Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEADILAN SOSIAL DAN KEISTIMEWAAN POLITIK: KRITIK HUKUM DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT Alicia Nurul Hidayah; Calvin Andika Putra; Sevy Septiana Afina
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47701/label.v2i1.5308

Abstract

Wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) kembali mencuat dalam diskursus hukum tata negara dan keadilan sosial. Berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memperoleh legitimasi hukum, Surakarta masih menghadapi ketidakpastian status hukum meski memiliki warisan sejarah yang kuat. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis konsep keistimewaan DIS dari perspektif hukum dan filsafat hukum, serta menelaah respons masyarakat terhadapnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap sepuluh responden dari berbagai kecamatan di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak wacana DIS karena dinilai tidak demokratis, cenderung memperkuat dominasi elite lokal, serta minimnya partisipasi publik. Hanya dua responden mendukung, itupun dengan syarat bahwa proses keistimewaan harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penolakan masyarakat bukan sekadar reaksi emosional, melainkan didasarkan pada pertimbangan rasional tentang keadilan sosial dan relevansi kebijakan terhadap kesejahteraan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan keistimewaan, agar tidak menjadi instrumen elitis yang bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif. Ke depan, pemerintah perlu membuka ruang dialog publik yang inklusif dan mempertimbangkan dimensi historis, legal, serta sosiologis secara seimbang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi evaluatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan demokratis terkait keistimewaan daerah.  
Penguatan Identitas Nasional dan Cinta Tanah Air melalui Digital Legal Empowerment bagi Anak Pekerja Migran pada KKN Internasional Sanggar Belajar di Sungai Buloh Selanggor Malaysia Bagas Dava Aji Ramadhan; Alfian Hidayat; Calvin Andika Putra; Aris Prio Agus Santoso
Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Mei :Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Nalanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47861/jipm-nalanda.v4i2.2349

Abstract

The community service program through the International Community Service Program (KKN Internasional) at Sanggar Belajar Sungai Buloh Selanggor Malaysia was motivated by the low understanding of national identity, legal awareness, and digital literacy among children of Indonesian migrant workers in Malaysia. This condition is influenced by limited access to civic education and the diaspora environment, which exposes students more to foreign cultures than Indonesian national values. This program aimed to strengthen national identity and foster patriotism through a Digital Legal Empowerment approach based on digital literacy and basic legal education. The method used was Participatory Action Research (PAR) with differentiated learning and a Hybrid-Analog approach through interactive digital media, group discussions, simulations, and participatory mentoring. The results showed an increase in student participation in the learning process, understanding of national symbols, citizens’ rights and obligations, and the use of digital media for educational purposes. In addition, the program encouraged the emergence of local leaders within the learning community who assisted the learning process and promoted a collaborative learning culture. This community service program demonstrates that the integration of digital literacy and legal education can be an effective strategy to strengthen nationalism, improve legal awareness, and create social transformation among children of Indonesian migrant workers in Malaysia.