Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Kepastian Hukum Dalam Pengangkatan dan Putusan Hubungan Kerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Nada Vadia; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4434

Abstract

Kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemutusan hubungan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia sangat penting untuk memastikan perlakuan adil dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian PNS, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dan objektivitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ambiguitas peraturan, intervensi politik, dan lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia. Ketidakpastian hukum ini berdampak negatif terhadap motivasi, komitmen, dan kinerja PNS, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan peraturan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, melalui penyusunan regulasi yang jelas, peningkatan transparansi, dan sistem penilaian kinerja yang objektif.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Polusi Laut: Tinjauan Hukum Terhadap Tumpahan Minyak dan Sampah Plastik Keira Adzra Athayya; Christine S T Kansil
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4435

Abstract

Polusi laut, khususnya akibat tumpahan minyak dan sampah plastik, menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak dan mempengaruhi ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam kasus polusi laut melalui tinjauan hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip "pencemar membayar" memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi yang mencemari laut. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih perlu diatasi, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk melindungi ekosistem laut dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan regulasi juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran laut.