cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum" : 12 Documents clear
PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 2002 Eato, Irfan
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengrtahui bagaimanakah pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu (user) di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta sesuai dengan UU No.19 Tahun 2002 yang diberikan pada pencipta lagu dan pemakai lagu (user). Dengan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user (pengguna lagu) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: a. Perjanjian lisensi atas hak mengumumkan (performing right) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi hak mengumumkan (performing right) pemberi lisensi, dalam hal ini YKCI sebagai wakil dari para pencipta berkewajiban untuk memberi ijin pada penerima lisensi (para user) untuk menyiarkan, menyuarakan, memutar maupun mempertunjukkan lagu di depan umum untuk tujuan komersil, dan dia berhak atas royalty yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi. b.  Perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (mechanical right) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (mechanical right), pemberi lisensi (para pencipta sendiri), berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu tersebut kepada penerima lisensi untuk direkam dalam bentuk apapun, digandakan dan dijual. 2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas lagu ini lebih mendasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Hak Cipta (UU No.12 Tahun 1997) khususnya pada Pasal 44 ayat (1). Di camping itu ketentuan yang menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu karya cipta lagu ini terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 1997. Kata kunci: Hak cipta, lagu
EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tuwaidan, Ryando
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana  kedudukan dan status hukum dari Ketetapan MPR/MPRS setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagaimana eksistensi dari Ketetapan MPR/MPRS pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hilangnya kewenangan MPR untuk mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur, tidak serta merta menghapuskan status dan kedudukan dari ketetapan-ketetapan yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Berdasarkan Tap MPR No. I/MPR/2003 ternyata didapati masih ada 13 Ketetapan yang masih memiliki daya laku yang perlu untuk dipertahankan. Melalui UU No. 12 Tahun 2011 yang telah kembali memasukkan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peratuaran dalam hirarki peraturan Perundang-Undangan telah  membuat status dan Kedudukan  dari Ketetapan-Ketetapan tersebut menjadi jelas kembali. 2. Dalam perkembangannya DPR dan Pemerintah sering mengabaikan Ketetapan MPR, baik dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam perumusan kebijakan Negara, hal ini membuat ketetapan MPR hanya sekadar menjadi dokumen hukum yang tidak punya konsekuensi politik dan hukum apabila dilanggar. Kata kunci: ketetapan MPR
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 Sinulingga, Evans Emanuel
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dan bagaimana akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa.  Dengan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 2. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan –ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan  kepada Pengadilan pajak. Kata kunci: pajak, surat paksa
TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM KESELAMATAN PELAYARAN DITINJAU DARI UU PELAYARAN NO.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Aguw, Randy
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keamanan dan Keselamatan Pelayaran dan bagaimana Tugas Syahbandar Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran. Berdasarkan penggunaan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Tanggung jawab syahbandar sangatlah penting karena keamanan dan keselamatan pelayaran adalah sudah menjadi tugasnya. Tindakan-tindakan yang di lakukannya adalah/agar untuk meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran. 2. Tugas pengawasan yang di lakukan seorang syahbandar dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting. Seorang syah Bandar dalam tugasnya harus juga memastikan kesadaran para pemkai jasa transportasi laut seperti perusahaan, pemilik kapal, awak kapal untuk mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran yang pada umumnya masih rendah. Kata kunci: syahbandar, keselamatan pelayaran
TUGAS DAN WEWENANG BPK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN/D Pontoh, Andini Rahmayanti
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk usaha di lingkungan BUMN/D dan bagaimana tugas dan wewenang BPK dalam pengawasan pengelolaan keuangan BUMN/D.  Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa tugas dan wewenang BPK dalam pemeriksaan pengawasan pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan tanggung jawab mengenai keuangan Negara berdasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait BPK dalam menjalankan tugasnya bebas dan mandiri; hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPRD, sesuai dengan kewenangannya dan hasil pemeriksaan tersebut di tindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang. Lebih lanjut UUD 1945 mengamanatkan pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi : Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara, dan pemeriksaan atas tanggungjawab mengenai keuangan Negara, termasuk pengelolaan keuangan Negara dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. BPK secara tertulis menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden; Gubernur; Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dan apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur pidana, BPK melaporkan kepada instansi penegak hukum yang berwenang. 2. Bahwa bentuk usaha dilingkungan BUMN/D menurut sifat dari pendirian BUMN/D adalah, memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta menempuh pendapatan yang berbeda dengan usaha swasta dan koperasi hanya mengutamakan pemupukan keuntungan belaka dengan demikian BUMN/D untuk mewujudkan tujuan Negara adalah kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; tidak hanya mengejar keuntungan semata. Adapun modal BUMN/D dalam bentuk usahanya dari Negara baik seluruh/sebagian ini sebagai badan Negara sebagai badan usaha. Selanjutnya bentuk usaha. Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara/Daerah
FUNGSI DPR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DI BIDANG TERTENTU TERHADAP BANK INDONESIA Yacobus, Arthika
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia dan bagaimana DPR dalam melakukan pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia.  Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Di Indonesia, tugas dan wewenang untuk mengawasi dan membina Bank adalah Bank Indonesia. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang yang mencakup empat aspek yaitu kewenangan perijinan, pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi. Tujuan pengawasan bank adalah menciptakan iklim yang kondusif agar perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini setidaknya terdapat beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan perbankan yaitu pengurus dan pemilik, nasabah/ masyarakat, kompetitor/ substitusi, infrastruktur, dan regulator/ badan lainnya. Pengawasan Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung maupun tidak langsung dan Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan kegiatan, keterangan, dan penjelasan sesuai tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia secara periodisasi. 2. Bahwa DPR dalam mengemban tugas dan fungsinya berdasarkan UUD 1945 meliputi : fungsi legislasi (legislative); fungsi anggaran (budget) dan fungsi pengawasan (control). DPR dalam menjalankan fungsi anggaran bersama Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana undang-undang. Bahwa DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (control) terhadap Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah, dalam menyusun RAPBN yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi dan kredibilitas Bank Indonesia. Bahwa DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia hal ini dibantu oleh badan survesi Bank Indonesia dengan tujuan dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia, adapun pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR atas bantuan BSBI tugas untuk melakukan menelaah laporan keuangan tahunan BI, mentelaah anggaran operasional dan investasi BI dan mentelaah prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI. Kata kunci: DPR, fungsi pengawasan, bank Indonesia
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP MPR) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Langi, Fitri Meilany
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan TAP MPR dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan lembaga apa yang berwenang menguji Tap MPR jika bertentangan dengan UUD 1945.  Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Pada masa sebelum Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya Tap MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya, dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan Undang-Undang (legislatif) pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR. Kata kunci: majelis permusyawaratan rakyat
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PENGANUT ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA Tanmaela, Ponthieva
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan konsep perkawinan dan kewarganegaraan dan apa akibat hukum dan upaya terhadap perkawinan di bawah umur bagi anak berkewarganegaraan ganda.  Berdasarkan penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa 1. Di zaman sekarang ini, perkawinan bukan hanya merupakan sesuatu yang mengarah kepada hubungan ikatan batin antara seorang suami dan isteri karena perkawinan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang dapat diraih ataupun yang dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa tujuan semula. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang memiliki konsep perkawinan tida hanya dilihat dari segi perdata saja melainkan dari segi agama. Kemudian, peraturan yang mengatur tentang warga Negara adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang ditentukan berdasarkan tempat keturunan dan kelahiran. 2.  Adapun akibat hukum dari perkawinan dibawah umur yang dilakukan anak berkewarganegaraan ganda adalah diwajibkannya anak tersebut memilih salah satu kewarganegaraannya, yang dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak berlaku, dan dicabutnya hak untuk menikmati fasilitas sebagai warga negara berkewarganegaraan ganda. Sedangkan usaha atau upaya yang dilakukan oleh anak berkewarganegaraan ganda agar dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur, antara lain mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda, dan mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian, perkawinan dibawah umur bagi anak berkewarganegaraan ganda memiliki akibat hukum yang di mana anak tersebut hanya dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai usianya mencapai 18 tahun atau ketika akan melakukan perkawinan, anak tersebut harus melaporkan statusnya kepada pejabat keimigrasian agar anak tersebut memproleh kewarganegaraan yang tetap berdasarkan ketentuan pearturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Kata kunci: kewarganegaraan ganda
PENERAPAN HUKUM PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BUMN BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN Mokoagow, Verawaty
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perhatian dnia terhadap tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan diberbagai negara didunia meningkat secara tajam sejak negara negara asia dilanda krisis moneter pada awal tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan perusahaan raksasa terkemuka diberbagai belahan dunia tersebut temasuk negara Indonesia yang kena dampaknya. Pemerintah melalui kantor kementerian badan usaha milik negara yang lebih ditenal dengan bumn, keputusan menteri bumn no. 117/m-mbu /2002,”penerapam praktik tata kelola perusahaan yang baik telah meweajibkan bumn dan emeten untuk menerapkan kebijakan tata kelola yang baik yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang bermuara kepada perlindungan hukum pD investor dan masyarakat. Dengan dukngan regulasi yang memadai , mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kecurangan yang terjadi dalam mengelola financial yang merugikan pemegang saham dan masyarakat sebagaimana  harapannya mampu meningkatkan kesejahteaan semua pihak baik pemegang saham, stekholder maupun masyarakat. Kata kunci; Tata kelola perusahaan yang baik pada bumn.
PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN MINAHASA UTARA DAN KOTA BITUNG Dumanauw, Trevina
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: apa yang menjadi penyebab sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung dan bagaimana penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.  Dengan metrode yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Kedua wilayah yaitu Minahasa Utara dan Bitung dalam membentuk suatu pemerintahannya sendiri menjadi daerah otonom Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung tentunya banyak tantangan sehingga harus dilewati. Salah satunya yaitu sengketa tapal batas yang terjadi di desa tontalete rok-rok yang berada di Kabupaten Minahasa Utara dan Kelurahan Tendeki Kota Bitung. Sengketa yang terjadi harus menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya. 2. Intinya ketika kedua daerah tidak mampu menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada maka ada pemerintah provinsi yang siap membantu dan bahkan akan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.  Dan ketika masalah tentang tapal batas dari kedua daerah yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung telah diserahkan kepada pemerintah provinsi maka hasil penyelesaian perselisihan tapal batas yang telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini yaitu Gubernur wajib di taati oleh kedua daerah yang berselisih yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Kata kunci: sengketa tapal batas

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue