cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : -     EISSN : 25498282     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Arjuna Subject : -
Articles 150 Documents
 1   2   3   4   5 
[ARTIKEL DITARIK] EFEKTIFITAS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PEMBUATAN AKAD SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Musjtari, Dewi Nurul
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.5549

Abstract

Artikel ini ditarik karena adanya kesalahan pemaparan data. Penulis menyetujui penarikan artikel. Versi pdf dari artikel asli tidak lagi tersedia.
MEKANISME PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH Izziyana, Wafda Vivid
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.3624

Abstract

Ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di industri perbankan, mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahap awal era perbankan syariah, hanya ada satu bank umum syariah yang beroperasi dan  hanya terbatas oleh kantor yang memberikan layanan perbankan syariah. Fenomena tentang ekonomi Islam memiliki bentuk perkembangan yang resmi dan bahkan modernisasi fiqh muamalah Maliyah. Umumnya, fatwa merupakan penjelasan-penjelasan hukum-hukum yang terdiri dari pedoman untuk lembaga keuangan. Penafsiran seperti itu sangat dibutuhkan oleh praktisi ekonomi Islam. Dalam hal ini, DSN akan memberikan bimbingan dan penjelasan kepada orang-orang pada norma ekonomi Islam. Dalam studi ilmu fiqh klasik, fatwa hanya mengikat bagi mereka yang meminta fatwa dan mengeluarkan fatwa. Namun, konsep fatwa ini kemudian diganti dan diperbarui, saat ini fatwa DSN pada ekonomi Islam tidak hanya mengikat bagi praktisi ekonomi dan DSN personil Islam tetapi juga umat Islam di Indonesia yang bertransaksi dengan menggunakan Bank Syariah. Selain itu, fatwa  ini telah disahkan oleh Peraturan Bank Indonesia.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH Juita, Subaidah Ratna; Astanti, Dhian Indah
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.5547

Abstract

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu Lembaga Keuangan bank (LKB) , Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan. Secara teoritis teknis, sebenarnya islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodusirnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Permasalahan yang akan diteliti meliputi fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga perbankan syariah dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah oleh OJK. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1)huruf (a) menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan                          microprudential. BI tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential.
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Budiono, Arief
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4337

Abstract

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak varian dari LKS diseluruh Indonesia dan termasuk pula adalah Bank Syariah. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan system ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur unsure maysir/ judi dan Ghoror/spekulasi/judi. Islam memerintahkan untuk menjauhi hal hal tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zhalim atau kerusakan Penyelenggara LKS dituntut memiliki tidak hanya visi bisnis an sich yang bertujuan mengeruk laba yang setinggi tingginya dengan mengesampingkan syariah namun juga harus memiliki visi syariah. Proses agar LKS tentap berada dalam prinsip prinsip syariah ketika beroperasional menjadi tanggung jawab bersama antara lain pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan hilah/trik hanya sekedar kamuflase berkedok syariah dalam parktek dan operasionalnya.
PENDEKATAN TEORI HUKUM REFLEKSIF DALAM MENJAWAB PERMASALAHAN KETERBATASAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA Sukananda, Satria
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i1.6086

Abstract

AbstrakTanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan banyak masalah. Permasalahan pertama peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci tentang pelaksanaan CSR. Permasalahan kedua adalah ketidakjelasan aturan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan CSR itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukan bahwa pendekatan teori hukum refleksif dapat menjawab permasalahan tersebut, CSR dapat wajibkan oleh pemerintah kepada setiap korporasi karena CSR tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis dan reaksi pasar, maka aturan dan mekanisme pengawasanya dengan mewajibkan korporasi untuk membuat laporan kepada masyarakat yang disebu laporan sosial (Social Reporting).Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Teori Hukum Refleksif, Mekanisme Pengawasan, Laporan Sosial AbstractCorporate Social Responsibility (CSR) has regulated on Act Number 25 of 2007 concerning invesment and Act number 40 of 2007 concerning Limited Liability. However, it still evoke many problems such as first, the regulation did not write in detail about CSR application. Second, it does not clear about the rules and mechanism of surveillance CSR Implementation. The Result of the research shows Reflexive Law Approach can  answers the problem, Corporate may be requested by the governtment for each corporation. Because CSR grows and evolves according to bussiness development and market reaction, the rules and mechanism of surveillance requires companies to make reports to the public it is called a social reportingKeyword: Corporate Social Responsibility, Mechanism of Surveillance, Reflexive Law Theory, Social Reportin
HUKUM TRANSENDENTAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO; ANALYSIS CONTENT PUTUSAN NOMOR: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr Farkhani, Farkhani Farkhani
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i1.6149

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui metode dokumentasi. Obyek yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, yang tertuang dalam Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr., dengan menggunakan analisis kualitatif. Masalah yang dikaji adalah berkenaan dengan paradigma hukum transendental yang secara sepesifik mengkaji argumentasi hukum dalam putusan tersebut.Hasil penelitian ini menyatakan argumentasi hukum yang mengintrodusir paradigma hukum transendental khususnya dalam Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr (perampokan disertai pembunuhan), Majelis Hakim dalam hal ini terkesan; a) hanya mimilih dan memilah norma hukum transendental dari diktum kitab suci agama yang bersifat umum, enggan mengelaborasi lebih dalam dan luas terhadap diktum atau norma yang memuat sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana (dalam hal ini pidana pembunuhan), dan b) norma hukum transendental yang digunakan sebagai argumentasi hukum belum dapat memberi warna secara signifikan terhadap putusan pengadilan, sehingga kesannya diktum dari kitab suci itu baru sekedar menjadi penambah argumentasi hukum dalam lembar-lembar putusan pengadilan.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KOTA JAYAPURA Hitokdana, Sebedeus
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i1.6572

Abstract

Industri kecil sangat potensial untuk dikembangkan karena menyangkut upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga pemberdayaan masyarakat lokal. Pengembangan industri kecil di Kota Jayapura sebagai bagian dari industri kecil di Indonesia secara keseluruhan, membutuhkan perhatian yang sungguh dan kebijkan yang arif. Kebijakan itu harus mampu mendorong industri kecil di Kota Jayapura untuk dapat berkembang hingga menjadi mandiri. Oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura, sehingga mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura. Secara teoritis efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil di Kota Jayapura dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat yang mengakibatkan peningkatan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan industri kecil melalui pelatihan, pendampingan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri besar dan menengah di Kota Jayapura.Kata kunci: efektivitas, kebijakan pemerintah, industri kecil.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK INDUSTRI UMKM DI INDONESIA Betlehn, Andrew; Samosir, Prisca Oktaviani
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i1.6080

Abstract

Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  mempunyai peran  penting  dan  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi nasional. Sebesar 60% (enam puluh persen) kekuatan ekonomi Indonesia ada di sektor industri UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Dengan demikian, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah melakukan pendaftaran merek. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mengatur agar industri UMKM di Indonesia memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Industri UMKM
REALISASI NILAI-NILAI TRANSENDENTAL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN INDUSTRI DI SUKOHARJO enggarani, nuria
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i1.6709

Abstract

AbstrakPada era persaingan bebas seperti sekarang ini, telah mendorong banyak industri untuk berkompetisi dalam memperebutkan keuntungan. Tidak jarang dalam berkompetisi, industri menggunakan cara-cara yang melanggar aturan hukum, yang akibatnya masyarakatlah yang terkena dampak negatif dari aktivitas industri tersebut, seperti kerusakan lingkungan hidup, ketidakstabilan perekonomian serta kehidupan sosial yang terganggu. Oleh karena permasalahan tersebut Pemerintah Sukoharjo sebagai problem solver memiliki kewajiban untuk mengatasi permasalahan yang timbul di dunia perindustrian melalui pembentukan aturan hukum yang merealisasikan nilai transendental. Aturan hukum tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disusun sebagai instrument yuridis bagi perusahaan untuk ikut bertanggungjawab bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Realisasi nilai-nilai transendental dalam peraturan daerah tidak terlepas dari keluasan nilai transendental yang mencakup nilai-nilai agama, moralitas dan etika, serta dapat didialogan dengan berbagai problematika yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga layak apabila dijadikan sebagai dasar instrument pertanggungjawaban industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengadopsi nilai-nilai transedental yang berfungsi sebagai instrument yuridis pertanggungjawaban industri di Sukoharjo. Dengan demikian  Peraturan Daerah Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menciptakan industri yang berwawasan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat.Kata kunci : Industrialisasi, Nilai Transendental, Peraturan Daerah
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI DEINDUSTRIALISASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN Situmorang, Alexander Dwi Agung; Kurniawan, Itok Dwi
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i1.6158

Abstract

Penelitian ini bertujuan meneliti langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi deindustrialisasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyebab deindustrialisasi adalah meningkatnya tren ekspor bahan mentah jika dibandingkan produk olahan, banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia, dan lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi masalah deindustrialisasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengatur beberapa langkah penting, di antaranya pembangunan sumber daya Industri, tindakan penyelamatan dan pengamanan produk industri, mempercepat perizinan dan pendirian industri, mempermudah penanaman modal industri, dan pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan daya saing industri. Langkah-langkah tersebut masih sangat sulit dilaksanakan karena tidak sinkronnya peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah; buruknya iklim investasi dan daya saing, dan buruknya infrastruktur di Indonesia.Kata Kunci : Deindustrialisasi, Perindustrian, Iklim Investasi, Infrastruktur.

Page 3 of 15 | Total Record : 150

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 More Issue