Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum
Irfan Rizky Hutomo
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EXAMINASI HUKUM TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA Kriswanto Kriswanto; Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.957

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS mengenai prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial. Hal tersebut harus diatur secara detail. Pertama, karena menjadi peserta jaminan sosial merupakan suatu keharusan seluruh penduduk. Asas Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Prinsip gotong royong, nirlaba, dan dana amanat sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Point c dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS harus dipegang teguh bagi setiap warga negara Indonesia, karena iuran yang dibayarkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri dalam memperoleh jaminan sosial, tetapi juga bermanfaat bagi penduduk lain. Oleh karena itu harus diatur mengenai pengenaan dan penerapan sanksi 30 kepada penduduk yang tidak mau mengikuti program atau tidak menjadi peserta jaminan sosial. Kedua, mengenai penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar premi atau iuran. Hal tersebut harus diberikan solusi dari Pemerintah Indonesia sebagai suatu negara yang menjamin kesejahteraan dan jaminan kesehatan setiap warga negaranya. Pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap penduduk yang benar benar tidak mampu membayar premi atau iuran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.Kata Kunci : Pancasila, Jaminan Sosial, BPJS, Undang-Undang, Judisial Revies, Negara Hukum dan Cita Hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Khoirudin Khoirudin; Teep Ransanoi; Wieke Dewi Suryandari; Lamijan Lamijan; Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.781

Abstract

ABSTRAKPerdagangan ilegal satwa, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan, guna memastikan kelestarian ekosistem dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Satwa langka dan dilindungi merujuk pada jenis-jenis hewan yang jumlah populasinya sangat sedikit, sehingga terancam punah jika tidak ada upaya perlindungan yang serius. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, satwa yang tergolong langka adalah satwa yang keberadaannya sangat terancam akibat aktivitas manusia, seperti perburuan liar, perusakan habitat, serta perdagangan ilegal. Satwa langka ini seringkali memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi karena mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perburuan Satwa
Consumer Privacy Rights in E-Commerce Devia Julianda; Irfan Rizky Hutomo; Muhammad Zainuddin
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32848

Abstract

The rapid expansion of e-commerce in Indonesia has been fueled by advances in digital technology, leading to a significant increase in the collection and processing of customers' personal data by digital service providers. While electronic transactions offer convenience and efficiency, the risk of consumer privacy violations is equally growing. The misuse of personal data, information leaks, and a lack of transparency in data management by e-commerce platforms are major issues in today's digital ecosystem. A legal study is therefore necessary to understand the extent to which Indonesian regulations protect consumer privacy rights in e-commerce. This study aims to examine Indonesian laws protecting consumers' right to privacy in online transactions and to identify implementation challenges. A normative juridical research methodology is employed, drawing on statutory and doctrinal perspectives. The primary legal sources examined include Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (the PDP Law), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and other relevant regulations such as Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Secondary legal sources, including scholarly literature, academic publications, and the views of relevant legal experts, are also utilized. This study is expected to offer a more comprehensive understanding of consumer privacy protection in digital transactions and to provide policy recommendations for improving the effectiveness of existing regulations. With robust legal protection in place, it is hoped that consumer privacy rights in e-commerce can be better guaranteed, thereby strengthening public trust in digital transactions.
Reconstructing Independence of Indonesia’s Corruption Eradication Commission After Supervisory Board Reform in Criminal Justice Agus Putra; Nawan Pujianto; Irfan Rizky Hutomo; Susila Esdarwati
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i3.456

Abstract

The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) was established as an independent state institution under Law No. 30 of 2002 to address corruption as an extraordinary crime. However, its institutional independence experienced a significant shift following the enactment of Law No. 19 of 2019, particularly through the establishment of the Supervisory Board with authority to grant prior approval for pro justitia actions such as wiretapping, searches, and seizures. This article aims to analyze the implications of the Supervisory Board’s authority on the independence of the KPK and to formulate a normative reconstruction model that balances accountability and effectiveness within the Indonesian criminal justice system. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines national legislation, Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019, international standards under the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), and comparative practices of anti-corruption agencies in Hong Kong and Singapore. The findings demonstrate that the ex-ante control model exercised by the Supervisory Board has the potential to undermine operational independence, efficiency, and confidentiality in corruption law enforcement. This article concludes that reconstructing KPK independence requires reformulating the Supervisory Board’s authority toward an ex-post oversight model, reaffirming the KPK’s independent constitutional position, and harmonizing oversight mechanisms with principles of good governance. Such reconstruction is essential to preserve public trust and ensure the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.
Co-Authors Agus Putra Devia Julianda Khoirudin Khoirudin Kriswanto Kriswanto Lamijan Lamijan Muhammad Zainuddin Nawan Pujianto Susila Esdarwati Teep Ransanoi Wieke Dewi Suryandari