Law and Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Articles
150 Documents
<![CDATA[Execution of Guarantee Confiscation by Islamic Financial Institutions without Litigation Process: A Case Study in Magelang ]]>
<![CDATA[Agus Miswanto]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v6i1.12651
<![CDATA[This study attempts to analyze the execution of guarantee confiscation of objects carried out by the Islamic Financial Institutions (LKS) in Magelang. This study uses a statutory approach (statue approach) which is descriptive qualitative by collecting data using the depth interview method. The results of this study indicate that the Islamic Financial Institutions in Magelang in the process of executing collateral do not use litigation, but non-litigation processes. Non-litigation processes used by Islamic Financial Institutions in Magelang is negotiation (consensus) amicably to execute the guarantee. The main reasons for using non-litigation processes, because it is cheap, simple, does not take time, and is friendly. From the findings of this study, the principle of kinship in negotition is still very important and useful for alternative dispute resolution (ADS)]]>
<![CDATA[OPEN ACCESS DAN UNBUNDLING DALAM TATA KELOLA GAS BUMI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI KERAKYATAN ]]>
<![CDATA[Nuzul Rahmayani]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v1i1.2703
<![CDATA[Gas alam merupakan komoditas strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan termasuk pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu, tata kelola gas bumi harus sangat dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3). Namun, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan ketentuan dibawahnya terdapat inkonsistensi dalam mengatur tentang skema pemanfaatan umum dalam tata kelola gas bumi. Inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan ini tentu saja berimbas pada upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsep open access yang otomatis diikuti oleh unbundling terbukti telah memperpanjang mata rantai usaha pada sektor hilir gas bumi dan berdampak pada tingginya harga jual gas bumi]]>
<![CDATA[ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siska Lis Sulistiani]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i2.7223
<![CDATA[Islam merupakan agama yang rahmatan lil’alamin bukan hanya mengatur urusan ibadah saja, namun hingga seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia merupakan subjek hukum sekaligus sebagai pelaku ekonomi yang unik dan prospektif, dengan berkembangnya segala kebutuhan dari segala sector industri sebagai muslim dituntut berada dalam kerangka aturan syariah yaitu halal dan kerangka etika yaitu thayib. Maka perkembangan industri halal khususnya di Indonesia menjadi sangat menarik dan bersifat progresif, sehingga perlunya terus diawasi dalam kerangka maqashid syariah sehingga nilai manfaat dan perkembangannya menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi untuk pembangunan negara juga berkah karena berdasarkan syariah. Penelitian ini berdasarkan pendekatan yuridis normative melalui sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier, serta dikumpulkan melalui metode dokumneter atau library research dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif sehingga mealui metode tersebut dapat diketahui analisis yuridis dari maqashid syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia.]]>
<![CDATA[Actualization of The Election Supervision Institutions Role in The Recondition of The Post Dynamics of Dispute Dynamics 2019 ]]>
<![CDATA[Rima Cantika Cahyaningrum]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v5i2.9632
<![CDATA[This article aims to analyze the impact of the dynamics of the 2019 General Election (Pemilu) dispute and provide an idea of restoring the image of the election in society after the contestation conflicts that have occurred. The method used in this research is descriptive method to present a complete overview of the social setting for exploration and clarification of a social phenomenon or reality. In this case, this is a negative overview because of the 2019 election dispute, by describing a number of variables with respect to the problem and the unit studied between the phenomena being tested. The results of the research show that the holding of elections as one of the steps in realizing a democratic state has become a chaotic political event because some of the methods taken by election participants are to discredit other participants to get votes. This method not only brings a bad overview not only to the participants, but also to the implementation of elections that can result in disruption of security and stability in the condition of society in Indonesia. The novelty of this research is the need to optimize the role of the election supervisory institution as one of the election organizers to improve a good overview of democracy]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN BERBASIS NILAI NILAI TRANSENDENTAL ]]>
<![CDATA[paryono paryono paryono]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6119
<![CDATA[Infrastruktur Industri ketenagalistrikan sangat penting untuk pembangunan, karena daya saing internasional dan pertumbuhan ekonomi sangat di pengaruhi oleh keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan. Kebijakan Politik hukum Industri ketenagalistrikan Indonesia saat ini sangat di pengaruhi peradaban barat yang bersendikan liberal mengikuti pasar bebas sebagai basis regulasi. Pandangan positivisme hukum peradaban barat yang liberal meletakan spiritual sebagai bagian terpisah dari satu kesatuan pembangunan hukum modern mempengaruhi produk hukum Industri ketenagalistrikan Indonesia menjadi liberal yang hanya bertujuan untuk kesejahteraan kelompok atau pemilik modal. Di negara Indonesia yang berideologi negara berke-Tuhanan Yang Maha Esa(sila pertama Pancasila) sudah seharusnya menjadikan hukum industri ketenagalistrikan berbasis nilai-nilai transendental, basis hukum nilai-nilai transendental memahami manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh (holistik), sehingga di dapatkan hukum industri ketenagalistrikan yang membawa keadaan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kata Kunci: Politik hukum, Industri ketenagalistrikan, Transendental]]>
<![CDATA[Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Patrick Humbertus]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8910
<![CDATA[Perkawinan merupakan hal yang menarik untuk dibahas serta memiliki banyak persoalan, salah satunya adalah perkawinan campur beda agama. Perkawinan campur beda agama memiliki banyak implikasi dan persoalan, mengingat bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah bila dilakukan berdasarkan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat inkonsistensi antara peruaturan hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya didapati bahwa terjadi pertentangan hukum dalam UU 1/1974 Tentang Perkawinan dan juga antara UU Perkawinan dengan UU 39/1999 Tentang HAM. Kekurangan yang ada pada UU Perkawinan tersebut menimbulkan penyelundupan hukum berupa upaya untuk tetap melangsungkan perkwinan beda agama di luar negeri dan merubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk]]>
<![CDATA[MEKANISME PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v2i1.3624
<![CDATA[Ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di industri perbankan, mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahap awal era perbankan syariah, hanya ada satu bank umum syariah yang beroperasi dan hanya terbatas oleh kantor yang memberikan layanan perbankan syariah. Fenomena tentang ekonomi Islam memiliki bentuk perkembangan yang resmi dan bahkan modernisasi fiqh muamalah Maliyah. Umumnya, fatwa merupakan penjelasan-penjelasan hukum-hukum yang terdiri dari pedoman untuk lembaga keuangan. Penafsiran seperti itu sangat dibutuhkan oleh praktisi ekonomi Islam. Dalam hal ini, DSN akan memberikan bimbingan dan penjelasan kepada orang-orang pada norma ekonomi Islam. Dalam studi ilmu fiqh klasik, fatwa hanya mengikat bagi mereka yang meminta fatwa dan mengeluarkan fatwa. Namun, konsep fatwa ini kemudian diganti dan diperbarui, saat ini fatwa DSN pada ekonomi Islam tidak hanya mengikat bagi praktisi ekonomi dan DSN personil Islam tetapi juga umat Islam di Indonesia yang bertransaksi dengan menggunakan Bank Syariah. Selain itu, fatwa ini telah disahkan oleh Peraturan Bank Indonesia.]]>
<![CDATA[Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ]]>
<![CDATA[Syaifuddin Zuhdi]]>;
<![CDATA[Wisnu Tri Nugroho]]>;
<![CDATA[Roudlotul Jannah]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i1.8061
<![CDATA[Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, guna merealisasikan amanat konstitusi tersebut pemerintah sebagai regulation function menetapkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Peraturan Presiden tersebut memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal melalui pemuatan berbagai ketentuan, seperti : syarat bagi tenaga asing yang hendak bekerja di Indonesia serta syarat penggunaan Tenaga kerja Asing oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Namun pada perkembangannya penetapan Peraturan Presiden tersebut menimbulkan kritik di tengah-tengah masyarakat, tidak lain disebabkan adanya berbagai pasal yang dinilai oleh berbagai kalangan mampu membuka celah terjadinya penyelewengan terhadap upaya perlindungan tenaga kerja lokal yang selama ini telah diidam-idamkan oleh rakyat, selain daripada itu terdapat pula beberapa pasal di dalam Peraturan Presiden tersebut yang bertentangan dengan produk hukum yang telah ada. Maka untuk memperbaiki hal tersebut perlulah diadakan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan menyelaraskannya dengan peraturan hukum lain yang didasarkan pada kebenaran nilai Pancasila. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa guna mewujudkan perlindungan bagi tenaga kerja lokal diperlukan adanya proses harmonisasi antar instrument hukum sehingga produk hukum yang ada tidak memiliki kelemahan, serta diperlukannya pengawasan yang efektif di dalam perealisasian ketentuan yang ada, sehingga perlindungan terhadap Tenaga kerja Lokal dapat terwujud]]>
<![CDATA[Impact of Structured, Systematic and Massive Violations In the General Election ]]>
<![CDATA[Mahyudin Mahyudin]]>;
<![CDATA[Edy Haryanto]]>;
<![CDATA[Rahmah Marsinah]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v5i2.11811
<![CDATA[Authority in resolving disputes regarding the results of general elections is the authority of the constitutional court granted by the constitution. While the authority in resolving violations is structured, systematic and massive is the authority of the electoral supervisory body granted by law. In the dispute over the results of the general election, which was decided by the constitutional court, the constitutional court did not have the authority to test the petition filed on the basis of a structured, systematic and massive violation because the constitutional court only based on the dispute over the results as intended in its authority. The court verdict has been in accordance with the authority held according to the original instruction given by the constitution, which wants the implementation of elections that are sovereign and carried out on a direct, public, free, confidential, honest and fair basis.]]>
