cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum" : 15 Documents clear
PENGATURAN DAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH RUMAH SUSUN Sampouw, Stefano
LEX ADMINISTRATUM Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah susun dibangun sebagai upaya pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. Selain itu hal ini juga dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah kota-kota besar di Negara berkembang. Seiring dengan berkembangnya penduduk di kota-kota besar di Indonesia, maka walaupun sudah banyak dibangun rumah susun, tanah yang ada pun tidak cukup lagi untuk menampung penduduk yang terkonsentrasi di perkotaan sehingga pemerintah mencari cara memenuhi kebutuhan tanah. Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 di atas, maka rumah susun sebagai tempat hunian bersifat heterogen, baik dari segi agama, suku dan ras, sehingga wajar kalau penghuni membentuk wadah sebagai organisasi orang-orang yang tinggal di rumah susun tersebut. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 dinyatakan bahwa: “Penghuni rumah susun wajib membentuk perhimpunan penghuni”. Perhimpunan penghuni diberi kedudukan sebagai wadah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Skripsi ini membahas tentang pengaturan terhadap pembangunan rumah susun yang dibangun dan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisa literature pustaka dan artikel, yang akan ditinjau melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemerintah, yang menerapkan, maka hendaknya pemerintah mengatur  tentang  perpanjangan  sewa atas  tanah  Negara untuk pembangunan rumah susun dan memperbanyak pengaturan mengenai rumah susun terutama rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dipisahkan dengan rumah susun komersial. Kata kunci: Hak milik atas tanah, Rumah susun.
PERSPEKTIF HUKUM UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Paransi, Chrisly D. N.
LEX ADMINISTRATUM Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan, pengangkatan pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Jalur Independen dan Jalur Partai Politik dan bagaimana Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Proses Pemilihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Proses demokrasi dalam pemilihan, pengangkatan pengesahan dan pemberhentian kepala daerah melalui jalur partai politik,berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang no 12 tahun  2008 perihal mekanisme pemilihan. 2. Unsur penyelenggara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang membuat tahapan pilkada mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan dan penyelesaian sengketa Pilkada. Kata kunci: Pemilihan, Kepala Daerah
PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 Mamahit, Angel Jeane d'arc Sofia
LEX ADMINISTRATUM Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dan bagaimana kedudukan dan fungsi badan legislatif dalam sistem pernerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif  dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, terjadilah perubahan yang signifikan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang DPR/DPRD. Kalau sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden, maka sesudah amandemen UUD 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR, sedangkan Presiden hanya mengesahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan diberikannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat baik dari aspek politik maupun yuridis menjadi semakin kuat untuk menjaga sistem check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terjadi pergeseran kekuaasan legislatiif pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni adanya pergeseran kelembagaan didalam tubuh legislatif dan pergeseran fungsi legislasi dalam proses pembuatan undang-undang. Kata kunci: Pergeseran kekuasaan, Legislatif
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Saputra, Muhammad Adi
LEX ADMINISTRATUM Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dikaruniai sumberdaya alam dan energi yang melimpah. Sumberdaya ini merupakan salahsatu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia,  Apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Indonesia menyimpan banyak kekayaan alam yang luar biasa, oleh karena itu diperlukan sebuah cara serta mekanisme bagaimana seharusnya para perusahaan pengelola pertambangan dapat tetap melakukan eksploitasi dengan tetap memperhatikan dampak dari lingkungan hidup di Indonesia, sehingga kerusakan di Bumi Pertiwi ini akan berkurang dan terciptalah sebuah Negara Kesejahteraan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia dimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah selaku pelaksana didalam membuat peraturan-peraturan dan kebijakan terhadap lingkungan hidup, agar dalam hal ini masyarakat umum mengetahui bahwa perhatian mengenai lingkungan tidak hanya dilihat dari aspek sosiologis semata, tetapi juga ada aspek-aspek yuridis dimana ada peraturan-peraturan yang harus ditaati pada setiap mekanisme pengeksploitasian yang dilakukan oleh para perusahaan demi terciptanya sebuah lingkungan hidup yang baik. Kata kunci: Pertambangan, Lingkungan Hidup
DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP KONFLIK BATAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Pinori, Josepus Jullie
LEX ADMINISTRATUM Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam suatu tempat tertentu. Sejak otonomi daerah berlaku ternyata banyak kelemahannya, dimana dengan lahirnya daerah-daerah pemekaran baru, menimbulkan persoalan-persoalan baru mulai dari masalah budaya, ekonomi, politik, agama dan bahkan konflik batas wilayah. Masalah yang paling menonjol sebagai dampak otonomi daerah, yaitu konflik batas wilayah antar Kabupaten/kota dalam wilayah satu propinsi. Beberapa daerah yang baru dibentuk atau dimekarkan sering kali menimbulkan mobilisasi konflik batas wilayah  dengan berbagai argumen dan alasan, seperti sumberdaya alam serta sumberdaya daerah   sehingga cenderung memperkeruh permasalahan. Konflik batas wilayah sangat relevan untuk menjadi bahan kajian bersama terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini. Kata kunci : Dampak otonomi daerah,  konflik batas wilayah.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue