Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Teguh Anindito
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1 
Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Setelah Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Suryati; Teguh Anindito; Aris Priyadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.avecda19

Abstract

The aim of this research is to determine the impact of SEMA No. 2 of 2023 regarding the constitutional rights of people in interfaith marriages from the perspective of the principle of legal certainty. The trigger factor for the emergence of SEMA is because there is a legal loophole for couples who want to carry out an interfaith marriage, in Article 2 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that to carry out a marriage they must adhere to their respective religious beliefs. In this article there is no explanation that interfaith marriages are prohibited, then the emergence of regulations regarding marriage registration in Article 35 letter a of the Population Administration Law explains in this article that marriages are carried out between religions. With this gap of uncertainty, the couple continued with an interfaith marriage, so the Supreme Court issued a circular for judges to reject the application for interfaith marriage and provide legal certainty.To achieve this goal, the author uses a normative juridical approach. The data used in this research is secondary data as the main data which includes primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Data was analyzed qualitatively. Conclusion: the impact of the emergence of SEMA Number 2 of 2023 concerning rejection of requests for interfaith marriages, is a step to provide clarity on the confusion that occurs in society and as a guide for judges in rejecting requests for interfaith marriages. Then the emergence of SEMA gave rise to pros and cons in society. Rejection considers discrimination against personal rights in the context of marriage and limits the independence of judges in adjudicating trials. Keywords: Interfaith Marriage, SEMA Number 2 of 2023, Legal Certainty    
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rumah Kos Akibat PenyewaMengulangsewakan Kepada Pihak Ketiga dalam PerspektifHukum Positif Indonesia suryati; Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7zttxd62

Abstract

The rental agreement for the boarding house is a specialist in the rentalagreement, which is regulated in Article 1548 of the Civil Code. Theemergence of a boarding house rental agreement is based on the principleof freedom of contract which is regulated in Article 1338 paragraph 1 ofthe Civil Code. The rental agreement for renting a boarding house madeorally is indeed considered legally valid, because the Civil Code does notexplicitly specify the form of the rental agreement made by the parties. Thething that needs to be understood from an oral agreement is that it usuallyhas risks in the future. Even though the owner of the boarding house andthe prospective tenant have agreed not to return the rental of theboarding house to a third party, in reality there is still a transfer to a thirdparty. The purpose of this research is to find out the legal protection forthe owner of the boarding house due to the tenant repeating the rental ofthe boarding house to a third party. To achieve this goal, the writer uses asociological juridical approach; The research specification is descriptive.The data used in this study include primary data and secondary data.Primary data were obtained by free, guided interviews with owners andtenants. Secondary data in the form of the Civil Code; books by experts,research papers, scientific journals, internet, legal dictionaries. Thepresentation of data in the form of descriptions is arranged systematically.The data were analyzed qualitatively. Conclusion: Legal protection forboarding house owners due to tenants repeating boarding houses to thirdparties without asking permission and knowledge of the boarding houseowners, is to be able to cancel the rental agreement and claimcompensation based on Article 1559 of the Civil Code
Penafsiran Konsep Nusyuz (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purbalingga) suryati; Doni Adi Supriyo; Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.b39n8z19

Abstract

Untuk       mengetahui penafsiran     hakim     Pengadilan      Agama Purbalingga   terhadap  ketentuan   berbakti  lahir dan batin  kepada  suami  di dalam  batas-batas yang  dibenarkan   oleh  Hukum  Islam  .Metode pendekatan    yang   digunakan   adalah   yuridis normatif..  Data yang diperoleh  akan dianalisis secara  normatif  kualitatif   Kesimpulan:    basil penelitian      ini   menunjukan     bahwa    dalam praktek  penyelesaian   perkara  perkawinan   di Pengadilan    Agama   tidak   selalu   sikap   dan tindakan    seorang      isteri         yang     tidak melaksanakan   kewajibannya   berupa  berbakti lahir dan bathin kepada suaminya dalam batas- batas   yang   dibenarkan    agama   dinyatakan sebagai   nusyuz.   Dalam  menginterpretasikan ketentuan    KHI   tentang   berbakti   lahir   dan bathin   dalam   batas-batas    yang   dibenarkan agama  dari  seorang  isteri   kepada  suaminya, ternyata    para    hakim    Pengadilan     Agama banyak    berbeda    pandangan.        Adanya perbedaan   interpretasi   tersebut,   mengakibat- kan   adanya   perbedaaan   dalam   menentukan
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI JAKSA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANATeguh Anindito Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 44 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.grhptm89

Abstract

Indonesia ialah Negara yang menganutkonsep Negara hukum (rechtstaat), hal tersebuttertuang secara tegas di dalam substansiUndang-Undang Dasar 1945. Menurutpendapat Satjipto Raharjo, bahwa di dalamaspek implementasinya konsep Negara hukummensyaratkan adanya suatu nilai-nilaikepastian hukum yang terintegralistik darikehidupan masyarakat tingkat bawah hinggadalam tataran tata pemerintahan.1 Hukum padadasarnya tidak melulu mempersoalkan aspekkepastian semata, tetapi juga harusmempertimbangkan aspek keadilan dankemanfaatan, itulah hukum yang baik.2Berangkat dari pemahaman tersebut,maka dapat kita ketahui bahwa jaksamengambil peranan yang cukup strategis didalam penegakan legalitas hukum dalam setiappersoalan. Persoalan di Indonesia yang tidakpernah berhenti pada satu masa adalahpersoalan korupsi yang dalam pelbagai sudutpandang bisa jadi dikatakan sebagai sebuahkejahatan struktural dan kultural. Bagaimanatidak, persoalan tersebut sudah tumbuh sejakmasa pemerintahan lama sampai berkembangsaat ini dan dalam kenyataannya memang sulituntuk diselesaikan. Apabila sudah berada padatitik demikian, maka kita kembalikan padahakikat dasar dibentuknya norma hukum danperanan aparat penegak hukum itu sendiri.Jaksa sebagai bagian yang tidak terpisahkandari komponen sistem Legal Advice memilikitugas serta tanggung jawab yang besar untukmenyelesaikan dan menuntut secara hukumterhadap setiap bentuk pelanggaran maupunkejahatan terutama dalam hal keuangan negarayang mengalir ke dalam kekayaan pribadiseseorang dengan cara yang tidak lazim(bertentangan dengan hukum).
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.5kba1410

Abstract

Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegakan hukum yang terjadi menjadihambatan untuk mendorong kegiatan atauperubahan sosial, ekonomi (keamanan dankenyamanan investasi) dan lain-lain.Penegakan hukum sebagai bentuk konkritpenerapan hukum sangat mempengaruhi secaranyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaathukum, kebutuhan atau keadilan hukum secaraindividual atau sosial. Karena penegakan hukumtidak dapat lepas dari aturan hukum, penegakhukum, lingkungan tempat terjadinya prosespenegakan hukum, maka tidak mungkin adapemecahan persoalan penegakan hukum apabilahanya melirik pada proses penegakan hukum,apabila lebih terbatas pada penyeleggaranperadilan.Pelaku penegakan hukum dalam perkarapidana adalah : penyidik, penuntut umum danhakim, dalam perkara perdata termasukdidalamnya yang ada di peradilan agama adalahhakim dan pihak-pihak yang berperkara,diperadilan tata usaha negara adalah : hakim,penggugat dan pejabat tata usaha negara, dapatpula dimasukan sebagai pelaku penegakan hukumadalah para penasehat hukum.Keadilan Sebagai Tujuan Penegakan Hukum 1Pelaku penegakan hukum juga terdapatpada badan administrasi negara yaitu wewenangmelakukan tindakan administrasi terhadappegawai, pencabutan izin dan lain-lain, termasukjuga pejabat beacukai, keimigrasian, lembagapemasyarakatan sebagai penegak hukum dalamlingkungan administrasi negara.Penegakan hukum semestinya tidak hanyadipusatkan pada lembaga peradilan, tetapi padasemua pelaku penegakan hukum. Hanya dengancara pandang yang menyeluruh tersebut, dapatdiharapkan tercapai secara integral penegakanhukum yang menjamin keadilan dalam setiap aspekdan bagi semua pencari keadilan.
WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8g6mq360

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuiwewenang Mahkamah Konstitusi dalampenyelesaian hasil pemilihan umum, penyelesaiansengketa hasil pemilihan umum pada awalnyaadalah sengketa tentang 1) terpilihnya calonanggota DPD ; 2) penentuan pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden yang masuk padaputaran kedua pemilihan Presiden dan WakilPresiden serta terpilihnya pasangan Presiden danWakil Presiden ; 3) Perolehan kursi partai politikpeserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. Namundengan keluarnya Undang-undang Nomor 12Tahun 2008, ditambah dengan perselisihansengketa hasil pemilu Kepala Daerah, yangsebelumnya kewenangan tersebut ditanganiMahkamah Agung.Kata kunci: Wewenang Mahkamah Konstitusi;sengketa pemilu
Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suryati; Teguh Anindito; Aris Priyadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.c2y4ts87

Abstract

Hukum waris merupakan bagian hukum keluarga (kekeluargaan yang parental atau bilateral) dan juga merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga mengatur tentang tatacara pembagian waris, ketentuan yang dilarang termasuk diperbolehkan dalam proses pewarisan serta sengketa yang ditimbulkan akibat adanya peristiwa pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dan pembagian harta warisan jika ahli waris meninggal dunia lebih dahulu menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukm tersier. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan: ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 841 sampai dengan Pasal 848. Selain itu KUHPerdata juga mengenal dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (Ab Intestato) dan pewarisan dengan wasiat (testamentair). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang, yaitu karena diri sendiri (uit eigen hoofed) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (bijplaatsvervulling) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.
Co-Authors Arif Awaludin, Arif Aris Priyad Aris Priyadi Doni Adi Supriyo haris kusuma wardana haris Mochamad Amin Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution Suryati suryati Wahyu Hariadi Wiwin Mochtar Wiyono