Istiqamah Bungana
Universitas Tompotika Luwuk

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai: Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Realizing Family Resilience in Mendono Village, Kintom District, Banggai Regency Abdul Rachman Saida Rahman; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Mendono secara umum berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah, yaitu melalui seleksi peserta, pendampingan, serta penyaluran bantuan secara berkala. Program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak keluarga penerima manfaat, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan bantuan untuk usaha produktif. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman sebagian keluarga terhadap kewajiban program, keterlambatan pencairan bantuan, dan keterbatasan jumlah pendamping sosial dalam memberikan bimbingan intensif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKH memiliki peran penting dalam memperkuat aspek ketahanan keluarga, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Akan tetapi, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pendampingan, peningkatan kesadaran peserta, serta koordinasi yang lebih baik antara pihak pemerintah dan masyarakat penerima manfaat.
Kinerja Pegawai Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai: Performance of Civil Registration Employees in Improving Birth Certificate Services at the Population and Civil Registration Office of Banggai Regency Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i1.1162

Abstract

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, jumlah informan yaitu 11 orang terdiri 8 pegawai Dukcapil, 2 orang masyarakat, dan 1 orang pegawai kelurahan simpong dengan menggunakan teknik snowball sampling. Data diperoleh dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan kinerja pegawai Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dukcapil Kabupaten Banggai berada pada kategori sangat baik dan efektif. Didukung oleh kepatuhan pegawai terhadap Standar Pelayanan yang ketat, termasuk penerapan disiplin waktu dan sistem shift yang memastikan ketersediaan layanan. Inovasi layanan seperti program Jemput Bola dan Satu Anak Lahir Terbit 5 Dokumen bahwa inisiatif proaktif dalam menjangkau dan mempermudah. Namun, kinerja tersebut tidak lepas dari beberapa kendala. Kendala utama mencakup faktor individu, kemampuan dan keterampilan SDM menjadi penentu kualitas pelayanan. Faktor psikologis, terutama tuntutan masyarakat ingin proses cepat tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen, sering memicu miskomunikasi dan kesalahan input data. Faktor organisasi informasi di situs web yang tidak terbarukan, gangguan jaringan dari pusat, dan masalah teknis terkait pemadaman listrik yang memengaruhi operasional menjadi hambatan.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai 2022: Implementation of Waste Management Policy in Toili Jaya Subdistrict, Banggai Regency, 2022 Abdul Rachman Saida Rahman; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i1.1164

Abstract

Penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif, jumlah informan 11 orang, terdiri 1 pegawai Kantor Camat Toili Jaya, 7 Kepala Desa yang ada diKecamatan Toili Jaya, dan 3 Tokoh Masyarakat, dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai belum efektif dan efisen. Didukung adanya fakta di lapangan, bahwa implementasi pengelolaan sampah diKecamatan Toili Jaya masih bersifat informal dan terbatas kesadaran masyarakat serta inisiatif individu maupun kelompok. Ketiadaan regulasi resmi menyebabkan kurangnya koordinasi, fasilitas, dan pengawasan memadai sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah. Adapun distribusi bantuan kendaraan roda tiga tidak merata menjadi kendala utama dalam efektivitas pengangkutan sampah, sehingga beberapa area masih mengalami penumpukan sampah berdampak kebersihan dan kesehatan masyarakat. Penelitian merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi kebijakan pengelolaan sampah ditingkat kecamatan sebagai dasar hukum, peningkatan sosialisasi serta partisipasi masyarakat, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup diKecamatan Toili Jaya.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama : Management of the Revenue and Expenditure Budget of Eteng Village, Masama Subdistrict Andi Hartati; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i2.1165

Abstract

Penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur Snowball Sampling, yaitu penentuan informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar.Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Eteng sudah cukup baik, upaya dari pemerintah desa sudah diupayakan, mulai dari tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat desa, menyusun peraturan desa tentang APBDes, di tahap pelaksanaan dengan menugaskan Sekdes, Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran, di tahap penatausahaan dengan menugaskan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, di tahap pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Ketua BPD dan di tahap pertanggung jawaban kepala desa menginformasikan kepada masyarakat melalui baliho berukuran 3x4 meter. Adapun hal yang masih menjadi penghambat pengelolaan APBDes di Desa Eteng adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sampai pertanggung jawaban, bahkan ada masyarakat yang tidak tahu kalau baliho APBdes sudah terpampang di balai desa.
PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI: IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN THE REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY OF BANGGAI REGENCY Ni Luh Titi Indayani; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1174

Abstract

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan E-Government Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai dalam Meningkatkan inovasi daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data terukur yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (depth interview) dengan informan 4 orang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa E-government di BRIDA bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi budaya kerja pemerintah menuju layanan yang lebih cepat, tepat, murah, transparan, dan responsif, yang berkontribusi pada kemajuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penerapan e-government di BRIDA Kabupaten Banggai didukung terutama oleh kebijakan, anggaran, dan SDM yang melek teknologi. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan anggaran riset, sementara masyarakat dan sektor swasta berperan dalam memberikan masukan dan teknologi. Inovasi teknologi seperti aplikasi e-signature dan layanan HKI elektronik meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. E-government juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN GALIAN C BERBASIS LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGGAI: FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENT-BASED QUARRYING MANAGEMENT POLICIES IN BANGGAI REGENCY Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1175

Abstract

Tujuan dalam penelitian adalah bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengelolaan pertambangan galian C yang memperhatikan aspek lingkungan, serta menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Galian C Berbasis Lingkungan Di Kabupaten Banggai. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya data informan yaitu 4 orang. Data yang digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder Data Primer, yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti dengan turun langsung ke objek dalam hal ini melakukan wawancara. Data Sekunder, adalah data pelengkap yang diperoleh dari hasil penelitian seperti dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, serta laporan dari mana saja yang sifatnya relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan galian C berbasis lingkungan di Kabupaten Banggai masih menghadapi hambatan signifikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan tersebut diperkuat oleh ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan kepentingan ekonomi di atas kepentingan ekologis.
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SABELAK KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: SUPERVISION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN SABELAK VILLAGE, SOUTH BULAGI DISTRICT, BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Andi Hartati; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan purposive sampling, jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabelak, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, peran BPD di Desa Sabelak dalam pengelolaan dana desa menunjukkan fondasi partisipatif yang kuat, namun masih memerlukan penguatan signifikan dalam aspek kapasitas internal BPD dan konsistensi penerapan standar pengawasan yang jelas dan merata. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang sepenuhnya akuntabel, transparan, dan berdaya guna, BPD perlu meningkatkan inisiatif pengembangan SDM secara berkelanjutan, membakukan dan mensosialisasikan metode pengawasan yang proaktif dan berorientasi lapangan, serta memastikan konsistensi penuh dalam pelibatan masyarakat di setiap tahapan pengelolaan dana desa, termasuk dalam pengambilan tindakan koreksi, demi membangun kepercayaan yang kokoh di seluruh lapisan masyarakat Desa Sabelak.
PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG( PUPR) DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: THE ROLE OF THE PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING AGENCY (PUPR) IN THE CLEAN WATER SUPPLY PROGRAM IN THE BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Anies Handayani; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1177

Abstract

Penyediaan air bersih merupakan program prioritas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program penyediaan air bersih merupakan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang( PUPR) untuk menyediakan sarana dan prasarana air bersih Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penenlitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 4 orang, terdiri atas 1 orang Kepala Bidang Cipta Karya, 1 orang Kepala desa, 1 Masyarakat dikecamatan Bulagi Selatan dan 1 orang masyarakat di kecamatan Bulagi dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui melalui empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Pekejaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Program (PUPR) Dalam Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan ( Studi Kasus Kecamatan Bulagi Selatan Dan Bulagi) belum terlaksna keseluruhan . Hal tersebut di dukung fakta dilapangan yang dimana program ini belum terealisasikan kepada masyarakat. Program ini baru sampai pada tahap perencanaan dan belum sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini karena masih memerlukan dukungan anggaran (APBN) yang memadai serta penyelesaian permasalahan lahan.
KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI: PERFORMANCE OF THE COOPERATIVE AND MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (MSME) OFFICE IN LUWUK DISTRICT, BANGGAI REGENCY herni djohanis; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1178

Abstract

Tujuan penelitian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, kemungkinan besar adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif dinas tersebut dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM di wilayah itu, sehingga dapat diketahui strategi atau program apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diberbentuk informasi yang di dapat dalam bentuk lisan maupun tulisan, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan tentang Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Jumlah informan 8 orang. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam kaitanya penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen atau referensi-referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil Penelitian adalah Dinas Koperasi telah memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku UMKM dengan berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana pelatihan, membantu pemasaran melalui pameran dan bazar, serta memberikan pendampingan dan konsultasi bisnis. Pelayanan ini juga meliputi penyediaan akses permodalan melalui program seperti KUR dan UMi, serta fasilitasi sertifikasi produk. Kinerja Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM telah memenuhi target melalui berbagai program dan fasilitasi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan akses pasar, pembangunan jaringan, serta kemudahan berusaha. Beberapa indikator keberhasilan dapat dilihat dari peningkatan persentase koperasi yang sehat dan pencapaian target lainnya yang ditetapkan
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DI BANGGAI KEPULAUAN : TRAINING AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES PROVIDED BY THE GOVERNMENT IN BANGGAI KEPULAUAN Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i2.1197

Abstract

Sebuah organisasi harus memiliki kekuatan dalam menghadapi pesaingpesaingnya. Salah satu yang dapat mendukung adalah aset sumber daya manusianya (SDM). SDM mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana, serta sumber dana yang menjanjikan, tetapi tanpa dukungan SDM yang handal, kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa SDM merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Pengembangan sumber daya manusia, bertujuan untuk lebih memudahkan terwujudnya tujuan organisasi, sebab berkualitasnya sumber daya manusia dianggap mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai di dalam suatu organisasi. Penelitian ini menganalisis dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan terkait pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya di lingkungan pemerintahan. Penelitian menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi literatur baik yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu, artikel, buku, maupun dokumen terkait. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa dimulai dari kegiatan rekutmen dalam penyelenggaraan Aparatur Negara dan pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengembangan SDM aparatur secara berkelanjutan dan memberikan langkah-langkah yang tepat dalam peningkatan kualitas SDM aparaturnya yaitu dengan pendidikan dan pelatihan pegawai agar hasil kerja pegawai akan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan organisasi, namun fenomena saat ini masih kurangnya sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara ketentuan jabatan dengan kemampuan yang dimiliki aparatur oleh karena itu, Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menyiapkan Pendidikan dan pelatihan guna pengembangan SDM agar masyarakat mendapatkan kepuasan dalam pelayanan