Law and Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Articles
150 Documents
<![CDATA[PENDEKATAN TEORI HUKUM REFLEKSIF DALAM MENJAWAB PERMASALAHAN KETERBATASAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Satria Sukananda]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6086
<![CDATA[AbstrakTanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan banyak masalah. Permasalahan pertama peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci tentang pelaksanaan CSR. Permasalahan kedua adalah ketidakjelasan aturan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan CSR itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukan bahwa pendekatan teori hukum refleksif dapat menjawab permasalahan tersebut, CSR dapat wajibkan oleh pemerintah kepada setiap korporasi karena CSR tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis dan reaksi pasar, maka aturan dan mekanisme pengawasanya dengan mewajibkan korporasi untuk membuat laporan kepada masyarakat yang disebu laporan sosial (Social Reporting).Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Teori Hukum Refleksif, Mekanisme Pengawasan, Laporan Sosial AbstractCorporate Social Responsibility (CSR) has regulated on Act Number 25 of 2007 concerning invesment and Act number 40 of 2007 concerning Limited Liability. However, it still evoke many problems such as first, the regulation did not write in detail about CSR application. Second, it does not clear about the rules and mechanism of surveillance CSR Implementation. The Result of the research shows Reflexive Law Approach can answers the problem, Corporate may be requested by the governtment for each corporation. Because CSR grows and evolves according to bussiness development and market reaction, the rules and mechanism of surveillance requires companies to make reports to the public it is called a social reportingKeyword: Corporate Social Responsibility, Mechanism of Surveillance, Reflexive Law Theory, Social Reportin]]>
<![CDATA[Penggunaan Media Massa untuk Mengedukasi Masyarakat Tentang Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Miftahus Surur Ramadhan]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v5i1.10421
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat keperdulian masyarakat tentang hak asasi tahanan dan narapidana, serta memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang sistem pemasyarakatan agar masyarakat mengubah pandangan buruk dan meningkatkan keperduliannya terhadap hak asasi tahanan dan mantan narapidana. Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Penulis memperoleh data dengan menggunakan metode pengambilan data primer berupa wawancara dan data sekunder. Untuk teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah (1) reduksi data, (2) data display (paparan data), dan (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memandang buruk tahanan dan mantan narapidana, padahal tahanan dan narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan diayomi oleh masyarakat termasuk pemerintah. Maka pemerintah wajib bereran dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem pemasyarakatan agar masyarakat mengerti bahwa tahanan dan narapidana itu tidak selamanya buruk. kegunaan dari tulisan ini adalah untuk memberikan saranpada pemerintah dan meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap hak-hak asasi dari tahanan dan mantan narapidana, agar masyarakat tidak lagi selalu berpandangan buruk terhadap tersangka dan terdakwa, dan mantan narapidana yang sudah kembali kedalam masyarakat dapat hidup seperti manusia normal kembali. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi tahanan narapidana masih belum optimal, karena pemerintah hanya baru mensosialisasikannya dengan cara konvensional. Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah menggunakan media massa untuk menyebarkan iklan dan pesan singkat, dengan meniru gaya promosi pembisnis.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Subaidah Ratna Juita]]>;
<![CDATA[Dhian Indah Astanti]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v2i2.5547
<![CDATA[Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu Lembaga Keuangan bank (LKB) , Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan. Secara teoritis teknis, sebenarnya islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodusirnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Permasalahan yang akan diteliti meliputi fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga perbankan syariah dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah oleh OJK. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1)huruf (a) menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential. BI tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential.]]>
<![CDATA[The Implementation Of Marriage Different Religion And Their Due To The Law Of The Religion Of Marriage Status ]]>
<![CDATA[Prasasti Dyah Nugraheni]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8015
<![CDATA[ Marriage is a very strong and very deep bond that functions to connect between a man and a woman in a household or a family. Informing a household or a family, the belief in the same religion requires not only confidence in the same commitment. However, in the life of the Indonesian people, there are currently many marriages that are not based on similarities in religious beliefs. The marriage is only based on genuine love between a man and a woman. These different religious marriages cause problems in the legal field such as the validity of the marriage itself according to the marriage law in force in Indonesia. Because according to Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 the Year 1974 marriage which is called legitimate is a marriage which is carried out in accordance with the religion and beliefs of the person. Marriage with different religions also causes problems with the legitimacy of the representation. So the problem that will be explained in this journal is about the validity of a marriage that is of different religions in accordance with Law Number 1 of 1974. According to Law Number 1 of 1974 marriages of different faiths is an illegitimate marriage because they are not in accordance with religion and belief in Indonesia. Because according to Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 it is stated that if a religion allows the marriage of a different religion, then the marriage is permissible. However, if a religion does not allow the marriage that is of a different religion, then the marriage is not allowed. Keywords: Interfaith marriage, Law Number 1 of 1974, and Compilation Islamic Law]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Arief Budiono]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v2i1.4337
<![CDATA[Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak varian dari LKS diseluruh Indonesia dan termasuk pula adalah Bank Syariah. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan system ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur unsure maysir/ judi dan Ghoror/spekulasi/judi. Islam memerintahkan untuk menjauhi hal hal tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zhalim atau kerusakan Penyelenggara LKS dituntut memiliki tidak hanya visi bisnis an sich yang bertujuan mengeruk laba yang setinggi tingginya dengan mengesampingkan syariah namun juga harus memiliki visi syariah. Proses agar LKS tentap berada dalam prinsip prinsip syariah ketika beroperasional menjadi tanggung jawab bersama antara lain pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan hilah/trik hanya sekedar kamuflase berkedok syariah dalam parktek dan operasionalnya.]]>
<![CDATA[Restorative Justice in Criminal Acts of Corruption ]]>
<![CDATA[Vega pratama]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v6i1.12541
<![CDATA[This article intends to elaborate the model of corruption crimes resolved in a system of restorative justice that occurs in the State of Indonesia. This article emphasizes that efforts to eradicate corruption are not merely to provide punishment for those who are proven with the most severe punishment, but so that all countries that are caused by acts of corruption prevention can be returned in a short time. Technically, this study finds that there are 3 (three) conditions that cause the loss of the unlawful nature of a criminal act of corruption, namely: the suspect or defendant is disadvantaged; the state is not disadvantaged; community served. Based on the three conditions illustrate if the criminal act of corruption has returned the entire proceeds of the criminal act of corruption along with all the profits obtained from the results of the criminal act of corruption by the criminal act of corruption then basically the perpetrator is disadvantaged, the country does not suffer financial losses and the public can be served through returning all proceeds of corruption and all the benefits thereof. As a consequence, in order to create a restoring judicial process, this article desires to reduce the socio-economic burden of the state and law enforcement energy in handling cases of corruption.]]>
<![CDATA[REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN ]]>
<![CDATA[Syaifuddin Zuhdi]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v1i1.2704
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui reformulasi hukum keluarga di Negara Pakistan dan untuk mengetahui metode reformulasi hukum keluarga yang digunakan Negara tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian adalah studi kepustakaan, berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari pembahasan ini adalah bahwa benih pembaharuan hukum keluarga yang ada di Pakistan telah ada semenjak masih dibawah penjajahan Inggris, dan metode yang digunakan adalah intra doctrinal reform serta ekstra doctrinal reform]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEBIJAKAN HAKIM BERSERTIFIKAT LINGKUNGAN (PEMENUHAN HAK SPIRITUAL HAKIM DALAM MEWUJUDKAN EKOKRASI DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Bita Gadsia Spaltani]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i2.7395
<![CDATA[Permasalahan lingkungan di Indonesia telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Penyelesaian sengketa lingkungan yang masih jauh dari harapan masyarakat salah satu penyebabnya adalah karena bangunan struktur hukum dan budaya hukum yang lemah. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2011, Mahkamah Agung menerbitkan aturan tentang sertifikasi hakim lingkungan. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 mengharuskan perkara lingkungan hidup ditangani oleh hakim yang bersertifikat lingkungan. Seharusnya dengan hadirnya kebijakan ini, perkara lingkungan dapat terselesaikan di ranah litigasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan mendeskripsikan kebijakan hakim bersertifikat lingkungan dalam pemenuhan hak spiritual hakim dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (case approach). Digunakan pula pendekatan secara filosofis dalam mengkaji nilai-nilai baik nilai keadilan, nilai kemanfaatan maupun nilai kepastian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Praktek judicial activism bagi hakim yang bersertifikat lingkungan dalam menyelesaikan perkara lingkungan mutlak diperlukan, yakni mengarah pada pijakan transformatif bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dengan perspektif transendental.]]>
<![CDATA[Policy Review On Returning Protected Area East Coast Of Surabaya ]]>
<![CDATA[Betty Herdinawati]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v5i2.8000
<![CDATA[This study aims to identify steps to restore the function of the protected area of East Coast of Surabaya (Pamurbaya) by the government, to analyze the impact on the fulfillment of the rights of the people residing at Wisma Tirto Agung Phase IV, and to analyze the impact caused by evictions. This study used a qualitative analysis method with sociolegal research type, as well as an empirical juridical approach. The data used are primary data sourced from interviewers and other secondary data. This research was conducted on the basis of a violation of the sale and purchase of land plots which continued with the construction of residents' houses in the protected area of East Coast Surabaya (Pamurbaya), namely in Gunung Anyar District, Rungkut District, Sukolilo District and Mulyorejo District. The results of this study indicate that the Surabaya Municipal Government has not provided a clear solution to the cases that occurred so that the residents of Wisma Tirto Agung stage IV continue to live in their respective homes. The plan to return the function of the protected area by means of eviction is still in the assessment stage because the Surabaya City Government cannot decide to evict without paying attention to the rights of the community to have a proper place to live. In carrying out evictions, of course there are impacts that arise from psychological, economic, and social aspects. Keywords: Protected Area, Right to House, Eviction]]>
<![CDATA[HUKUM TRANSENDENTAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO; ANALYSIS CONTENT PUTUSAN NOMOR: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr ]]>
<![CDATA[Farkhani Farkhani Farkhani]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6149
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui metode dokumentasi. Obyek yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, yang tertuang dalam Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr., dengan menggunakan analisis kualitatif. Masalah yang dikaji adalah berkenaan dengan paradigma hukum transendental yang secara sepesifik mengkaji argumentasi hukum dalam putusan tersebut.Hasil penelitian ini menyatakan argumentasi hukum yang mengintrodusir paradigma hukum transendental khususnya dalam Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr (perampokan disertai pembunuhan), Majelis Hakim dalam hal ini terkesan; a) hanya mimilih dan memilah norma hukum transendental dari diktum kitab suci agama yang bersifat umum, enggan mengelaborasi lebih dalam dan luas terhadap diktum atau norma yang memuat sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana (dalam hal ini pidana pembunuhan), dan b) norma hukum transendental yang digunakan sebagai argumentasi hukum belum dapat memberi warna secara signifikan terhadap putusan pengadilan, sehingga kesannya diktum dari kitab suci itu baru sekedar menjadi penambah argumentasi hukum dalam lembar-lembar putusan pengadilan.]]>
