Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Ilmiah Raad Kertha
I Nyoman Suandika
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional Deli Bunga Saravistha; Gede Yoga Satrya Wibawa; I Nyoman Suandika; Kadek Dedy Suryana
Kertha Wicaksana Vol 17 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.15-22

Abstract

Dibentuk pada Tahun 1999 lalu yang membawa tujuan mulia dan bersahabat bagi antar negara anggota untuk mewujudkan stabilitas perekonomian internasional. G20 mengadakan KTT pertamanya pada November 2008 guna membahas krisis keuangan global yg merupakan dampak dari krisis keuangan di AS pada masa itu. Pertemuan rutin yang diadakan setiap tahun ini memiliki tuan rumah atau Presidensi yang ditentukan secara konsensus yang akan bergiliran setiap tahunnya. Tahun 2022 ini adalah kesempatan milik Indonesia. Negara-negara dalam G20 adalah negara yang punya peranan besar dalam perekonomian. Negara-negara dimaksud diantaranya adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Britania Raya/Inggris, Amerika Serikat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah sistem lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar di Indonesia dalam mendukung Indonesia menarik penanam modal asing. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian dahulu G20 telah membahas mengenai isu bangkitnya dari krisis global. Kini perkembangan dan kemajuan iptek telah membuat perubahan signifikan khususnya di jalur lalu lintas devisa. Telah tercipta dunia tanpa batas negara atau disebut sebagai dunia digital. Segala perubahan tentunya membawa pengaruh buruk dan baik sekaligus. Maka penting untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis Optimalisasi model kebijakan yang seharusnya dibentuk dalam pertemuan ini agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat global dan mengkaji, meneliti dan menganalisis langkah preventif untuk dapat mencegah kerugian negara akibat adanya lalu lintas devisa yang crossborderless.
KEPEMILIKAN RUMAH TUNGGAL ORANG ASING DI INDONESIA DALAMPERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN I Gede Yuda Sedana Putra; I Nyoman Suandika; I Kadek Dedy Suryana; Komang Edy Dharma Saputra
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/5zg9rq95

Abstract

In Indonesia, regulations regarding land are regulated in the Basic Agrarian Law, namely Law Number 5 of 1960. In principle, the Basic Agrarian Law, namely Law Number 5 of 1960, regulates the prohibition of land ownership by foreign nationals. This is a reflection of the principle of nationalism as stipulated in Article 21 Paragraph (1), which states that only Indonesian citizens can have property rights. The spirit of nationalism emphasized in Article 21 Paragraph (1) has given Indonesian citizens full rights to manage the earth and outer space without discriminating between men and women as well as fellow Indonesian citizens, both original and descendants resulting from a marriage that legitimate. Furthermore, when examined in more depth regarding the matter above, the essence of Article 21 Paragraph (1) in the Basic Agrarian Law aims to maintain that land remains the property of the state or Indonesian Citizens, because if the land is controlled by foreigners legally full or with a tendency to be long, it is feared that people's welfare will decrease in the management of land
KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL YANG BERAKIBAT GUGATANUNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION Erikson Sihotang; I Nyoman Suandika
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/dnajxp04

Abstract

Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Gugatan UE ini bermula dari keluarnya kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan baku sejak 2020. Kebijakan tersebut dinilai melanggar Pasal XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui ketentuan WTO sendiri, khususnya pengecualian pada Pasal XX (g) dan juga Indonesia harus dapat memberikan bukti bahwa kebijakannya merupakan kebijakan yang tidak merugikan Uni Eropa, karena tidak hanya Indonesia yang dirugikan. produsen nikel tetapi juga negara-negara lain masih mampu memberikan pasokan ke Eropa.
PENERAPAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAANCALON PESERTA DIDIK BARU DI BALI I Nyoman Suandika
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/0e7g8453

Abstract

Education is one of the problems that is often the center of attention in Indonesia because education is very important in improving the intelligence of the nation's life in Indonesia. Basically, according to the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia in Article 1 paragraph (3) it is stated that the Indonesian state is a legal state which means that every act of the state and citizens must be based on and based on law. In the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is emphasized that the state has an obligation to educate the life of the Indonesian people. One of the efforts to improve and equalize the quality of education in Indonesia is to implement a zoning system in the process of admitting new students. The provisions for the zoning system are contained in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 14 of 2018. With the enactment of this regulation in Indonesia, it seems that not 100 percent of parents or guardians of students have accepted the regulation. So that it reaped controversy, including the Province of Bali as one of the provinces in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The problem is what are the factors that influence the controversy over public attitudes with the application of zoning in new student admissions with the issuance of the Minister of Education and Culture Regulation Number 14 Year 218 of the Province of Bali and how the government has made efforts to overcome the zoning problem in the Province of Bali. This type of research uses empirical legal research methods using primary data and secondary data and tertiary data. The main factor causing the controversy is the high difference between favorite and nonfavorite schools in the province of Bali so far so that the implementation of the zoning policy is rejected by some people. For this reason, the efforts made by the government are to carry out intensive socialization related to the application of zoning that can reach all lines and layers of society which aims to increase public awareness to participate in supporting zoning policies in the process of new student admissions.
Co-Authors Erikson Sihotang Gede Yoga Satrya Wibawa I Gede Yuda Sedana Putra I Kadek Dedy Suryana Kadek Dedy Suryana Komang Edy Dharma Saputra Saravistha, Deli Bunga