Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Devika Rosa Guspita
Universitas Bina Bangsa
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Contoh Konkret Penelitian Hukum Normatif Empiris dan Manfaatnya dalam Konteks Ilmu Hukum Risa Bintang Saecar; Chanda Maulidya; Diba Farida; Siska Nursiah; Yashifa Nazwa Ramadhanty; Devika Rosa Guspita
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8430

Abstract

Perspektif normatif, yang berfokus pada pemeriksaan teks, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum, secara historis telah menerima lebih banyak perhatian dalam studi hukum. Dengan menyajikan hukum sebagai sistem yang sempurna, rasional, dan terorganisir secara metodis, metode ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dengan kepastian. Namun, pada kenyataannya, pendekatan normatif sering mengabaikan lingkungan sosial di mana prinsip-prinsip ini berlaku. Sistem hukum dipandang sebagai sesuatu yang ada secara independen dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Akibatnya, terdapat perbedaan besar antara penerapan hukum dalam kehidupan nyata (das sein) dan konsep idealnya (das sollen). Perbedaan ini menunjukkan bahwa norma tertulis tidak selalu diikuti oleh hukum, yang membatasi penerapannya dan efektivitasnya dalam masyarakat. Standar hukum ideal secara teoritis sering menghadapi tantangan implementasi karena tidak sesuai dengan norma masyarakat saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa perspektif normatif dalam studi hukum secara lebih rinci, menunjukkan kekurangan inherennya, dan menyelidiki potensi kontribusi yang masih dapat ditawarkan metode ini untuk kemajuan ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif adalah metode yang digunakan, yang memungkinkan investigasi metodis terhadap teori, prinsip, dan perbandingan antara berbagai sistem hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun metode normatif dapat menawarkan kerangka kerja terstruktur dan kepastian hukum, metode ini tidak sepenuhnya mampu menangkap realitas sebenarnya. Di sisi lain, metode empiris dapat melengkapi kekurangan pendekatan normatif dengan menawarkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana keadaan sosial memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.
Seni Berargumentasi Dalam Hukum Untuk Menentukan Isu Yang Tepat dan Relevan Rizka Pradina Cakra Negara; Anih Ajiyati; Pipit Fitria; Sherlyn Aprilia; Lia Yemima Lumban Gaol; Shilna Layinatul Latifa; Devika Rosa Guspita
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8643

Abstract

Argumentasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam praktik hukum, baik dalam penyelesaian perkara melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui mekanisme non-litigasi di luar pengadilan. Kemampuan dalam menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan meyakinkan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penyelesaian suatu perkara. Dalam proses tersebut, identifikasi dan perumusan isu hukum yang tepat memiliki peran sentral karena menjadi dasar dalam membangun kerangka argumentasi yang relevan dengan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaktepatan dalam menentukan isu hukum dapat menyebabkan argumentasi kehilangan fokus sehingga tidak mampu memberikan solusi yang sesuai terhadap permasalahan yang dihadapi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep seni berargumentasi dalam bidang hukum, khususnya terkait metode dalam menentukan isu hukum secara tepat dan relevan. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada pentingnya keterkaitan antara argumentasi, fakta, dan norma hukum agar tercipta argumentasi yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik peradilan, argumentasi hukum memiliki posisi strategis karena menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa hakim wajib mengadili seluruh tuntutan yang diajukan para pihak, serta Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, seni berargumentasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembelaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan.
BENTUK-BENTUK PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL Nur Aisyah; Putri Zalianty Rizaldy; Anggun Maryati; Surandi Surandi; Devika Rosa Guspita
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 6 No. 1 (2026): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v6i1.897

Abstract

Recognition in international law is a fundamental concept that determines the legal standing of a country or new government in international relations. This article aims to analyze the meaning, forms, functions, and impacts of recognition in international law. The research method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results of the study indicate that recognition can be classified into several forms, namely: (1) de facto recognition which is temporary in nature based on factual reality; (2) de jure recognition which is full and official according to international law; (3) explicit recognition through official statements; (4) implied recognition through certain acts of thought or cooperation; and (5) collective recognition given together through international organizations such as the United Nations. The conditions for the formation of a state as stipulated in the 1933 Montevideo Convention, namely territory, people, government, and the ability to establish international relations, are the main benchmarks in granting recognition. Recognition serves to provide international legitimacy, open diplomatic relations, and enable a country's active participation in international organizations. Without recognition, a country faces serious challenges in the political, economic, and diplomatic fields
IDENTIFIKASI SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2025 Nabila Adzlin Aifha; Devika Rosa Guspita; Aghniya Nurul Hidayah; Tiara Nisa Latifah; Andreas Difa Ananta; Ega Ahmad Noor Hidayah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 6 No. 1 (2026): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v6i1.898

Abstract

Rohingya refugees are a refugee group that continues to attract international attention due to discrimination, persecution, and human rights violations in Myanmar. This situation has led to large-scale population migration to various countries in Southeast Asia, including Indonesia. Aceh Province is the region most frequently receiving Rohingya refugees by sea, giving rise to various legal and humanitarian issues that require addressing them in accordance with applicable legal provisions. This study aims to identify the sources of international law that form the basis for handling Rohingya refugees in Aceh in 2025 and analyze their application in Indonesian policy. The research method used is normative juridical research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of international legal instruments and regulations, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant literature. The research results show that the handling of Rohingya refugees in Aceh in 2025 is based on various sources of international law as stated in Article 38 paragraph (1) of the Statute of the International Court of Justice, namely international treaties, customary international law, general legal principles, court decisions, and expert doctrine. Relevant international treaties include the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the 1984 Convention Against Torture, and the 1989 Convention on the Rights of the Child, which provide the basis for protecting the basic rights of refugees. The most influential customary international law is the principle of non-refoulement, which prohibits the return of refugees to areas that could threaten their safety and freedom. In addition, humanitarian principles, international court decisions, and expert doctrine also strengthen the basis for protecting Rohingya refugees. Although Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, the practice of handling Rohingya refugees in Aceh demonstrates the application of international legal norms in national policy through a humanitarian approach and human rights protection
MENYEBUTKAN SUMBER SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Niken Kuratu Vega; Devika Rosa Guspita; Naisa Sadiah; Lulu Rahmawati; Satrio Yudha Pratama Herka; Akmal Fauzi; Wahyu Bhagaskoro
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 6 No. 1 (2026): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v6i1.899

Abstract

International law as a system of norms that regulates relations between countries has sources that serve as the main reference in resolving disputes and upholding global justice. This study aims to identify and analyze sources of international law, including international treaties, customary international law, general legal principles, court decisions, and the doctrines of legal experts, and to examine their implementation in the Indonesian national legal system. This study is a normative legal study (normative juridical) with descriptive-analytical specifications using library research methods and legislative, conceptual, and case approaches. The results show that international treaties are the primary written and binding source based on the principle of pacta sunt servanda, but their effectiveness depends on the political will of the state and the ratification process (Bagus et al., 2025; Sutrisno, 2025). Customary international law acts as a dynamic source that fills legal gaps through consistent state practices and opinio juris (Noval Dwi Satria et al., 2025; Zaenudin et al., 2025). International court decisions and the doctrines of legal experts serve as additional sources that aid the interpretation and development of international law (Siregar et al., 2024). The implementation of international legal sources in Indonesia faces challenges such as delayed ratification, lack of legal harmonization, and poor understanding among law enforcement officials. This study recommends accelerating ratification, harmonizing national laws, and strengthening the capacity of law enforcement officials to understand international law
KONSEP HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NEGARA DENGAN ADANYA PRIMAT SEBAGAI KONSTRUKSI HUKUM Nurussyifa Nurussyifa; Zaskia Alya Putri; Restu Maturidi; Sherly Anggraini; Avivah Zhia Zaqila; Devika Rosa Guspita
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 6 No. 1 (2026): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v6i1.900

Abstract

The examination of the position and relationship between international legal order and the domestic legal system of a state represents one of the most foundational discussions in international legal scholarship. The central inquiry is whether these two normative orders exist independently of one another, or whether they merge into a single hierarchical system of norms. This study aims to analyze the concept of primacy—that is, the supremacy or dominance of one legal system over the other—as a legal construction that addresses this fundamental question. The research employs a normative juridical method, integrating conceptual, historical, and comparative legal approaches. The findings reveal that both the primacy of international law and the primacy of national law rest upon strong argumentative foundations, yet each harbors significant limitations when applied in absolute terms. In practice, states tend to adopt a pragmatic-coordinative approach that accommodates the interests of both systems in a balanced manner. Indonesia, as a state with an open and dynamic legal system, applies a flexible transformation mechanism to integrate international norms into its domestic legal order—an approach that warrants strengthening through regulatory framework reform
SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TATA HUKUM GLOBAL Muhammad Rizki Musliaroza; Iqbal Asidiqi; Rezky Zico Alfaizaly; Syahrotul Akbar; Farid Muhammad Idris; Adi Ruhiyat; Devika Rosa Guspita
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 6 No. 1 (2026): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v6i1.901

Abstract

International law does not originate from a single source, but rather from a diverse and complementary set of sources. This study examines the sources of international law as set forth in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice (ICJ), namely international treaties, international custom, general principles of law, judicial precedents, and legal doctrine. The objective of this study is to analyze the functional hierarchy, binding force, and the contribution of each source in shaping and developing the global legal order. The study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and historical approaches, drawing on secondary data consisting of international treaties, ICJ judgments, academic literature, and international legal documents. The results of the analysis show that international treaties dominate dispute resolution practices at the ICJ, accounting for 48% of cases, while international custom continues to play an important role, particularly for non-party states. There has been a significant shift from custom-based sources toward formal codification through post-1945 multilateral treaties, in line with the increasing number of international treaties registered with the United Nations—from 312 (1945–1954) to 2,891 (2015–2023). This study confirms that the five sources of international law operate synergistically, rather than in an absolute hierarchy, and that their roles continue to evolve in tandem with the dynamics of contemporary international relations, including the emergence of non-state actors and cross-border legal issues such as climate change and cybersecurity
Co-Authors Adi Ruhiyat Aghniya Nurul Hidayah Akmal Fauzi Andreas Difa Ananta Anggun Maryati Anih Ajiyati Avivah Zhia Zaqila Chanda Maulidya Diba Farida Ega Ahmad Noor Hidayah Farid Muhammad Idris Iqbal Asidiqi Lia Yemima Lumban Gaol Lulu Rahmawati Muhammad Rizki Musliaroza Nabila Adzlin Aifha Naisa Sadiah Niken Kuratu Vega Nur Aisyah Nurussyifa Nurussyifa Pipit Fitria Putri Zalianty Rizaldy Restu Maturidi Rezky Zico Alfaizaly Risa Bintang Saecar Rizka Pradina Cakra Negara Satrio Yudha Pratama Herka Sherly Anggraini Sherlyn Aprilia Shilna Layinatul Latifa Siska Nursiah Surandi Surandi Syahrotul Akbar Tiara Nisa Latifah Wahyu Bhagaskoro Yashifa Nazwa Ramadhanty Zaskia Alya Putri