cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 1 Nomor 1, Juni 2008" : 14 Documents clear
Memahami Perkembangan Desa di Indonesia Syamsu, Suhardiman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telah merobak sebuah buah perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik.  Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara nasional. Sementara, dampak umum pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehingga semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yang membangun komunitas desa.  
Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selatan melalui suatu penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi yang dilaksanakan oleh dinas dan badan. Berdasarkan identifikasi urusan tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah dinas/badan yang dijadikan sebagai sampel terdapat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum menunjukkan bahwa  Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikatagorikan berhasil dalam implementasi kewenangan, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu:  Faktor keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan, Faktor regulasi/pedoman operasional yang belum lengkap, dan Faktor koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan sebagaimana  mestinya, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga  belum lengkap.
Kajian tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah Saleh, Hasrat Arief
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah sesudah lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998  yang seiring dengan berhembusnya angin reformasi, diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini otonomi daerah ditempatkan secara utuh di Kabupaten/ Kota atas dasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, dan pada daerah otonom provinsi diselenggarakan atas dasar otonomi terbatas. Saat ini acuan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU No.22 tahun 1999. epanjang sejarah penyeleng-garaan pemerintahan di Indonesia, otonomi daerah selalu menjadi masalah sentral yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Ada era yang ditandai dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan ada era lain yang mencatumkan pemberian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, namun dengan kecenderungan yang lebih mengarah pada pergeseran kuat menuju pengutamaan dekonsentrasi.
Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam kaitannya dengan implementasi good governance di Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju pada pemerintahan yang baik (good governance). Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), diantaranya adalah: 1. Otonomi berhubungan erat dengan demokratisasi (khususnya grass roots democracy), 2. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan  memperbaiki nasib sendiri, 3. Karena dalam konsep otonomi terkandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dan berprakarsa, berarti pengawasan atau kontrol dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan secara langsung yang dapat mengurangi kebebasan masyarakat daerah, atau menjadikan beban bagi daerah, 4. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalam sumber-sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya, 5. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern, akan tetapi juga faktor ekstern.
Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Alam, Andi Samsu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Nasional termasuk di dalamnya pembangunan masyarakat lokal, dikonseptua-lisasikan sebagai proses konselidasi dan pengintegrasian kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi, baik politik, maupun sosial budaya dan ekonomi, kedalam satu unit yang utuh dan diperkuat dengan pemaksaan penyerangan pelembaga-an yang beresiko hapusnya keunikan lokal.
Transparansi Legislatif Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Kadir, Andi Gau
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distribusi kekuasaan secara horizontal, menunjukkan bahwa lembaga legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga ini bisa pula disebut sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat dan direkrut melalui pemilihan umum (sistem distrik atau sistem proforsional). Transparansi legislatif hendaklah berawal dari transparansi rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan agar tampil wakil-wakil rakyat yang memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Reproduksi Struktur dalam Organisasi Nelayan Ponggawa-Sawi dalam Eksploitasi Sumberdaya Laut di Sulawesi Selatan Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola hubungan kerja ini mengakar dan melembaga pada masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan istilah  “ponggawa-sawi”.  Sistem ini meliputi relasi dalam hubungan pekerjaan yang dikembangkan oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak yang lebih mampu terutama dari segi keuangan/permodalan bertindak sebagai  ponggawa (bos), sedangkan yang lainnya adalah sawi (anak buah). Jadi hubungan ini menyerupai sistem patron-client. Adanya ketidaksetaraan dalam sistem bagi hasil dalam organisasi ponggawa-sawi seringkali dipandang, pada satu sisi, sebagai sumber kemelaratan bagi nelayan sawi.  Meskipun demikian, pada sisi yang lain, organisasi ini seringkali dianggap pula sebagai salah satu tumpuan para sawi yang paling handal jika mereka menghadapi masa-masa paceklik. Ini bisa terjadi karena ponggawa adalah alamat yang tepat untuk mencari pinjaman dalam situasi yang sulit. Dengan potret seperti itu, maka kelembagaan sosial mungkin perlu diberdayakan kearah lebih positif
Transparansi Legislatif Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Andi Gau Kadir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distribusi kekuasaan secara horizontal, menunjukkan bahwa lembaga legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga ini bisa pula disebut sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat dan direkrut melalui pemilihan umum (sistem distrik atau sistem proforsional). Transparansi legislatif hendaklah berawal dari transparansi rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan agar tampil wakil-wakil rakyat yang memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Reproduksi Struktur dalam Organisasi Nelayan Ponggawa-Sawi dalam Eksploitasi Sumberdaya Laut di Sulawesi Selatan Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola hubungan kerja ini mengakar dan melembaga pada masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan istilah  “ponggawa-sawi”.  Sistem ini meliputi relasi dalam hubungan pekerjaan yang dikembangkan oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak yang lebih mampu terutama dari segi keuangan/permodalan bertindak sebagai  ponggawa (bos), sedangkan yang lainnya adalah sawi (anak buah). Jadi hubungan ini menyerupai sistem patron-client. Adanya ketidaksetaraan dalam sistem bagi hasil dalam organisasi ponggawa-sawi seringkali dipandang, pada satu sisi, sebagai sumber kemelaratan bagi nelayan sawi.  Meskipun demikian, pada sisi yang lain, organisasi ini seringkali dianggap pula sebagai salah satu tumpuan para sawi yang paling handal jika mereka menghadapi masa-masa paceklik. Ini bisa terjadi karena ponggawa adalah alamat yang tepat untuk mencari pinjaman dalam situasi yang sulit. Dengan potret seperti itu, maka kelembagaan sosial mungkin perlu diberdayakan kearah lebih positif
Memahami Perkembangan Desa di Indonesia Suhardiman Syamsu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telah merobak sebuah buah perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik.  Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara nasional. Sementara, dampak umum pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehingga semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yang membangun komunitas desa.  

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2008 2008


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue