cover
Contact Name
Rina Yulianti
Contact Email
jipags@untirta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipags@untirta.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten, Kota Serang, 42117
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
ISSN : 25490435     EISSN : 25491431     DOI : dx.doi.org/10.31506/jipags
Core Subject : Science, Social,
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) merupakan jurnal ilmiah berkala yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing.
Articles 2 Documents
Search results for , issue "vol 10, no 2 (2026)" : 2 Documents clear
MENINJAU LEGITIMASI PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF: ANALISIS SENTIMEN DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI INDONESIA Nikki Prafitri; Archiliani Shelas; Rahma Cantika Dewi; Khoirul Juansyah; Marsya Alya Khairani
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 2 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i2.40911

Abstract

Legitimasi kebijakan publik merupakan dukungan stakehorder dan masyarakat terhadap kebijakan publik yang telah ditentukan. Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan unggulan dan tantangan baru bagi Indonesia di tengah maraknya pemberhentian koperasi dan usaha sejenis sebelum Koperasi Desa Merah Putih diberlakukan. Legitimasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih menjadi penting, karena kebijakan tersebut menggunakan anggaran yang besar. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legitimasi dan dukungan masyarakat melalui analisis sentiment publik terhadap kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis big data dengan sumber data berasal dari platform media sosial X tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih didominasi oleh legitimasi substantif dimana sentiment positif masyarakat (87%) menganggap kebijakan tersebut memberikan manfaat ekonomi dan program sosial. Legitimasi prosedural dinilai sangat rendah berdasarkan sentiment negatif (2%) dan sentiment netral (11%). Hal ini karena masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut sentralistik dalam tata kelola, berpotensi mengalami kegagalan seperti program sebelumnya dan minim partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat legitimasi secara menyeluruh dengan cara melalukan transformasi legitimasi substantif yang tinggi menjadi legitimasi prosedural melalui tata kelola koperasi desa merah putih yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan warga desa secara aktif dalam pengelolaan koperasi.
ANALISIS CAPACITY BUILDING DALAM KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI BANTEN Alviana Meisya; Listyaningsih Listyaningsih; Tiwi Rizkiyani
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 2 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i2.41720

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capacity building dalam kelembagaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten melalui model Deborah Eade, yaitu sumber daya manusia, organisasi, anggaran, infrastruktur. dan jejaring. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa capacity building dalam kelembagaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten masih belum optimal. Temuan penelitian menunjukkan keterbatasan kapasitas substansif SDM, lemahnya kapasitas organisasi PUG, terdapat disfungsi kapasitas anggaran PUG, keterbatasan kapasitas infrastruktur data terpilah gender, dan lemahnya kapasitas jejaring PUG. Temuan lain ditemukan rendahnya komitmen politik dan kepemimpinan (political will), lemahnya regulasi hukum dan payung kebijakan operasional, lemahnya pengawasan PUG tanpa sanksi tegas, keterbatasan akses informasi publik berbasis gender, dan dampak kebijakan PUG pada masyarakat belum jelas. Secara keseluruhan, masih diperlukan penguatan kelembagaan yang baik dengan mengintegrasikan PUG keseluruh siklus perencanaan dan anggaran, kuatkan komitmen lintas perangkat daerah, perkuat data terpilah dan analisis gender, penguatan pelatihan teknis PUG untuk OPD, perkuat mekanisme monitong, evaluasi dan tindak lanjut serta bangun kolaborasi dengan jejaring yang berkelanjutan.

Page 1 of 1 | Total Record : 2