FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
JURNAL FIKRI adalah jurnal berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam (IAIMNU) Metro Lampung. Jurnal Fikri memuat artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual (baik kualitatif lapangan atau kualitatif pustaka) dengan fokus kajian di bidang “Kajian Agama, Sosial dan Budayaâ€. Pengelola (Redaksi) mengundang para ilmuan, sarjana, peneliti, LSM maupun mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan dan mempublikasi hasil penelitiannya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bestari, dan proses penyuntingan. Jurnal Fikri terbit dua kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal Fikri telah menggunakan Open Journal System (OJS). P-ISSN: 2527-4430 dan E-ISSN: 2548-7620.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAKAH (ZIS) PRODUKTIF (ZIS BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DI LAZIZNU KOTA METRO TAHUN 2015) ]]>
<![CDATA[Subandi Subandi]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.86 KB)
<![CDATA[Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang sering terjadi dimasyarakat belum dilakukan pengelolaan dengan baik dilihat dari segi organisasi pengelolaan dan pendistribusiannya,pengelolaan yang telah dilakukan masih berbentuk penerima zakat konsumtif, beberapa fenomena yang muncul kencenderungan setiap tahun menunggu pemberian Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari orang yang dermawan dan terjadi secara terur menerus. Di Kota Metro terdapat pengelolaan (management)zakat infaq dan shodaqoh dilakukan oleh LAZISNU Kota Metro telah memperbaiki dari manajemen konsumtif menjadi manajemen ZIS produktif berbasis kewirausahaan sejaak tahun 2012. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain, Pertama melakukan sosialisari kepada calon Muzakki dan mustahiq di beberapa MWC (Majelis Wakil Cabang ) yang ada di Kota Metro. Kedua, Melakukan pelatihan perubahan man set manajemen ZIS produktif. Ketiga,membuat perencanaan estimasi program pengumpulan ZIS dan distribusi ZIS dalam satu tahun. Keempat, Implementasi program ZIS berupa pemberian kambing betina tiap MWC 10-20 orang dan pengembangan ekonomi mikro untuk berwirausaha, pemeberian biasiswa bagi siswa yang tidak mampu dari kalangan keluarga miskin. Kelima, pengawasan dilakukan melalui melalui kelompok jamaah di MWC NU dan ranting selanjutnya berkoordinasi dengan pengurus LAZIS NU Kota Metro selanjutnya pengurus mengambil kebijakan strategis, melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi untuk perbaikan program selanjutnya. Magna dari manajemen ZIS produktif adalah kesejahteraan sosial/keperdulian sosial, dimana sebagian harta muslim yang kaya ada hak bagi fakir miskin, ZIS Produktif pada hakekatnya sesuai dengan syariah, tetapi lebih melatih sesorang peneima ZIS (Mustahiq) Secara terencana akan memiliki jiwa wirausaha dan berusaha akan menjadi Muzakky.]]>
<![CDATA[ISLAM DAN CIVIL SOCIETY (DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN) ]]>
<![CDATA[Miftahul Huda]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.989 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v1i1.5
<![CDATA[Dalam Islam “Civil Society†sebagaimana di jelasankan dalam QS. Al-Imron ayat 110 dalam kata “Kuntum Khoiru Ummah†adalah masyarakat yang etis sama dengan masyarakat yang berproses dan memiliki kecenderungan pada nilai-nilai utama (khoir) sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Al-Farabi yang landasannya adalah Iman dan Tauhid dalam melaksanakan amar ma‟ruf dan Nahi munkar. Di Barat Secara substansial istilah Civil Society sudah ada sejak zaman Aristoteles, yakni suatu masyarakat yang dipimpin dan tunduk pada hakim. Penguasa, rakyat dan siapapun, menurut Aristoteles, harus taat dan patuh hukum yang telah dibuat secara bersamasama. Dalam khazanah pemikiran politik, perkembangan istilah Civil Society bisa dirunut sejak Cicero yang pertama kali menggunakan societies civilis dalam filsafat politiknya. Pada tahun 1690 John Lock menulis buku Civilian Government yang berisi penekanan pada peran masyarakat dalam menghadapi kekuatan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan, misi John Lock adalah bagaimana membangun pemikiran otoritas masyarakat untuk merealisasikan kemerdekaannya dari hegemoni elit yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan, caranya, adalah melalui demokrasi parlementer, disin parlemen dianggap sebagai lembaga yang mewakili rakyat dalam menghadapi hegemoni kekuasaan. Setelah John Luck di Inggris, di Prancis muncul Jean Jacques Rousseau, penulis buku monumental The Social Contract (1762) yang membahas tentang pemikiran mengenai otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara anggota masyarakat dan kekuasaan.]]>
<![CDATA[MEMOBILISASI ETOS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NU ]]>
<![CDATA[R. Andi Irawan]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.227 KB)
<![CDATA[Keberhasilan NU dalam dimensi keagamaan selama ini tidak sebanding dengan keberhasilannya dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat NU kurang mendapatkan perhatian yang serius jika dibandingkan dengan program-program keagamaan. Islam NU saat ini mengalami problem terkait melemahnya etos kerja masyarakat nahdliyin. Dalam mengimplementasikan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat nahdliyin tidaklah semudah yang dibayangkan. Diperlukan rumusan kerangka atau konsep pemberdayaan masyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai keislamaan. Oleh karena itu, dalam rangka itulah tulisan ini ingin memberikan landasan keagamaan di dalam agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat.]]>
<![CDATA[KAJIAN KRITIS BUDAYA PATRIARKHISME DALAM AGAMA DAN KEADILAN PEREMPUAN (STUDI KETENTUAN POLIGAMI DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974) ]]>
<![CDATA[Dina Agnia]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.623 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v1i1.6
<![CDATA[Idiologi budaya patriakhi menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan subordinasi. Budaya patriarkhi sebagai budaya yang melanggengkan superioritas kukuasaan laki-laki yang secara psikologis melekat kepada keinginannya untuk menguasai perempuan. Budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi agama, adalah budaya patriarkhis yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Cara berfikir patriarkhi ini mengakumulasi terciptalah cara berfikir ini masuk kedalam segala aspek kehidupan, sehingga menghegomoni dan dianggap wajar, alamiah dan dianggab kodrat. Idiologi patriarkhisme ini melekat di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Pasal 3-4 dan 5 UUP adalah ketentuan tentang Poligami, dalam Pasal tersebut terlihat bahwa UUP terkesan pro-poligami, semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan kaum istri. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, Bagaimanakah bentuk ketidakadilan kaum perempuan dalam konteks poligami yang terdapat di dalam Pasal 4-5 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Kedua, Bagaimana upaya untuk membongkar budaya patriarkhisme sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan perempuan?]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN WAKAF UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMEBERDAYAAN UMAT DALAM PANDANGAN ULAMA KONVENSIONAL DAN KONTEMPORER ]]>
<![CDATA[M. Anwar Nawawi]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.176 KB)
<![CDATA[Pengelolaan harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Wakaf tunai mempunya potensi ekonomi yang luar biasa untuk membantu kaum dhu‟afa dan mengentaskan kemiskinan, terlebih lagi mengingat mayoritas penduduk Indoenesia beragama Islam sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun dari masyarakat tertentu sangat besar. Namun kajian mengenai wakaf uang tunai dalam implementasinya banyak mengalami perdebatan secara serius oleh pemeluk umat muslim. Hal ini disebabkan oleh ulama yang menjadi pedoman atau acuan memang juga berbeda pandangan mengani wakaf uang tunai. Baik ulama klasik maupun ulama modern/ulama kontemporer. Oleh karena itu, fokus kajian dalam tulian ini adalah: Pertama, bagaimana wakaf uang tunai menurut pandangan ulama konvensional dan kontemporer? Kedua, bagiaman potensi wakaf tunai dalam memberdayakan ekonomi umat? Ketiga bagiamana manajemen wakaf uang di Indonesia?]]>
<![CDATA[DASAR HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NO.46/PUUVIII/2010 TENTANG STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA) ]]>
<![CDATA[Habib Shulton Asnawi]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.214 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v1i1.7
<![CDATA[Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The Child yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak pada tahun 1990. Namun hal ini, belum mempunyai dampak positif dan siginifikan bagi pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak anak. Khususnya hak-hak anak di luar perkawinan (anak hasil nikah siri, hasil zina/selingkuh) mengalami ketidak-adilan dan diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh penerapan Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan tersebut selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara telah mengambil langkah dalam memutuskan perkara tersebut dengan putusan mahkamah konstitusi No.46/PUUVIII/2010. Oleh karena itu, fokus dalam tulisan ini adalah apa dasar hukum hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[HERMENEUTIKA DALAM KAJIAN ISLAM ]]>
<![CDATA[M. Luqmanul Hakim Habibie]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.945 KB)
<![CDATA[Dalam konteks Islam, hermeneutika adalah seperangkat metode, teori dan filsafat terfokus pada masalah pemahaman teks, sebenarnya telah muncul pada hari-hari awal ketika teks Al-Quran adalah sulit untuk memahami danrumit, yang karenanya harus dijelaskan, diterjemahkan dan ditafsirkan agar dapat dipahami. Masalah hermeneutis menjadi lebih rumit setelah Nabi Muhammad wafat karena tidak ada lagi otoritas tunggal untuk menjelaskan Quran,dan Muslim telah menjadi berkenalan dengan banyak kebangsaan yang berbeda, budaya, dan peradaban lainnya.Dalam perjalanan sejarah, para ilmuwan Muslim untuk menerapkan hermeneutika dalam hal menjadi sejalan dengan perkembangan disiplin ilmu ini di hari mereka masingmasing untuk memahami teks suci yang mereka percaya Qur'an. Dalam perjalanan sejarah, perkembangan hermeneutika tidak dapat dipisahkan dari perkembangan studi Islam dan ilmu-ilmu Islam (khususnya teori hukum Islam (Ushul al-fiqh), filsafat dan tasawuf dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Oleh karena itu, hermeneutika tidak hanya termasuk dalam apa yang secara tradisional disebut sebagai ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. itu telah berubah menjadi bidang multi dan interdisipliner. Esensi disiplin interdisipliner ini sangat jelas dalam hermeneutika kontemporer, di mana penerapan ilmu sosial dan humaniora tidak dapat diabaikan.]]>
<![CDATA[KRITIK INTERPRETASI AL-QURA’AN: MELACAK METODOLOGI PENELITIAN BUKU KRITIK ATAS KRITIK INTERPRETASI AL-QUR’AN KARYA AKSIN WIJAYA ]]>
<![CDATA[M. Nurdin Zuhdi]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.98 KB)
<![CDATA[Secara umum, artikel ini membahas tentang teori interpretasi al-Qura`an yang digagas oleh Ibnu Rushd. Namun yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini adalah mengkaji tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh Aksin Wijaya dalam membedah pemikirannya Ibnu Rushd dalam penafsiran al-Qur'an. Adapun yang menjadi objek kajian dalam artikel ini adalah menguraikan tentang metodologi penelitian yang digunakan Aksin Wijaya dalam disertasinya yang berjudul “Kritik atas Kritik Interpretasi alQur'an: Telaah Kritis Teori Interpretasi al-Qur'an Ibnu Rushdâ€. Dengan menelaah 3 buku karya Ibnu Rushd (Fashl al-Maqal, al-Kashf an Manahaij Adillah, dan Tahafut alTahafut), Aksin Wijaya mengungkapkan bahwa pemikiran Ibnu Rushd telah melahirkan tindakan intoleransi dan otoriter yang berujung pada penyingkiran terhadap orang lain dan aliran lain yang berada di luar kelompoknya, sembari mengangkat kelompoknya sendiri. Menurut Aksin, terlepas dari kelebihan dan kekurangan teori interpretasi alQur‟an Ibnu Rushd sesungguhnya interpretasi terhadap alQur'an dengan masyarakat dan realitas sosial yang berbedabeda, pembaca al-Qur‟an hendaknya berpegang pada 5 prinsip moral etis, yakni kejujuran, kesungguhan, kemenyuluruhan, pengendalian diri, dan rasionalitas. Dengan berpegang dengan prinsip-prinsip moral di atas, pembaca al-Qur‟an akan senantiasa menjaga diri untuk tidak menarik al-Qur‟an ke dalam kepentingan pribadi, kelompok atau terjebak pada aliran-aliran tertentu.]]>
<![CDATA[TINGKAT KESEJAHTERAAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN (TPA) NAHDLATUL ‘ULAMA (NU) KOTA METRO (STUDI KASUS KAJIAN SOSIO EKONOMI) ]]>
<![CDATA[Muhammad Syaifullah]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.939 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan di 5 kecamatan yang ada di kota Metro dan dalam penelitian ini dikhususkan pada Guru TPA NU dari 5 Kecamatan yang ada di kota Metro dengan 5 TPA mewakili tiap Kecamatan sebagai responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitik, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat dan status kesejahteraan guru TPA dan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraannya, adapun sampel penelitian ini yang diambil sebanyak 5 TPA NU tiap Kecamatan sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Berdasarkan data-data yang terdapat pada 6 indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), maka tingkat kesejahteraan rumah tangga guru TPA NU kota Metro termasuk dalam tingkat kesejahteraan sedang., (2) Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) tahun 2009 dalam petunjuk teknis pemutakhiran data keluarga, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga guru TPA NU kota Metro termasuk kategori keluarga pra sejahtera (KPS) sebanyak 5 TPA dengan alasan bukan dari ekonomi dan ekonomi. (3) Menurut keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1996 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional (SKSN), maka tingkat usaha guna meningkatkan kesejahteraan guru TPA NU kota Metro termasuk kategori sedang.]]>
<![CDATA[ANJURAN KHITAN BAGI PEREMPUAN ANTARA BUDAYA LOKAL DAN AJARAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Agus Hermanto]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.327 KB)
<![CDATA[“Khitan Perempuan antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama†Khitan perempuan tidak harus dilakukan oleh setiap perempuan, khitan dapat dilakukan oleh perempuan yang memang memiliki libido seksual yang tinggi dan mendatangkan maslahat dan itu merupakan kehormatan, manun jika tidak mendatangkan manfaat, bahkan merusak organ perempuan dengan cara memotong, melukai dan menghilangkan sebagian dari alat vital yang terpenting dan terkait alat reproduksi perempuan. Dalam Kaidah, kalau suatu perbuatan mendatangkan banyak mudharat daripada kemaslahatan, maka perbuatan itu dinggap makruh dan harus ditinggalkan (la tharara wa la dhirara), berarti segala bentuk kemudharatan pada manusia termasuk (khitan perempuan) karena merupakan suatu tradisi dan bukan syari'ah Islam yang harus dipraktekkan kepada setiap perempuan.]]>
