cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : -     EISSN : 25498282     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Arjuna Subject : -
Articles 150 Documents
 9   10   11   12   13 
PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENERIMAAN KAS PADA BMT KI AGENG PANDANARAN SEMARANG Muhammad Ali Ridho
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.3348

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah terhadap penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang. Penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pendapatan bagi hasil pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dibahas pada tulisan ini adalah pembiayaan mudharabah yang merupakan pembiayaan primer dalam lembaga keuangan syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pembiayaan mudharabah dan penerimaan kas. Analisis data dari hasil wawancara kemudian dibahas dengan metode deskriptif. Penelitian ini diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang khusus pada pembiayaan mudarabah. Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Penerimaan Kas, BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.
Village Funds After the Emergence of the Village Law (Study of the Use of Village Funds in Providing Cash Direct Funds ‘BLT’ in Kelet Village during the Pandemic) Rokhman Adi Putera Nugraha; Nuria Siswi Enggarani
Law and Justice Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i1.13409

Abstract

Objective: Knowing the basis for implementing the use of village funds in providing Cash Direct Funds (BLT) in Kelet Village and examining the effectiveness and barriers to using village funds in providing Cash Direct Funds in Kelet Village as well as the criteria for Cash Direct Funds recipients in Kelet Village.Method: The research method used is a normative model with a statutory approach with descriptive analysis in nature. Types and sources of data were obtained from the results of an inventory of literature studies on official documents of laws and regulations related to Cash Direct Funds. The data collection method uses the literature study technique, which is carried out by searching, recording, taking inventory, and analyzing the material content data from the body and previews contained in the statutory regulations related to Cash Direct Funds. The data analysis model uses a deductive thinking pattern in order to draw a conclusion.Finding: In Kelet Village, a cash direct funds program has been implemented which has been legalized through Village Head Regulation No. 6/2020 About Village Cash Direct Funds to Beneficiary Families Due to the COVID-19 Pandemic. The Village Head Regulation applies because there is a regulatory order from Law No. 2/2020 concerning Stipulation of Government Regulation In Lieu of Law No. 1/2020 concerning State Financial Policy and State Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic and its derivatives which include: Minister of Finance Regulations, Village Government Regulations, and Ministry of Home Affairs Instructions for the implementation of Cash Direct Fund.Novelty: This research was conducted because of a policy that was passed by the government during the COVID-19 pandemic, which caused a lot of misunderstanding for the public in responding to applicable policies.
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Harun Harun
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2858

Abstract

Guru mengabdikan diri  untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, adil, makmur, dan beradab. Keinginan besar para pejuang kemerdekaan negara ini, terabadikan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.Guru sebagai pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya akan bersinggungan dengan subyek yang bernama peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat pemerhati. Subyek tersebut pada saat guru  melaksanakan tugas profesi dimungkinkan akan terjadi beda tafsir antara guru profesional dengan fihak lain,organisasi profesi secepat mungkin berperan  secara profesional, karena tidak jarang guru profesional harus bertanggungjawab diluar apa yang menjadi tanggungjawabnya secara profesional. Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan  pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan  adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya.  Juga pada ayat (2)nya  menjelaskan ruang lingkup perlindunginya yang  meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan  profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Hukum Positif
MENGGALI KEMBALI PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN DASAR NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBAL Agna Suaila; Johny Krisnan
Law and Justice Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v4i1.8066

Abstract

Era Global atau yang sekarang turunannya dikenal dengan era Industri 4.0 ternyata membawa dampak luar biasa bagi tatanan kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Dampak positifnya tentu tidak perlu dibahas, tetapi dampak negatifnya sangat membawa konsekuensi perubahan prilaku bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1988 tampaknya menjadi titik klimaks adanya perubahan sistem bernegara itu, yang suka atau tidak suka juga sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di dalam mengamalkan dan menafsirkan Pancasila yang cenderung makin berbahu liberal, bila tidak dikendalikan.Usaha untuk memurnikan nilai Pancasila agar searah dengan akar budaya bangsa kita  harus dilakukan, dan ternyata tidaklah mudah, dan tidak  cukup hanya menggunakan kacamata hukum sebagai alat. Pendekatan Holistik yang mencakup pendekatan Spiritual Quotion adalah solusinya
Implementation Of Laws On The Criminal Jurisdiction System Using A Restorative Justice Approach (A Case Study at ‘Aisyiyah Legal A id Institute, Central Java) Zaenal Aripin
Law and Justice Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i2.11267

Abstract

This article aims to determine the implementation of the juvenile criminal justice system law in upholding child criminal law in Surakarta, explain the process of assistance for victims and child offenders who are dealing with the law with a restorative justice approach in the form of diversion, and explain the obstacles found LBH (Legal Aid) 'Aisyiyah Central Java in law enforcement which acts as a child crime in Surakarta. This study uses an empirical approach. This research was conducted by examining primary data in the field, namely LBH Aisyiyah Central Java in the form of facts about the results of research directly at the research location and the results of interviews with members of advocacy organizations at LBH 'Aisyiyah, Central Java and in the Legal and Human Rights Council of' Aisyiyah Regional Leaders. Central Java and secondary data. The results showed that based on the results of the study in 10 criminal cases committed by children who were resolved by diversion in Surakarta, they had fulfilled and were in accordance with the Articles regulating diversion in the SPPA Law.  Whereas the concept of diversion has been running in Surakarta with many determinations of the results of a diversion agreement between the families of the victims and the families of the perpetrators and also LBH (Legal Aid) or related LSM (Non-Govermental Organization)  for crimes committed by minors. So that the application of the Law on Juvenile Criminal Justice System in law enforcement of child criminal acts has been running quite effectively.  Keywords: SPPA Law, diversion, restorative justice, Surakarta
LEGAL OPINION AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM) DALAM INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA indra rahmatullah
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i1.6107

Abstract

To ensure that the sharia capital market keeps value of sharia, legal opinion from Sharia Capital Market Expert (ASPM) is required. ASPM provides legal opinion (sharia) for parties planning to conduct transaction in sharia capital market with 2 (two) stages: filtering from financial aspect and business screening. In financial screening, ASPM will ensure  financial company is free from usury while business screening, ASPM will assess the business company activity is not against the sharia. ASPM task is almost same with other supporting professions namely Legal Consultant in the Capital Market (Conventional) which provides legal opinion when there are parties conducting transaction in the capital market. But ASPM has differentiation because legal opinion (sharia) made it must consider the Islamic law (sharia).
Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling Irwan Gomulja; Habib Adjie
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10395

Abstract

Pre Project Selling is a sale before the project is built where the property being sold is just a picture or concept. This concept of marketing has become a trend in the modern era, especially for developers. The principle of freedom of contract in an agreement is a must-have foundation in the case of an agreement in a pre-project selling transaction. In consumer contracts made in standard written form prepared in advance by the developer. This means that all terms and conditions are made by the developer himself, so the consumer will only do so need to approve or reject the contract without the ability to change or add anything to PPJB content. The agreement generally does not consider enough the interests of other parties so that it is being questioned whether it still gives freedom to consumers. The absence of rules regarding Pre Project Selling in the applicable laws and regulations makes controlling consumer protection not optimal. The Government needs to make regulations on this matter.
PERBEDAAN PRAKTIK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH ANTARA DUA NEGARA (INDONESIA DAN MALAYSIA) Pratiwi Kurniati
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.3839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait ijarah dan perbandingan praktik dan perlakuan akuntansi di Indonesia dengan Malaysia. Negara Malaysia yang lebih dulu menerapkan sistem syariah dibandingkan Indonesia menjadi hal yang menarik untuk diteliti apakah ada perbedaan dalam praktik dan perlakuan akuntansinya dengan di Indonesia. Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Peneliti menggunakan data sekunder berupa standar akuntansi, buku, jurnal ilmiah terkait, dan data hasil wawancara dengan pihak bank syariah di Indonesia. Standar akuntansi akad ijarah yang menjadi acuan penelitian ialah 2 standar akuntansi internasional AAOIFI (FAS 8) dan IFRS (IAS 17), Selain itu standar akuntansi masing-masing Negara yaitu MASB 10 dan PSAK 107. Studi ini menemukan bahwa ada perbedaan besar dalam praktik dan perlakuan akuntansi ijarah di Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga ditemukan perbedaan penerimaan standar AAOIFI di dua Negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia memiliki acuan perbedaan pengadopsian standar dengan Malaysia dalam akad Ijarah. Standar Indonesia yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah untuk akad Ijarah (PSAK 107) telah mengacu ke standar akuntansi syariah internasional yaitu AAOIFI (FAS8). Sedangkan MASB 10 di Malaysia masih mengadopsi standar IFRS dan belum menerapkan standar AAOIFI sebagai standar akuntansi syariah internasional. Dari perbedaan pengadopsian itulah praktik dan perlakuan akuntansi akad ijarah masing-masing Negara menjadi berbeda.
Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat Nining Latianingsih
Law and Justice Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v4i1.8028

Abstract

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Indonesia tetapi juga memberikan berbagai dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan, pergeseran budaya lokal dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga produk pariwisata konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke produk pariwisata yang menghargai lingkungan, budaya, dan atraksi dengan cara yang khusus. Wisatawan tidak lagi hanya ingin menikmati keindahan alam dan kelengkapan fasilitas wisata tetapi juga turut berinteraksi langsung dengan lingkungan dan masyarakat setempat. Berdasarkan pernyataan tersebut, Desa Wisata merupakan suatu destinasi wisata yang sedang berkembang di Indonesia. Desa Wisata merupakan destinasi wisata dengan konsep pedesaan dengan karakteristik yang unik, khas dan ramah lingkungan. Keberhasilan pengembangan desa wisata perlu disertakan dengan partisipasi masyarakat desa sehingga adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Desa Wisata juga perlu membentuk suatu kebijakan (hukum) sebagai pedoman pengelolaan pengembangan pariwisata yang lebih tepat sehingga bisnis desa wisata akan meningkat lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengembangan kebijakan desa wisata guna pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Cibuntu berjalan dengan baik dilihat dari kekompakan masyarakat dalam turut serta memajukan desanya.
PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENERIMAAN KAS PADA BMT KI AGENG PANDANARAN SEMARANG Muhammad Ali Ridho
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4336

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah terhadap penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang. Penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pendapatan bagi hasil pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dibahas pada tulisan ini adalah pembiayaan mudharabah yang merupakan pembiayaan primer dalam lembaga keuangan syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pembiayaan mudharabah dan penerimaan kas. Analisis data dari hasil wawancara kemudian dibahas dengan metode deskriptif. Penelitian ini diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang khusus pada pembiayaan mudarabah.

Page 11 of 15 | Total Record : 150

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 More Issue