Law and Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Articles
150 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH) ]]>
<![CDATA[Setiawan, Andry]]>;
<![CDATA[Sulistianingsih, Dewi]]>;
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123
<![CDATA[Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak milik industri yang diantaranya merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia Dagang termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu pemegang hak harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan mendapat kepastian hukum oleh negara. berdasarkan latar belakang tersebut maka munculah perumusan masalah yang pertama bagaimana eksistensi pendaftaran Rahasia Dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan kedua, bagaimana karakteristik informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi pendaftaran rahasia dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengahtengah masyarakat langsung. Dari hasil penelitian terdapat Rahasia Dagang yang di daftarkan pada direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mendapatkan perlindungan hukum walaupun pendaftaran Rahasia Dagang tidak diwajibkan dalam Undang-Undang. Dan mengenai perlindungan hukum Rahasia Dagang diatur dalam hukum Pidana maupun Perdata.Keywords—Trade Secret; Intellectual Property; Pendaftaran ]]>
<![CDATA[Pembangunan Hukum Nasional Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila Implementasi Kesejateraan Umum Pada masalah Lingkungan. ]]>
<![CDATA[Leliak, Aprilia Stefany]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i1.8067
<![CDATA[Di Era Industrialisasi 4.0 membawa Indonesia bahkan dunia pada pintu revolusi teknologi yang secara fundamental mengubah cara hidup. Namun dalam pembangunan hukum nasional di Era Industrialisasi saat ini tidak dapat mencegah masalah lingkungan terkait dengan penggunaan sampah plastik yang mengancam kesejahteraan kelangsungan hidup manusia belum diatur secara baik oleh Negara. Indonesia adalah Negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia pada saat ini mencapai 64 juta ton/ tahun. Sehingga sangat diperlukan penguatan hukum lingkungan yang berlandaskan pada pembangunan nasional berkelanjutan yang berlandaskan lingkungan hidup yang mengatur secara komprehensif untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila tidak terlepas dari hak untuk hidup yang layak pada cita-cita bersama yaitu kesejahteraan umum.]]>
<![CDATA[Menggagas Mekanisme Preventive Review oleh MK, Upaya Percepatan Pembangunan Nasional Melalui Produk Hukum Berkualitas ]]>
<![CDATA[Hunafa, Dimas Firdausy]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i1.8037
<![CDATA[Produk hukum yang berkualitas merupakan kebutuhan paling penting dalam proses pembangunan Nasional Negara Indonesia sebagai sarana pembangunan dalam berbagai lini dapat tercapai. Namun selama ini, banyaknya produk hukum yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengisyaratkan bahwa produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif masih belum bisa dikatakan berkualitas. Diperlukan penguatan dan sinergitas produk hukum dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini, dapat diupayakan melalui cabang kekuasaan kehakiman, yaitu dengan adanya mekanisme preventive review oleh MK. Istilah preventive review pada dasarnya, merupakan suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang (RUU) di MK yang nantinya akan menguji RUU sebelum disahkan dan diberlakukan. Sehingga, MK sebagai pengawal konstitusi memberikan kontribusi preventive bagi setiap produk hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat, agar kiranya dapat sejalan dengan cita konstitusi dan melahirkan produk hukum yang berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan yakni yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini setidaknya memberikan kesimpulan bahwa terdapat urgensi penambahan kewenangan preventive review oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana, jika mekanisme ini diterapkan, maka produk hukum yang dibuat diharapkan dapat sejalan dengan cita konstitusi sehingga melahirkan produk hukum yang berkualitas yang kemudian dapat menunjang dan mempercepat proses pembangunan di Negara Indonesia tercapai.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL ]]>
<![CDATA[Sudrajat, Hendra]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i2.7222
<![CDATA[Keberadaan kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial diharapkan mampu membantu memperkuat tugas-tugas Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan berbagai kebijakan di sektor perindustrian. Titik sentral kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan presidensial berada di tangan Presiden, sehingga secara konstitusional Presiden membentuk kementerian negara yang bertanggungjawab dalam kebijakan perindustrian. Dalam sektor industri terdapat banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terutama integrasi regulasi yang diharapkan mampu merumuskan berbagai kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Regulasi di bidang perindutrian yang berada di Kementerian Perindustrian di harapkan memperkuat sistem pemerintahan presidensial ]]>
<![CDATA[MENGGALI KEMBALI PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN DASAR NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBAL ]]>
<![CDATA[Suaila, Agna]]>;
<![CDATA[Krisnan, Johny]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i1.8066
<![CDATA[Era Global atau yang sekarang turunannya dikenal dengan era Industri 4.0 ternyata membawa dampak luar biasa bagi tatanan kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Dampak positifnya tentu tidak perlu dibahas, tetapi dampak negatifnya sangat membawa konsekuensi perubahan prilaku bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1988 tampaknya menjadi titik klimaks adanya perubahan sistem bernegara itu, yang suka atau tidak suka juga sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di dalam mengamalkan dan menafsirkan Pancasila yang cenderung makin berbahu liberal, bila tidak dikendalikan.Usaha untuk memurnikan nilai Pancasila agar searah dengan akar budaya bangsa kita harus dilakukan, dan ternyata tidaklah mudah, dan tidak cukup hanya menggunakan kacamata hukum sebagai alat. Pendekatan Holistik yang mencakup pendekatan Spiritual Quotion adalah solusinya]]>
<![CDATA[Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Humbertus, Patrick]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8910
<![CDATA[Perkawinan merupakan hal yang menarik untuk dibahas serta memiliki banyak persoalan, salah satunya adalah perkawinan campur beda agama. Perkawinan campur beda agama memiliki banyak implikasi dan persoalan, mengingat bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah bila dilakukan berdasarkan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat inkonsistensi antara peruaturan hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya didapati bahwa terjadi pertentangan hukum dalam UU 1/1974 Tentang Perkawinan dan juga antara UU Perkawinan dengan UU 39/1999 Tentang HAM. Kekurangan yang ada pada UU Perkawinan tersebut menimbulkan penyelundupan hukum berupa upaya untuk tetap melangsungkan perkwinan beda agama di luar negeri dan merubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE DIFFERENT RELIGION AND THEIR DUE TO THE LAW OF THE RELIGION OF MARRIAGE STATUS ]]>
<![CDATA[Nugraheni, Prasasti Dyah]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8015
<![CDATA[ Marriage is a very strong and very deep bond that functions to connect between a man and a woman in a household or a family. Informing a household or a family, the belief in the same religion requires not only confidence in the same commitment. However, in the life of the Indonesian people, there are currently many marriages that are not based on similarities in religious beliefs. The marriage is only based on genuine love between a man and a woman. These different religious marriages cause problems in the legal field such as the validity of the marriage itself according to the marriage law in force in Indonesia. Because according to Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 the Year 1974 marriage which is called legitimate is a marriage which is carried out in accordance with the religion and beliefs of the person. Marriage with different religions also causes problems with the legitimacy of the representation. So the problem that will be explained in this journal is about the validity of a marriage that is of different religions in accordance with Law Number 1 of 1974. According to Law Number 1 of 1974 marriages of different faiths is an illegitimate marriage because they are not in accordance with religion and belief in Indonesia. Because according to Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 it is stated that if a religion allows the marriage of a different religion, then the marriage is permissible. However, if a religion does not allow the marriage that is of a different religion, then the marriage is not allowed. Keywords: Interfaith marriage, Law Number 1 of 1974, and Compilation Islamic Law]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Inayah, Inayah]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8942
<![CDATA[Kekayaan intelektual merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan sehingga bagi pelaku usaha pemahaman tentang kekayaan intelektual menjadi keharusan. kekayaan intelektual yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, utamanya UMKM adalah merek dan desain industri, karena dapat meningkatkan pendapatan bagi UMKM. Meskipun demikian, kesadaran hukum dari pengusaha UMKM dirasa masih kurang.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN SUAP OLEH ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Gonadi, Stevani]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8800
<![CDATA[Dalam melakukan sebuah perbuatan pidana dikenal adanya penyertaan perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan perbarengan perbuatan pidana yang akan menjadi penentu stelsel pemidanaan yang akan digunakan. Perbarengan perbuatan pidana merupakan perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu perbuatan dan merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, STA seorang Advokat memberikan uang kepada Hakim MA sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2013 dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan yang akan diputus oleh Hakim MA terhadap perkara yang sedang diajukan oleh STA. STA merupakan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 jo. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT MATERNITAS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEBIDANAN DI BIDANG PERSALINAN ]]>
<![CDATA[Sulistiorini, Adibah Enggar]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8684
<![CDATA[Spesialisasi keperawatan maternitas diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kesehatan reproduksi. Akan tetapi ditemukan beberapa kompetensi yang sama dengan dengan profesi kebidanan. Bidan berwenang dalam pelayanan terkait kespro begitupun perawat maternitas. Salah satu kompetensi yang sama adalah pertolongan persalinan sehingga bisa saja terjadi konflik antarprofesi. Untuk itu diperlukan adanya regulasi atau aturan yang dapat dijadikan landasan perawat maternitas agar bekerja sesuai dengan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban perawat maternitas dan menemukan jawaban atas tanggung jawab perawat maternitas dalam melakukan tindakan persalinan. Hasil dari penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa perawat maternitas dalam melakukan praktik diluar kewenangannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata dan adminstrasi, oleh karena itu sangat diharapkan bagi pemerintah untuk dapat memberikan kewenangan pada perawat maternitas agar bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, serta membuat kebijakan atau regulasi sehingga dalam peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan mengenai perlindungan hukum dan legalitas bagi perawat maternitas dalam melakukan pertolongan persalinan, sehingga adanya kekuatan hukum bagi perawat maternitas dalam melakukan pelayanan kesehatan.]]>
