Garuda - Garba Rujukan Digital

Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter A.A. Ngr. Dwi Dananjaya; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.6-10

Abstract The existence of health law has a huge influence on national development, especially in the health sector. At this time there were so many medical crimes in the form of malpractice that happened to the community especially in the medical world, but so many people did not know between the difference between malpractice and medical risk. To find out whether what is done by medical personnel is malpractice or medical risk, therefore the authors are interested in conducting research in the form of a thesis under the title Malpractice and Medical Risk Sanctions Performed by Doctors. The research method used is a normative legal method. What can be determined by the difference between malpractice and medical risk is in the Medical Practice Law and the Medical Ethics Code is sanctions on malpractice doctors, namely medical malpractice, civil malpractice, and administrative malpractice including legal ethical violations. Malpractice is a deliberate and negligent action because it fulfills the element of error. But medical risk is not a criminal offense and includes medical accidents and accidents that have elements that cannot be predicted beforehand, cannot be prevented, and cannot be blamed. Keywords: Doctors; Malpractice sanctions; Medical Risk Abstrak Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan. Pada masa ini begitu banyak kejahatan medis berupa tindak malpraktik yang terjadi pada masyarakat khususnya pada dunia kedokteran, akan tetapi begitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui antara perbedaan malpraktik dan resiko medik. Untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut malpraktik atau resiko medik, maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normative. Yang dapat penulis tentukan dari perbedaan yang dimiliki Sanksi malpraktik dan resiko medik ialah dalam UU Praktek Kedokteran dan UU Kode Etik Kedokteran ialah sanksi kepada dokter yang melakukan malpraktik yaitu medical malpractice, civil malpractice, daan administrative malptactice termasuk pelanggaran etik legal. Malpraktik merupakan tindakan sengaja dan lalai karena terpenuhinya unsur kesalahan. Melainkan resiko medik tidak merupakan tindak pidana dan termasuk kecelakaan medik merupakam kecelakaan yang memiliki unsur yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak dapat dicegah, dantidak boleh dipersalahkan. Kata Kunci: Dokter; Sanksi Malpraktik; Resiko Medik

Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama I Gusti Agung Satrya Wiguna S; Desak Gde Dwi Arini; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.37-41

Abstract-In the governance of the Adat Village in Bali, it has a credit institution, namely the Village Credit Institution, which is a movement of the community of Pakraman Village to improve the economic standard of Pakraman Village. However, if it is not properly mobilized, it will cause new problems and the problems that are most often expressed, one of which is bad credit. If bad credit is carried out by village officials, this can be solved by a rerem or regulations made jointly by the indigenous villagers. But if this bad credit is carried out by non-village officials, according to Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions (LPD), explain; (LPD) may not give credit to non-village officials. However, in some traditional villages, there are also those in the perarem which are allowed by non-village officials to conduct credit in (LPD) but there must be representatives from the traditional village krama. For this reason, there is no legal certainty for non-village officials who commit bad credit. The problems in this research are: 1. How legitimate is the credit agreement at the LPD that the debtor is non-Village Village ?. 2. What are the legal consequences if there is a bad credit, the debtor is a non-village official? The research method used is the Empirical research method and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study are in the implementation if the LPD allows non-village manners to do credit in their LPD, then there must be a village regulation that regulates the credit process carried out by non-manners of the village. In addition, the settlement of bad loans must also be regulated by regulations in the customary village. Keywords: Bad Credit, Non-Villagers Courtesy, Village Credit Institution. Abstrak-Dalam pemerintahan Desa Adat di Bali, memiliki suatu lembaga perkreditan yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang mana merupakan gerakan masyarakat Desa Pakraman guna meningkatkan taraf hidup ekonomi Desa pakraman. Namun, jika tidak di mobilitasi dengan baik, justru akan menimbulkan masalah baru dan masalah yang paling sering diungkapkan salah satunya Kredit Macet. Jika kredit macet yang dilakukan oleh krama desa, hal ini bisa diselesaikan dengan perarem atau peraturan yang dibuat bersama - sama oleh warga Desa adat. Tetapi jika kredit macet ini dilakukan oleh non krama desa, sesuai dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menerangkan; (LPD) tidak boleh memberikan kredit kepada non krama desa. Namun didalam beberapa desa adat, ada pula yang dalam peraremnya dibolehkan non krama desa untuk melakukan kredit di (LPD) namun harus ada perwakilan dari krama desa adat setempat. Atas dari hal ini, belumlah adanya kepastian hukum bagi non krama desa yang melakukan kredit macet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sahnya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama Desa?. 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi kredit macet yang debiturnya non krama Desa?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris serta teknik pengumpulam data melalui wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaanya apabila LPD mengijinkan orang non krama desa untuk melakukan kredit pada LPDnya maka harus ada perarem desa yang mengatur mengenai proses perkreditan yang dilakukan oleh non krama desa. Selain itu penyelesaian kredit macet pun juga harus diatur dengan perarem pada desa adat. Kata Kunci: Kredit Macet, Non Krama Desa, Lembaga Perkreditan Desa.

Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar) Ni Made Intan Maharani; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.119-123

Aside from going through the courts, there are alternatives that can be passed through the dispute, namely negotiation, mediation and arbitration. Arbitration institutions are bodies chosen by the parties to the dispute to provide decisions regarding certain disputes, these institutions can also provide a binding opinion of a legal relationship from matters that have not arisen yet. The formulation of the problem raised in this study is how this arrangement for dispute resolution of parties who have been bound in an arbitration agreement, as well as how the judges' legal considerations in resolving disputes in an arbitration agreement. This research is a normative legal research. Arrangement for dispute resolution of parties that have been bound in the arbitration agreement is contained in law number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution, in which the dispute resolution is handed over by professional Arbitrators who will act as judges or private courts who will apply the procedure the way the peace law has been mutually agreed upon by the parties to arrive at a final and binding decision. Judge's Legal Considerations in the Case Verdict of the Denpasar District Court Class I A Number 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. that is based on Article 3 of Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which states that the District Court is not authorized to adjudicate disputes of parties who have been bound in an arbitration agreement Selain melalui pengadilan, teruntuk mengatasi kasus sengketa ada suatu alternatif yang dapat dilalui, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat dari sebuah keterkaitan hukum dari hal yang belum timbul sengketa. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ini pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase yaitu terdapat pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitarse dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimana penyelesaian sengketa tersebut diserahkan Arbiter yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. yaitu didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Tidak Melaporkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalamperalihan Hak Atas Tanah I Nyoman Agung Mas Dinata; I Putu Gede Seputra; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.104-108

Development is essentially a process of continuous change in order to improve and progress toward the goals to be achieved. Fees for the acquisition of land and building rights, namely a tax on land / building rights, which in this case is referred to as a tax. In doing so, the PPAT can neglect by not reporting BPHTB in a transfer of land rights. Based on this, the title was raised. Then the problems arising from this study are: 1. How is the reporting arrangement for the acquisition of rights to land and buildings by the official land deed maker in the transfer of land rights? 2. What are the legal consequences for officials who make land certificates that do not submit reports on the acquisition of land and building rights? The method in this paper is a normative legal method, with literature study sourced from legal and secondary legal materials. The results obtained are the result of not carrying out an obligation in reporting taxes on land and building rights is the imposition of sanctions in the form of tax penalties and administrative sanctions in the form of fines. Pembangunaan pada hakekatnya merupakan proses perubahan terus menerus guna menuju perbaikan dan kemajuan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yakni suatu pajak terhadap hak atas tanah/bangunan dimana dalam hal ini disebut sebagai pajak. Dalam pelaksanaanya, PPAT dapat melakukan kelalaian dengan tidak melaporkan BPHTB dalam suatu peralihan hak atas tanah. Berdasarkan atas hal tersebut maka diangkat judul. Maka timbul persoalan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak atas tanah? 2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pejabat pembuat akta tanah yang tidak menyampaikan laporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan? Metode dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif, dengan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukumprimer serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil yang didapat adalah akibat dari tidak dilaksanakannya suatu kewajiban dalam melaporkan pajak dari hak atas tanah dan bangunan adalah dikenakannya sanksi berupa sanksi perpajakan serta sanksi administrasi yang berupa denda.Dimana kedepannya diharapkan agar PPAT rutin melaksanakan kewibannya dalam hal melaporkan wajib pajaknya.

Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia I Putu Gede Bayu Sudarmawan; I Gusti Bagus Suryawan; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.88-92

In many societies, marriage customs, who married her partner of different nationality for example a man citizen of Indonesia who married women foreign nationals or otherwise. It is caused due to the influence of globalization today. Of course, the marriage will having problems in the determination of citizenship status if they have children, especially if they settled in Indonesia. This research intended to find answers about the determination of the status of citizenship of children born of mixed marriages and the legal protection of children of mixed marriages that result. This research uses research methods through a conceptual approach to normative. The author uses primary law binding and also secondary legal material as a reference. The results of this research is the child of a mixed marriage deserve the status of dual citizenship is limited and is also entitled to preventive legal protection to guarantee the certainty of the law as a citizen of Indonesia. Dalam melangsungkan perkawinan, banyak masyarakat yang menikah dengan pasangannya yang berbeda kewarganegaraan misalnya seorang pria warga negara Indonesia yang menikah dengan wanita warga negara asing ataupun sebaliknya. Itu disebabkan karena pengaruh globalisasi saat ini. Tentu saja perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah dalam penentuan status kewarganegaraan apabila pasangan tersebut memiliki anak, terutama apabila pasangan tersebut menetap di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran terserbut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan juga bahan hukum sekunder sebagai referensi. Hasil penelitian ini adalah anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas dan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif untuk menjamin kepastian hukumnya sebagai warga negara Indonesia.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika I Wayan Govinda Tantra; Made Minggu Widiantara; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.215-220

The involvement of the child in narcotic crime that becomes a narcotic courier is a series of malicious agreement in conducting illegal narcotics circulation, but in the capacity category of children who become courier, this is one thing That is so concerned that the child has been faced with the law and is classified as a narcotic crime. Based on the explanation above, the problems that will be considered in this study are as follows: 1. how is the legal arrangement for a child to be a courier in a narcotic crime? 2. How is criminal liability for children as a courier in narcotic crime? The type of research used in this study is a type of normative legal research. The analysis technique is that after the collected legal materials are then analyzed using the technique of description, after all required legal materials are fulfilled, analyzed in a qualitative descriptive. Please note that the determination of the child's age in relation to the criminal liability that can be submitted before the proceeding is 12 (twelve) years up to 18 (eighteen) years in accordance with the verdict of the Constitutional Court No. 1/PUUVIII/ 201/021. In the context of child accountability as a drug courier one of them is that narcotics LAW does not restrict the age in the judiciary, both adults and minors, so that children as narcotics courier can still be punished when Children's capabilities that are still limited and are not as perfect as adults.

Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Kecurangan dalam Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Anom Bagus Sanjaya; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.1.2022.1-5

The recruitment process for prospective civil servants in Indonesia is indeed very vulnerable to bribery, such as evidence of the problem of transparency in CPNS recruitment with cases of collusion involving government officials of the State Civil Apparatus who are proven to have accepted bribes and assisted prospective civil servants in a fraudulent manner. and causing a criminal act can be dismissed from his position, in accordance with Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The formulation of the problem in this study are: 1) What is the arrangement for CPNS recruitment in Indonesia? 2) What are the criminal sanctions against perpetrators of fraudulent CPNS recruitment? The research method used is normative research with a statutory approach. Sanctions imposed on perpetrators of fraud are divided into two, namely administrative sanctions in the form of blacklist sanctions from the State Civil Service Agency which results in the perpetrators not being able to register to take the CPNS test for the rest of their life, Criminal sanctions imposed namely Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronic.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian I Made Mudana Adi Putra; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.1.2022.12-19

Counterfeiting committed by the medical personnel if the contents of the medical record contain some or all of the contents that are changed or made differently from medical actions carried out by the doctors or medical teams, it will have an adverse effect and even create disputes between the patient's family, and lead it into unclear identity. The formulations of the problem of this research are How is the legal regulation of the counterfeiting crime against the origin of a child? What are the criminal sanctions for counterfeiting the origin of a child when a divorce occur? This research has purpose is to find out the arrangements of legal for the counterfeiting crime of a child's origins and criminal sanctions against counterfeiting a child's origins a divorce occur. The benefits of this research can be used as a source of input, especially regarding the juridical review in divorce verdict. regulated in Law 36 of 2014 concerning 2014 Health Workers. contained in Article 84 which contains actions that occur due to negligence. The rules of origin, although not explicitly stated in the form of identity falsification or the origin of the child, are regulations related to falsification. The sanction for falsification of intentionally embezzling a person's origins is punishable by embezzlement of origin with a maximum imprisonment of six years.

Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Denpasar Anak Agung Putu Eka Putra Warmadewa; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.1.2022.44-49

The Covid-19 pandemic has become a disease outbreak that has hit people all over the world, including Indonesia. The purpose of this research is to find out the basis for the implementation of restrictions on community activities in the city of Denpasar and to find out the implementation of restrictions on community activities in the city of Denpasar. This research use the empirical law method with a fast approach, case approach, and legal concept analysis. The results showed that the basis for the implementation of restrictions on community activities in Denpasar City was to carry out its autonomy in the form of making new policies and following according to their respective regions and the implementation of activity restrictions in the city of Denpasar. . The government's efforts to prevent the spread of the Covid-19 pandemic are by implementing the Restrictions on Community Activities in Denpasar City and educating the public again how dangerous the Covid-19 virus is.

Penggelapan Pajak Terhadap Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) I Gede Herry Budikusuma; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.1.2022.55-59

Indonesia is a country consisting of sharing tribes, races, and cultures where each community has its own thoughts and understandings to live their lives. In carrying out his life, society is no stranger to the name of human rights where human behavior must not interfere with the rights of others and does not behave outside the norms that apply in accordance with positive laws. In carrying out a job ordinary people do it for the sake of earning income to support their families plus the needs of life that every day increase makes someone have to work hard to get income. But in the present day get income alone without getting dependents such as the absence of balance every worker must get income plus work safety dependents which later if one day happens something unwanted a worker can be dependents that will later be used for treatment and additional costs for himself and his family. The thing that happens when the situation of workers making a living is the occurrence of unwanted things where the project is stopped because the superiors commit tax evasion.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search