cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 27 NOMOR 2, 2019" : 5 Documents clear
Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif Muhammad Ilham Arisaputra; Sri Wildan Ainun Mardiah
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.8338

Abstract

Bukti kepemilikan tanah secara adat secara umum tidak tertulis, hanya pengakuan dari masyarakat sekitar dengan batas-batas tanda alam. Jika suatu kepemilikan tanah tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut mungkin saja didaftarkan oleh orang lain yang telah menguasai secara fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan memenuhi syarat dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pembuktian hak lama yang berasal dari hukum tanah adat yang secara rasional akan sulit pembuktiannya karena tidak ada dokumen tertulis. Hukum pertanahan adat tidak mengenal bukti kepemilikan secara tertulis, hanya penguasaan fisik secara turun temurun sehingga hal inilah yang sangat rawan konflik atau sengketa. Dalam rangka pengembangan administrasi pertanahan di Indonesia, nilai-nilai hukum tanah adat yang terkandung dalam asas-asasnya diharapkan dapat tercermin dalam kegiatan administrasi pertnahan sehingga dapat meredam konflik pertanahan yang begitu banyak terjadi dalam masyarakat. Peran hukum tanah adat memiliki porsi yang cukup besar dalam hukum pertanahan nasional. Peran pemerintah atau penguasa sangat menentukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam bidang pertanahan. Tanah tidak diperkenankan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaanya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat, baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan negara.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelanggar Ketentuan Pengupahan Andi Santri Syamsuri; Syamsuddin Pasamai; Kamri Ahmad
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.8340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana serta faktor penghambat penerapan ketentuan pengupahan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana pada pelanggar pengupahan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Kota Makassar masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari temuan pada pekerja, pemberi kerja dan pengawas mewakili pemerintah yang membenarkan tentang pengupahan di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) dengan berbagai alasan dan kondisi perusahaan. Faktor Penghambat penerapan sanksi pidana pengupahan terjadi akibat adanya factor dari kondisi perusahaan yang tidak baik dan juga kurangnya pengetahuan tentang urgensi kepatuhan terhadap pengupahan. Sistem pengupahan tidak perlu diatur dalam bentuk sanksi pidana melainkan sanksi adminstrasi, ini dalam rangka mewujudkan prinsip ultimum remedium yang kadang-kadang menjadi dualisme dalam satu aturan. Dan diharapkan pengawas dan PPNS lebih proaktiv sebelum terjadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment Nurul Amalia; Achmad Ruslan; Ruslan Hambali
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.9005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh data-data penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment telah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal serta belum dapat diterapkan secara konsekuen oleh Selebgram. Sejatinya, tujuan pemerintah memberlakukan sistem self-assessment agar dapat meningkatkan pemasukan kas Negara melalui sektor pajak, dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh Wajib Pajak Selebgram terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga negara.
Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan Muhammad Zulfan Hakim
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.9673

Abstract

Sampah plastik sudah menjadi masalah yang sangat besar bagi bumi. Tercatat 270 juta ton produk plastik yang diproduksi dan 8 juta diantaranya masuk kelaut baik sampah industri maupun rumah tangga. Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik kelaut nomor 2 di dunia. Hal ini tidak lepas dari perilaku warga masyarakat yang masih membuang sampahnya ke sungai yang kemudian mengalir ke laut. Artikel ini sebagai hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menemukan bahwa tidak adanya peraturan daerah membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi sampah plastik. Dilain pihak warga masyarakat tidak mengetahui bahaya sampah plastik bagi makhluk hidup di laut serta tidak tersedia sarana angkutan sampah atau pengelolaan sampah plastik yang memadai.
Uji Proporsionalitas Terhadap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia Ahsan Yunus; Desi Fitriyani; Ahmad Taufiq
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.10460

Abstract

Hak atas informasi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak atas informasi bagi warga negara dilakukan dengan memperhatikan pembatasan yang telah ditetapkan. Masalah kemudian muncul ketika publik menilai pembatasan tidak proporsionalitas yang terkesan sepihak. Hal tersebut bertautan dengan informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis uji proporsionalitas atas informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Metode penulisan menggunakan metode normative dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat tidak diterapkan secara proporsional dan mendegorasi hak konstitusional warga negara. Informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 (Boeing MAX-8) tidak didasarkan pada prinsip uji proporsionalitas.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue