Garuda - Garba Rujukan Digital

REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Saravistha, Deli Bunga; Widnyana, I Made Adi; Sancaya, I Wayan Werasmana
VYAVAHARA DUTA Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v16i2.2913

The determination of a public policy is of course always faced with the problem of budget constraints which often puts the government in a trade-off situation which is defined as a dilemma condition that makes it difficult to make choices in determining priorities. This is what makes many policies that are not effectively implemented. The neglect of community expectations has resulted in negative reactions ranging from acts of violation even to anarchy that leads to crime. For this reason, it is deemed very important for the government to have a strategy in setting a priority scale so that a policy is more beneficial to people's lives, not just focusing on legal certainty. For this reason, the main problem is related to the efforts of the Regional Government in determining the priority scale so that an implementation of public policy is truly on target.Â Keywords: Budget Constraint, Trade off, priority scale

REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Saravistha, Deli Bunga; Widnyana, I Made Adi; Sancaya, I Wayan Werasmana
VYAVAHARA DUTA Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v16i2.2913

The determination of a public policy is of course always faced with the problem of budget constraints which often puts the government in a trade-off situation which is defined as a dilemma condition that makes it difficult to make choices in determining priorities. This is what makes many policies that are not effectively implemented. The neglect of community expectations has resulted in negative reactions ranging from acts of violation even to anarchy that leads to crime. For this reason, it is deemed very important for the government to have a strategy in setting a priority scale so that a policy is more beneficial to people's lives, not just focusing on legal certainty. For this reason, the main problem is related to the efforts of the Regional Government in determining the priority scale so that an implementation of public policy is truly on target.Â Keywords: Budget Constraint, Trade off, priority scale

EKSISTENSI LEX MERCATORIA DALAM PRAKTIK KONTRAKTUAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINTAS NEGARA ANGGOTA PBB Deli Bunga Saravistha
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i1.423

The different legal systems of countries in the world make many international conventions available, such as UNIDROIT, UNCITRAL, CISG, COMECON, and so forth. Despite this, the conventions have not been able to fully accommodate the interests of the parties in conducting international relations. The intended international relations can be in the form of political relations and also commercial business. Many conventions at the UN, but do not necessarily require all members to follow and submit to the contents of these conventions. One of the requirements to legitimize a convention in the national domain is to ratify the convention. Then practice it in his national legal culture. Lex Mercatoria exists as a flexible international law both for adherents of the Civil Law System, Anglo Saxon and the Socialist legal system. One organization that specifically regulates world trade is the WTO or World Trade Organization, which also regulates ways of international dispute resolution. The methods practiced by the WTO were later gradually used as international customs for various countries in the world, moreover for Indonesia which officially became a member of this organization. Indonesia also hereby issues national regulations in order to adapt to international customs in the world, one of which is the issue of transnational dispute resolution. So that in this case will be further studied and analyzed regarding: a). How is the implementation of the lex mercatoria principle in carrying out international business contracts implemented in cross-country relations between UN member states? and b). What is the mechanism for resolving business disputes in the event of default or unlawful conduct across the United Nations member states

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR INDONESIA DI BURSA BERJANGKA KOMODITI MELALUI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN deli Bunga Saravistha; I Wayan Wisadnya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i2.688

Perdagangan global telah melahirkan keberadaan pasar global yang bersifat crossborderless. Maka, aktifitas di dalamnya akan sangat sulit dijangkau oleh hukum nasional yang dibatasi oleh wilayah yurisdiksi pemberlakuannya. Melalui teknologi Blockchain, diharapkan lebih mampu mengoptimalisasi perlindungan data bagi investor Indonesia yang melakukan aktifitas perdagangan di Pasar Global. Apalagi teknologi ini bukan merupakan hal baru diantara negara-negara pelaku perdagangan dunia, khususnya di Bursa Berjangka yang merupakan salah satu bentuk Pasar Global yang ada. Melihat pada sulitnya pembuktian dalam kasus-kasus di Bursa Berjangka dan pemblokiran situs Pialang yang dirasa kurang memberikan perlindungan hukum bagi investor Indonesia yang telah terlanjut melakukan deposit dana, maka diharapkan pengembangan teknologi Blockchain akan menjadi solusi bagi situasi ini. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut melalui rumusan permasalahan yaitu Bagaimana teknologi blockchain dikatakan mampu memberikan perlindungan hukum yg lebih optimal bagi investor di bursa berjangka komoditi atau bagi pihak manapun sekaligus pemerintah? Dan Bagaimana rancangan penerapan teknologi blockchain ke dalam regulasi Indonesia? Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus

Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana) Deli Bunga Saravistha; I Ketut Sukadana; Kadek Dedy Suryana
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v1i3.32

Kejahatan dalam masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan. Terlebih untuk masyarakat adat, tidak hanya ketidakseimbangan secara sekala yang berubah, melainkan secara niskala pula. Menurut Sutherland, kejahatan dapat timbul dari bentuk pergaulan lingkungan sekitarnya dan berdasarkan diri sendiri. Sebagai bentuk pencegahan dan menciptakan keseimbangan, masyarakat adat Bali memiliki awig-awig yang berperan sebagai pedoman dalam berperilaku bagi masyarakat adat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan studi kasus guna menggali lebih dalam serta menemukan informasi baru mengenai hukum pidana adat, mengetahui penerapan awig-awig di desa Penyaringan, serta mengetahui awig-awig berdasarkan perspektif hukum preventif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kehadiran awig-awig dapat membantu pencegahan terjadinya tindak kejahatan pada lingkungan masyarakat Bali.

Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri I Gede Adi Putra; Deli Bunga Saravistha
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/parta.v3i2.3787

Penyelenggaran Pemerintahan Desa akan tersusun dan terarah dengan baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa memiliki kesadaran terhadap Pemerintahan Desa yang di dampingin Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Sehingga seluruh masyarakat akan terwakili kepentinganya untuk mencapai Pemerintahan Desa yang demokratis, jujur, bersih dan bebas dari KKN. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Desa Marga Dauh Puri haruslah mengacu pada peraturan pemerintah yang ditetapkan yakni sesuai dengan Undang-UndangNo23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah, Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang ICCPR dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 32 Tentang Badan Pemusyawaratan Desamengingatkan adanya sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris yang akan mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Badan PemrusyawaratanDesa dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi di Desa Marga DauhPuri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijabarkan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti sejak 2019-2022 BPD Bersama Pemerintah Desa Marga Dauh Puri telah berhasil membuat 28 Perdes , dan Pembangunan di Banjar Ole dan Banjar Kelaci. Dari hasil penelitian diatas peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Marga Dauh Puri, semua jawaban menunjukkan kearah yang baik. BPD dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya.

IMPLEMENTASI HAM GENERASI PERTAMA DALAM INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) PADA KEHIDUPAN POLITIK MASYARAKAT DESA MARGA, TABANAN PROVINSI BALI Made Feri; Deli Bunga Saravistha
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 7: Maret 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The first generation of human rights basically spoke about freedom and political life, in other words, these rights were civil and political rights. In this case, it can be exemplified by the right to life, equality before the law, freedom of opinion, the right to a fair legal process, the right to freedom of religion and the right to vote and be elected in elections. The role of the village apparatus is very important in guaranteeing the implementation of freedom of human rights in society which is reflected in the system of government and protection of the rights of the community in the civil and political fields in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant On Civil And Political Rights Covenant (International Civil and Political Rights) which is accompanied by a Declaration against Article 1 concerning the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. The obstacles faced in the fulfillment of civil and political rights in the community can be resolved by using a consensus approach bridged by the Village Consultative Body (BPD) and facilitated by the village apparatus. BPD plays an important role in ensuring the civil and political rights of the people of Marga Dauh Puri Village, Marga District, Tabanan Regency, Bali. Moreover, the UN Human Rights Council has opened up opportunities for complaints for individuals, activists and NGOs. So it is interesting to examine more deeply through two problems, namely regarding the selection mechanism and the absorption of understanding of human rights in the regulation and process of selecting village government apparatus, especially related to civil and political rights in the life of the nation and state of the Marga Village community in particular. With a research method that is somewhat different from human rights research in general, namely Juridical Empirical.

Efektifitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan I Gusti Agung Made Mas Widya Giri Savitri; Shri I Gusti Ngurah Wira Suyasa; Deli Bunga Saravistha; Kadek Dedy Suryana
Journal of Education and Culture Vol. 3 No. 2 (2023): Journal of Education and Culture
Publisher : Indra institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/jec.v3i2.443

The State of Indonesia is a legal state (rechtsstaat), this has received legitimacy through the provisions of Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution). The Attorney General's Office has issued several policies, including the First, the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. It is hoped that this provision as a form of prosecution discretion can be used by the Prosecutor to view and balance between the applicable rules and the principle of benefit to be achieved. Diversion and Restorative Justice are the basis for reforming the criminal justice system in the implementation of the juvenile justice system, which can be seen in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which aims to prevent child offenders from being subjected to punishment or punishment. Both concepts are new things for Indonesian people. Law Number 3 of 1997 does not contain restorative juctice principles, and there are no strict provisions regarding diversion (settlement outside the process). Termination of Prosecution Based on Restorative Justice stipulated in the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 guidelines for Public Prosecutors to stop prosecutions with due observance of fairness, public interest, proportionality, punishment as a last resort, and fast, simple and low cost. Socialization Perja 15 of 2020 and updating the role of the prosecutor's office in tackling crime in realizing restorative justice by means of, among other things, making peace efforts and having a peace process where the prosecutor plays an active role in handling cases so that cases can be resolved without having to go to court.

Implementasi Pengaturan Terkait Kewenangan Perangkat Desa Adat Marga terhadap Peristiwa Perkawinan Nyentana Ni Putu Sutrisna Dewi; Luh Merry Dyanthi; Deli Bunga Saravistha
Journal of Education and Culture Vol. 3 No. 2 (2023): Journal of Education and Culture
Publisher : Indra institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/jec.v3i2.444

The factors that cause the occurrence of "Nyentana" marriage within a family is a situation where there is no male offspring. Looking at the kinship structure in Bali that adheres to the patrilineal system, where the wife enters her husband's family, it can be said that the position of men in Balinese families is very important. In marriages, divorce often occurs, as stated in Article 39 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019, which is an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The purpose of this research is to determine the legal regulation of Balinese customary law as a legal umbrella regarding the position of a divorced man in Nyentana marriage and the importance of legal provisions in the community in the form of "awig-awig" that regulate the rights and obligations of a divorced man in Nyentana marriage that occurs in Marga Village. This research method uses the Normative Juridical research method to find legal rules and principles used as a basis to discuss legal issues related to the legal position of men after divorce in Nyentana marriage as well as the lack of agreement regarding the regulation of the legal position of men after divorce in Nyentana marriage in the form of "awig-awig". This research uses a conceptual approach, statute approach, and historical approach. The conceptual approach is used to discuss the urgency of rules that discuss the legal position of men after divorce in Nyentana marriage. The statute approach is used to examine legal rules related to Nyentana marriage. The historical approach is used to understand the customary legal review used as a legal basis in Nyentana marriage. The legal material search technique in this paper uses a literature study technique, which is then analyzed using qualitative analysis.

Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi I Putu Sumawan; Deli Bunga Saravistha
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4200

Indonesia adalah negara yang termasuk golongan angka korupsi yang tinggi. Dalam upaya penegakan dan pemberantasan korupsi secara regulasi sudah sangat memadai. Dimulai dari komitemn negara pada UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menjadi pijakan awal ditetapkannya Undang-Undang Tipikor di Indonesia. Permasalahannya adalah integritas Lembaga Peradilan sebagai the last resort bagi para Justiabellen dalam mencari keadilan, mengalami situasi-situasi yang menempatkan lembaga ini kehilangan public trust. Selain itu, adanya unsur psikologis yang dikatakan dapat mempengaruhi putusan hakim dalam memutus suatu perkara dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dan pengaruhnya bagi integritas Lembaga Peradilan Dan Apakah faktor-faktor di luar hukum tersebut dapat diajukan sebagai landasan pengajuan upaya hukum lanjutan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Metode peneltian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan Teori Sistem Hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor psikologis hakim memberi pengaruh pada ratio decidendi, yang menimbulkan adanya dicenting opinion. Kedua nya sah saja menurut proses penetapan putusan. Namun, faktor psikologis ini juga tidak luput dari intervensi politik yang memiliki energi lebih besar dibaliknya. Perilaku apriori sebagai faktor subjektif dan sikap perilaku emosional, adalah faktor internal yang berpengaruh pada hakim ditambah sikap kekuatan arogansi, yakni perihal kecongkakan akan kekuasaan hakim yang akan cenderung merasa dirinya berkuasa, yang merasa kepintarannya melebihi orang lain (jaksa, pengacara, apalagi terdakwa). Sikap moral hakim itu sebagai manusia pribadi yang berproses tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya. Disparitas hakim yang terdistorsi justru berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga ini. Riset ini dilakukan dengan harapan untuk menemukan solusi dalam upaya optimalisasi pemulihan integritas lembaga peradilan dan optimalisasi penegakkan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai suatu isu global. Solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka membenahi public trust dan wibawa lembaga peradilan adalah memperketat protokol persidangan dan keamanannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search