cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 4 Nomor 1, Januari 2011" : 6 Documents clear
Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Studi Kasus Di Desa Sumberjo) Ari Sujipro; Andi Gau Kadir; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to outline the actualization of the role of village consultative body (BPD) in the village of Sum-Berjo Wonomulyo Polewali Mandar districts and factors - factors that affect the actualization of the role of village consultative body (BPD). The results showed that the ime-alisasi role in the village Sumberjo BPD is BPD duties and powers which set village regulations along the village chief, the community and share their aspirations with good.This is evidenced by the ability and realize the aspirations of the BPD in Ben-tuk Regulation The village is 6 (six) and 7 decree BPD. The factors - factors that affect the actualization of the role of BPD is a supporting factor is the quality of human resources BPD, community participation and then the inhibiting factors that the relationship with the villageKeywords: village consultative bodies, human resources, government villageAbstrak: Tulisan ini bertujuan menguraikan aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan faktor – faktor yang mempengaruhi aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi peran BPD di Desa Sumberjo adalah melaksanakan tugas dan wewenang BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.Hal ini dibuktikan dengan kemampuan BPD menyalurkan aspirasi dan merealisasikan dalam bentuk Peraturan Desa ada 6 (enam) dan 7 Surat keputusan BPD.Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi dalam aktualisasi peran BPD adalah faktor pendukung yaitu kualitas Sumber daya manusia BPD,partisipasi dan masyarakat kemudian faktor penghambat yaitu hubungan dengan pemerintah desa.Kata kunci: badan permusyarawatan desa, sumber daya manusia, pemerintah desa
Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Makassar Isgunandar Isgunandar; Hasrat Arief Saleh; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper on the implementation of the policy delegation of authority to the sub-district mayor in the city of Makassar. The method used is a qualitative approach with descriptive type. The results showed that the policy of delegation of authority to the sub-district mayor in Makassar is still considered less than optimal. It is assessed on the details of the authority is currently only limited camat administrasi authority of the Mayor of Makassar, that too at minimal coverage. In addition, the authority is still concentrated in the services sector agency area. Then, from the aspect of availability of human resources support, facilities / infrastructure and the budget provided by the government of Makassar is still minimal.Keywords: Public Policy, Delegation,CompetenceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Hal ini dinilai dari rincian kewenangan yang dimiliki camat saat ini hanya sebatas kewenangan administrasi dari Walikota Makassar, itu pun dengan cakupan yang minimalis. Disamping itu, kewenangan juga masih terkonsentrasi pada instansi sektoral yakni dinas daerah. Kemudian dari aspek ketersediaan dukungan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar juga masih minim. Kata kunci: kebijakan, pendelegasian, kewenangan 
Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar Ermita Savitry; Hasrat Arief Saleh; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing to determine the level of development of the financial capacity of Makassar in order to support the implementation of regional autonomy and Local Revenue Contribution to the Budget Revenue and Expenditure Makassar fiscal year 2007-2011. The results of the study, the ratio of the regional of financial independence obtained an average yield of 18.30% on the pattern of relationships are instructive. The ratio of the degree of fiscal decentralization and routine capability index ratio shows the ability of local finance is less, amounting to 15.39% and 24.99%. In harmony ratio, routine expenditure is greater than the gap of development expenditure amounted to 25.60%. The ratio of growth, overall experience negative growth, due to an increase in local revenue and total revenue not followed by construction spending growth, but it is followed by the growth of expenditures. Local Revenue Contribution to the Budget Revenue and Expenditure, still less, amounting to 15,39%. By looking at the results of the analysis, development of the financial ability of the city of Makassar in the implementation of regional autonomy were deemed to be lacking.Keywords: Regional autonomy, financial, Makassar CityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan Kota Makassar dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2007-2011. Hasil penelitian, rasio kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 18,30% atau berada pada pola hubungan instruktif. Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih kurang, yaitu sebesar 15,39% dan 24,99%. Pada rasio keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan dengan gap sebesar 25,60%. Rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif, karena peningkatan pendapata asli daerah dan total pendapatan daerah tdak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, tetapi diikuti oleh pertumbuhan belanja rutin. Konstribusi PAD terhadap APBD, masih kurang, yaitu sebesar 15,39%. Dengan melihat hasil analisis tersebut, perkembangan kemampuan keuangan Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dianggap masih kurang.Kata kunci: Otonomi Daerah, Keuangan, kota Makassar
Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Bone Selatan Andi Asmirwan; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine how the public perception of late kabupateb Bone pemekar south. In general, community leaders know the plan establishmen-Tukan Bone District; Community leaders is very great hopes to its efforts to establish the district of Bone South, due to the formation of new districts in the future, will create employment opportunities were great, they also expect the government to get closer to the people, pay more attention to their fate, the service can be enjoyed with easy, free of corruption, equitable growth, the potential of the area can be managed properly and a decent future for their offspring would be wide open; High public approval rate, can not be separated from the ladder-pan / understanding of the benefits of a granting autonomy to the region.Keywords: South Bone Splitting District, Autonomous Rights, Local GovernmentPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemekaran kabupateb Bone selatan. Pada umumnya tokoh masyarakat mengetahui rencana pembentukan Kabupaten Bone; Tokoh masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap upaya pembentukan daerah Kabupaten Bone Selatan, karena dengan terbentuknya kabupaten baru ini kelak, akan menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang besar, mereka juga berharap agar pemerintah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih memperhatikan nasib mereka, pelayanan dapat dinikmati dengan mudah, bebas KKN, pembangunan yang merata, potensi daerah dapat dikelola dengan baik dan masa depan yang layak bagi keturunan mereka akan terbuka lebar; Tingkat persetujuan masyarakat yang tinggi, tidak terlepas dari tanggapan/pemahaman akan manfaat sebuah pemberian hak otonomi kepada sebuah daerah. Keywords: Pemekaran Kabupaten Bone Selatan, Hak otonomi, Pemerintahan Daerah 
Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten Gowa Ashar Prawitno; Faried Ali; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to get a picture of participation in the implementation of development in Tonasa village the district of Tombolo Pao, Gowa Town. and the factors that influence society participation in development in the Village District Tonasa Tombolo Pao Gowa. This type of research is used is descriptive. Basis of the study is a survey method.The results of this study indicate that the participation of society in the construction of the Village, among others participation in the form of ideas or thoughts, participation in the form of power, participation in the form of money or material, and participation in evaluating development results.Keywords: democratization, participation, developmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang demokratisasi dengan ditinjau dari partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tonasa kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survey.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dan partisipasi dalam  mengevaluasi hasil pembangunan.Kata kunci: demokratisasi, partisipasi, pembangunan
Pelayanan Publik Berbasis Information And Communication Technologies (ICT) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Ansari; Faried Ali; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims response of government to perform public service based ICT in serving the community has been in the process, by performing a variety of businesses, which make provision-the provision of services both in the form of hardware or software that supports the servicesofcourse-basedICT,andinadditiongovernmentprovides various information services, government employees must provide berkompentensi to do service to the community is an important thing. Fast service and cheap are the desires of the community, then the agency has conducted Kominfo Makassar information provision and access is very easy to get the maximum service using the easiest way is to use the internet, in addition to Internet service for disseminating much needed technology illiterate society that still has conducted by the department of Communications and Informatics by performing these services the governmentcanmakeservicesmoreeffectively andefficiently tothecommunity and can feel the ease, these are some of the goals of e-Gov . e-Gov is a service that aims to simplify all the affairs of government. Improved service quality of internet is much needed to achieve maximum service.Keywords: Service, ICT, Makassar CityAbstrak: Tulisan ini menjelaskan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pelayanan publik berbasis ICT dalam melayani masyarakat dengan melakukan berbagai usaha, yakni melakukan penyediaan-penyediaan pelayanan baik dalam bentuk hardware maupun software yang mendukung pelayanan yang tentunya berbasis ICT, dan selain itu pemerintah menyediakan berbagai pelayanan informasi. Pelayanan yang cepat dan murah adalah keinginan masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah melakukan penyediaan informasi dan akses yang sangat mudah untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal menggunakancaratermudahyaitumenggunakaninternet,selainitu pelayanan untuk mensosialisasikan internet yang sangat dibutuhkan masyarakat yang masih gagap teknologi telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu usaha dalam proses penerapane-GovdiKotaMakassar,denganmelakukanpelayanan- pelayanan tersebut pemerintah dapat melakukan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dan masyarakat juga dapat merasakan kemudahan, semua itu adalah beberapa tujuan dari e-Gov. e-Gov adalah pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah semua urusan dalam pemerintahan.Kata kunci: Pelayanan, ICT, kota Makassar

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue