Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)
Masrial Haryas
Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Kewenangan DITPAM BP Batam dalam Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Otorita Batam Masrial Haryas; Indra Sakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i3.8258

Abstract

Tulisan ini menganalisis ruang lingkup kewenangan Direktorat Pengamanan (DITPAM) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di wilayah otorita Batam. Batam, sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas dan simpul logistik strategis, menuntut kepastian hukum investasi sekaligus keamanan aset publik; namun pada saat yang sama, pengawasan dan penindakan harus menjaga due process, perlindungan hak dan akuntabilitas. Secara konseptual, DITPAM bekerja pada irisan kewenangan administratif pengamanan aset dan kawasan, pengawasan kepatuhan pemanfaatan aset, ruang otorita, pencegahan risiko dan respons insiden. Selain itu, kewenangan penegakan hukum yang secara prinsip tetap berada pada Polri, sehingga diperlukan koordinasi, operasi terpadu dan mekanisme yang tegas. Penelitian ini menggabungkan analisis yuridis normatif atas kerangka kewenangan BP Batam dan hukum administrasi (legalitas–AUPB) dengan analisis deskriptif berbasis data berupa 120 catatan kegiatan pengamanan/penertiban (2023–2025) dan 12 wawancara terstruktur (aparat, pelaku usaha, warga). Hasil menunjukkan kewenangan operasional paling kuat berada pada ranah pengamanan administratif dan pencegahan gangguan; efektivitas penindakan meningkat ketika SOP operasi terpadu memperjelas komando, pembagian peran, standar bukti minimal dan rute akuntabilitas; risiko sengketa dan delegitimasi meningkat ketika penertiban lapangan tidak didukung dokumentasi alasan tindakan, notifikasi memadai serta mekanisme keberatan/aduan yang mudah diakses. Temuan ini menegaskan pentingnya model governance by safeguards yang memperkuat legal basis, standardisasi prosedur, transparansi tindakan dan audit pasca-operasi untuk menyeimbangkan kepastian investasi dengan perlindungan hak.
Co-Authors Agus Riyanto Dwi Afni Maileni Indra Sakti