Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Sa’adah, Nur; Widiarti, Ari; Pahlawan MP, H. Muhamad Rezky
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i3.24861

Abstract

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Muncul mengenai peraturan tentang perjanjian dalam transaksi jual beli online dan/atau ketentuan hukum tentang transaksi online tersebut, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam transaksi online. Melalui kegiatan pengabdian kepada mayarakat ini masyarakat kelurahan muncul  akan mendapatkan manfaat antara lain mengetahui keabsahan dari suatu transaksi jual beli online dan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai debitor dalam transaksi jual beli online, meningkatkan pengetahuan masyarakat agar memahami hak-haknya sebagai konsumen apabila dirugikan dalam suatu transaksi jual beli online. Tahap Persiapan Tahap-tahap awal dalam PKM meliputi : Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi, yakni di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Lokasi pelaksaaan kegiatan adalah di aula Kantor Kelurahan Muncul. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi penyuluhan disusun dan disiapkan oleh  narasumber. Keabsahan dari suatu perjanjian tidak dinilai pada bentuk perjanjian yang dibuat, akan tetapi subyek dan objek perjanjianlah yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum karena adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian. Bentuk perjanjian atau kontrak akan menjadi hukum dan mengikat para pihak yang menyepakatinya, hanya mungkin terjadi apabila perjanjian atau kontrak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 BW (Burgerlijk Betboek). Apabila terdapat hal-hal yang menjadi sebab cacatnya suatu perjanjian maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain : Perjanjian batal demi hukum atau dianggap tak ada perjanjian, artinya perjanjian secara mutlak batal sehingga tidak bermakna sama sekali. Perjanjian dapat dibatalkan, artinya Suatu perjanjian menimbulkan konsikuensi dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Pembatalan dilakukan dengan adanya pengajuan gugatan pembatalan oleh salah satu pihak ke Pengadilan Negeri.Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Online
Disobedience of Constitutional Court Decision as a Reason for Impeachment of President and Vice President Pahlawan MP, H. Muhamad Rezky; Adhistianto, Mohamad Fandrian; Nunna, Bhanu Prakash
Al-Risalah Vol 24 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v24i1.1509

Abstract

This article discusses disobedience of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which was carried out by the Government by issuing Minister of Home Affairs Instruction Number 68 of 2021 Concerning Follow-Up of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Regarding the Formal Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which in essence states that it remains guided and implement Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its Implementing Regulations. This instruction from the Minister of Home Affairs has violated one of the rulings stating that the legally binding force of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation must be temporarily suspended for 2 (two) years or until the process of its formation has been repaired. This study uses a statutory approach and a conceptual approach and is also evaluated descriptively and qualitatively. The conclusion of this paper is that disobedience to the constitution by the Government will have a juridical impact on not realizing legal certainty, impacting people's distrust of the Constitutional Court, as well as a bad example given by the President in terms of constitutional awareness, so that it is appropriate for the DPR RI to file an impeachment process against the president
ANALISIS HUKUM PENDAFTARAN TANAH TERHADAP TANAH KOMUNAL salam, safrin; Nurcahyo, Edy; Pahlawan MP, H. Muhamad Rezky; Amrullah, Muhammad Salam
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.7702

Abstract

Customary land rights are the highest form of land ownership under customary law, encompassing all land within a specific customary legal jurisdiction, jointly held by members of the indigenous community. The purpose of this research is to find a model for registering communal land in the land registration system and to determine the legal status of communal land in the land registration system. The research methodology used in this study is normative legal research, employing various approaches such as statutory approach and conceptual approach. The legal sources used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research findings indicate that the registration of communal land in the land registration system, both de facto and de jure, has been recognized and protected through two regulations that acknowledge the existence of communal land, namely Ministerial Regulation No. 10 of 2016 and the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. Essentially, communal land controlled by indigenous communities will be acknowledged through a decree issued by the regent/mayor/governor for the registered communal land at the local National Land Agency (BPN) office. However, the legal status of communal land in the Land Registration System shows that communal land is not included in the rights to land as regulated in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning land registration. Therefore, a revision of the land registration regulation is necessary to ensure the legal certainty of communal land controlled by indigenous communities