Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Citra Multidisiplin
Nofriadi
Universitas Syiah Kuala
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KIP KOTA BANDA ACEH DALAM MENDUKUNG LEGITIMASI PENYELENGGARA PEMILU Ihsan Hidayatullah; Siti Rahima; Rizal Hibatul Aziz; Dini Rifani; Nofriadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.789

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara purposive dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan SPIP dan pengelolaan keuangan, didukung dokumentasi sekunder laporan SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan kelima unsur SPIP sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, sehingga akan mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Laporan SPIP berfungsi sebagai instrumen transparansi administratif dan keuangan yang memperkuat akuntabilitas publik melalui mekanisme pelaporan berjenjang yang dievaluasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di sebut APIP. Implementasi SPIP di KIP Kota Banda Aceh masih berada dalam fase konsolidasi yang baru berjalan intensif sejak tahun 2023, namun pemantauan yang konsisten dan terdokumentasi berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan prasyarat bagi legitimasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Saran yang diberikan dengan memperluas pemeriksaan risiko agar juga mencakup hal-hal khusus pemilu, seperti mencegah kecurangan dalam tahapan pemilu, dengan bekerja sama lebih dekat dengan DKPP, sebarkan laporan SPIP ke masyarakat melalui situs web atau media sosial yang mudah diakses dan interaktif, agar transparansi lebih terasa dan kepercayaan publik meningkat dan adakan pelatihan rutin untuk semua bagian agar semua orang bisa menilai dan memantau SPIP dengan jujur, sehingga hasil pemantauan bulanan benar-benar bermanfaat dan memperkuat legitimasi.
PERBANDINGAN FUNGSI DAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SERTA WILAYATUL HISBAH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH Fina Salsabilla; Syakira Azila Damasa; Faudhil Shiddiq; Nurul Kamaly; Nofriadi
Jurnal Citra Multidisiplin Vol. 1 No. 5 (2026): Jurnal Citra Multidisiplin (Mei)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jcm.v1i5.6903

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan fungsi serta kewenangan antara Wilayatul Hisbah (WH) di Provinsi Aceh dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka pemerintahan daerah. Kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan instrumen penegakan hukum daerah, namun memiliki karakteristik, landasan hukum, dan ruang lingkup kewenangan yang berbeda secara fundamental. Wilayatul Hisbah lahir dari keistimewaan Aceh sebagai daerah yang diberikan kewenangan menerapkan syariat Islam, sedangkan Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bersifat nasional dengan fungsi penegakan peraturan daerah (Perda) dan ketertiban umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tumpang tindih kewenangan di lapangan terutama di Provinsi Aceh, keduanya memiliki domain yang berbeda, dan harmonisasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak demi efektivitas penegakan hukum daerah.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH Nur Faradisa; Fina Salsabila; Natasya Bethari; Dhiya Safriza Fahrina; Nofriadi
Jurnal Citra Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Jurnal Citra Multidisiplin (Juni)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jcm.v1i6.7095

Abstract

Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan pembangunan sebagai upaya memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan praktik implementasi di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dapat diwujudkan melalui kebijakan lingkungan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam, kebijakan sosial yang menekankan keadilan dan pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan ekonomi yang memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pembiayaan hijau berbasis syariah. Praktik implementasi di Provinsi Aceh dan Kota Palopo menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah berpotensi mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan regulasi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan indikator pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah.
Co-Authors Dhiya Safriza Fahrina Dini Rifani Faudhil Shiddiq Fina Salsabila Fina Salsabilla Ihsan Hidayatullah Natasya Bethari Nur Faradisa Nurul Kamaly Rizal Hibatul Aziz Siti Rahima Syakira Azila Damasa