FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
JURNAL FIKRI adalah jurnal berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam (IAIMNU) Metro Lampung. Jurnal Fikri memuat artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual (baik kualitatif lapangan atau kualitatif pustaka) dengan fokus kajian di bidang “Kajian Agama, Sosial dan Budayaâ€. Pengelola (Redaksi) mengundang para ilmuan, sarjana, peneliti, LSM maupun mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan dan mempublikasi hasil penelitiannya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bestari, dan proses penyuntingan. Jurnal Fikri terbit dua kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal Fikri telah menggunakan Open Journal System (OJS). P-ISSN: 2527-4430 dan E-ISSN: 2548-7620.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Ketertiban Vs Hak Asasi Manusia (Studi Penertiban Terhadap Perempuan Pekerja Seks) ]]>
<![CDATA[Arini Robbi Izzati]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.043 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.85
<![CDATA[Tulisan ini merupakan kajian pustaka yang mengulas mengenai penertiban terhadap perempuan pekerja seks dalam perspektif hak asasi manusia. Penggunaan pendekatan hak asasi manusia dalam tulisan ini makin dipertajam dengan teori hukum feminis. Hal ini dilakukan agar dapat mengahadirkan persoalan penertiban terhadap perempuan pekerja seks secara dalam.]]>
<![CDATA[Pendekatan Kajian Gender dalam Ayat-ayat Al-Qur’an Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Masrurotul Mahmudah]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.723 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.99
<![CDATA[Kajian gender dengan menggunakan metode untuk pemahaman yang komprehenship dari ayat-ayat al-Qur’an tentang kestaraan perempuan dan laki-laki, menetralisir kesubjektifisan penafsiran dan sekaligus kewaspadaan penafsiran, siapa yang menafsirkan dan bagaimana penafsirannya. Secara historis-sosiologis, terdapat fenomena dan sekaligus perbedaan yang cukup menonjol dalam seputar hubungan dan pembagian kerja laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan Allah sebagai Rahmatan Lil-’alamin. Sehingga sebuah konsekuensi logis bila penciptaan Allah atas makhluk-Nya laki-laki dan perempuan, memiliki missi sebagai khlmifatullah fil ardh, yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan memakmurkan alam, sampai pada suatu kesadaran akan tujuan menyelamatkan peradaban kemanusiaan. Dengan demikian, wanita dalam Islam memiliki peran yang konprehensif dan kesetaraan harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat relasi gender yang sangat tekstual dan Bias gender perlu dirubah menjadi lebih kontekstual dan sejalan dengan nilai-nilai ideal moral al-Qur’an yang sangat berpihak kepada nilai-nilai keadilan, egilater, dan kemanusiaan tersebut. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hlm. Pertama, dari hakekat kemanusiaannya. Kedua, islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dibuatnya. Ketiga, islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia. Kata Kunci: HAM, Gender dan Study Qur’an.]]>
<![CDATA[Konstelasi Pemikiran Hukum dan Ham Historis dan Pengaruhnya Terhadap Instrumentasi Hukum Ham Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[M Syafi’ie]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.648 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.84
<![CDATA[Instrumen hukum HAM tidak berada dalam ruang hampa. Peraturan tersebut sangat dipengaruhi oleh konstelasi sosial, dipengaruhi oleh ketidakadilan dan pelanggaran kemanusaan yang terjadi. Kemunculan instrumen hukum HAM yang berasal dari perjuangan rakyat yang mewakili korban seringkali tidak sejalan dengan kekuasaan yang secara politik menghendaki pembatasan dan pengurangan terhadap HAM. Tulisan ini memberi gambaran memanjang bagaimana instrumen hukum HAM di Indonesia diperjuangkan, diwujudkan dan wajah produk hukumnya yang selalu memperlihatkan tarik menarik antara kekuatan masyarakat dan kekuasaan.]]>
<![CDATA[Hak-hak Pendidikan Kaum Perempuan di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Rinrin Rina]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.334 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.92
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang ketidakadilan kaum perempuan di Indonesia di bidang pendidikan. Artikel ini di analisis dengan menggunakan pendekatan hukum hak asasi manusia (HAM). Angka perempuan masuk kelembaga pendidikan lebih kecil dibanding angka laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil angka rata-rata masuk perempuan. Menteri Peranan Wanita (Menperta) mengatakan terbelakangnya anak perempuan dalam pendidikan tergambar dalam jumlah buta huruf dimana anak perempuan yang buta huruf lebih banyak tiga kali lipat dari anak laki-laki yang buta huruf. Padahal Secara normatif-doktrinal, Islam dengan tegas mengakui konsep kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, didalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Fokus kajian artikel ini adalah: Pertama, bagimanakah hak-hak pendidikan perempuan di tinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia (HAM)? Kedua, apa kendala-kendala dalam menegakkan keadilan gender dalam bidang pendidikan?]]>
<![CDATA[Implikasi Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Aprina Chintya]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.725 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.100
<![CDATA[Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Meskipun demikian, pemerintah masih belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada para TKI yang bekerja di luar negeri, khususnya mereka yang mengalami penyiksaan dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan melihat kajian yuridis perlindungan hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah konten analisis. Hasil penelitian menujukkan bahwa keberadaan beberapa peraturan perundangan seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia beserta aturan-aturan turunannya merupakan landasan yuridis tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sudah memberikan payung hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kata kunci: hak, TKI, yuridis, peraturan, perlindungan.]]>
<![CDATA[Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Noor Fatimah Azzahra]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.124 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.94
<![CDATA[Artikel ini tentang fakta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merak terjadi di masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diposisikan sebagai akibat yang dilahirkan dari sebuah system social yang bias gender. Dalam prakteknya, KDRT bisa terjadi disemua lapisan masyarakat dari kelompok masyarakat kaya sampai masyarakat miskin atau dari kelompok tidak terdidik sampai yang terdidik sekalipun. KDRT bisa saja dilakukan oleh seorang dengan penuh kesadaran bahwa apa yang ia lakukan adalah kekerasan, namun bisa saja pelaku menganggap prilaku kekerasan yang dilakukan merupakan bagian dari hak yang ia miliki sebagai justifikasi dari otoritas yuridis atau dalil agama. Fokus kajian artikel ini adalah: Pertama apa faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga? Kedua, Bagaimanakah kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)? Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender.]]>
<![CDATA[Diskursus Islam dan Hak Asasi Manusia (Kajian Universalitas dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia) ]]>
<![CDATA[Ahmad Muhtarom]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.935 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.83
<![CDATA[This paper explains the compatibility of islam and human rights as well as efforts to protect human rights ini Indonesia as a Muslim country. This paper thus rejects the opinion of a number of observers about the incompatibility or conflict between islam and human rights just because of the fact that the majority of muslim countries does not fully protect an enforce human rights. Since the beginning, islam has recognizied the protection of human rights, which were then formulated by the ulama with the concept of maqa>sid al-syari>’ah (objectives of shari’ah). As a muslim country, Indonesia in the reform era has committed to the protection and enforcement or human rights ini line with the impelementation of substantive democracy. Yet there remain a number of problems or obstacles in the protection of human rights caused by several factors, be they substantive, structural or cultural. The government, parliament as will as civil society an religious organizations have conducted efforts to solve the problem and obstacles.]]>
<![CDATA[Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Nurul Tika Pratiwi]]>;
<![CDATA[Aprina Chintya]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.811 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.101
<![CDATA[Produsen terus melakukan berbagai upaya untuk menarik hati konsumen. Sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan tersebut kadangkala menjurus pada hal yang negatif, bahkan dari sejak awal dimulai dengan itikad tidak baik, antara lain dengan memberikan informasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan, mutu atau kualitas barang yang rendah, bahkan dengan cara-cara penjualan yang bersifat memaksakan. Hal ini membuat konsumen sebagai pihak yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan dan kecurangan dari produsen. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan melihat perbandingan perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah konten analisis. Hasil penelitian menujukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam sama-sama berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dari beberapa persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, menunjukkan bahwa hukum Islam lebih luas dan fleksibel dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kata kunci: konsumen, perlindungan hukum, produsen, hak, hukum Islam.]]>
<![CDATA[Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat ]]>
<![CDATA[Hengki Firmanda]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.555 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.82
<![CDATA[Masyarakat adat selalu menjadikan lingkungan sebagai tempat bergantung untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dikelola sesuai dengan tradisi yang berkembang di daerah hukum adat tersebut. Tradisi tersebut berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Kebiasaan tersebut diikuti secara terus menerus, sehingga membentuk hukum adat. Masyarakat Petapahan Kampar juga mempunyai hukum adat dalam pengelolaan lingkungan yang melihat lingkungan sebagai mitra yang baik. Metode yang digunakan adalah metode sosiologis yuridis. Lokasi penelitian adalah Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, kuisioner dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ialah hukum adat masyarakat Petapahan dalam pengelolaan lingkungan terdiri dari pengelolaan kawasan perairan dan kawasan darat. Kawasan perairan atau sungai digunakan untuk kegiatan mencari hasil-hasil sungai, salah satunya manubo ikan dengan menggunakan alat-alat tradisional dan getah akar pohon karet yang berfungsi untuk membuat ikan menjadi pusing sehingga mudah untuk ditangkap. Kawasan daratan adanya hutan adat yang dikenal dengan sebutan Utan Imbo Putuih, yang dikelola agar menjadi tetap alami hingga saat ini. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh haknya adalah dengan melakukan pengelolaan secara bersama-sama baik itu kawasan perairan dan kawasan daratan, sehingga seluruh masyarakat memperoleh manfaat dari hasil-hasil alam tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Perempuan Sebagai Konsumen Pengguna Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Rezmia Febrina]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.493 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v2i1.98
<![CDATA[Ruang lingkup HAM tidak terlepas dari perlindungan bagi perempuan karena perempuan dalam realitanya acapkali menjadi korban kekerasan. Dalam setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan perempuan acapkali menjadi sasaran ketidakadilan hukum aupun pergaulan sosial. Keadaan ini di sebabkan bahkan diperburuk oleh adanya perepsi salah di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara walupun sebab dan akibatnya berbeda konteksnya antara setiap negara, diskriasi terhadap perempuan dirasakan terjadi secara masif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Perlindungan hak kesehatan bagi perempuan sebagai konsumen pengguna kosmetik berdasarkan UU NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK menyebutkan Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di dalam penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat melindungi hak-hak kesehatan bagi perempuan pengguna kosmetik berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di jelaskan adanya Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang membantu perempuan-perempuan korban obat-obatan dan kosmetik berbahaya antara lain Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaksana bahwa produsen sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada konsumen yang menngunakan produk yang pelaku usaha hasilkan Edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi perempuan sebagai konsumen pengguna kosmetik yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga perempuan sebagai konsumen kosmetik mengetahui hak yang melekat pada dirinya sehingga pada saat menggunakan kosmetik tersebut. Penegakkan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen kosmetik khususnya perempuan harus di lindungi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat melindungi hak-hak kesehatan bagi perempuan pengguna kosmetik berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen]]>
