Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: TANTANGAN REGULASI DAN KEDAULATAN DIGITAL DI ERA EKONOMI PLATFOM Subhan Subhan; Iwan Setiawan; Tamrin Tamrin; Deden Setiadin Putra; Zuhrah Zuhrah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.727

Abstract

Penelitian ini berangkat dari dari kegelisahan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi semakin relevan ketika ekonomi platform berkembang pesat dan menimbulkan ketegangan antara kebutuhan inovasi dan kewajiban negara menjaga kepentingan publik. Permasalahan terletak pada bagaimana kerangka konstitusional yang menekankan demokrasi ekonomi, penguasaan negara atas sumber daya strategis, dan keadilan sosial dapat diterapkan secara efektif dalam ruang digital yang didominasi oleh aktor-aktor global. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara prinsip normatif Pasal 33 dan realitas ekonomi platform, khususnya terkait regulasi, perlindungan data, serta kedaulatan digital. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelusuri konstruksi hukum konstitusional, peraturan sektoral, serta perkembangan regulasi digital yang berupaya menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab negara. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk melihat bagaimana negara dapat memperkuat posisi strategisnya tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Temuan penelitian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif, memastikan keadilan bagi konsumen dan pekerja platform, serta memperkuat infrastruktur hukum terkait perlindungan data pribadi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi Pasal 33 di era ekonomi platform hanya dapat efektif apabila negara mampu mengukuhkan kedaulatan digital melalui regulasi progresif yang mengatur praktik bisnis platform besar, baik domestik maupun asing. Novelty penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa reformasi regulasi digital harus diintegrasikan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagai mandat konstitusional. Rekomendasi yang diajukan menitikberatkan pada kebutuhan dialog multisektor, peningkatan literasi digital, dan desain kebijakan yang mendorong keseimbangan antara pertumbuhan teknologi dan perlindungan kepentingan nasional. Kata Kunci: Ekonomi Konstitusional, Kedaulatan Digital, Ekonomi Platform
RUANG KONSTITUSIONAL ANTARA: KETIDAKJELASAN KEDUDUKAN STATE AUXILIARY ORGANS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA Iwan Setiawan; Abdurrahman; Erham
Jurnal Supremasi Vol 16 No 2 (2026): Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i2.5864

Abstract

Proliferasi lembaga negara bantu (state auxiliary organs) di Indonesia pasca-reformasi konstitusi 1998 mengubah konfigurasi akuntabilitas horizontal, namun perubahan ini tidak diikuti penataan kedudukan konstitusional yang memadai. Penelitian ini mengkaji problematika ketidakjelasan kedudukan hukum lembaga-lembaga tersebut beserta implikasinya terhadap akuntabilitas lembaga pemerintahan, sebuah celah yang belum banyak disentuh kajian terdahulu karena umumnya membahas komisi independen secara parsial dan tidak memandangnya sebagai satu fungsi akuntabilitas yang sistemik. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis melalui teknik preskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga negara bantu menempati ruang konstitusional antara (intermediary) yang tidak sepenuhnya independen namun juga tidak terintegrasi penuh ke dalam tiga cabang kekuasaan klasik, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, proses pengisian jabatan yang rawan intervensi politik, dan mekanisme akuntabilitas kelembagaan yang lemah. Kondisi ini berimplikasi langsung pada lemahnya akuntabilitas lembaga pemerintahan secara keseluruhan, karena fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan lembaga negara bantu kehilangan daya paksa (enforceability) manakala kedudukannya sendiri tidak terlindungi secara konstitusional; perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa ketahanan kelembagaan lebih ditentukan oleh kekuatan instrumen akuntabilitas horizontal dan sosial di sekitar lembaga, bukan oleh derajat independensi formalnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kedudukan state auxiliary organs di Indonesia memerlukan basis konstitusional yang lebih tegas, harmonisasi regulasi sektoral, dan kerangka akuntabilitas berlapis yang memadukan akuntabilitas hukum, finansial, dan demokratis, guna mencegah baik kooptasi kelembagaan maupun otonomi yang tidak terkendali.