Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA Sulistiani, Siska Lis
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7223

Islam merupakan agama yang rahmatan lil’alamin bukan hanya mengatur urusan ibadah saja, namun hingga seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia merupakan subjek hukum sekaligus sebagai pelaku ekonomi yang unik dan prospektif, dengan berkembangnya segala kebutuhan dari segala sector industri sebagai muslim dituntut berada dalam kerangka aturan syariah yaitu halal dan kerangka etika yaitu thayib. Maka perkembangan industri halal khususnya di Indonesia menjadi sangat menarik dan bersifat progresif, sehingga perlunya terus diawasi dalam kerangka maqashid syariah sehingga nilai manfaat dan perkembangannya menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi untuk pembangunan negara juga berkah karena berdasarkan syariah. Penelitian ini berdasarkan pendekatan yuridis normative melalui sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier, serta dikumpulkan melalui metode dokumneter atau library research dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif sehingga mealui metode tersebut dapat diketahui analisis yuridis dari maqashid syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

PENERAPAN KEBIJAKAN HAKIM BERSERTIFIKAT LINGKUNGAN (PEMENUHAN HAK SPIRITUAL HAKIM DALAM MEWUJUDKAN EKOKRASI DI INDONESIA) Spaltani, Bita Gadsia
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7395

Permasalahan lingkungan di Indonesia telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Penyelesaian sengketa lingkungan yang masih jauh dari harapan masyarakat salah satu penyebabnya adalah karena bangunan struktur hukum dan budaya hukum yang lemah. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2011, Mahkamah Agung menerbitkan aturan tentang sertifikasi hakim lingkungan. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 mengharuskan perkara lingkungan hidup ditangani oleh hakim yang bersertifikat lingkungan. Seharusnya dengan hadirnya kebijakan ini, perkara lingkungan dapat terselesaikan di ranah litigasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan mendeskripsikan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam pemenuhan hak spiritual hakim dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (case approach). Digunakan pula pendekatan secara filosofis dalam mengkaji nilai-nilai baik nilai keadilan, nilai kemanfaatan maupun nilai kepastian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Praktek judicial activism bagi hakim yang bersertifikat lingkungan dalam menyelesaikan perkara lingkungan mutlak diperlukan, yakni mengarah pada pijakan transformatif bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dengan perspektif transendental.

PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DAN PERMASALAHANNYA PADA PT SWADHARMA INDOTAMA FINANCE SEMARANG wati, Sukma
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.6968

PT. Swadharma Indotama Finance Semarang merupakan perusahaan leasing yang pelaksanaan perjanjiannya dalam bentuk perjanjian tertulis dan berupa akta otentik. Apabila lessee tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, lessor mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk mengenakan tindakan. Apabila lessee melakukan keterlambatan pembayaran angsuran maka lessor berhak memberi denda yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila lessee sudah tidak mampu membayar angsuran, maka semua pembayaran (uang muka + angsuran leasing) yang telah dilakukan dianggap hangus, karena diperhitungkan sebagai biaya sewa atas barang lease yang pernah digunakan, selain itu lessor berhak menarik kembali atau menyita objek leasing.

INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7426

Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim

EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH) Setiawan, Andry; Sulistianingsih, Dewi; Kusumaningtyas, Rindia Fanny
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak milik industri yang diantaranya merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia Dagang termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu pemegang hak harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan mendapat kepastian hukum oleh negara. berdasarkan latar belakang tersebut maka munculah perumusan masalah yang pertama bagaimana eksistensi pendaftaran Rahasia Dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan kedua, bagaimana karakteristik informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi pendaftaran rahasia dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengahtengah masyarakat langsung. Dari hasil penelitian terdapat Rahasia Dagang yang di daftarkan pada direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mendapatkan perlindungan hukum walaupun pendaftaran Rahasia Dagang tidak diwajibkan dalam Undang-Undang. Dan mengenai perlindungan hukum Rahasia Dagang diatur dalam hukum Pidana maupun Perdata.Keywords—Trade Secret; Intellectual Property; Pendaftaran

KEDUDUKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL Sudrajat, Hendra
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7222

Keberadaan kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial diharapkan mampu membantu memperkuat tugas-tugas Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan berbagai kebijakan di sektor perindustrian. Titik sentral kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan presidensial berada di tangan Presiden, sehingga secara konstitusional Presiden membentuk kementerian negara yang bertanggungjawab dalam kebijakan perindustrian. Dalam sektor industri terdapat banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terutama integrasi regulasi yang diharapkan mampu merumuskan berbagai kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Regulasi di bidang perindutrian yang berada di Kementerian Perindustrian di harapkan memperkuat sistem pemerintahan presidensial

EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH) Andry Setiawan; Dewi Sulistianingsih; Rindia Fanny Kusumaningtyas
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak milik industri yang diantaranya merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia Dagang termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu pemegang hak harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan mendapat kepastian hukum oleh negara. berdasarkan latar belakang tersebut maka munculah perumusan masalah yang pertama bagaimana eksistensi pendaftaran Rahasia Dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan kedua, bagaimana karakteristik informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi pendaftaran rahasia dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengahtengah masyarakat langsung. Dari hasil penelitian terdapat Rahasia Dagang yang di daftarkan pada direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mendapatkan perlindungan hukum walaupun pendaftaran Rahasia Dagang tidak diwajibkan dalam Undang-Undang. Dan mengenai perlindungan hukum Rahasia Dagang diatur dalam hukum Pidana maupun Perdata.Keywords—Trade Secret; Intellectual Property; Pendaftaran

KEDUDUKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL Hendra Sudrajat
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7222

Keberadaan kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial diharapkan mampu membantu memperkuat tugas-tugas Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan berbagai kebijakan di sektor perindustrian. Titik sentral kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan presidensial berada di tangan Presiden, sehingga secara konstitusional Presiden membentuk kementerian negara yang bertanggungjawab dalam kebijakan perindustrian. Dalam sektor industri terdapat banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terutama integrasi regulasi yang diharapkan mampu merumuskan berbagai kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Regulasi di bidang perindutrian yang berada di Kementerian Perindustrian di harapkan memperkuat sistem pemerintahan presidensial

ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA Siska Lis Sulistiani
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7223

Islam merupakan agama yang rahmatan lil’alamin bukan hanya mengatur urusan ibadah saja, namun hingga seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia merupakan subjek hukum sekaligus sebagai pelaku ekonomi yang unik dan prospektif, dengan berkembangnya segala kebutuhan dari segala sector industri sebagai muslim dituntut berada dalam kerangka aturan syariah yaitu halal dan kerangka etika yaitu thayib. Maka perkembangan industri halal khususnya di Indonesia menjadi sangat menarik dan bersifat progresif, sehingga perlunya terus diawasi dalam kerangka maqashid syariah sehingga nilai manfaat dan perkembangannya menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi untuk pembangunan negara juga berkah karena berdasarkan syariah. Penelitian ini berdasarkan pendekatan yuridis normative melalui sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier, serta dikumpulkan melalui metode dokumneter atau library research dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif sehingga mealui metode tersebut dapat diketahui analisis yuridis dari maqashid syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

PENERAPAN KEBIJAKAN HAKIM BERSERTIFIKAT LINGKUNGAN (PEMENUHAN HAK SPIRITUAL HAKIM DALAM MEWUJUDKAN EKOKRASI DI INDONESIA) Bita Gadsia Spaltani
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7395

Permasalahan lingkungan di Indonesia telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Penyelesaian sengketa lingkungan yang masih jauh dari harapan masyarakat salah satu penyebabnya adalah karena bangunan struktur hukum dan budaya hukum yang lemah. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2011, Mahkamah Agung menerbitkan aturan tentang sertifikasi hakim lingkungan. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 mengharuskan perkara lingkungan hidup ditangani oleh hakim yang bersertifikat lingkungan. Seharusnya dengan hadirnya kebijakan ini, perkara lingkungan dapat terselesaikan di ranah litigasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan mendeskripsikan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam pemenuhan hak spiritual hakim dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (case approach). Digunakan pula pendekatan secara filosofis dalam mengkaji nilai-nilai baik nilai keadilan, nilai kemanfaatan maupun nilai kepastian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Praktek judicial activism bagi hakim yang bersertifikat lingkungan dalam menyelesaikan perkara lingkungan mutlak diperlukan, yakni mengarah pada pijakan transformatif bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dengan perspektif transendental.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA