cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 7 Nomor 2, Juli 2014" : 12 Documents clear
Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Nur Siddik, Muhammad Taufik; Nawawi, Juanda; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the management of marine and fisheries sector levies on raising of local revenues in Majene district and the factors that affect the management of marine and fisheries sector retribution in increasing revenues in Majene district. This research is descriptive analysis is the directed research to illustrate the fact with the right arguments. Based on the research that the management retribution marine and fisheries sector has been quite good but unoptimal, it can be seen from the retribution reception each year, especially in the last 5 years increased but the contribution retribution business license of marine and fisheries to local revenue (PAD) tends to be unstable. The procedures for the management of marine and fisheries sector levies include management of marine and fisheries sector, factors that affect the management of marine and fishery sector includes the factors inhibiting and supporting factors. Keywords: retribution,marine ,fishery Abstrak: Tulisan ini mengenai pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten majene. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan sector kelautan dan perikanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan meliputi factor penghambat dan factor pendukung.Kata kunci: retribusi, kelautan, perikanan
Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Amirul Haq Muis, Muhammad; Saleh, Hasrat Arief; Rusli, And Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the implementation of good governance and the factors that affect implementation of good governance in the public service in the District Panakkukang Makassar. The method used in this study is a qualitative and quantitative methods, otherwise known as mixed methods. Based on the results of research and data analysis conducted by researchers in the analysis Implementation of Good Governance in the Public Service in the District Panakkukang Makassar City goes well. It can be seen from the process of implementation in accordance with the principles of good governance which should be applied such as their participation in the activities program districts. Given any form of transparency is quite good and effective as provide information about the possible extent of public services through the paper leaflets and through media such as internet. Accountability given to the public is also quite good, although not yet realized its full potential, such as the lack of funds in various activities pelakanaan districts, the supreme law of the expected does not work effectively.Keywords: good governance, implementation, public serviceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi good governance dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan sebutan mixed methods. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kegiatan kecamatan. Bentuk transparansi yang diberikan pun cukup baik dan efektif seperti memberikan informasi seluas luasnya tentang pelayanan publik baik melalui selembaran kertas maupun melalui media seperti internet. Akuntabilitasi yang diberikan kepada masyarakat juga cukup baik meski belum terlaksana secara maksimal, seperti kurangnya dana yang dalam pelakanaan berbagai kegiatan kecamatan, supreme hukum yang diharapkan tidak berjalan secara efektif.Kata kunci: good governance, implementasi, pelayanan publik
Analisis Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor BPJS Kota Makassar Pratama Putra, Muhammad Amril; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the bureaucracy or procedures on public services in the city of Makassar BPJS office and analyze the communitys response to the public service bureaucracy in office BPJS Makassar City using qualitative approach descriptive type. The results showed that the bureaucracy or public service procedures at the office BPJS are in accordance with regulations established and easily accessible either in writing or through the TV shows. Public response to the bureaucracy can be concluded based on variables: Procedures are already accessible to the public and not difficult to fill in the registration form. Long maintenance is also considered good enough for a waiting period after being inserted into the counter around a maximum of 1 week and a minimum of 4 working days. Long queues in value long enough because generally people come early before the office opens. Leisure facilities environment is considered good for outdoor seating, comfort with the Ac and toilet facilities either supports the public peace waiting queues are considered quite long. Keywords: bureaucracy, public service, societyAbstrak: Tulisan ini mengenai birokrasi atau Prosedur pada pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dengan menggunakan pedekatan kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi atau prosedur pelayanan publik pada kantor BPJS sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan mudah diakses baik secara tertulis maupun melalui tayangan TV. Tanggapan masyarakat terhadap birokrasi dapat disimpulkan berdasarkan variabel: Prosedur Pelayanan yang sudah mudah diakses oleh masyarakat dan tidak sulit untuk mengisi formulir pendaftaran. Lama pengurusan juga dinilai cukup baik karena masa tunggu setelah dimasukkan ke loket sekitar maksimal 1 minggu dan minimal 4 hari kerja. Lama antrian di nilai cukup lama karena umumnya masyarakat datang lebih cepat sebelum kantor terbuka. Kenyamanan lingkungan dinilai baik karena fasilitas ruangan tempat duduk, kenyaman dengan adanya Ac dan fasilitas WC yang baik mendukung ketenangan masyarakat menunggu antrian yang dinilai cukup lama.Kata kunci: birokrasi, pelayanan, masyarakat
Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE Fitrah Perdana Putra, Andi; Nawawi, Juanda; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to to know and to analyze the role of the city government makassar for reducing poverty of the program and know and analyze of factors affect the implementation of the pro­gram .Research methodology used is the method the qualitative study , which is a analysis who seek relations and the meaning of the data expressed in the form of statements , tafsiran-com­mentary on after obtain information from informants who selanjut based on the research done that has been done , the role of the city government makassar for reducing poverty basically have dilaksana-right by a work unit (skpd ) sample in research were department of social city Makassar. As for poverty reduction programs referred to are very poor empowerment program the assistance programs productive economic undertakings ( uep ) and assistance programs joint business group ( kube ). Then the being deficient in the implementation of the program ter-sebut that is a number of targets in indicators target which is not attainable fully .And in fact overall both these programs done relatively well.Keywords: proverty, joint economy enterprise, productive economic groupAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan yang berupa program serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjut Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan pada da­sarnya telah dilaksana-kan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun program pengentasan kemiskinan yang dimaksud adalah program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE). Kemudian yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu adanya beberapa target pada indikator sasaran yang tidak dicapai sepenuhnya. Namun secara keseluruhan kedua pro­gram ini telah terlaksana dengan cukup baik.Kata kunci: kemiskinan, usaha ekonomi bersama, kelompok ekonomi produktif  
Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja Itamar, Hugo; Alam, Andi Samsu; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research describes tourism development strategy planned and undertaken by the department of cultural and tourism basic strategy is multi-plier effect, strategy associated with interset management tourism, the association and product development, monitor marketing strategy, development strategy human resources, spatial tourist development strategy, development strategy distribution tourism sector. Where from 7 this strategy has been implemented in time 2011-2016. There are however strategy not run maximally so desired results have not reached well. Then nature, culture, the community, tourism, and promotion tourist market being stalwart tourism Tana Toraja. The road, facilities, human resources, law and the legal basis, the management of tourism, a factor that block the implementation of the tourism development in the Tana TorajaKeywords: strategy, development, tourismAbstrak: Penelitian ini menggambarkan tentang strategi  pengembangan pariwisata yang  direncanakan dan dilakukan oleh dinas kebudayaan dan  pariwisata  yaitu  strategi  dasar yang bersifat multiplier effect, strategi terkait dengan pengelolaan interset pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan produk, strategi pemantapan pemasaran, strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi spasial pengembangan wisata, strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi. Dimana dari 7 strategi ini telah dilaksanakan dalam waktu 2011-2016. Akan tetapi ada strategi yang belum   berjalan   maksimal   sehingga hasil yang diinginkan belum tercapai dengan baik. Kemudian Alam, budaya, masyarakat, objek wisata, dan promosi pasar wisata menjadi pendukung pariwisata  Tana  Toraja.  Akses  jalan, sarana, sumber daya manusia, peraturan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata ,menjadi faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja.Kata kunci: strategi, pengembangan, pariwisata  
Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone) Saputra, Indra; Nawawi, Juanda; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Regional success in building its territory not separated from the role of the village , as political entities smallest in NKRI which directly dibawahi by district. Since has been the establishment Law number 6 year 2014, who set about villag, currently the villages across indonesia central event either the political side saw, development organization village, maturation of democracy, as well as improving the quality of village officials .The village head election ( pilkades ) is democracy party ditingkat village, village where society can participate by giving a vote to select the village head candidate responsible and can develop the village. Hence, village head elections very important, because very supportive village governance. Occurs in Pilkades competition that free, community participation, in direct election to the principle of one man one vote (one person one vote).Keywords: democracy, village, pilkadesAbstrak: Keberhasilan daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari peran desa, sebagai entitas politik terkecil dalam NKRI yang langsung dibawahi oleh kabupaten. Semenjak telah ditetapkannya Undang-undangNomor 6 tahun 2014, yang mengatur tentang desa, Saat ini desa-desa di seluruh Indonesia tengah berbenah baik itu dari sisi pembangungan politik, pembangunan organisasi desa, pematangan demokrasi, serta peningkatan kualitas aparatur desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara).Kata kunci: demokrasi, desa, pilkades
Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone) Amirullah Umar; Ahmad Syaukani; Andi M Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Regional success in building its territory not separated from the role of the village , as political entities smallest in NKRI which directly dibawahi by district. Since has been the establishment Law number 6 year 2014, who set about villag, currently the villages across indonesia central event either the political side saw, development organization village, maturation of democracy, as well as improving the quality of village officials .The village head election ( pilkades ) is democracy party ditingkat village, village where society can participate by giving a vote to select the village head candidate responsible and can develop the village. Hence, village head elections very important, because very supportive village governance. Occurs in Pilkades competition that free, community participation, in direct election to the principle of one man one vote (one person one vote).Keywords: democracy, village, pilkadesAbstrak: Keberhasilan daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari peran desa, sebagai entitas politik terkecil dalam NKRI yang langsung dibawahi oleh kabupaten. Semenjak telah ditetapkannya Undang-undangNomor 6 tahun 2014, yang mengatur tentang desa, Saat ini desa-desa di seluruh Indonesia tengah berbenah baik itu dari sisi pembangungan politik, pembangunan organisasi desa, pematangan demokrasi, serta peningkatan kualitas aparatur desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara).Kata kunci: demokrasi, desa, pilkades
Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Wismoyo Adisaputra; Nuradyatun Pratama; Juanda Nawawi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the management of marine and fisheries sector levies on raising of local revenues in Majene district and the factors that affect the management of marine and fisheries sector retribution in increasing revenues in Majene district. This research is descriptive analysis is the directed research to illustrate the fact with the right arguments. Based on the research that the management retribution marine and fisheries sector has been quite good but unoptimal, it can be seen from the retribution reception each year, especially in the last 5 years increased but the contribution retribution business license of marine and fisheries to local revenue (PAD) tends to be unstable. The procedures for the management of marine and fisheries sector levies include management of marine and fisheries sector, factors that affect the management of marine and fishery sector includes the factors inhibiting and supporting factors. Keywords: retribution,marine ,fishery Abstrak: Tulisan ini mengenai pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten majene. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan sector kelautan dan perikanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan meliputi factor penghambat dan factor pendukung.Kata kunci: retribusi, kelautan, perikanan
Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja Hugo Itamar; Andi Samsu Alam; Rahmatullah Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research describes tourism development strategy planned and undertaken by the department of cultural and tourism basic strategy is multi-plier effect, strategy associated with interset management tourism, the association and product development, monitor marketing strategy, development strategy human resources, spatial tourist development strategy, development strategy distribution tourism sector. Where from 7 this strategy has been implemented in time 2011-2016. There are however strategy not run maximally so desired results have not reached well. Then nature, culture, the community, tourism, and promotion tourist market being stalwart tourism Tana Toraja. The road, facilities, human resources, law and the legal basis, the management of tourism, a factor that block the implementation of the tourism development in the Tana TorajaKeywords: strategy, development, tourismAbstrak: Penelitian ini menggambarkan tentang strategi  pengembangan pariwisata yang  direncanakan dan dilakukan oleh dinas kebudayaan dan  pariwisata  yaitu  strategi  dasar yang bersifat multiplier effect, strategi terkait dengan pengelolaan interset pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan produk, strategi pemantapan pemasaran, strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi spasial pengembangan wisata, strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi. Dimana dari 7 strategi ini telah dilaksanakan dalam waktu 2011-2016. Akan tetapi ada strategi yang belum   berjalan   maksimal   sehingga hasil yang diinginkan belum tercapai dengan baik. Kemudian Alam, budaya, masyarakat, objek wisata, dan promosi pasar wisata menjadi pendukung pariwisata  Tana  Toraja.  Akses  jalan, sarana, sumber daya manusia, peraturan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata ,menjadi faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja.Kata kunci: strategi, pengembangan, pariwisata  
Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Muhammad Amirul Haq Muis; Hasrat Arief Saleh; And Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the implementation of good governance and the factors that affect implementation of good governance in the public service in the District Panakkukang Makassar. The method used in this study is a qualitative and quantitative methods, otherwise known as mixed methods. Based on the results of research and data analysis conducted by researchers in the analysis Implementation of Good Governance in the Public Service in the District Panakkukang Makassar City goes well. It can be seen from the process of implementation in accordance with the principles of good governance which should be applied such as their participation in the activities program districts. Given any form of transparency is quite good and effective as provide information about the possible extent of public services through the paper leaflets and through media such as internet. Accountability given to the public is also quite good, although not yet realized its full potential, such as the lack of funds in various activities pelakanaan districts, the supreme law of the expected does not work effectively.Keywords: good governance, implementation, public serviceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi good governance dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan sebutan mixed methods. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kegiatan kecamatan. Bentuk transparansi yang diberikan pun cukup baik dan efektif seperti memberikan informasi seluas luasnya tentang pelayanan publik baik melalui selembaran kertas maupun melalui media seperti internet. Akuntabilitasi yang diberikan kepada masyarakat juga cukup baik meski belum terlaksana secara maksimal, seperti kurangnya dana yang dalam pelakanaan berbagai kegiatan kecamatan, supreme hukum yang diharapkan tidak berjalan secara efektif.Kata kunci: good governance, implementasi, pelayanan publik

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue