cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 25490915     EISSN : 25490923     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal (ISSN: 2549-0915) is an national journal published by Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Constitutional Law and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. STAATSRECH specializes in Constitutional Law , and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2017)" : 6 Documents clear
Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Ahmad Bustomi Kamil
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.4577

Abstract

Abstrak. Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan dibatalkannya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, berdampak pada diselenggarakannya Pemilihan Umum secara serentak antara Presiden dengan Legislatif untuk tahun 2019 dan seterusnya. Pemilihan Umum serentak tersebut diproyeksikan membawa implikasi pada penguatan sistem presidensial di Indonesia. Namun apakah Pemilihan Umum serentak mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial, serta variabel apa saja yang mempengaruhi dalam rangka penguatan sistem presidensial.   Kata kunci: Pemilihan Umum, Prwsidensial, Legislatif
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Rizki Ramandika
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.4578

Abstract

Abstrak. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  Tentang kepolisian. Fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu dewan perwakilan rakyat ikut serta dalam menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bersama presiden padahal sistem pemerintahan kita menganut sistem presidensil kewenangan pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia harusnya utuh berada ditangan presiden karena presiden memiliki hak prerogratif dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yakni, pergeseran kekuasaan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensil, Presiden bukanlah pemegang otoritas tunggal dalam memilih Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan. Sistem Presidensil tidak berjalan secara konsisten.   Kata Kunci: Persetujuan DPR, UU No. 2 Tahumn 2002, Kepolisian
Meneguhkan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Hukum Acara Khusus Ekonomi Syariah Mustolih Siradj
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.4624

Abstract

Pedoman beracara seperti KHAES menjadi sangat urgent terutama bagi para hakim di pengadilan agama. Idealnya, memang ketika hukum materil yang berlaku (KHES) sudah bersumber dari hukum islam. Maka pedoman beracaranya pun semestinya juga ikut menyesuaikan (KHAES). Jika tidak, Fanani menilai, akan ada sejumlah hal yang tidak terjawab oleh hukum acara perdata konvensional ketika sumber hukum materil yang ada sudah mengacu kepada aspek hukum Islam. Hukum materiil dan formiil seharusnya satu nafas satu tarikan dengan mengaju pada maqashid al-syari’ah maka perlu ada hukum acara khusus ekonomi syariah (KHAES) yang selaras dengan semangat, tujuan, dan asas yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis syariah yang sudah berjalan saat ini masih merujuk pada ketentuan hukum acara perdata yang biasa dilaksanakan di lingkungan peradilan negeri.
SILANG PENDAPAT DIBALIK PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 Muhammad Rizky Rahmansyah
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.8231

Abstract

Abstrak: Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi jawaban dari Presiden Joko Widodo atas maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Meski demikian, perdebatan kerap terjadi seiring ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Adanya ketentuan mengenai sanksi kebiri ditenggarai menjadi akar perdebatan tersebut. Beberapa kalangan menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berpotensi melanggar HAM. Sisanya berpendapat, sanksi kebiri dibutuhkan untuk memberikan ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menyatakan bahwa aspek penegakan hukum patut dibenahi demi mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, penulis juga mengumpulkan data-data dari bahan kepustakaan dan melakukan dokumentasi dari berbagai media massa. Kata Kunci: Presiden, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Sanksi Kebiri
Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Politik Terhadap Lembaga DPR RI Nur Rohim Yunus; Trini Diyani
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.8233

Abstract

Abstrak: Kepercayaan terhadap Kinerja DPR RI merupakan hal penting dalam relasi kehidupan masyarakat dan bernegara. DPR RI bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan berbagai kepentingan rakyat terhadap pemerintah. namun pada kenyataannya kepercayaan itu dibalas dengan tindakan dan kinerja yang tidak jelas. Kinerja DPR tersebut ternyata sangat memprihatinkan, terburuk selama reformasi (10 tahun), dianalisis dari minimnya produk undang-undang, penganggaran yang lebih cendrung mengakomodir kepentingan individu dan kelompok. Buruknya kinerja DPR berdampak pada rendahnya kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik pada DPR RI berada di angka 47-52 persen, terendah dari pada lembaga-lembaga kekuasaan lainnya. Rakyat tidak bisa merasakan kinerja yang baik dari DPR. Kepercayaan publik yang rendah berdampak terhadap lambannya jalan demokrasi di Indonesia, selain itu dapat melemahkkan posisi DPR dalam mengontrol eksekutif dan membuat undang-undang. Whistleblowing system dalam hal ini mencoba berperan aktif di dalam kinerja DPR itu sendiri untuk membangun sebuah kepercayaan antara masyarakat dan wakil rakyat untuk memperjuangkan berbagai hak dan kepentingan rakyat. Kata Kunci : Kepercayaan, Kinerja DPR RI, Whistleblowing System 
Reformulasi Sistem Lembaga Pengawas Tenaga Kerja Asing Sebagai Wujud Bela Negara Di Indonesia Imas Novita Juaningsih; Muhammad Saef; Alliza Khovshov Zanuba Dalil; Widiya Hakim
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.13837

Abstract

Abstrak Pemerintah berperan melakukan pemanfaatan dan penggunaan tenaga kerja asing untuk pengembangan tenaga kerja lokal dengan mekanisme transfer knowledge dan transfer technology. Selain pemerintah juga menjadikan tenaga kerja asing sebagai salah satu subjek PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pemasukan kas negara. Dengan melihat besarnya potensi tenaga kerja asing di Indonesia, maka pemerintah mengakomodir dengan menghadirkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dan Keputusan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Tidak Boleh Diduduki Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan perpustakaan dengan melakukan penilaian terhadap undang-undang dan peraturan, buku, jurnal, dan sumber-sumber dari internet terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika dalam pengadaan tenaga kerja asing seperti tidak sesuainya jabatan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, masa kerja yang melebihi batas kontrak, dan kurang jelasnya penyusunan hingga pengesahan RPTKA, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal. Maka berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya lembaga pengawasan tenaga kerja asing yang jelas, maka akan berimplikasi pada terderogasinya hak-hak warga lokal dalam memperoleh pekerjaan sesuai maklumat UUD NRI 1945.Kata kunci: Bela Negara, Pengawasan Tenaga Kerja Asing, Kontrak Sosial

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue