<![CDATA[Pengelolaan hutan adat di Indonesia masih belum efektif meskipun telah memperoleh pengakuan hukum formal, terutama akibat ketiadaan kerangka operasional yang mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rungan di Kabupaten Gunung Mas serta mengembangkan model integratif pengelolaan hutan adat yang berlandaskan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, Focus Group Discussion (FGD), observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan adat MHA Rungan memiliki potensi ekologis dan sosial-budaya yang signifikan, meliputi keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, kelembagaan adat, serta sistem pengetahuan lokal. Namun demikian, efektivitas tata kelola masih dihadapkan pada kendala tumpang tindih perizinan, keterbatasan aksesibilitas, serta lemahnya integrasi perencanaan. Penelitian ini memberikan kontribusi utama dengan merekonseptualisasikan Rencana Kelola Hutan Adat (RKHA) sebagai instrumen tata kelola transformasional yang mampu menjembatani kesenjangan antara pengakuan legal dan implementasi di lapangan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam struktur perencanaan formal, sehingga menghasilkan model pengelolaan berbasis masyarakat yang adaptif dan skalabel.]]>
