakat UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dalam melakukan pencatatan keuangan usaha secara manual dinilai tidak efektif dalam mengelola keuangan usaha. Rumusan masalah dalam studi ini adalah: 1)Bagaimana Pencatatan Pembukuan Keuangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah) Berbasis Aplikasi Digital Buku Warung;2) Bagaimana Tinjauan Maqâsid Asy-Syarî‟ah terhadap Pencatatan Pembukuan Keuangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah) Berbasis Aplikasi Digital Buku Warung (Studi Kasus Di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim). Jenis Penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan field research atau penelitian lapangan. Dengan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber data primer dan sekunder berupa wanwancara serta analisis data yang di dapat melalui buku-buku maupun literatur lain. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, a) Dalam penerapan Pengaplikasian di aplikasi Buku Warung pertama yaitu hal pertama yaitu membuka akun Buku Warung, lalu mempelajari untuk Mencatat Transaksi serta Mencatat Utang di Buku Warung. b) Tinjauan Maqâsid Asy- Syarî‟ah merujuk kepada kemaslahatan dalam golongan kebutuhan sekunder (al-hajiyyah) dan kemaslahatan yaitu Menjaga Akal (Hifdz al-„Aql) dan Menjaga harta (Hifdz al-MÄl). Kata Kunci: Maqâsid Asy-Syarî’ah, UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah), Pencatatan Keuangan, Aplikasi Buku Warung.]]>
<![CDATA[AKAD IJÄ€RAH DALAM TABUNGAN HAJI PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.666 KB)
|
DOI: 10.19109/muamalah.v8i2.14473
<![CDATA[ABSTRAK Tingginya minat muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji, sehingga perbankan syariah sebagai fasilisator dalam pengumlupan dana nasabah yang ingin berangkat haji memberikan inovasi dalam produk jasa pengurusan Ibadah Haji yang disambut antusias oleh nasabah Muslim, DSN mengatur kegiatan perekonomian yang berprinsip Syariah seperti dalam Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Fatwa tersebut LKS dilarang melakukan dana talangan kepada nasabah, karena dapat menimbulkan hutang-piutang, seharusnya syarat haji ialah bagi yang mampu. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaaan (library research). Penulisan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Temuan penelitian bahwa akad ijÄrah boleh diterapkan dalam produk tabungan haji tetapi besaran ujrah atau upah harus dijelaskan ketika awal perjanjian, agar terhindarnya dari unsur gharar (tipu-menipu). Dan perbankan syariah dilarang menerapkan sistem dana talangan Haji, dan harus berpedoman pada hukum islam serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kata kunci: Akad IjÄrah, ujrah, Tabungan Haji]]>
<![CDATA[PEMBERIAN KOMISI DALAM PENYITAAN SEPEDA MOTOR LEASING SEPIHAK YANG MEMAKAI JASA DEBT COLECTOR ]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.895 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini sistem Pemberian komisi bagi Debt Collector dalam penyitaan sepeda motor leasing sepihak pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang. yaitu apabila nasabah membayar uang tunggakan kredit sepeda motor, maka debt collector akan diberi komisi sebesar 10% dari uang yang dibayar oleh nasabah, dan apabila debt collector menarik kembali kendaraan sepeda motor nasabah yang sudah jatuh tempo maka debt collector akan diberi komisi sesuai jenis, keadaaan serta tahun dikeluarkannya sepeda motor tersebut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian komisi kepada debt collector dalam penyitaan sepeda motor leasing sepihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang. Didalam Al- Qur‟an tidak dijelaskan tentang seberapa kita harus membayar komisi, akan tetapi harus diliat dari kondisi perekonomian sekarang sebaiknya komisi yang diberikan kepada Debt collector tersebut harus 50% dikarenakan resiko dari pekerjaan tersebut sangat lah berat. Jenis penelitian ini merupakan Field research dengan studi yang dilakukan di lokasi penelitian. Kata kunci: Pemberian komisi kepada Debt Collector, Dalam Hukum Ekonomi Syariah.]]>
<![CDATA[Praktik Discount Dalam Member Card Pada Kasus Toko Rabbani Plaju Palembang ]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.214 KB)
|
DOI: 10.19109/muamalah.v8i2.14632
<![CDATA[Manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa lepas dari kehidupan perekonomian yaitu jual beli. Aktivitas jual beli dengan berbagai macam bentuk untuk membangun usaha yang memberikan keuntungan. Salah satunya praktik jual beli menggunakan member card yang bertujuan untuk mendapatkan discount. Praktik discount dalam member card yang terjadi di Toko Rabbani Plaju Palembang dalam penggunaan member cardnya untuk pendaftaran dikenakan biaya sebesar Rp.50.000 perlu diketahui bahwa dalam penggunaan member card tersebut hanya berlaku jangka waktu 1 tahun setelah itu adanya biaya perpanjangan member card tersebut sebesar Rp.25.000. Sistem praktik discount dalam member card yang terjadi di Toko Rabbani Plaju Palembang itu dinilai bertentangan dengan nilai syari’ah, asumsi atas hal tersebut disampaikan oleh Dr. Oni Sahroni yang merupakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa kartu discount dengan iuran berkala dan biaya keanggotaan itu tidak diperbolehkan dalam Islam karna ada unsur gharar. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :1) Bagaimana praktik discount dalam member card di Toko Rabbani Plaju Palembang? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik discountdalam member card di Toko Rabbani Plaju Palembang?. Metode penelitian ini adalah field research dan metode jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna member card di Toko Rabbani Plaju Palembang dan sample yang digunakan berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik discount dalam member card di Toko Rabbani Plaju apabila sudah mendaftar maka akan mendapatkan discount 10 % sampai15%,discount berlaku untuk semua barang tanpa adanya minimal pembelian dalam seminggu,Toko Rabbani Plaju Palembang ini juga pada saat akhir tahun selalu ada program promo discount 50 % tetapi hanya untuk yang ada member card saja. Menurut hukum ekonomi syariah bahwa discount dalam member card itu diperbolehkan. Dalam transaksi jual beli yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah member card Rabbani ini jika sudah melakukan pendaftaran dengan berbayar atau gratis tentunya calon member sudah mengetahui akan mendapatkan discount didalam member card dengan cara harus memenuhi semua persyaratannya. Tentunya kedua belah pihak sudah saling tahu serta ridho apapun yang menjadi persyaratan dalam transaksi tersebut. Akan hal itu keduabelah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan didalamnya tidak ada unsur penipuan karena biaya pembayaran pendaftaran atau perpanjangan member card tersebut termasuk ke dalam upah kerja. Kata Kunci : Discount, Member Card, Jual beli]]>
