Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU BANK KONVENSIONAL: STUDI YURIDIS DI KABUPATEN BIMA Deden Setiadin Putra; Abdurahman Abdurahman; Isnaini Daula; Zuhrah Zuhrah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.726

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum nasabah terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku bank konvensional di Kabupaten Bima yang secara praktik masih menunjukkan ketimpangan relasi hukum antara bank dan nasabah. Penggunaan kontrak standar dengan klausula pembatasan tanggung jawab bank cenderung dilakukan secara sepihak dan minim penjelasan substantif, sehingga menempatkan nasabah pada posisi tawar yang lemah. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual, asas itikad baik, serta norma perlindungan konsumen yang berlaku. Data empiris menunjukkan rendahnya tingkat literasi hukum dan pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian kredit, yang memperkuat karakter take-it-or-leave-it contract dalam praktik perbankan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku, menilai keabsahannya dalam perspektif hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi nasabah di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan digunakan untuk menguji kesesuaian klausula eksonerasi dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi masih banyak disusun secara tidak transparan dan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait larangan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan hukum preventif dan represif belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan substansi kontrak dan keterbatasan akses penyelesaian sengketa bagi nasabah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yuridis normatif berbasis konteks lokal Kabupaten Bima. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan kontrak baku, peningkatan literasi hukum nasabah, dan penataan ulang klausula perjanjian kredit agar lebih berkeadilan. Kata kunci: Klausula Eksonerasi, Perjanjian Kredit Baku,  Perlindungan Hukum Nasabah.
IMPLEMENTASI PRINSIP PRODUKSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK UMKM MAKANAN HALAL DI KOTA BIMA Soaliha Nu’tiha; Ahkyar Ahkyar; Deden Setiadin Putra; Christian Christian; Abdurahman Abdurahman; Ilyas Sarbini
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.864

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip produksi syariah dalam meningkatkan kualitas produk UMKM makanan halal di Kota Bima dan implikasinya terhadap daya saing serta kepercayaan konsumen. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya ketidakpastian penerapan prinsip syariah pada UMKM, terutama terkait kehalalan bahan, keadilan dalam pengelolaan tenaga kerja, dan praktik keberlanjutan, yang berdampak pada mutu produk dan kepercayaan konsumen. Ketidakpastian ini juga diperkuat oleh keterbatasan akses pelatihan dan pemahaman terhadap sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi praktik penerapan prinsip produksi syariah di UMKM Kota Bima dan menilai dampaknya terhadap kualitas produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sertifikasi halal serta regulasi terkait. Pendekatan ini memungkinkan analisis kesesuaian praktik produksi dengan ketentuan hukum dan fatwa, sekaligus menilai kendala dan strategi yang diterapkan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah secara konsisten meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendorong daya saing UMKM. Temuan ini menegaskan pentingnya pendampingan regulasi, pelatihan berkelanjutan, dan sosialisasi fatwa untuk memastikan kepatuhan prinsip syariah. Novelti penelitian ini terletak pada analisis terpadu antara regulasi hukum, fatwa, dan praktik produksi nyata di UMKM daerah periferal, yang jarang dikaji sebelumnya. Berdasarkan temuan, penelitian merekomendasikan penguatan sertifikasi halal, pendampingan teknis, dan pengawasan berkelanjutan agar prinsip produksi syariah diterapkan secara menyeluruh, meningkatkan mutu produk dan keberlanjutan UMKM. Kata Kunci : Produksi Syariah, UMKM Halal, Kualitas Produk.