Garuda - Garba Rujukan Digital

PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Amrullah, Muhammad Salam
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Revocation of the right to vote and be elected in public office as an additional penalty applied to the defendant allows corruption cases. This research aimed (1) to investigate and analyze the relevance of the annulment of the vote right for the public position election of the corruption prisoners as seen from the perspective of the criminal aims; and (2) to investigate and analyze the factors effecting the annulment of the vote rights for the public positions  of the corruption prisoners. The research was conducted in Jakarta city by choosing the institutions relevant to the problem s of this thesis; they were the corruption eradication commission (KPK), Jakarta first thesis instance court, constitutional court, and the supreme court. The method used was the empirical study of the normative law. The nature of the research was descriptive using the primary and secondary data collected from the documents and interview techniques as well as reading the materials related to the exixting problems. The collected data were the analyzed using the qualitative descriptive analysis. The research result revealed that the imposition of the right to vote and to be voted for the public positions as the additional penalty was considered relevant to the purpose of the punishment,  I,e. to give retaliation and deterrent effect against the perpetrators of corruption. The law enforcement continued to expect that this additional punishment could prevent further corruption actions in the future. The factors effecting the implementation of the annulment of the right to vote and be voted for the public positions were already stated  clearly in the  law No. 31 of 1999 about the amendment of the criminal action corruption Jo the law  No. 20 of 2001 about the amendment of the law No. 31 of 1999 about the eradication of the corruption criminal  action, and the code of criminal law. As for its legal material, the conditions and mechanism of the annulment of the right to vote and be voted for public positions should be stated more clearly.

Reconstruction of law criminal development on victims of restoration as form of renewal Criminal law Amrullah, Muhammad Salam
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 2 (2019): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

The crime of rape carried out by people, experiencing a development in criminal law, the formulation of offenses in the Criminal Code makes the criminal act, does not give a sense of justice to victims where the threat of punishment is relatively small and there are multiple interpretations of legal norms, while victims suffer a psychological loss which makes the victim lose his identity. In addition, the scope of the multi-interpretive criminal reparations is due to the unclear norms which regulate, for example, the category of rape itself. This research is a normative legal research that examines relevant laws and regulations and conceptualizes the law as the norm. From the results of the study found the unclear norms stipulated in article 285 of the Criminal Code, which resulted in the application of law enforcement to victims resulting in legal uncertainty, an increasingly broad category of actions while the legal norms did not specify the actions of the rape, from the results of the research the revision of the Criminal Code as a form of renewal of criminal law specifically article 285..

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERADA DALAM BINAAN PANTI ASUHAN Muhammad Salam Amrullah; Haedar Djidar; Nasti Nasti; Mudzakkar NB
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 5, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yang dapat dilakukan oleh orang tua, wali, ataupun lembaga-lembaga sosial dan dibawah pengawasan serta bimbingan negara. Permasalahan dari penelitian ini yaitu apakah konsep perlindungan anak dalam pembinaan di panti asuhan dapat memberikan suatu jaminan agar anak dapat tumbuh kembang dan memperoleh hak-hak layaknya anak yang berada dalam binaan orang tua. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan memahami konsep perlindugan anak yang berada dalam binaan panti asuhan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji seluruh aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan serta regulasi dari bentuk perlindungan anak yang berada dalam panti asuhan baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan. bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu Bentuk perlindungan hukum dengan diakui sebagai anak yang berada dalam binaan panti asuhan. Bentuk perlindungan hukum dimana tanggung jawab penggurus panti asuhan sebagai Wali.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN Salam Amrullah
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 3, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatife dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menemukan konteks perlindungan terhadap korban kejahatan terhadap perempuan yaitu perlindungan secara preventif maupun represif dimana perlindungan serta pengawasan termaktub secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik dalam proses penyelidikan maupun proses pemeriksaan secara medis oleh penegak hukum sebagai instrument perlindungan hak asas manusia serta instrument keseimbangan, selain itu upaya yang dapat dilakukan berupa bantuan hukum serta pemberian restitus dan kompensasi.

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012 (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo) Ayub Kasim; Sunarding Sunarding; Umar Laila; Salam Amrullah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1147

Pelaksanaan Analisis Jabatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Palopo yang berjumlah 40 orang. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kota Palopo telah terlaksana dengan baik berdasarkan uraian jabatan maupun syarat jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun masih ada pengaruh dari faktor politis dan budaya dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo meliputi Faktor Internal yaitu : Lowongan Jabatan, Perilaku Pimpinan, ketersediaan Informasi dan Komunikasi dan Faktor Eksternal yaitu : Faktor Politik dan Faktor Budaya.Kata Kunci : Pelaksanaan Analisis Jabatan. Kompetensi

PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Salam Amrullah
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.99

Revocation of the right to vote and be elected in public office as an additional penalty applied to the defendant allows corruption cases. This research aimed (1) to investigate and analyze the relevance of the annulment of the vote right for the public position election of the corruption prisoners as seen from the perspective of the criminal aims; and (2) to investigate and analyze the factors effecting the annulment of the vote rights for the public positions of the corruption prisoners. The research was conducted in Jakarta city by choosing the institutions relevant to the problem s of this thesis; they were the corruption eradication commission (KPK), Jakarta first thesis instance court, constitutional court, and the supreme court. The method used was the empirical study of the normative law. The nature of the research was descriptive using the primary and secondary data collected from the documents and interview techniques as well as reading the materials related to the exixting problems. The collected data were the analyzed using the qualitative descriptive analysis. The research result revealed that the imposition of the right to vote and to be voted for the public positions as the additional penalty was considered relevant to the purpose of the punishment, I,e. to give retaliation and deterrent effect against the perpetrators of corruption. The law enforcement continued to expect that this additional punishment could prevent further corruption actions in the future. The factors effecting the implementation of the annulment of the right to vote and be voted for the public positions were already stated clearly in the law No. 31 of 1999 about the amendment of the criminal action corruption Jo the law No. 20 of 2001 about the amendment of the law No. 31 of 1999 about the eradication of the corruption criminal action, and the code of criminal law. As for its legal material, the conditions and mechanism of the annulment of the right to vote and be voted for public positions should be stated more clearly.

Reconstruction of law criminal development on victims of restoration as form of renewal Criminal law Muhammad Salam Amrullah
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 2 (2019): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i2.128

The crime of rape carried out by people, experiencing a development in criminal law, the formulation of offenses in the Criminal Code makes the criminal act, does not give a sense of justice to victims where the threat of punishment is relatively small and there are multiple interpretations of legal norms, while victims suffer a psychological loss which makes the victim lose his identity. In addition, the scope of the multi-interpretive criminal reparations is due to the unclear norms which regulate, for example, the category of rape itself. This research is a normative legal research that examines relevant laws and regulations and conceptualizes the law as the norm. From the results of the study found the unclear norms stipulated in article 285 of the Criminal Code, which resulted in the application of law enforcement to victims resulting in legal uncertainty, an increasingly broad category of actions while the legal norms did not specify the actions of the rape, from the results of the research the revision of the Criminal Code as a form of renewal of criminal law specifically article 285..

Concentration Investigating The Impact of Covid-19 On The Operation and Management of a Dance Studio Amrullah Ibnus Salam
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 2 No. 10 (2022): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) entered Indonesia around March 2020. Covid-19 has been impacting in various fields, including the running of different companies. The current study will take IDOLAB dance studio from Indonesia as an example to understand the operation and management practices after the epidemic. By literature analysis and interviewing with the boss and manager from IDOLAB dance studio, several findings are shown as followings. The major impacts of Covid-19 on IDOLAB include not running dance classes, workshops and other activities, losing most students, and the lack of studio rentals. The operation and management changes in IDOLAB are: (1) The learning process during the pandemic was carried out online. (2) Teachers will teach through an app that can also be accessed by the participant. (3) The company has to solve online classes problems: the network is not smooth, students cannot interpret dance movements, trainers have difficulty evaluating student movements, hampering the process of delivering material, and students are less flexible in performing dance moves. (4) More promoting and marketing through social media such as sharing on Instagram, and WhatsApp is needed. (5) When the pandemic conditions are getting controlled, IDOLAB has some face-to-face classes, but with the condition that it follows the 3M progress, namely washing hands, maintaining distance, and wearing masks. Under the unstable epidemic situation, online classes are still necessary. How to improve the quality of online classes, emphasize the importance of exercises to customers, and promote to find mental support through dance during the epidemic could be the direction that IDOLAB dance studio can do in the future.

Tinjauan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Di Bawah Tangan Sebagai Jaminan Kepemilikan Rumah (Studi Penelitian Pada PT. Imbara Permai Sejahtera) Haedar Djidar; Muhammad Salam Amrullah
Sawerigading Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 No 1 Tahun 2022 (Oktober 2021 - Maret 2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v1i1.127

Peneltian ini fokus membahas tentang kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli di bawah tangan sebagai jaminan kepemilikan rumah, hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya, yang dibuat secara bersama-sama. Meskipun PPJB dibawah tangan itu dapat dibuat secara bebas oleh para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian, akan tetapi tidak boleh melanggar dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. 2.Terjadinya perbedaan penafsiran antara pengembang dan user. Format yang tidak baku sehingga mengalami kesusulitan menentukan atau menggunakan bahasa yang jelas sehingga sering muncul bahasa yang multi tafsir. Sangat rentan terjadinya kerugian apabila salah satu pihak tidak cakap.Kelemahan pembuktian PPJB dibawah tangan karena mudah disangkal oleh salah satu pihak. Perbedaan-perbedaan kepentingan dapat membuat cela bagi timbulnya itikad buruk para pihak dalam pelaksanaannya.

Pendampingan SMK Pusat Keunggulan pada SMKN 1 Modoinding berbasis Kompetensi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumantri Sumantri; Idawati Idawati; Muhammad Salam Amrullah
Madaniya Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53696/27214834.766

Pendampingan SMK Pusat Keunggulan yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping dari Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pendampingan kepada SMK pelaksana program dalam melakukan manajemen perubahan SMK yang berbasis pada kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Implementasi program SMK Pusat Keunggulan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten sesuai bidang keahliannya, penyelarasan pendidikan secara sistematik dengan DUDI, link and macth antara SMK dengan DUDI, dan menjadi rujukan bagi SMK disekitarnya. Oleh karena itu dilaksanakan pendampingan SMK Pusat Keunggulan Tahun 2023 di SMK Negeri 1 Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja SMK. Kegiatan pendampingan dilaksanakan mulai bulan Oktober s/d Desember 2023 dengan metode pendampingan dan FGD (Focus Discussion Group). Kegiatan pendampingan dan FGD yang dilaksanakan yakni penyusunan rencana pengembangan SMK PK, pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, pengembangan teaching factory, pengembangan bursa kerja dan tracer study, serta workshop penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search