Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Morality :Jurnal Ilmu Hukum Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
M. Anwar Nawawi
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulang Bawang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Hak Privasi Perempuan dalam Iddah: Studi Antara Normativitas Islam dan Hak Asasi Manusia M. Anwar Nawawi
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.395

Abstract

Gender berasal dari konsep hubungan social yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, pembedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbadaan bilogis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Bentuk ketidak-adilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini disebabkan oleh perbedaan gender, ketidak-adilan gender menyebabkan ketidaknyamanan serta terbelenggunya hak kebebasan perempuan. Iddah bagi perempuan sangat memberikan posisi ketidak adilan bagi perempuan di mana hak-hak privasi perempuan terbelenggu dengan normative itu sendiri, oleh karena itu maslah iddah ini perlu pemaknaan ulang demi keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan memberikan hak gerak yang lebih luas, yang tentunya yang lebih manusiawi bagi perempuan. Dalam masalah iddah, bagi laki-laki dan perempuan tetap memandang bahwa ketentuan-ketentuan iddah yang terkait dengan masa tunggu adalah mengandung hikmah bagi laki-laki mapun perempuan. Bahwa perkawinan adalah ikatan suci suami isteri dengan tujuan beribadah kepada Allah, sehingga, baik perempuan maupun laki-laki yang pernah terikan dalam ikatan perkawinan itu tidak begitu saja dengan mudah melupakan kesan dari mantan isterinya dan juga tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan zalim, dengan perempuan yang telah dicerai, khususnya bagi laki-laki agar tidak cepat-cepat untuk mengambil keputusan untuk mengambil pasangan baru tanpa memperhatikan kepentingan (perasaan) mantan suami isteri. Hak perempuan dalam masa iddah adalah meliputi hak dan kewajiban belajar, bersosial, ekonomi, berpolitik.
PENGEMBANGAN WAKAF UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMEBERDAYAAN UMAT DALAM PANDANGAN ULAMA KONVENSIONAL DAN KONTEMPORER M. Anwar Nawawi
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.176 KB)

Abstract

Pengelolaan harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Wakaf tunai mempunya potensi ekonomi yang luar biasa untuk membantu kaum dhu‟afa dan mengentaskan kemiskinan, terlebih lagi mengingat mayoritas penduduk Indoenesia beragama Islam sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun dari masyarakat tertentu sangat besar. Namun kajian mengenai wakaf uang tunai dalam implementasinya banyak mengalami perdebatan secara serius oleh pemeluk umat muslim. Hal ini disebabkan oleh ulama yang menjadi pedoman atau acuan memang juga berbeda pandangan mengani wakaf uang tunai. Baik ulama klasik maupun ulama modern/ulama kontemporer. Oleh karena itu, fokus kajian dalam tulian ini adalah: Pertama, bagaimana wakaf uang tunai menurut pandangan ulama konvensional dan kontemporer? Kedua, bagiaman potensi wakaf tunai dalam memberdayakan ekonomi umat? Ketiga bagiamana manajemen wakaf uang di Indonesia?
Pendampingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamaan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Fathul Mu’in; Eriko Mardiansyah; M. Anwar Nawawi
Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1 No. 1 Juni (2021) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.115 KB) | DOI: 10.25217/wisanggeni.v1i1.1455

Abstract

Security and public order become the dream of every Indonesian. In realizing the kamtibmas can be done in a variety of ways, one of which is by reviving togetherness and commitment with the community. In this case, the form of community participation Pekon Sukanegara Central Coastal District West Coast District, Lampung Province by conducting environmental security system (Siskamling). Siskamling is a unit that includes components that are interdependent and interconnected and affect each other, which produces the ability to be used as an effort to meet the demands of security and order conditions in the environment. Based on the results of data analysis and discussion, this study concluded that village heads or peratin play a role in the implementation of siskamling. Their role in the implementation of siskamling is as coordinators, facilitators, and motivators. Especially at the time of the burglary there have even been some pekon who complained about the consequences of this theft such as the loss of motorcycles, cars to house break-ins. With this siskamling activity, the village becomes conditioned and avoided theft cases.
Pendampingan Komunitas Karang Taruna dalam Pembuatan Kaligrafi dengan Media Limbah Kaca Ika Trisnawati Alawiyah; Ahmad Mukhlishin; M. Anwar Nawawi
Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1 No. 2 Desember (2021) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1002.516 KB) | DOI: 10.25217/wisanggeni.v1i2.1916

Abstract

This community assistance program was carried out at the Youth Youth Committee in Tunas Asri Village, Tulang Bawang Tengah District, Tulang Bawang Barat Regency. This assistance is carried out through a calligraphy making program using glass waste media. Glass waste material in Tunas Asri Village is quite adequate, because many people in Tunas Asri Village have glass shops, so that unused glass pieces are quite abundant. The problem is, for the people of Tunas Asri Village, glass waste is considered an unused item, even a lot of glass waste is just thrown away. The focus of writing this article is how to make calligraphy using glass waste in the Karang Taruan community, Tulang Bawang Tengah District, Tulang Bawang Barat Regency?. This assistance uses an Asset Based Community Development (ABCD) theoretical approach, which prioritizes the utilization of assets and potentials that exist around and are owned by the Karang Taruna community, to then be used as materials that empower the community itself. The result of this mentoring program is that glass waste can be used as a medium in making calligraphy art. The resulting products can be of economic value for the assisted communities.
Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Habib Shulton Asnawi; M Anwar Nawawi; Agus Setiawan; Fathul Mu'in
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i1.248

Abstract

Abstrak Upaya perlindungan perempuan dan anak mendapat perhatian yang sangat baik baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Negara Indonesia juga telah meratifikasi. Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Namun nyatanya sampai saat ini perdagangan perempuan dan anak (Human Trafficking) masih sangat tinggi. Fokus artiel ini adalah bagaiamanakah perlindungan korban human trafficking dan faktornya perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Jenis artikel ini adalah kualitatif, yang dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil analisis bahwa komitmen pemerintah sebagai upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak-anak agar tidak menjadi korban perdagangan manusia telah cukup memadai, namun masih terdapat faktor sehingga trafficking perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi. Masalah trafficking perempuan dan anak dengan alasan dan tujuan apapun tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Perempuan, Anak, Pidana, Hak Asasi Manusia
Implementasi Asuransi Syari’ah Berbasis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda Habib Ismail; Ahmad Muslimin; Amin; Wiwik Damayanti; M. Anwar Nawawi
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2022.vol5(1).8880

Abstract

Fokus topik artikel ini adalah pada aspek filosofis Hukum Islam dalam praktik asuransi syariah berbasis Multi Level Marketing (MLM) dari sudut pandang Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda, dimana asuransi adalah proses dari penanggung yang menyerahkan tanggung jawab kepada tertanggung dalam bentuk takaful. Proses pemasarannya biasa dilaksanakan dengan prinsip keagenan, namun tidak menutup kemungkinan proses ini bisa menggunakan penjualan langsung berjenjang dengan istilah lain Multi Level Marketing (MLM). Persoalan penting yang kemudian muncul, bagaimana status hukum penanggung pertama kepada penanggung kedua? Persoalan ini akan dipecahkan dengan pendekatan filosofis, dengan mengkaji seluruh proses penjualan jasa asuransi. Penelitian ini merupakan study kepustakaan (library reseach). Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi asuransi syari’ah berbasis Multi Level Marketing (MLM) bisa dilaksanakan dengan dua konsep. Pertama, secara proporsional perusahaan asuransi hanya menyediakan produk asuransi sebagai cending company (upline), kemudian posisi konsumen lainnya menjadi member (downline) dan seterusnya kebawah. Kedua, diimplementasikan sebagaimana perusahaan jasa reasuransi, dimana perusahaan reasuransi juga mempunyai tata kerja yang bersifat dan lazim berlaku secara internasional, yang meliputi bentuk-bentuk reasuransi dan metode terjadinya reasuransi. 2) Implementasi asuransi syari’ah berbasis Multi level Marketing (MLM) dalam perspektif Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pola pertama dan kedua dalam sistem pemasaran asuransi syari’ah dengan Multi Level Marketing (MLM) tergantung dalam kontrak perjanjian yang di atur antara cending company dengan para member di bawahnya dengan menekankan pada aspek kognitif, Utuh (Wholeness), Openness (Self-Renewal), Interrelated Hierarchy, Multi-dimensionality, Purposefulness.
Harmonization of Islam and human rights: judges’ legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia M Anwar Nawawi; Sulastri Sulastri; Relit Nur Edi; Agus Setiawan
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v22i1.117-134

Abstract

This article analyzes the rejection of an application for child marriage dispensation at the Sukadana Religious Court, Indonesia. Normatively, building a family and preserving the lineage are human rights, but the judges reject the application for the marriage dispensation. This normative research used observation, interviews, and documentation to collect data. In rejecting the marriage dispensation, the Religious Court judges used two arguments: normative (fiqh rules) and juridical (regulations related to human rights). The legal arguments integrate Islamic values (benefits and avoiding disgrace) with human rights principles. They seek to protect the petitioners' human rights, especially children's rights. From the finding above, the researchers suggest that there is no conflict between Islam and human rights. Both harmonize in their value of protecting the citizens. This study has implications for the increased unregistered marriages that do not have legality.
Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah dan HAM) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak di Luar Perkawinan M Anwar Nawawi; Habib Shulton Asnawi; Ani Mardiantari; M. Muslih; Hervin Yoki Pradikta
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i2.285

Abstract

Artikel ini mengkaji multidisipliner ilmu yakni dari perspektif fikih klasik, maqasyid as-syari’ah dan Hak Asasi Manusia(HAM) terkait dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang status perdata anak di luar perkawinan. Namun putusan tersebut menuai pro dan kontra. Tujuan penulisan artikel ini adalah bagaimanakah putusan MK tentang status perdata anak di luar perkawinan, ditinjau dari perspektif multidisipliner (fikih klasik, maqasyid as-syari’ah dan Hak Asasi Manusia)? Jenis artikel ini adalah kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendeketan normative, analisis kualitatif yang akan mengungkap bagaimana teori hukum yang ada dalam fiqih klasik, maqosyid as-syari’ah dan hukum Hak Asasi Manusia terkait dengan status perdata anak di luar perkawinan, khususnya dalam menyikapi putusan MK tersebut. Hasil analisis menemukan bahwa hakim MK dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan pendekatanlaw progresif atau biasa dikenal sebagai hukum progresif, yaitu pola pikir dalam memaknai hukum yang menitik beratkan pada keadilan substantive, yang menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai tegnologi yang tidak bernurani. Disisi lain, dalam fiqih putusan MK tersebut tidak sesuai dengan pedapat para ulama masdzhab, dalam perspektif maqosyid as-syari’ah hakim MK menggabungkan antara khifd al-nasl dan khifd al-nafs, sedangkan dalam perspektif HAM, langkah MK tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum HAM.
HAK PEREMPUAN DISABILITAS DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: PERSPEKTIF CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD) Habib Shulton A; Fatul Mu’in; M. Anwar Nawawi
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Institut agama islam negeri Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.845 KB) | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v6i2.3098

Abstract

This paper examines injustice, discrimination and violations of the human rights of women with disabilities. Implementation and application of Article 4 paragraph 2 (point b and point c) of the Law. No. 1 of 1974 concerning Marriage is one of the factors. In addition, this discrimination is caused by several factors, including the fact that law enforcement in Indonesia is still dominated by a positivistic-legalistic paradigm and way of thinking. The law enforcement process is carried out in such a way from the perspective of legal regulations alone. As a result, written legal provisions (laws and regulations) have become the main benchmark in law. As a result, the law enforcement process becomes arid, dry from morality. The purpose of this article is to find out the rights of women with disabilities in law. No. 1 of 1974 concerning Marriage with the perspective of the Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
Co-Authors Agus Setiawan Ahmad Mukhlishin Ahmad Muslimin Amin Ani Mardiantari Eriko Mardiansyah Fathul Mu’in Fatul Mu’in Habib Ismail Habib Shulton Asnawi Hervin Yoki Pradikta Ika Trisnawati Alawiyah M. Muslih Relit Nur Edi Sulastri Sulastri Wiwik Damayanti