cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 30 NOMOR 2, 2022" : 6 Documents clear
Pemulihan Korban Pengguna Narkoba (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum) Musakkir; Ratnawati
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v30i2.23551

Abstract

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Upaya agresif komponen bangsa terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, yakni; Pencegahan, Rehabilitasi dan Penegakkan Hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan. Tulisan ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (sociological approach), yaitu menganalisis implementasi aspek hukum (normatif) dan mendeskripsikan aspek sosiologi hukum (empirik) terhadap pemulihan korban pengguna narkoba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi residen sebagian besar belum memenuhi tujuan rehabilitasi, karena belum dilakukan verifikasi residen secara cermat dan optimal. Program rehabilitasi yang dijalankan adalah model terapi komunitas dan masih terbatas pada rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan rehabilitasi vokasional belum dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Sosialisasi program rehabilitasi belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Metode dan substansinya sebagian besar tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau belum selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia.
Identifikasi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam Rusdin Alauddin
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v30i2.23563

Abstract

Pemerintah memiliki otoritas dalam pengendalian izin usaha. Tidak hanya memperhatikan satu aspek ekonomis semata, namun yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan izin yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Tulisan ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (sociological aproach). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi konflik sumber daya alam oleh pelaku usaha di 8 (delapan) lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sungguh pun berbeda-beda, identifikasi konflik yang ditemukan di lapangan, namun hasil penelitian menujukkan bahwa masalah ganti-rugi lahan adalah masalah yang paling urgen di dalam memanfaatkan SDA oleh para pelakuusaha. Hal ini dapat dilihat bahwa jawaban responden tidak merata. Ganti rugi lahan berada pada posisi yang cukup tinggi. Selanjutnya, masalah lingkungan, konflik tenaga kerja dan yang paling rendaha dalah Program CSR/comdev yang dilakukan oleh pelaku usaha. Mencermati karakteristik masyarakat Maluku Utara dan para pelaku usaha yang telah diidentifikasi model konflik yang terjadi ketidakseragaman. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap regulasi dibidang pertanahan khususnya dalam rangka perolahan tanah bagi kepentingan investasi. Model pemebesan lahan dengan cara jual beli yang diterapkan selama ini telah menghilangkan hak kepemilikan dari masyarakat atas tanah.
Perlindungan Hukum Konsumen: Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang Arfanita Arfanita; Insarullah Insarullah; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v30i2.24100

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of supervision of the production of refilled drinking water and the role of the Consumer Dispute Settlement Agency in providing legal protection to consumers in Palu City. This study uses empirical legal research on the operation of law (law in action) in society. The results show that legal protection for consumers of refilled drinking water is the responsibility of local governments. Supervision of refilled drinking water production in Palu City needs to be more adequate than expected by consumers. The public does not fully know the Consumer Dispute Settlement Agency, so since its establishment until this research, there has never been a consumer dispute over refilled drinking water before being tried at the Palu City Consumer Dispute Settlement Agency. Therefore, it is necessary to provide guidance and outreach to the community regarding the feasibility of refilling drinking water and the institutional existence of the Consumer Dispute Settlement Agency.
Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian Aziza Aulya; Andi Pangerang Moenta; Hamzah Halim
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v30i2.24214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan afirmasi yang ditegaskan dalam sistem kepartaian di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan oleh internal partai politik. Hal ini terbukti dalam beberapa partai politik diantaranya Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Nasdem yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum tertuang pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dapat dipastikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut cacat dan jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diuji dalam konteks Undang-Undang Partai Politik, maka dapat dipastikan partai tersebut melanggar. Affirmative action telah diatur dalam ketentuan nasional. Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun pada tataran praktis, kebijakan tersebut belum memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
Aspek Hukum Tanah Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi Alfredy Alfredy; Sri Susyanti Nur; Muhammad Ilham Arisaputra
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v30i2.24603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum tanah tongkonan sebagai harta pusaka yang tidak terbagi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Tongkonan Remen, Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah tongkonan yang berada dalam wilayah adat tongkonan adalah tanah komunal yang ditandai dengan adanya rumah tongkonan layuk sebagai simbol marga (keluhuran) suku Toraja. Keluhuran tersebut juga menjadi nilai yang merekatkan seluruh anggota keluarga dan representasi lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja. Dalam sistem pengelolaan aset berupa tanah tongkonan dan wilayah adat tongkonan ditandai dengan adanya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai pengelola dalam hal pemanfaatan tanah komunal dan pemeliharaan harta pusaka tongkonan secara berkala. Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Artinya, segala bentuk keputusan lahir dari dalam tongkonan tersebut melalui musywarah rumpun sebuah tongkonan.
Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Zulkifli Aspan
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pada praktiknya, belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan karena penegakan hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk dapat menjaga lingkungannya, sanksi yang dikenakan belum dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya. Pengaturan norma lingkungan hidup dalam konstitusi perlu dikuatkan dengan meningkatkan derajat norma lingkungan hidup dalam bagian tersendiri dalam konstitusi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue