cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017" : 9 Documents clear
PENERAPAN PRINSIP WADI’AH, MUDHARABAH, DAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH : STUDI PADA BMT AL-HIKMAH UNGARAN TIMUR hamidah, nur
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.3843

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah pada BMT AL-HIKMAH. Kedua, mengetahui apakah penerapan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah pada BMT AL-HIKMAH dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dan Ketiga, untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah pada BMT AL-HIKMAH yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Setelah diadakan penelitian lebih rinci maka diperoleh hasil bahwa BMT AL-HIKMAH sebagai lembaga keuangan syariah telah menerapkan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah sesuai dengan prinsip hukum syariah yang berlaku.
PARTISIPASI MASYARAKAT LEWAT PENGEMBANGAN BANK SAMPAH SYARIAH DI KOTA METRO SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI PERDA NO. 08 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO Umami, Ariza
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4852

Abstract

Penelitian tentang partisipasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syari’ah sebagai upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui regulasi terkait pengaturan pengelolaan sampah di Kota Metro;(2) Untuk menemukenali kendala penanganan persoalan persampahan di Kota Metro; (3) Untuk mengetahui dan menemukan model penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kota Metro; dan (4) Menemukan model pengembangan Bank Sampah Syari’ah untuk pengelolaan sampah di Kota Metro.Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio-legal. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hipotesis penelitian, sangat memungkinkan upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro dengan melibatkan partisapasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syari’ah dengan sistem Muraza’ah, yakni sistem yang mengqiyaskan pada sistem ekonomi Islam tentang praktik pengelola lahan pertanian, antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam makna praksisnya muzara’ahdalam Bank Sampah Syari’ah adalah memberi hasil penjualan sampah dan tidak boleh seseorang memberi hasil penjualan sampah pada pengurus Bank sampah kecuali dengan pemberian yang sudah dapat diketahui oleh kedua belah pihak baik penabung maupun pelaksana/pengurus Bank sampah.
Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pengembangan Transaksi Keuangan Syariah prasetyo, yogi
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.3651

Abstract

Hukum syariah dalam lembaga keuangan syariah dinilai masyarakat belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas. Karena terdapat beberapa ketentuan yang belum masuk dalam hukum positif di negara ini. Beberapa ketentuan hukum keuangan syariah masih belum secara tegas mengatur tentang praktek-praktek keuangan syariah, seperti besarnya bunga yang dianggap halal atau haram, pengadilan yang berwenang memutus permasalahan keuangan syariah, praktek bagi hasil yang hampir sama atau bahkan lebih besar dengan sistem bunga dan permasalahan lain yang menghambat pengembangan keuangan syariah. Sehingga masyarakat yang sejak berpuluh-puluh tahun diajari menggunakan konsep konvensional, menganggap lebih aman dengan jaminan hukum positif yang pasti dari negara. Masalah kepercayaan masyarakat tersebut kiranya cukup beralasan dan menjadi koreksi positif dalam membangun keuangan syariah di Indonesia kedepan. Dalam sistem masyarakat yang menuju kearah modern, jaminan kepastian hukum sangat diperlukan. Sehingga diperlukan suatu tata hukum yang baik, sehingga masyarakat yakin akan keamanan dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Urgensi jaminan kepastian hukum keuangan syariah adalah sebagai landasan dasar, rencana aksi, aturan main, pemutus permasalahan, kontrol dan pengawasan dalam transaksi keuangan syariah. Diperlukan konsep hukum dalam keuangan syariah yang melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan jauh dari praktek-praktek kapitalisme. Sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam sebagai agama yang meyelamatkan.      Kata kunci: jaminan, kepastian hukum, keuangan syariah
INNOVATION OF ISLAMIC BANKING INDUSTRY AS AN ALTERNATIVE ISLAMIC ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA FITHRIAH, NURHANI
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4838

Abstract

One of potential exploration and manifestation of the communitys contribution to the national economy, is the development of an economic system based on the value of Islamic (Sharia) by lifting its principles into the National Legal System. Shariah principles based on the values of fairness, expediency, balance, and universality (rahmatan lil alamin). Those values are applied in banking regulation that is based on the so-called Sharia Islamic Banking. Principles of Islamic Banking is part of Islamic teachings related to the economy. In addition, to provide assurance to the people who still doubt shariah Islamic Banking operations during this time also set of business activities that do not conflict with Sharia Principles include business activities that do not contain elements of riba, maisir gharar, haram, and zalim. A separate regulation for Islamic Banking is an urgent thing to do, to ensure compliance with Shariah principles, the principles of the Bank for Islamic Bank, and no less important is expected to mobilize funds from other countries that requires the regulation of the Islamic Bank. Problems faced, how the strategy and the constraints faced in Islamic Banking Industry Product Innovation in developing the economy in Indonesia by Islamic Banking Act. This study aims to look for and find in the practice of the ways and forms of Islamic banking product innovation, as well as the constraints that it faces.This research, analytical, descriptive and normative juridical approach, and aims to provide a complete picture of the facts and the systematic application of Sharing in Islamic banks. Furthermore, the data were analyzed through statutory provisions in force, which among one another should not be contradictory, pay attention to the hierarchy with the aim to achieve legal certainty, by searching and digging law who live in the community, whether it is written or unwritten (Islamic law).The results showed that the strategy which remove products of Islamic banking industry innovation, improve human resources SDI), and marketing of products strategically. Constraints faced in Islamic Banking Industry Product Innovation in developing the economy in Indonesia, it is very difficult to do because fixated on Islamic principles. Suggestions put forward, should disseminate innovative products to the public and the effectiveness of supervision of Islamic banks (Internal & ekstenal).
Prosentase Investasi Dana Tabarru yang Dapat Diinvestasikan untuk mencegah Kekurangan Pembayaran Klaim Saat Defisit Underwriting Waskito, Wahyu -
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.3400

Abstract

The scientific article, discusses the fund of tabarru’ investment in Takaful. Issues raised is how many percentage the fund of tabarru investment on Takaful. The aim is to analyze and understand the concept of funds tabarru invesment, Islamic insurance and fund position tabarru in Takaful. This article, the normative research method conceptual approach. the result is that Percentage of tabarru’ funds investment is not set by default by the DSN or MUI fatwa. The percentage is more directed at the policy and agreement among the participants of insurance with the company.
MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BERBASIS ISLAMIC VALUES PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH Kurniawati, Rini
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4236

Abstract

ABSTRACTThis research is aimed to identify the importance of human resources role for (keberlangsunhan BMT). Human resource is a main asset that must be take care of in an organization. Their quality shows through knowledge, skill and attitude or competency. Oriented competency to create excellent quality and competitive of human resource. Through recruitment process and pre selection that decided the right minimum standard which supported by organization learning. Those have purpose to create great HR that has professional compentency based on islamic values. Islamic values based on Alquran and Assunah. The frameworks that is proposed hopefully could give and add more knowledges about the importance of HR professional competency development model based in sharia principles on BMT.Keywords: HR competency, recruitment, selection, organization learning, BMT
Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah Budiwati, Septarina
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4095

Abstract

Akad  adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah , karena  melalui  akad berbagai kegiatan  bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad menfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan  dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Dalam Hukum Islam Istilah “Akad”  untuk menyebut perjanjian (overeenkomst) dan bahkan juga  untuk menyebut kontrak (contract). Pada pembahasan Fiqih Muamalah kontrak atau perjanjian disebut dengan aqad. Hal itu adalah sebagaimana surat al –Maidah (5) ayat 1 :               “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34).                Dalam paper ini akan diuraikan tentang  apa saja yang menjadi rukun, syarat , prinsip-prinsip serta asas-asas dari akad agar sah dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam transaksi – transaksi bisnis berdasarkan syariah.
SUKUK TABUNGAN : INVESTASI SYARIAH PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF Hastuti, Erma Sri
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4096

Abstract

Infrastruktur Indonesia yang masih rendah dan memerlukan perbaikan membuat pemerintah perlu untuk meningkatkan anggaran untuk pembangunan. Peluang penambahan anggaran dana bisa diperoleh dari sukuk yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek negara. Produk terbaru yang dikeluarkan pemerintah yaitu sukuk tabungan untuk investor individu. Sehingga semua masyarakat dapat berinvestasi. Penelitian ini untuk mengidentifikasi seberapa penting dan juga manfaat sukuk tabungan terhadap pembangunan ekonomi inklusif.
KEBIJAKAN PERIZINAN, SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN INVESTASI Absori, Absori
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.5539

Abstract

Kebijakan perizinana lingkungan dan kepentingan investasi disorot oleh banyak pihak, dianggap mempunyai andil besar yang menyebabkan krisis  lingkungan di negeri ini. Perusakan dan pencemaran bidang lingkungan yang dilakukan pelaku usaha/industri dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemberian perizinan lingkungan, seperti pendirian pabrik semen, penebangan HPH, reklamasi pantai, tambang  batubara, emas dan lain lain. Perizinan lingkungan yang menimbulkan sengketa lingkungan apabila tidak bisa diselesaikan melalui hukum administrasi semata tetapi dapat juga dilakukan melalui hukum perdata bahkan pidana. Pembuktian hukum perdata biasa memerlukan pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat,  yang didasarkan pada dalil liabality base on fault  dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan. Karena itu dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep “resiko” yang menekankan pada tangung jawab mutlak dengan didasarkan pada asas liability base on risk. Model ke depan dalam penyelesaiaan sengketa perizinan lingkungan yang melibatkan masyarakat, pemerintah atau dunia usaha akan lebih baik apabila dilakukan melalui lembaga alternatif, dirancang melalui lembaga mediasi  berdasarkan win win solution. Model penyelesaiaan ini merupakan model penyelesaiaan yang efisien, murah, cepat dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kata Kunci : Perizinan lingkungan, Gugatan masyarakat dan Penyelesaian sengketa.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue