Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum
Esti Ningrum
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1 
NETRALITAS ANGGOTA BRIGADE MOBIL POLRI KOMPI 1 BATALYON D PELOPOR PADA PEMILIHAN UMUM 2024 Muhamad Yusuf Hasanudin; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.e7w97k60

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui srategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024 dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dari Strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui penguatan pemahaman hukum dan  Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2002 tentang kode etik profesi, pengawasan internal yang berjenjang, penegasan SOP pengamanan Pemilu, pembatasan keterlibatan anggota dalam aktivitas politik dan media sosial, serta penegakan disiplin dan kode etik Polri secara konsisten. Hambatan dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersumber dari faktor internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap ketentuan netralitas, hambatan eksternal berupa tekanan dan provokasi dari pihak-pihak tertentu
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT PROSES PENGERINGAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP) Martina Dwi Kurnia; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.qvzzsb80

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, khususnya dalam perubahan status penggunaan tanah dan pengeringan tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif melalui mekanisme administratif dan koordinasi lintas instansi. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian pemanfaatan tanah, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kewenangan administratif, serta dinamika pembangunan yang berkembang cepat. Diperlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan kebijakan yang lebih adaptif.
PERLINDUNGAN HUKUM CALON PEKERJA MIGRAN NON PEMERINTAH TUJUAN JEPANG MELALUI LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) JACKO EDUCATION INTERNATIONAL DI SAMPANG KABUPATEN CILACAP Tauhid Santosa; Esti Ningrum; Wahyu Hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.teq7ec88

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-pemerintah tujuan Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Jacko Education International di Kabupaten Cilacap. Permasalahan difokuskan pada bentuk perlindungan hukum dan hambatan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan LPK serta kendala yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum klinis, didukung data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bersifat preventif pada tahap pra-penempatan, namun terhambat keterbatasan kewenangan, rendahnya kesadaran hukum calon PMI, kompleksitas administrasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.
KEWENANGAN POLRI DALAM PENANGANAN HURU-HARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA M. Akbar Ramadhan; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.67znmy53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani huru-hara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang didukung data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri memiliki kewenangan preventif dan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas konflik sosial, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia sehingga diperlukan profesionalitas dan proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.
Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik (Studi di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Banyumas) Nihayatin Nur Solihah; Esti Ningrum; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pq85h328

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum Sertifikat Tanah Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 serta kendala penerbitannya di Kantor ATR/BPN Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan konsepsi legistis positivistis, didukung data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum. Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan hukum klinis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum setara sertifikat fisik sebagaimana Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti sah. Kendala meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman masyarakat, pengelolaan data, dan ketergantungan sistem digital.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 BERKAITAN DENGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER TENAGA TEKNIS MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS Sabrina Aisyah Putri; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pb4aym53

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi UU No. 20/2023 tentang ASN terkait pengangkatan tenaga honorer teknis menjadi ASN di Kabupaten Banyumas, dengan latar kesenjangan norma hukum dan praktik penataan honorer, termasuk sistem merit serta hak non-ASN. Menggunakan metode yuridis normatif klinis, data dari studi pustaka dan wawancara di BKPSDM Banyumas menunjukkan implementasi berjalan baik berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi, meski terkendala keterbatasan formasi, ketidaksesuaian kualifikasi, serta hambatan administratif. Disimpulkan perlunya penguatan kebijakan teknis, peningkatan SDM, dan penyempurnaan sistem untuk optimalisasi tujuan UU.
Co-Authors Agoes Djatmiko Haris Kusumawardana M. Akbar Ramadhan Martina Dwi Kurnia Muhamad Yusuf Hasanudin Nihayatin Nur Solihah Sabrina Aisyah Putri Tauhid Santosa Wahyu Hariadi