<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara purposive dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan SPIP dan pengelolaan keuangan, didukung dokumentasi sekunder laporan SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan kelima unsur SPIP sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, sehingga akan mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Laporan SPIP berfungsi sebagai instrumen transparansi administratif dan keuangan yang memperkuat akuntabilitas publik melalui mekanisme pelaporan berjenjang yang dievaluasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di sebut APIP. Implementasi SPIP di KIP Kota Banda Aceh masih berada dalam fase konsolidasi yang baru berjalan intensif sejak tahun 2023, namun pemantauan yang konsisten dan terdokumentasi berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan prasyarat bagi legitimasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Saran yang diberikan dengan memperluas pemeriksaan risiko agar juga mencakup hal-hal khusus pemilu, seperti mencegah kecurangan dalam tahapan pemilu, dengan bekerja sama lebih dekat dengan DKPP, sebarkan laporan SPIP ke masyarakat melalui situs web atau media sosial yang mudah diakses dan interaktif, agar transparansi lebih terasa dan kepercayaan publik meningkat dan adakan pelatihan rutin untuk semua bagian agar semua orang bisa menilai dan memantau SPIP dengan jujur, sehingga hasil pemantauan bulanan benar-benar bermanfaat dan memperkuat legitimasi.]]>
